“Renungan kecil ditengah riuh tawa dan tepuk tangan vestifalisasi KPK di hari anti korupsi sedunia”.
Tirani setiap zaman memiliki cara yang berbeda untuk mencekal perubahan. Ada yang menindas, merampas kedaulatan rakyat, mencekal setiap gagasan revolusi dengan tangan besi atau militer.
Seperti halnya syekh Sayid Qutub, tokoh penting Ikhwanul Muslimin (IM) yang dipancung oleh tirani rezim yang berkuasa di mesir saat itu karena gagasan “Syari’ah wa ad-Daulah” yang dianggap mengancam kekuasaan sekulernya.
Tirani setiap zaman memiliki cara yang berbeda untuk menindas merobohkan kembali keberanjakan para pemikir islam yang hendak mengembalikan pradaban Islam. Ada yang menggunakan otoritas kekuasaan secara politis, penuh dengan tipu daya, menunggangi prangkat struktural pemerintahan, membius seluruh masyarakat dengan opini dusta hingga menjadi “latah” dan “uring-uringan”.
Hari ini tirani makin halus, hampir tak teraba tipu dayanya. Semenjak ketika ORLA, tokoh tokoh islam menyadari bahwa keberadaan partai dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan.
Dibentuklah partai Majlis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi), di antara tokoh pentingnya adalah: M. Natsir, KH. Isa Anshary, Burhanuddin Harahap, Syarifuddin Prawira Negara, Hamka, dll. Mereka adalah tokoh Islam yang melawan tirani dibalik paradigma demokrasi terpimpin dan nasakom penguasa rezim ORLA.
Ada yang menarik dari gagasan politik tokoh tokoh masyumi, yaitu di awali oleh gagasan besar “syari’ah wa ad daulah”. Gagasan ini sebetulnya Adalah pemikiran A. Hassan Pendiri Ormas PERSIS, gagasan itu kemudian diwarisi oleh dua muritnya yaitu M. Nasir dan KH. Isa Anshary. Keduannya adalah funding father Masyumi. Pemikiran itulah paradigma afiliasi politiknya, yang kemudian menjadi sistem nilai politik Masyumi.
Gagasan ini menurut saya bersenyawa dengan gagasan politik Ikhwanul muslimin, juga gagasan “integrasi politik dan dakwah” PKS yang dikampanyekan Ust Anis Matta sebelum tahun 2004 sampai saat ini. Karena itu PKS lebih dekenal dengan sebutan “Partai Dakwah”, dan kader-kadernya familiar dengan sebutan “Kader Tarbiyah”.
Kembali kepada Masyumi, Ketika Masyumi hampir mencapai separuh dari target perjuangannya (jihad siyasoinya) yaitu mencapai suara kurang lebih 45%. kemudian Sukarno merasa terancam, dilakukanlah berbagai upaya penggembosan Masyumi. baik dari dalam, dengan menebar isu dikriminasi pada kader NU dengan istilah kalangan tradisional. Juga dari luar, di antaranya dengan merapat ke PKI dan alhasil meminta masyumi untuk bubar atau dibubarkan oleh pemerintah.
Setelah Masyumi dibubarkan, tokoh elitnya seperti M. Natsir, KH. Isa Anshary, Burhanuddin Harahap, Syarifuddin Prawira Negara, Hamka, dan masih banyak tokoh dan politikus Masyumi yang dipenjarakan rezim Soekarno tanpa proses peradilan, dengan tudingan kontrarevolusioner, membahayakan jalannya revolusi, dan mengancam keselamatan negara dan pemimin besar revolusi.
“Kok mirip sekali dengan yg diberitakan oleh koran jawa pos tgl 9/12/13, bahwa Luthfi Hasan Ishaaq (mantan presiden PKS) divonis 16 tahun penjara denda 1 miliar subsider 1 tahun, karena tiga hal: 1). Dianggap Mencemarkan nama baik PKS selaku partai dakwah, 2). Merusak citra dewan perwakilan rakyat, 3). Menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR”
Kembali ke partai Masyumi
Lucunya, setelah sekian lama tokoh tokoh Masyumi dipenjarakan, kemudian dibebaskan para ahli hukum pada waktu itu mengeluarkan statemen secara tertulis yang ditandatangani oleh Dr. Wirjono Prodjokiduro, agar Masyumi direhabilitasi, karena pada waktu itu Masyumi adalah korban kesewenang-wenangan ORLA.
Sekali lagi amat lucu, padahal Dr. Wirjono Prodjokiduro pula, yang ketika itu menjadi ketua Mahkamah Agung, memberikan fatwa kepada Soekarno tentang keabsahan alasan hukum untuk membubarkan Masyumi berdasarkan penetapan presiden (Penpres) Nomor 7 tahun 1959 tentang penyederhanaan dan pembubaran partai politik.
Rehabilitasi partai masyumi bisa saja dilakukan tapi mengembakikan ruh gerakan masyumi tentu tidak bisa, karena NU telak menarik kadernya dan mendirikan PKB, sementara pemimpin baru PERSIS menghimbau kepada seluruh kadernya agar menstrilkan diri dari kegiatan pilitik dan kembali fokus kepada pendidikan dan pembinaan masyarakat.
