Rabu, 28 Oktober 2020

Grand Final Pidato Biografi Tokoh Bangsa, Presiden PKS Tegaskan Islam dan Nasionalisme Satu Nafas Perjuangan


Jakarta (27/10) — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, menyampaikan urgensi dari terselenggaranya kegiatan Grand Final Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa yang digelar Fraksi PKS DPR RI secara virtual, Selasa, (27/10).

“Lomba ini sangat penting untuk memberikan kesadaran sejarah kepada anak-anak muda atau generasi millenial bahwa Islam itu berkemajuan dan terbuka serta Rahmatan lil’alamiin,” Jelas Syaikhu.

Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa, Ketua FPKS: Nilai-Nilai Keteladanan Harus Tersampaikan



Jakarta (27/10) — Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menyampaikan harapan-harapan yang harus diteladani dari terselenggaranya Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa yang diselenggarakan Fraksi PKS DPR RI.

Hal ini disampaikan Jazuli dalam penutupan Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa 2020, Jakarta, Selasa (27/10) melalui virtual. Jazuli menyampaikan bahwa Fraksi PKS selalu berada dalam tiga garis perjuangan yaitu Keummatan, Kerakyatan dan Mengokohkan Nilai-Nilai Nasionalisme Indonesia.

Rijal, Ragil, Rocky, & PKS





Rijal, Aktivis Jamaah Tabligh yang Menahkodai DPD Partai Keadilan

Cahyadi Takariawan mengenang sosok tinggi, tegap, nan besar bernama Rijal. Ketua DPD Partai Keadilan Bolaang Mongondau (Bolmong), Sulawesi Utara itu adalah aktivis Jamaah Tabligh yang bergabung dengan PKS setelah sebelumnya bersama Barisan Muda PAN. 

Rijal yang juga anak mantan Bupati Bolmong 2 periode tersebut bersemangat mendukung PKS meski jauh - jauh hari menyampaikan ketidaksediaannya menjadi caleg. Ketertarikan Rijal pada PKS dipicu nuansa keislaman yang ia temukan di partai dakwah. 

Sabtu, 24 Oktober 2020

Soal Vaksin Covid-19, Anggota Komisi VII FPKS: Pemerintah Jangan Ugal-ugalan



Jakarta (24/10) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, prihatin melihat cara kerja Pemerintah menanggulangi penyebaran Covid-19. Pemerintah dinilai tidak sistematis dan komprehensif menentukan urutan kerja penanggulangan Covid-19.

Meskipun banyak tim dan satgas yang dibentuk tapi kordinasi sangat lemah. Alhasil upaya penanggulangan Covid 19 menjadi berlarut-larut.

Target DPRD DKI, APBD Perubahan Sah Bulan Depan


Jakarta – Pandemi virus corona baru alias Covid-19 telah membuat pertumbuhan ekonomi di Jakarta terdampak dan sejumlah program tidak berjalan maksimal.

Atas alasan tersebut, DPRD DKI Jakarta mengebut pembahasan terkait Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Platfon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan 2020, dan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021.

Chemistry Antara PKS dan Golkar di Kota Bandung


Kedatangan Ketua Umum DPD Partai Golkar Kota Bandung Edwin Senjaya beserta pengurus ke Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung disambut oleh Ketua Umum DPD PKS Kota Bandung Khairullah, Bandung, Sabtu (17/10/2020) pagi.
.
Dalam pertemuan tersebut Edwin menyampaikan Golkar memiliki chemistry dengan PKS karena visi yang sama.
.
"Golkar itu partai nasionalis dan agamis, jadi kalo bicara tentang dakwah, kita bicara tentang syiar, saya kira itu bukan hanya partai partai yang bernuansa islam saja tapi juga milik partai Golkar," ungkap Edwin saat memberikan sambutan.

Rabu, 21 Oktober 2020

MUI Usul Jabatan Presiden 7-8 Tahun 1 Periode, PKS: Perlu Dasar Kuat


Jakarta (19/10) — Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai usulan MUI soal masa jabatan presiden masih perlu banyak pertimbangan. Ia mengatakan perlu ada dasar kuat untuk mewujudkan usulan itu.

“Mesti ada dasar yang kuat,” kata Mardani kepada wartawan pada Senin (19/10/2020).

