 |
Ketua Dewan Pakar PKS Irwan Prayitno saat memberikan materi di acara Bimtek Jatijaya. |
Jakarta - Ketua Dewan Pakar DPP PKS yang juga Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) dua periode dari tahun 2010-2020 Irwan Prayitno menceritakan pengalamanannya dalam mengelola pembangunan yang berorientasi untuk kesejahteraan rakyat ketika menjabat sebagai kepala daerah.
Pengalaman ini ia bagikan saat menjadi pembicara pada kegiatan Bimtek Jatijaya untuk Anggota DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten se Jatijaya di Hotel Ciputra Jakarta, Selasa, (18/12/2024).
Ia mengawali dengan menekankan pentingnya perencanaan yang strategis. Rencana inilah yang akan menjadi pedoman dan bahkan ada yang menyebutkan bahwa keberhasilan sesuatu itu 80% nya adalah dari keberhasilan perencanaan. Dan perencanaan yang baik adalah yang berbasis data.
"Sehingga rencana itu memberikan suatu pedoman bagi kita melangkah dengan langkah yang pasti dengan langkah yang jelas dengan langkah yang teratur, tertib, terarah," ujar Irwan.
Ia pun menceritakan tentang pengalamannya dalam meningkatkan sektor pertanian di Sumbar berdasarkan data. Data menunjukkan bahwa pendapatan pertanian Sumbar sebesar 35% dan karena daerahnya yang berbukit-bukit maka pengembangan pertanian secara tradisional lebih tepat untuk dilakukan.
"Jadi itu semua data-data kita jadikan bahan dasar untuk membuat rencana ke depan. Sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan spesifikasi," jelasnya.
Selanjutnya adalah pemberdayaan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Sumbar didominasi oleh pedagang, bahkan hampir 80% perantau dari Sumbar menjadi pedagang di daerah perantauannya. Oleh karena itu dibuatlah kebijakan pelarangan minimarket besar ke Sumbar demi berjalannya perekonomian lokal.
Setelah perencanaan dan pemberdayaan ekonomi, perlu juga adanya pengelolaan anggaran yang transparan. Inilah peran anggota DPRD agar betul-betul menjalankan tugas pengawasannya.
"Oleh karena itu DPRD mesti betul-betul mengontrol sesuai dengan tugas fungsi legislatif, juga mengontrol supaya penggunaannya transparan. Apalagi anggaran yang terbatas tidak akan mungkin bisa memenuhi kalau tidak dengan transparan," ungkap Irwan.
Kemudian adalah peningkatan layanan publik, kolaborasi dengan berbagai pihak, membuat inovasi kebijakan, dan menghadapi tantangan sosial politik.
Sumber :