Perjuangan masyumi menjadi legenda seperti kisah drama ‘kasih tak sampai”
Lantas bagaimana dengan PKS hari ini ?
Menurut saya ada upaya kerah yang sama yaitu: kekhawatiran kalau kalau nanti 2014 PKS semakin besar dan kuat, sehingga menjadi salah satu penentu kibajakandi RI, maka hari ini semacam ada perkongsian penguasa dengan lembaga penunjang lainnya untuk mencekal PKS dengan berbagai macam cara agar tida mencapai jumlah yang dominan. Karena secar kuwalitas kader-kader PKS telah memenuhi standar. Lihatlah argumentasi Fahri Hamzah, Andi Rahmat DPR RI F-PKS, waktu menolak kenaikan BBM, dan bebagai persoalan yang mejadi tugas dan tanggung jawab DPR RI.
Akhirnya, saya yakin kelak anda akan mengetahuinya, seperti yang kita ketahui hari ini tentang pembubaran Masyumi dan penangkapan tokoh tokohnya dengan tuduhan pelanggaran hukum yang dipaksakan.
Kesadaran itu umumnya datang setelah melakukan kesalahan lalu bertaubat, seperti yang dilakukan oleh Soekarno menjelang kematiannya. Sebagaimana cerita anaknya Buya Hamka bahwa; “sebelum meninggal Soekarno menulis wasiat berisi permintaan maaf kepada Hamka dan meminta agar bersedia mensholatkan jenazahnya ketika meninggal dunia”.
Insya Allah, pada akhirnya waktu yang akan menyingkap kebenaran dan kejahatan di balik persoalan yang menimpa PKS dan kader-kadernya, dan kelak anak cucu kita akan menyaksikannya. Karena itu saya ingin anak cucu saya bangga karena kakeknya berada di antara barisan kebenaran itu. Aamiin...
Allahua’lam bish-showwab..
Oleh: Usman Adhim.
Sekertaris DPC PKS Kec. Dau Kab. Malang
======================================================================
AS Tidak Ingin PKS Seperti Mursi
Sejak Masa Penjajahan hingga beberapa kali Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada era Orde Lama, Wahabi seringkali menjadi objek perjuangan yang ditikam fitnah dan diupayakan penghapusan atas eksistensinya.
Buya HAMKA, ulama kharismatik Indonesia yang mendunia mengatakan, “Seketika terjadi Pemilihan Umum, orang telah menyebut-nyebut kembali yang baru lalu, untuk alat kampanye, nama “Wahabi.” Ada yang mengatakan bahwa Masyumi itu adalah Wahabi, sebab itu jangan pilih orang Masyumi. Pihak komunis pernah turut-turut pula menyebut-nyebut Wahabi."
Sekarang “Wahabi” dijadikan alat kembali oleh beberapa golongan tertentu untuk menekan semangat kesadaran Islam yang bukan surut ke belakang di Indonesia ini, melainkan kian maju dan tersiar. Kebanyakan orang Islam yang tidak tahu di waktu ini.
Sejatinya, umat sudah mulai paham. Bahwa ajaran Islam sesungguhnya, bukan sekedar hapal ribuan ayat Al-Qur'an, paham ribuan hadis Nabi. Namun ajaran Islam itu harus diimplementasikan dalam independensi sikap dan totalitas akhlak mulia. Maka kita paham, mengapa Musabaqah Tilawah Al-Qur'an didukung besar-besaran? Sebab di situ ada UANG BESAR. Demikian haji, difasilitasi. Karena di masalah haji, ada berlipat-lipat materi yang kasat mata dikorupsi.
Umat terus dieperdaya. Aktivitas keislaman yang sebataas mengibar-ngibarkan bendera Laa Ilaaha Illallaah, namun tanpa didukung perjuangan riil yang membumi. Insya Allah akan tetap didukung, malah jika perlu diberi pengamanan khusus dari kalangan Polri hingga TNI. Tapi jika perjuangan Islam yang menentang terhadap arogansi dan menolak perbudakan modern, pasti digembosi sesuai pesanan Big Bos.
Ternyata, AS lebih menganggap bahaya kemerdekaan Indonesia dengan swasembada SAPI daripada sekedar teriakan Laa Ilaaha Illaah, Allaahu Akbar di seminar-seminar. Karena saat Indonesia berhenti mengimpor sapi, itu sama dengan upaya merongrong ekonomi AS. Ada yang tahu, berapa setiap tahun nilai impor sapi Indonesia dari AS-Australia? Pasti mencengangkan bukan?
Ternyata bagi Paman Sam, swasembada kedelai bagi pengrajin tahu-tempe Indonesia, jauh lebih membahayakan daripada aksi teror para teroris kacangan di Indonesia. Mau tahu berapa milyar dollar "setoran" impor kedelai Indonesia ke AS?
Ternyata bagi Barat, lebih berbahaya kedaulatan energi daripada paham Wahabi. Karena paham Wahabi di Saudi sendiri sudah lama mati.