Mardani, yang juga menjabat anggota Komisi II DPR RI, menilai semua ide dari masyarakat sah dan diperbolehkan. Namun, ide soal masa jabatan presiden masih perlu banyak pertimbangan.

PKS DKI Minta Anies Berkomunikasi Dengan Ahli UI Soal Solusi Atasi Banjir


Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan dan ahli hidrologi Universitas Indonesia (UI) Firdaus Ali saling berdiskusi untuk mengatasi banjir. Dia menyebut penanganan banjir adalah program prioritas daerah.

“Saya kira keduanya harusnya berkomunikasi untuk mencari solusi yang terbaik yang merupakan kombinasi antara keduanya. Ya karena itu salah satu kegiatan strategis daerah,” kata anggota Fraksi PKS DPRD DKI, Abdul Aziz kepada wartawan, Senin (19/10/2020).

Tol Solo Jogja Diajukan Diperpanjang

Hadi Santoso, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng
Semarang, Proyek Strategis Nasional Pembangunan 
jalan tol Solo Yogjakarta diajukan diperpanjangan 
sampai ke Bandara Yogjakarta Internasional Airport 
Kulonprogro, hal itu dilakukan agar mampu 
mempercepat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan DIY.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Propinsi Jawa Tenga Hadi Santoso usai melihat persiapan pembangunan Tol Solo Jogja, dalam dokumen PERPRES No 58 tahun 2017 tentang Proyek Strategis Nasional awalnya tercantum hanya sepanjang 40,5 KM saat ini diajukan diperpanjang menjadi 97 KM, sampai melewati Yogjakarta Internasional Airport, 

Sabtu, 17 Oktober 2020

Legislator PKS Ingatkan Pemerintah Soal Bahaya Liberalisasi Industri Pertahanan


Jakarta (16/10) — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mengingatkan Pemerintah agar berhati-hati terhadap bahaya liberalisasi dalam pengelolaan dan penyertaan modal asing pada industri alat utama sistem pertahanan keamanan sebagaimana diatur dalam ketentuan RUU Cipta Kerja, yang baru disahkan.

“ Ketentuan dalam RUU Cipta Kerja terkait penyertaan modal asing di sektor pertahanan sangat rentan dah terbuka bagi liberalisasi industri pertahanan. Merujuk pada pasal dalam RUU Cipta Kerja dari dokumen final 812 halaman,“ Tegas Mulyanto

Politisi PKS Tegaskan UU Cipta Kerja Berbahaya bagi Jaminan Halal Produk Indonesia


Medan (17/10) — Disahkannya RUU Cipta Kerja yang banyak ditentang masih menjadi polemik. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba lubis menyayangkan sikap DPR dan Pemerintah yang terkesan terburu-buru dalam Pembahasan RUU Cipta Kerja.

“Produk Undang-Undang ini akan dirasakan seluruh masyarakat Indonesia nantinya. Maka, sudah sejauh apa keterlibatan masyarakat dalam Uji kelayakan Undang-undang ini. merebaknya demonstrasi di berbagai daerah dari berbagai kalangan baik itu mahasiswa dan buruh, bukti bahwa Undang-undang ini menyimpan masalah, maka dari itu, Kami Fraksi PKS tegas menolak RUU Cipta Kerja ini sejak awal” tegas Iskan

3 Tahun Pimpin DKI, PKS Optimis Anies Wujudkan Janji Kampanyenya


Jakarta – Usia kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memasuki tahun ketiga sejak dilantik pada 16 Oktober 2017 silam. Terkait hal ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi memberikan apresiasinya terhadap kinerja Anies tersebut.

“Bersyukur dalam masa 3 tahun kepemimpinan Pak Anies bisa berjalan dengan baik meskipun harus menghadapi berbagai ujian,” ujar Suhaimi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Jumat (16/10/2020).

Kamis, 15 Oktober 2020

HNW ingatkan Kemenag Agar Jemaah Indonesia Segera Bisa Laksanakan Umrah Dan Haji


Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA menegaskan, pemerintah terutama Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), harus memperjuangkan pelaksanaan umrah yang akan dibuka kembali pada November 2020 dan haji pada 2021 dapat diisi oleh Jemaah dari Indonesia.

