MK Mulai Sidang Gugatan Pilpres, HNW : Momentum Hakim MK Buktikan Kenegarawanan

Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS 

Hidayat Nur Wahid.

Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang perdana gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Rabu, 27 Maret 2024.

Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mengharapkan dalam semangat bulan suci Ramadhan ini para hakim MK menjadikannya sebagai momentum buktikan kenegarawanan, sebagaimana ketentuan Konstitusi, dan karena itu berani menegakkan hukum berbasiskan kebenaran dan keadilan.

Amanat Musyawarah Majelis Syura PKS: Fokus Kawal Gugatan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi

Ketua Majelis Syura PKS, Dr. Salim Segaf al Jufri 

memimpin jalannya Musyawarah Majelis Syura PKS

Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera menggelar Musyawarah Majelis Syura (MMS) ke-X pada Sabtu (23/3) di Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS di Jalan TB. Simatupang, Jakarta Selatan.

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu menyampaikan MMS ke-X menghasilkan beberapa keputusan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum 2024.

Reuni Akbar & Bukber SCI PKS Sumsel, Muhamad Toha Apresiasi Perolehan 55 Kursi

Palembang – Reuni Akbar Sekolah Cinta Indonesia (SCI) PKS Sumsel kembali digelar pada hari sabtu (16/03/2024) di grand Atyasa Convention Center Palembang, kegiatan ini juga dilaksanakan sekaligus dalam rangka berbuka bersama diikuti ratusan alumni yang berasal angkatan SCI sejak 2022 silam.

SCI telah dilaksanakan hingga 30 angkatan sebagai sarana perekrutan anggota baru PKS Sumsel.

Banyak Aset Milik Kota Bandung Hilang, Dewan Berikan Respon

Upaya Pemkot Mengamankan aset

Anggota Pansus 6 DPRD Kota Bandung, yang membahas Raperda Kota Bandung tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Tanah dan Bangunan Milik Daerah, drg. Susi Sulastri mengatakan pihaknya hendak mengembalikan aset-aset milik Kota Bandung dan melakukan inventarisir aset guna memanfaatkan Pembangunan kedepan.

“Raperda aset ini kita ingin mengembalikan aset-aset di Kota Bandung. Sehingga aset di Kota Bandung yang sudah ada bisa kita inventarisir. Dengan begitu, itu bisa kita manfaatkan untuk pembangunan kedepannya di Kota Bandung,” ujarnya.

ALQASSAM KASUBA, MENAKLUKKAN KETIDAKMUNGKINAN KE SENAYAN

Catatan : M. Suhfi Majid

(Sekretaris BPW Indonesia Timur DPP PKS)

Bogor (14/3). TOK. Debat Panjang selama sepekan pada Pleno KPU Maluku Utara berakhir. Komisioner KPU menekan palu. Pertanda jika rekap suara DPR RI dari Kabupaten Halmahera Selatan selesai (13 Maret 2024). 

Rekap suara di Hotel Bela Ternate walaupun berjalan dramatis, ujung keputusan itu akhirnya ditetapkan. PKS menjadi salah satu pemilik sah kursi DPR RI, dari tiga jatah kursi ke Senayan dari Maluku Utara. Dua lainnya terbagi ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar.

PKS Terima Hasil Pileg dan Pilpres 2024: Masalah Hukum Lain Cerita

Sekjen PKS, Aboe Bakar Alhabsy. Foto: Arsip PKS

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS mengaku menerima keputusan KPU terkait hasil Pileg dan Pilpres 2024.

Pernyataan itu disampaikan Sekjen PKS, Aboe Bakar Alhabsy usai menghadiri Rapat Pleno terbuka penetapan hasil Pemilu 2024, di kantor KPU pusat, Jakarta, Rabu (20/3). Namun, Aboe menilai proses hukum akan tetap berjalan.

Ditanya Soal Harga Beras di Kalsel, Habib Aboe Harap Harga Kembali Normal

Banjarmasin (13/03) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi ditanya oleh masyarakat mengenai harga beras yang tinggi saat melaksanakan sosialisasi empat Pilar MPR RI di Banjarbaru , Kalimantan Selatan (12/03).

“Soal penyebabnya kita perlu telusuri dan perdalam lagi, yang jelas menyambut Ramadhan keperluan sembako, apalagi beras pastilah naik. Apalagi nanti juga ada keperluan untuk bayar zakat,” terang Sekretaris Jendral DPP PKS.

Aleg PKS Tegaskan Penentuan Otoritas Kawasan Aglomerasi pada RUU DKJ Harusnya Ditetapkan Presiden Mendatang

Jakarta (13/03) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menekankan bahwa penentuan kepala otoritas Kawasan Aglomerasi yang diatur dalam RUU Daerah Keistimewaan Jakarta (RUU DKJ) harusnya ditetapkan oleh Presiden yang terpilih periode 2024-2029 mendatang.

Sebab, menurutnya, tidak etis jika presiden terpilih nantinya hanya menjalankan UU yang dibuat oleh Pemerintahan sebelumnya.