Ini yang dipelajari Moursi, saat ini. Untuk swasembada pangan yang di era Mubarak 90 % impor dari AS, maka Moursi melakukan langkah nyata dengan membangun JALAN DARAT Mesir-Sudan. Jarak tempuh yang biasanya 3 hari, menjadi hanya hitungan jam. Manfaatnya dirasakan nyata, Moursi dapat mengendalikan harga daging SAPI dan GANDUM, dan mengalihkan impor yang dikuasai mafia-mafia Barat dengan mengimpor SAPI dan Gandum dari SUDAN. Makanya AS-Barat berang.
Untuk kemampuan militer, Moursi menjalin hubungan dengan China, Brazil, Turki, Iran, dan Rusia. Makanya AS murka.
Jadi, suka atau tidak, mau atau tidak mau, terasa kental hubungan antara aksi KPK-tuntutan ICW-pernyataan KH. Agiel Siradj, ketua PBNU yang saya yakin tidak mewakili mainstream NU, yang satu persatu bersahutan: Tuduhan KORUPSI SAPI-TERORIS-PAHAM WAHABI. Ingat dalam satu waktu bersamaan! Namun endingya sama: BUBARKAN PKS!
1. Karena ia WAHABI
2. Karena ia cikal bakal teroris hanya karena banyak hapalan quran, suka shalat malam, suka puasa sunnah.
3. Karena ia korupsi SAPI.
Tujuannya jelas, menyingkirkan Islam haraki di perhelatan akbar politik Indonesia. Bahaya laten PKS, sama bahanya dengan bahaya laten MASYUMI.
Afalaa ta'qiluun?
=====================================================================
Razia Agustus Sukiman: Sebuah Catatan Ringan Buat Kondisi PKS Terkini
Oleh: Ragil Nugroho
Apa yang terjadi pada PKS [Partai Keadilan Sejahtera] saat ini mengingatkan pada peristiwa “Razia Agustus Sukiman” 1951—sebuah kejadian untuk menjegal konsolidasi PKI [Partai Komunis Indonesia]. Bisa jadi “razia” terhadap orang-orang PKS akan terus berlanjut: besok, misalnya, Anis Matta ditangkap, lusa Hilmi Aminuddin, minggu depan Fahri Hamzah atau yang lain. Pada titik ini mungkin pengalaman PKI menghadapi situasi krusial bisa menjadi referensi bagi PKS.
Setelah dipukul secara politik dengan episode ditangkapnya Luthfi Hasan oleh KPK, PKS mampu berkonsolidasi dan bangkit. Dalam Pilkada di dua propinsi besar di Indonesia—Jawa Barat dan SumateraUtara—PKS bisa muncul sebagai jawara. Kini PKS berusaha digodam lagi melalui kasus Acmad Fathanah—persis mendekati Pilkada di Jawa Tengah. Pun, tahun 1951 PKI digencet habis-habisan oleh kabinet Sukiman. Setelah berhasil menata diri setelah diporak-porandakan pada Peristiwa Madiun 1948, PKI lewat Aidit dan Politbiro berhasil memperkuat partai. Tatkala usaha itu baru berjalan, PKI dikejar-kejar atas tuduhan palsu dengan sebuah kejadian yang kemudian bermuara pada “Razia Agustus Sukiman”.
Apa sebenarnya “Razia Agustus” itu? Dan, bagaimana PKI menghadapi situasi krisis itu?
Berikut uraiannya:
Usaha untuk menjegal PKI tak pernah putus-putusnya. Setelah “teror putih” Madiun 1948 yang dilakukan oleh kabinet Hatta, PKI kembali dihadapkan pada usaha kabinet Sukiman untuk “menggangu” konsolidasi partai. Kabinet Sukiman-Suwiro [terkenal dengan sebutan kabinet Su-Su] menandatanggani perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat. Perjanjian itu berkaitan dengan Perang Korea yang sedang memanas. Pada saat itu Amerika mendukung Korea Selatan.
Perang Korea tidak bisa dilepaskan dari situasi Perang Dingin yang melibatkan AS dan Uni Soviet. Sebagai bentuk kesetian pada AS, agar terlihat anti kiri kabinet Sa-Su melakukan penangkapan secara membabi buta terhadap orang-orang komunis. Penangkapan tersebut didasarkan pada tuduhan palsu, yakni aksi penyerbuan sekelompok pemuda berkaos “Palu-Arit” ke kantor polisi di Tanjung Periuk. Atas tuduhan rekayasa tersebut orang-orang PKI secara liar. Kurang lebih 2.000 orang yang dianggap komunis ditangkap dan dijebloskan ke penjara.
Tak mengejutkan memang. Dalam operasi gadungan tersebut banyak sekali terjadi kesalahan dalam penangkapan. Peringkusan atas diri Abdulah Aidit—ayah DN AIdit—merupakan kekeliruan paling menggelikan dan koyol. Abdullah Aidit merupakan anggota DPR dari fraksi Masyumi [satu partai dengan Sukiman sendiri]. Hanya karena sama-sama ada kata “Aidit” di namanya, ia ditangkap. Sutan Syahrir [musuh politik PKI], Ang Yan Gwan pendiri Suratkabar Sin Po dan Siauw Giok Tjhan, juga ditangkap padahal tidak ada hubungannya dengan PKI. Mereka ikut disapu bersih hanya karena disangkutpautkan dengan PKI.