“Pelaksanaan haji dan umrah harusnya bisa diikuti oleh jemaah dari Indonesia. Karena itu pemerintah perlu memanfaatkan setiap peluang yang ada agar jamaah Indonesia dapat kembali melaksanakan ibadah umrah dan haji secepatnya” kata Hidayat secara teleconference dalam kegiatan Jagong Masalah Haji dan Umrah (Jamarah) di Jakarta, Senin (12/10).

Celah Liberalisasi dalam UU OBL Bidang Pertahanan, DPR: BUMN Militer Makin Sulit Berkembang 15/10/2020 22:13 Humas Fraksi PKS



Jakarta (15/10) — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta, menyatakan ada celah liberalisasi dalam UU Omnibus Law. Celah berbahaya itu ada dalam hal kepemilikan modal dan pengawasan. Pernyataan Sukamta ini disampaikan dalam keterangan tertulis Kamis, (15/10).

Berdasarkan UU Omnibus Law pasal 52 ayat 1 menyatakan bahwa kepemilikan modal atas industri alat utama, dimiliki oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha dalam negeri.

F-PKS DPRD Jateng Terima Aduan LSM Internasional Terkait Perlindungan ABK

Riyono (Ke dua dari kanan), bersama 
setia budi wibowo (kedua dari kiri) menerima 
aduan dari LSM Internasional / Foto : Away

Semarang, PKS Jateng Online - Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah Menerima aduan dari Fisher Center yang berafiliasi dengan Plan Internasional terkait perlindungan (Anak Buah Kapal (ABK) perikanan. Aduan ini diterima langsung oleh sekretaris Fraksi PKS DPRD Jateng, Riyono, di ruang Fraksi PKS DPRD Jateng, Selasa (14/10).

Menurut Amrullah MAP selaku aktifis Fisher center setidaknya ada dua hal yang menjadi isu utama ABK perikanan, terkait perlindungan dan kesejahteraan.

Minggu, 11 Oktober 2020

Alim Ulama Banten Apresiasi dan Dukung Penuh PKS Tolak Omnibus Law Cipta Kerja!



Serang (11/10) — Sikap tegas Fraksi PKS DPR menolak UU (Omnibus Law) Cipta Kerja mendapat dukungan luas dari alim ulama Banten yang terhimpun dalam organisasi Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP). Hal itu disampaikan langsung kepada Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini di Kota Serang Banten, Minggu (11/10).

PKS DKI Soal PSBB Jakarta: Tak Efektif Jika Tak Didukung Daerah Penyangga



Jakarta – Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) DKI Jakarta berakhir hari ini. Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz, mengatakan pelaksanaan PSBB tak bakal efektif bila tak didukung daerah penyangga.

“Kalau menurut saya apapun keputusannya tidak akan efektif kalau itu tidak didukung oleh daerah penyangga. Jadi mau diperpanjang atau dikembalikan ke PSBB awal, Saya kira itu tidak akan efektif kalau daerah penyangga ini tidak diajak bicara dan tidak punyai kebijakan yang sama,” ujar Abdul Aziz ketika dihubungi detikcom, Minggu (11/10/2020).

Sururul Fuad Imbau Komisioner KPID Jawa Tengah 2020-2023 Lebih Solutif

Anggota Komisi A DPRD Jateng, Sururul Fuad 
/ Foto : Arsip Sekretariat DPRD Jateng


Semarang, PKS Jateng Online - Anggota Komisi A DPRD Jateng Sururul Fuad mengatakan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng periode 2020-2023 harus solutif, memiliki integritas dan semangat untuk memperbaiki bidang penyiaran di Jawa Tengah. Hal ini seiring dengan tuntutan masyarakat agar kualitas komisioner diperbaiki.

"Karena itu DPRD Jawa Tengah perlu memastikan anggota KPID terpilih nanti harus solutif, punya integritas dan semangat untuk perbaikan bidang penyiaran di Jawa Tengah," Ujarnya.

Jumat, 09 Oktober 2020

Mardani Prihatin Penanganan Aksi Masa Melalui Kekerasan



Jakarta (09/10) — Anggota Fraksi PKS DPR RI, Mardani Ali Sera prihatin, terhadap penanganan aksi massa Undang-undang tolak cipta kerja di 18 provinsi yang diwarnai kekerasan dan pengerusakan fasilitas umum.