Mardani mencontohkan, saat ini Presiden Jokowi menunjuk Wapres Ma’ruf Amin sebagai otoritas yang berwenang mengelola otonomi Papua, termasuk mengelola perekonomian syariah. Sehingga, Presiden Jokowi memiliki otoritas untuk menunjuk siapa yang akan mendapat tugas khusus tersebut.

Ledia Hanifa Ajak Masyarakat di Dapil Hadapi Tantangan Bangsa dengan Bekal 4 Pilar MPR RI

Bandung (13/03) — Anggota DPR RI sekaligus MPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah kembali menggelar Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dihadapan perwakilan masyarakat dari Kecamatan Cidadap dan Regol di Hotel Newton, Kota Bandung (07/03/2024).

Dalam paparannya Ledia Hanifa mengingatkan tentang tantangan kebangsaan yang meliputi tantangan internal dan eksternal.

Utang Pemerintah Capai Rp 8.253 T, Komisi XI FPKS: Ruang Fiskal dan Penerimaan Tak Kuat Menopang Proyek Mercusua

Jakarta (03/03) — Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, angkat bicara soal utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024.

“Ruang fiskal dan penerimaan kita tidak cukup kuat untuk menopang banyak ambisi dan proyek mercusuar,” kata Anis kepada Tempo, dikutip Sabtu, 2 Maret 2024.

Menurut Anis, semestinya pemerintah tidak melanjutkan belanja-belanja yang tidak produktif. Misalnya, proyek ambisius yang membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan sudah bermasalah sejak dalam perencanaan.

Aturan Pembatasan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musholla Bertolak Belakang dengan Prinsip Toleransi

Jakarta (11/03) — Anggota DPR RI Komisi 8 dari Fraksi PKS Surahman Hidayat menyesalkan pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyoal kembali Surat Edaran (SE) Menteri Agama No 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala, yang isinya merupakan pembatasan penggunaan pengeras suara di Masjid dan Musala.

Menurut Surahman yang merupakan politisi senior pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Agama saat kaum Muslimin menyambut datangnya bulan Ramadhan.

Unggul di DPR dan DPRD, PKS Jakarta : Alhamdulillah, Terima Kasih Warga Jakarta

Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta unggul dalam perolehan suara pada Pemilu 2024 untuk DPR dan DPRD dan ini mengulang sejarah pada Pemilu 2004. Hal ini disampaikan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin, Selasa (12/3/2024) di Jakarta.

Lebih lanjut Khoirudin menjelaskan, informasi tersebut didapat Sabtu (9/3/2024) dari Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/ Kota Dalam Wilayah Provinsi dengan form Model D. Hasil Prov-DPR dan Model D. Hasil Prov-DPRD Prov.

Soal Pengeras Suara di Ramadhan, Fraksi PKS : Menag Gagal Fokus! Jangan Usik Toleransi yang Sudah Baik

Jakarta (08/03) — Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyayangkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyoal kembali Surat Edaran (SE) Menteri Agama yang terbit 18 Februari 2022 soal aturan pengeras suara dalam menyambut ramadhan tahun ini.

Menurutnya, bukannya memotivasi umat Islam untuk meningkatkan kualitas ibadah di bulan suci, fokus Menang kepada SE tersebut justru mengusik toleransi yang sudah baik selama ini khususnya dalam menyemarakkan bulan suci ramadhan.

Aus Hidayat Nur: Hak Angket agar Demokrasi Tidak Jadi Democrazy

Samarinda (08/03) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Aus Hidayat Nur mengingatkan bahwa bila keganjilan-keganjilan yang terlihat selama pelaksanaan Pemilu tidak terklarifikasi, maka masyarakat terancam mengalami dua keadaan: antara permisif karena menganggap wajar hal yang dianggap curang, atau apatis karena merasa keberlangsungan demokrasi tak ada gunanya.

“Itulah perlunya hak angket, untuk mengevaluasi penyelenggaraan pesta demokrasi yang telah menelan anggaran sekitar 76 triliyun. Jangan sampai anggaran sebegitu besar hanya menghasilkan masyarakat yang masa bodoh karena kecewa melihat kejanggalan di depan mata. 

Atau masyarakat yang ketagihan menikmati cacat-cacat demokrasi seperti minum sirup (siraman rupiah) dan pesta politik uang,” tukas Aus.

Polemik KJP dan KJMU, PKS: Bukti Kurangnya Sinkronisasi dan Sosialisasi Kebijakan

Jakarta – Polemik Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menjadi sorotan publik, terlebih Anggota Legislatif (Aleg) Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Komisi E, KH. Muhammad Thamrin.

Pria yang karib disapa Kyai Thamrin ini mengatakan, ini bukti kurangnya sinkorinasisi kebijakan dan lemahnya komunikasi publik Pemerintah.

Legislator Minta DKI Tambah Sekolah Di Tiap Kelurahan Di Koja

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah sekolah di setiap kelurahan di kawasan Koja, Jakarta Utara, demi pemerataan pendidikan.