Mengapa di muka disebut “tuduhan palsu” terhadap PKI? Ketika digelar pengadilan secara terbuka terhadap tokoh-tokoh yang ditangkap, tuduhan bahwa PKI menjadi dalang dalam “aksi Tanjung Priok” tak pernah terbukti. Bahkan ketika Kabinet Su-Su akhirnya jatuh, terkuak bahwa “Razia Agustus” dilakukan sebagai balas budi terhadap Amerika atas bantuan yang diberikan, dan “aksi Tanjung Priok” hanya buatan mereka sendiri. Sebuah rekayasa yang memang digunakan untuk menghancurkan PKI yang tengah membangun organisasinya.
Walaupun pimpinan PKI seperti DN Aidit lolos dari penangkapan, “Razia Agustus” sempat menggoyahkan partai karena banyak kader-kader terbaik di daerah ditangkap. Dalam tulisan Jalan ke Demokrasi Rakyat bagi Indonesia [tulisan ini dibuat tahun 1954], Aidit mengakuinya:
“Razia Agustus Sukiman tahun 1951 merupakan ujian yang berat bagi Partai kita, karena peristiwa ini terjadi ketika Politbiro yang dipilih dalam bulan Januari 1951 baru saja enam bulan mulai dengan pekerjaannya mengonsolidasi Partai dan terjadi dalam keadaan di mana hubungan Partai belum erat dengan massa, terutama dengan massa kaum tani.”
Tapi Aidit dan Politbiro PKI tak lintang pukang. Kekuatan partai segera direkatkan kembali. PKI bekerjasama dengan kekuatan nasionalis anti Amerika mengisolasi kabinet Sa-Su. Aliansi yang digalang PKI akhirnya berhasil merobohkan kabinet Sa-Su sehinga “Razia Agustus” tidak berhasil membuat mesin partai rusak lebih parah. Artinya, PKI tidak tinggal diam, tapi melawan kekuatan anti-demokrasi yang akan menghancurkan partai. Keberhasilan ini menumbuhkan kepercayaan diri pada kader-kader PKI yang sebelumnya tertekan karena diburu-buru. Aidit menuliskan sebagai berikut:
“Beberapa anggota yang pada permulaan Razia Agustus agak panik karena ingat kembali akan keganasan kaum reaksioner ketika “Peristiwa Madiun”, yang dikiranya akan terulang lagi dengan Razia Agustus, timbul kembali keberanian dan kegembiraannya. Sukiman tidak berhasil menciptakan “Peristiwa Madiun” kedua, karena di mana-mana ia tertumbuk pada kekuatan demokratis.”
Sudah tepat PKS melakukan perlawan yang gigih terhadap lawan-lawan politiknya. Demokrasi liberal tak ubahnya medan pertarungan para Gladiator. Sudah sewajarnya siap berlawan kapan saja. Hanya saja kekurangan PKS sepertinya terletak pada belum berhasilnya membangun kekuatan yang lebih luas dengan kelompok-kelompok lain. Terlihat PKS sendirian. Yang dihadapi PKS merupakan kekuatan politik yang sudah menjangkar kuat sejak Orde Baru dan menguasai jaringan media yang luas. Mereka terus menerus menggiring opini sampai pada usaha untuk pembubaran PKS [PKS perlu berhati-hati dengan media yang dikelola jebolan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Media inilah selain media tentara yang telah menfitnah PKI habis-habisan sehingga berujung pada pembantaian jutaan orang-orang komunis yang tak bersalah paska tragedi 1965]. Giringan pembubaran partai ini sama persis dengan tindakan yang dilakukan kekuatan anti demokrasi pada tahun 1965 yang terus menerus berupaya agar PKI dibubarkan. Tak bisa lain, usaha pembubaran partai seperti itu mesti dilawan. Di sinilah PKS perlu mengajak kekuatan lain untuk menghadapinya.
Terhadap kerusakan organisasi sebagai akibat dari “Razia Agustus”, PKI mengambil dua langkah. Pertama, melakukan kritik oto kritik alias melakukan evaluasi diri. Langkah ini dilakukan dengan:
“Atas petunjuk-petunjuk Politbiro Sentral Komite, dihidupkan demokrasi intern Partai serta kritik dan selfkritik. Sesudah melalui proses kritik dan selfkritik dalam grup, resort, fraksi, dan komite Partai, keberanian dan kegembiraan bekerja timbul kembali di semua organisasi Partai.”
PKS sudah sewajarnya melakukan apa yang dilakukan PKI: kritik dan self kritik. Ini penting agar orang-orang seperti Acmad Fathanah tidak bisa masuk dalam lingkaran partai. PKS perlu self kritik bahwa partai kurang waspada terhadap orang-orang yang mempunyai potensi akan merusak partai dari dalam. Apabila hal seperti itu tidak diatasi dengan segera, maka lawan politik akan dengan senang hati menggunakannya sebagai senjata. Dalam situasi yang semakin mendidih menjelang Pemilu 2014, kesalahan sekecil biji sawi bisa digunakan untuk menghancurkan partai. Kritik dan self kritik juga penting seperti yang dikatakan Aidit, yakni guna menumbuhkan dikalangan kader: keberanian dan kegembiraan bekerja. Ini penting karena bagaimanapun kader merupakan tulangpunggung partai.