“Saya menyesalkan berbagai aksi unjuk rasa menolak UU cipta kerja di bebergai provinsi diwarnai kekerasan, berbagai video viral yang berdar seperti bukan laku manusiawi saja, saya juga berharap penyampaian aspirasi bisa secara tertib dan menjaga fasilitas publik” kata Mardani, Jumat (09/10).

Habib Salim Segaf Aljufri Terpilih Lagi Sebagai Ketua Majelis Syura PKS dan Ahmad Syaikhu Presiden PKS Masa Bakti 2020-2025


BANDUNG (5/10) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengumumkan susunan kepengurusan baru masa khidmat 2020-2025. Habib Salim Segaf Aljufrie terpilih lagi sebagai Ketua Majelis Syura (MS) PKS, sedangkan Ahmad Syaikhu ditunjuk sebagai Presiden PKS menggantikan Mohamad Sohibul Iman dan Habib Aboe Bakar Alhabsyi sebagai Sekertaris Jendral menggantikan Mustafa Kamal. 

Proses pemilihan Pengurus PKS masa bakti 2020-2025 berlangsung pada sidang Musyawarah Majelis Syura PKS di Bandung, Senin (5/10/2020).

Syukuri Tiga Modal yang Kita Miliki, untuk Menjalankan Lima Fungsi


Oleh : Cahyadi Takariawan

Pada hari Ahad 4 Oktober 2020, saya mendengar suara hati yang sangat dalam. Dalam forum mulia yang dihadiri para pimpinan lembaga, Mohamad Sohibul Iman, Ph.D (MSI), Presiden PKS, menyampaikan rasa syukur atas modalitas yang sangat kuat melekat pada organisasi.

Suaranya datar, tidak meledak-ledak. Ia memang bukan orator. Namun hal yang disampaikan sangat menunjukkan jati dirinya yang kerap disebut under-capacity oleh beberapa kalangan. Cool, elegan, tidak ‘baper’an.

Minggu, 04 Oktober 2020

HUT ke-75, TNI Bersinergi untuk Kebaikan NKRI

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.
Foto : Andri/Man


TNI memperingati Hari Ulang Tahun ke-75 pada hari ini. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan TNI lahir dari rakyat, karena itu, kehadiran TNI harus benar-benar dirasakan rakyat. 

Kharis mengatakan HUT TNI yang ke-75 ini adalah masa yang cukup berat untuk Indonesia, mengingat pandemi Covid-19 dan ancaman resesi ekonomi di depan mata menjadikan semua elemen bangsa harus bersinergi bersama.

Fraksi PKS Tegas Menolak RUU Omnibus Law Karena Cacat Subtansi



Jakarta (03/10) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI dengan tegas menolak penetapan Rancangan Undang Undangan CIpta kerja (Omnibus Law) pada Pengambilan keputusan tingkat I atas hasil Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada, Sabtu malam (03/10) di Jakarta. Anggota Baleg DPR RI FPKS, Ledia Hanifa Amaliah, yang mewakili Fraksi PKS menyatakan arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja telah berdampak terhadap lebih dari 78 undang-undang.

“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyadari bahwa substansi pengaturan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memiliki implikasi yang luas terhadap praktek kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia sehingga diperlukan pertimbangan yang mendalam apakah aspek formil dan materil dari undang-undang tersebut sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang kita sepakati bersama”, papar Anggota Komisi X DPR RI ini.

Gema Keadilan Jateng Siap All Out Menangkan Cakada yang diusung PKS

Pelantikan Gema Keadilan Jateng

Gema Keadilan (GK) Jawa Tengah melaksanakan pelantikan Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Periode 2020-2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual. Diikuti oleh Ketua dan Sekjend Pengurus Pusat Gema Keadilan, Ketua dan anggota Dewan Pembina DPW, serta ketua-ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gema Keadilan 35 Kabupaten/ Kota se-Jateng.

Agenda ini sekaligus merupakan konsolidasi struktur DPW dan DPD Gema Keadilan se-Jawa Tengah untuk mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.