“Warga Koja, Jakarta Utara, meminta penambahan sekolah jenjang SD hingga SMA yang idealnya terdapat satu sekolah di satu wilayah kelurahan,” kata Suhud kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Legislator sebut Jakut – Jaktim butuh rumah pompa banjir lebih banyak

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi menyebutkan Jakarta Utara dan Jakarta Timur membutuhkan rumah pompa lebih banyak lagi demi mengatasi banjir yang kerap melanda kedua wilayah setiap kali turun hujan.

“Dari catatan kami memang banjir itu ada di wilayah utara dan timur yang hasil evaluasi memang kita harus menambah mesin pompa air,” kata Dedi kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Andi Maulana “Puang Cece” Motor Penggerak Ekonomi Rakyat Bone lolos ke DPRD

Andi Maulana, yang juga akrab disapa “Puang Cece” merupakan seorang tokoh pemuda dari Tanete Riattang Barat dan Palakka. Beliau bernaung di bawah perusahaan properti bonafit di Kabupaten Bone; PT. Sitawala Rio Rennu. 

Andi Maulana juga merupakan motor penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus inisiator pasar malam Petta Ponggawae. Melalui ikhtiar ini, beliau berkontribusi bagi pemulihan ekonomi kerakyatan pasca Covid 19 dengan ratusan pelaku UMKM selaku penerima manfaat.

MK Koreksi Parliamentary Threshold 4%, HNW: Demi Keadilan, Harusnya Koreksi Juga Presidential Threshold

Jakarta (03/03) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pembentuk undang-undang perlu mengoreksi 4 persen sebagai ketentuan Parliamentary Threshold, agar sebelum Pemilu 2029 menetapkan angka parliamentary threshold (ambang batas parlemen) bukan lagi 4%, untuk dipergunakan pada pemilu 2029 mendatang melalui kajian ilmiah dan argumentasi rasional demokratis.

“Putusan MK itu memang bukan menghilangkan sama sekali parliamentary threshold, tetapi agar penetapan angka ambang batas itu menggunakan kajian ilmiah, argumentasi yang rasional dan demokratis. 

Politisi PKS Tolak Dana BOS Diambil Untuk Program Makan Siang Gratis

Jakarta (01/03) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menolak keras wacana pemerintah untuk menggunakan dana BOS dalam merealisasikan program ‘makan siang gratis’.

“Demi program ambisius, jangan korbankan pendidikan kita!” Tegasnya melalui siaran pers, Jumat (01/03).

Fikri menegaskan, sejatinya dana BOS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Pemerintah Diminta Serius Perhatikan Destinasi Wisata Potensial

Bantul (29/02) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih menilai Kabupaten Bantul memiliki potensi wisata yang besar untuk menarik wisatawan. Namun, Fikri menyayangkan kurangnya perhatian Pemerintah Pusat terhadap destinasi wisata tersebut.

Fikri pun meminta Pemerintah untuk memberi perhatian serius pada destinasi wisata potensial, di luar prioritas dan super prioritas.

Cetak Pemimpin di Kampus, Quatly Ajak Mahasiswa Berorganisasi

Surakarta – Legislator PKS, Quatly Alkatiri mengajak mahasiswa untuk turut aktif dalam kegiatan berorganisasi. Hal tersebut Ia sampaikan pada kesempatan menjadi narasumber Seminar Peningkatan Kompetensi Leadership Ormawa Universitas Raden Mas Said Surakarta pada ahad (21/2/2024).

Dalam seminar yang digelar oleh Fakultas Adab dan Bahasa tersebut, Quatly menyampaikan pentingnya softskill kepemimpinan bagi generasi muda saat ini, khususnya mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan. 

SF Hariyanto Resmi Jabat Pj Gubernur Riau, Ini Respon Ketua Fraksi PKS DPRD Riau

Pekanbaru – Ketua Fraksi PKS DPRD Riau H. Markarius Anwar, ST, M.Arch mengucapkan selamat kepada SF Hariyanto yang resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Riau oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, di Jakarta (29/2/24).

Markarius berharap transisi kepemimpinan ini dapat membawa iklim positif bagi pembangunan Provinsi Riau. Apalagi SF Hariyanto bukanlah orang baru, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekda) Provinsi Riau.

Semarakkan Ramadhan, PKS Banda Aceh Gelar Mukhayyam Al-Qur’an

Kader PKS Banda Aceh mengikuti Mukhayyam Al-Qur’an 

di Kantor DPW PKS Aceh di kawasan Batoh, Banda Aceh, 

Sabtu (25/3/23).

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Banda Aceh menggelar Mukhayyam Al-Qur’an dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah.

Kegiatan tersebut dilaksanalan di Kantor DPW PKS Aceh di kawasan Batoh, Banda Aceh, Sabtu (25/3/23). Tema yang diangkat “Ramadhan Mubarak, Bersama Al-Qur’an Kita Raih Kemenangan”.