Kedua, yang dilakukan PKI guna memperbaiki organisasi setelah “Razia Agustus” adalah penguatan ideologi para kader. Aidit menuliskan langkah itu sebagai berikut:
“Usaha memperkuat ideologi anggota Partai untuk pertama kalinya dalam sejarah Partai kita dimulai dalam Razia Agustus dengan apa yang dinamakan ‘diskusi teori’ yang diadakan secara periodik, di samping apa yang dinamakan ‘diskusi tentang pekerjaan praktis’ yang juga dilakukan secara periodik di dalam grup, resort, fraksi, dan komite Partai.”
Tujuan serangan musuh selain untuk membuat partai terpojok secara politik juga mengkondisikan agar kader-kader partai demoralisasi [patah semangat]. Para lawan-lawan politik PKS tentu berharap pukulan mereka yang bertubi-tubi dengan mengeksploitasi Fathanah, misalnya, yang digambarkan dekat dengan pimpinan partai dan mimiliki moral yang “cacat” karena berhubungan dengan perempuan-perempuan yang dikesankan “tidak baik”, akan membuat kader partai demoralisasi.
Lawan politik tahu bahwa salah satu kekuatan PKS terletak pada kader-kader partai yang militan. Lawan politik PKS ingin menunjukkan: “Itu lho pimpinamu bejat. Kalian hanya ditipu saja selama ini. Kalian disuruh berjuang sementara pimpinanmu asyik masyuk dengan para perempuan.” Tak mengherankan kalau opini semacam itu terus diolah dari detik ke detik. Cara-cara semacam itu paling kotor karena menjadikan perempuan senjata untuk menyerang lawan politik, telah meletakkan perempuan dalam derajat terendah: menjadikannya tumbal dan permainan politik.
Bila opini yang dikembangkan musuh bisa membuat kader demoralisasi, maka akan dianggap sebagai sebuah keberhasilan maha besar. Nah, di sinilah apa yang dilakukan PKI dengan mengadakan “diskusi teori” menjadi penting artinya. Tujuannya agar selain para kader bisa meningkat kemampuan teoritisnya—yang sangat dibutuhkan untuk kerja-kerja pengorganisiran—juga bertujuan supaya para kader tidak mudah termakan propaganda lawan. Ibaratnya, penguatan ideologi merupakan perisai. Jangan sampai sibuk menangkal serangan lawan sehingga lupa memperkuat perisai dikalangan kader. Lawan akan tertempik sorak ketika para kader PKS tercerai berai secara ideologi dan tidak melakukan kerja-kerja pengorganisiran. Adalah benar menangkal serangan lawan, tapi konsolidasi ideologi tak bisa ditanggalkan.
Di sini bisa diambil titik simpul: yang dilakukan PKI tepat. “Razia Agustus” yang sempat membuat partai limbung bisa diatasi melalui tahapan-tahapan kerja seperti yang telah diuraikan di muka. Sebagai buktinya, PKI berhasil masuk 4 besar dalam Pemilu 1955. Kalau PKS bisa melewati situasi krusial seperti PKI, maka tidak menutup kemungkinan target menjadi 3 besar dalam Pemilu 2014 akan bisa tercapai. Semuanya tergantung pada PKS sendiri.
======================================================================
AS Tidak Ingin PKS Seperti Mursi
Sejak Masa Penjajahan hingga beberapa kali Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada era Orde Lama, Wahabi seringkali menjadi objek perjuangan yang ditikam fitnah dan diupayakan penghapusan atas eksistensinya.
Buya HAMKA, ulama kharismatik Indonesia yang mendunia mengatakan, “Seketika terjadi Pemilihan Umum, orang telah menyebut-nyebut kembali yang baru lalu, untuk alat kampanye, nama “Wahabi.” Ada yang mengatakan bahwa Masyumi itu adalah Wahabi, sebab itu jangan pilih orang Masyumi. Pihak komunis pernah turut-turut pula menyebut-nyebut Wahabi."
Sekarang “Wahabi” dijadikan alat kembali oleh beberapa golongan tertentu untuk menekan semangat kesadaran Islam yang bukan surut ke belakang di Indonesia ini, melainkan kian maju dan tersiar. Kebanyakan orang Islam yang tidak tahu di waktu ini.
Sejatinya, umat sudah mulai paham. Bahwa ajaran Islam sesungguhnya, bukan sekedar hapal ribuan ayat Al-Qur'an, paham ribuan hadis Nabi. Namun ajaran Islam itu harus diimplementasikan dalam independensi sikap dan totalitas akhlak mulia. Maka kita paham, mengapa Musabaqah Tilawah Al-Qur'an didukung besar-besaran? Sebab di situ ada UANG BESAR. Demikian haji, difasilitasi. Karena di masalah haji, ada berlipat-lipat materi yang kasat mata dikorupsi.
