 |
| Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Achmad Syaikhu (lima dari kanan) usai pertemuan BKAN DPR RI dengan Sekretaris Daerah Purwakarta, perwakilan petani dan supir angkutan umum yang tergabung dalam Organda di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (23/9/2020). Foto : Ayu/Man |
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Achmad Syaikhu menerima beberapa aspirasi masyarakat Kabupaten Purwakarta terkait subsidi bidang energi yang diberikan pemerintah. Salah satu aspirasi yang diterima BAKN adalah terkait kelangkaan BBM jenis premium.
Hal ini disampaikan Syaikhu kepada Parlementaria usai pertemuan BKAN DPR RI dengan Sekretaris Daerah Purwakarta beserta jajarannya, perwakilan petani dan supir angkutan umum yang tergabung dalam Organda di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (23/9/2020).
"Salah satunya adanya aspirasi masyarakat termasuk para supir angkutan di Purwakarta yang mengeluhkan kelangkaan premium.
Karena satu Kabupaten Purwakarta dengan 17 kecamatan ini hanya ada satu SPBU yang menyediakan premium, dan itu untuk melayani 2500 kendaraan jenis ELF dan 1500 angkot. Ini tentu sangat kurang, sehingga antrian di SPBU itu sangat panjang," ujar Syaikhu.
Ia menyampaikan, bukan tidak mungkin minimnya SPBU yang menyediakan Premium di Purwakarta juga menyebabkan munculnya banyak pompa-pompa bensin mini di luar Pertamina. Oleh karena itu, ia berharap ke depan perlu sebuah kebijakan agar ada penambahan SPBU dan kuota premium yang notabene merupakan BBM bersubsidi.
Dengan adanya penambahan SPBU, angkutan- angkutan pedesaan maupun angkutan-angkutan yang memang layak menerima ini betul-betul bisa mendapatkan BBM jenis Premium. Dengan kata lain, perlu pemerataan distribusi premium ke daerah-daerah, sehingga BBM bersubsidi ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya.
Aspirasi lainnya datang dari Petani Purwakarta. Syaikhu menyampaikan, para petani berharap adanya perubahan mekanisme pembeliaan bahan bakar brsubsidi untuk alat mesin pertanian (alsintan) yang lebih simpel dan sederhana.
Karena selama ini mereka dibatasi hanya 10 liter per hari. Itu pun sebelumnya harus mendapat surat keterangan dari kepala desa, atau jika ingin dalam jumlah yang banyak harus minta izin terlebih dahulu dari pihak kepolisian.
"Proses tersebut tentu sangat panjang. Mereka (Petani Purwakarta) berharap pembelian BBM bersubsidi untuk alsintan cukup dengan menggunakan kartu tani yang selama ini sudah mereka terima.
Masukan-masukan ini tentu akan kami sampaikan ke pemerintah dan tentu ke pihak Pertamina ke depan," pungkas politisi Fraksi PKS ini. (ayu/es)
Sumber :