Umat terus dieperdaya. Aktivitas keislaman yang sebataas mengibar-ngibarkan bendera Laa Ilaaha Illallaah, namun tanpa didukung perjuangan riil yang membumi. Insya Allah akan tetap didukung, malah jika perlu diberi pengamanan khusus dari kalangan Polri hingga TNI. Tapi jika perjuangan Islam yang menentang terhadap arogansi dan menolak perbudakan modern, pasti digembosi sesuai pesanan Big Bos.
Ternyata, AS lebih menganggap bahaya kemerdekaan Indonesia dengan swasembada SAPI daripada sekedar teriakan Laa Ilaaha Illaah, Allaahu Akbar di seminar-seminar. Karena saat Indonesia berhenti mengimpor sapi, itu sama dengan upaya merongrong ekonomi AS. Ada yang tahu, berapa setiap tahun nilai impor sapi Indonesia dari AS-Australia? Pasti mencengangkan bukan?
Ternyata bagi Paman Sam, swasembada kedelai bagi pengrajin tahu-tempe Indonesia, jauh lebih membahayakan daripada aksi teror para teroris kacangan di Indonesia. Mau tahu berapa milyar dollar "setoran" impor kedelai Indonesia ke AS?
Ternyata bagi Barat, lebih berbahaya kedaulatan energi daripada paham Wahabi. Karena paham Wahabi di Saudi sendiri sudah lama mati.
Ini yang dipelajari Moursi, saat ini. Untuk swasembada pangan yang di era Mubarak 90 % impor dari AS, maka Moursi melakukan langkah nyata dengan membangun JALAN DARAT Mesir-Sudan. Jarak tempuh yang biasanya 3 hari, menjadi hanya hitungan jam. Manfaatnya dirasakan nyata, Moursi dapat mengendalikan harga daging SAPI dan GANDUM, dan mengalihkan impor yang dikuasai mafia-mafia Barat dengan mengimpor SAPI dan Gandum dari SUDAN. Makanya AS-Barat berang.
Untuk kemampuan militer, Moursi menjalin hubungan dengan China, Brazil, Turki, Iran, dan Rusia. Makanya AS murka.
Jadi, suka atau tidak, mau atau tidak mau, terasa kental hubungan antara aksi KPK-tuntutan ICW-pernyataan KH. Agiel Siradj, ketua PBNU yang saya yakin tidak mewakili mainstream NU, yang satu persatu bersahutan: Tuduhan KORUPSI SAPI-TERORIS-PAHAM WAHABI. Ingat dalam satu waktu bersamaan! Namun endingya sama: BUBARKAN PKS!
1. Karena ia WAHABI
2. Karena ia cikal bakal teroris hanya karena banyak hapalan quran, suka shalat malam, suka puasa sunnah.
3. Karena ia korupsi SAPI.
Tujuannya jelas, menyingkirkan Islam haraki di perhelatan akbar politik Indonesia. Bahaya laten PKS, sama bahanya dengan bahaya laten MASYUMI.
Afalaa ta'qiluun?
=====================================================================
Razia Agustus Sukiman: Sebuah Catatan Ringan Buat Kondisi PKS Terkini
Oleh: Ragil Nugroho
Apa yang terjadi pada PKS [Partai Keadilan Sejahtera] saat ini mengingatkan pada peristiwa “Razia Agustus Sukiman” 1951—sebuah kejadian untuk menjegal konsolidasi PKI [Partai Komunis Indonesia]. Bisa jadi “razia” terhadap orang-orang PKS akan terus berlanjut: besok, misalnya, Anis Matta ditangkap, lusa Hilmi Aminuddin, minggu depan Fahri Hamzah atau yang lain. Pada titik ini mungkin pengalaman PKI menghadapi situasi krusial bisa menjadi referensi bagi PKS.
Setelah dipukul secara politik dengan episode ditangkapnya Luthfi Hasan oleh KPK, PKS mampu berkonsolidasi dan bangkit. Dalam Pilkada di dua propinsi besar di Indonesia—Jawa Barat dan SumateraUtara—PKS bisa muncul sebagai jawara. Kini PKS berusaha digodam lagi melalui kasus Acmad Fathanah—persis mendekati Pilkada di Jawa Tengah. Pun, tahun 1951 PKI digencet habis-habisan oleh kabinet Sukiman. Setelah berhasil menata diri setelah diporak-porandakan pada Peristiwa Madiun 1948, PKI lewat Aidit dan Politbiro berhasil memperkuat partai. Tatkala usaha itu baru berjalan, PKI dikejar-kejar atas tuduhan palsu dengan sebuah kejadian yang kemudian bermuara pada “Razia Agustus Sukiman”.
Apa sebenarnya “Razia Agustus” itu? Dan, bagaimana PKI menghadapi situasi krisis itu?
Berikut uraiannya:
Usaha untuk menjegal PKI tak pernah putus-putusnya. Setelah “teror putih” Madiun 1948 yang dilakukan oleh kabinet Hatta, PKI kembali dihadapkan pada usaha kabinet Sukiman untuk “menggangu” konsolidasi partai. Kabinet Sukiman-Suwiro [terkenal dengan sebutan kabinet Su-Su] menandatanggani perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat. Perjanjian itu berkaitan dengan Perang Korea yang sedang memanas. Pada saat itu Amerika mendukung Korea Selatan.
Perang Korea tidak bisa dilepaskan dari situasi Perang Dingin yang melibatkan AS dan Uni Soviet. Sebagai bentuk kesetian pada AS, agar terlihat anti kiri kabinet Sa-Su melakukan penangkapan secara membabi buta terhadap orang-orang komunis. Penangkapan tersebut didasarkan pada tuduhan palsu, yakni aksi penyerbuan sekelompok pemuda berkaos “Palu-Arit” ke kantor polisi di Tanjung Periuk. Atas tuduhan rekayasa tersebut orang-orang PKI secara liar. Kurang lebih 2.000 orang yang dianggap komunis ditangkap dan dijebloskan ke penjara.
Tak mengejutkan memang. Dalam operasi gadungan tersebut banyak sekali terjadi kesalahan dalam penangkapan. Peringkusan atas diri Abdulah Aidit—ayah DN AIdit—merupakan kekeliruan paling menggelikan dan koyol. Abdullah Aidit merupakan anggota DPR dari fraksi Masyumi [satu partai dengan Sukiman sendiri]. Hanya karena sama-sama ada kata “Aidit” di namanya, ia ditangkap. Sutan Syahrir [musuh politik PKI], Ang Yan Gwan pendiri Suratkabar Sin Po dan Siauw Giok Tjhan, juga ditangkap padahal tidak ada hubungannya dengan PKI. Mereka ikut disapu bersih hanya karena disangkutpautkan dengan PKI.
Mengapa di muka disebut “tuduhan palsu” terhadap PKI? Ketika digelar pengadilan secara terbuka terhadap tokoh-tokoh yang ditangkap, tuduhan bahwa PKI menjadi dalang dalam “aksi Tanjung Priok” tak pernah terbukti. Bahkan ketika Kabinet Su-Su akhirnya jatuh, terkuak bahwa “Razia Agustus” dilakukan sebagai balas budi terhadap Amerika atas bantuan yang diberikan, dan “aksi Tanjung Priok” hanya buatan mereka sendiri. Sebuah rekayasa yang memang digunakan untuk menghancurkan PKI yang tengah membangun organisasinya.
Walaupun pimpinan PKI seperti DN Aidit lolos dari penangkapan, “Razia Agustus” sempat menggoyahkan partai karena banyak kader-kader terbaik di daerah ditangkap. Dalam tulisan Jalan ke Demokrasi Rakyat bagi Indonesia [tulisan ini dibuat tahun 1954], Aidit mengakuinya:
“Razia Agustus Sukiman tahun 1951 merupakan ujian yang berat bagi Partai kita, karena peristiwa ini terjadi ketika Politbiro yang dipilih dalam bulan Januari 1951 baru saja enam bulan mulai dengan pekerjaannya mengonsolidasi Partai dan terjadi dalam keadaan di mana hubungan Partai belum erat dengan massa, terutama dengan massa kaum tani.”
Tapi Aidit dan Politbiro PKI tak lintang pukang. Kekuatan partai segera direkatkan kembali. PKI bekerjasama dengan kekuatan nasionalis anti Amerika mengisolasi kabinet Sa-Su. Aliansi yang digalang PKI akhirnya berhasil merobohkan kabinet Sa-Su sehinga “Razia Agustus” tidak berhasil membuat mesin partai rusak lebih parah. Artinya, PKI tidak tinggal diam, tapi melawan kekuatan anti-demokrasi yang akan menghancurkan partai. Keberhasilan ini menumbuhkan kepercayaan diri pada kader-kader PKI yang sebelumnya tertekan karena diburu-buru. Aidit menuliskan sebagai berikut:
“Beberapa anggota yang pada permulaan Razia Agustus agak panik karena ingat kembali akan keganasan kaum reaksioner ketika “Peristiwa Madiun”, yang dikiranya akan terulang lagi dengan Razia Agustus, timbul kembali keberanian dan kegembiraannya. Sukiman tidak berhasil menciptakan “Peristiwa Madiun” kedua, karena di mana-mana ia tertumbuk pada kekuatan demokratis.”
Sudah tepat PKS melakukan perlawan yang gigih terhadap lawan-lawan politiknya. Demokrasi liberal tak ubahnya medan pertarungan para Gladiator. Sudah sewajarnya siap berlawan kapan saja. Hanya saja kekurangan PKS sepertinya terletak pada belum berhasilnya membangun kekuatan yang lebih luas dengan kelompok-kelompok lain. Terlihat PKS sendirian. Yang dihadapi PKS merupakan kekuatan politik yang sudah menjangkar kuat sejak Orde Baru dan menguasai jaringan media yang luas. Mereka terus menerus menggiring opini sampai pada usaha untuk pembubaran PKS [PKS perlu berhati-hati dengan media yang dikelola jebolan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Media inilah selain media tentara yang telah menfitnah PKI habis-habisan sehingga berujung pada pembantaian jutaan orang-orang komunis yang tak bersalah paska tragedi 1965]. Giringan pembubaran partai ini sama persis dengan tindakan yang dilakukan kekuatan anti demokrasi pada tahun 1965 yang terus menerus berupaya agar PKI dibubarkan. Tak bisa lain, usaha pembubaran partai seperti itu mesti dilawan. Di sinilah PKS perlu mengajak kekuatan lain untuk menghadapinya.
Terhadap kerusakan organisasi sebagai akibat dari “Razia Agustus”, PKI mengambil dua langkah. Pertama, melakukan kritik oto kritik alias melakukan evaluasi diri. Langkah ini dilakukan dengan:
“Atas petunjuk-petunjuk Politbiro Sentral Komite, dihidupkan demokrasi intern Partai serta kritik dan selfkritik. Sesudah melalui proses kritik dan selfkritik dalam grup, resort, fraksi, dan komite Partai, keberanian dan kegembiraan bekerja timbul kembali di semua organisasi Partai.”
PKS sudah sewajarnya melakukan apa yang dilakukan PKI: kritik dan self kritik. Ini penting agar orang-orang seperti Acmad Fathanah tidak bisa masuk dalam lingkaran partai. PKS perlu self kritik bahwa partai kurang waspada terhadap orang-orang yang mempunyai potensi akan merusak partai dari dalam. Apabila hal seperti itu tidak diatasi dengan segera, maka lawan politik akan dengan senang hati menggunakannya sebagai senjata. Dalam situasi yang semakin mendidih menjelang Pemilu 2014, kesalahan sekecil biji sawi bisa digunakan untuk menghancurkan partai. Kritik dan self kritik juga penting seperti yang dikatakan Aidit, yakni guna menumbuhkan dikalangan kader: keberanian dan kegembiraan bekerja. Ini penting karena bagaimanapun kader merupakan tulangpunggung partai.
Kedua, yang dilakukan PKI guna memperbaiki organisasi setelah “Razia Agustus” adalah penguatan ideologi para kader. Aidit menuliskan langkah itu sebagai berikut:
“Usaha memperkuat ideologi anggota Partai untuk pertama kalinya dalam sejarah Partai kita dimulai dalam Razia Agustus dengan apa yang dinamakan ‘diskusi teori’ yang diadakan secara periodik, di samping apa yang dinamakan ‘diskusi tentang pekerjaan praktis’ yang juga dilakukan secara periodik di dalam grup, resort, fraksi, dan komite Partai.”
Tujuan serangan musuh selain untuk membuat partai terpojok secara politik juga mengkondisikan agar kader-kader partai demoralisasi [patah semangat]. Para lawan-lawan politik PKS tentu berharap pukulan mereka yang bertubi-tubi dengan mengeksploitasi Fathanah, misalnya, yang digambarkan dekat dengan pimpinan partai dan mimiliki moral yang “cacat” karena berhubungan dengan perempuan-perempuan yang dikesankan “tidak baik”, akan membuat kader partai demoralisasi.
Lawan politik tahu bahwa salah satu kekuatan PKS terletak pada kader-kader partai yang militan. Lawan politik PKS ingin menunjukkan: “Itu lho pimpinamu bejat. Kalian hanya ditipu saja selama ini. Kalian disuruh berjuang sementara pimpinanmu asyik masyuk dengan para perempuan.” Tak mengherankan kalau opini semacam itu terus diolah dari detik ke detik. Cara-cara semacam itu paling kotor karena menjadikan perempuan senjata untuk menyerang lawan politik, telah meletakkan perempuan dalam derajat terendah: menjadikannya tumbal dan permainan politik.
Bila opini yang dikembangkan musuh bisa membuat kader demoralisasi, maka akan dianggap sebagai sebuah keberhasilan maha besar. Nah, di sinilah apa yang dilakukan PKI dengan mengadakan “diskusi teori” menjadi penting artinya. Tujuannya agar selain para kader bisa meningkat kemampuan teoritisnya—yang sangat dibutuhkan untuk kerja-kerja pengorganisiran—juga bertujuan supaya para kader tidak mudah termakan propaganda lawan. Ibaratnya, penguatan ideologi merupakan perisai. Jangan sampai sibuk menangkal serangan lawan sehingga lupa memperkuat perisai dikalangan kader. Lawan akan tertempik sorak ketika para kader PKS tercerai berai secara ideologi dan tidak melakukan kerja-kerja pengorganisiran. Adalah benar menangkal serangan lawan, tapi konsolidasi ideologi tak bisa ditanggalkan.
Di sini bisa diambil titik simpul: yang dilakukan PKI tepat. “Razia Agustus” yang sempat membuat partai limbung bisa diatasi melalui tahapan-tahapan kerja seperti yang telah diuraikan di muka. Sebagai buktinya, PKI berhasil masuk 4 besar dalam Pemilu 1955. Kalau PKS bisa melewati situasi krusial seperti PKI, maka tidak menutup kemungkinan target menjadi 3 besar dalam Pemilu 2014 akan bisa tercapai. Semuanya tergantung pada PKS sendiri.
======================================================================
