 |
| Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Keluarga, Anis Byarwati (Fathur/PKSFoto) |
JAKARTA — Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Keluarga, Anis Byarwati, menyampaikan keprihatinan dan seruan serius atas berbagai persoalan yang masih mengancam tumbuh kembang anak-anak Indonesia.
Ia menekankan bahwa Hari Anak Nasional (HAN) 2025, seharusnya tidak berhenti pada selebrasi tahunan, tetapi menjadi momentum evaluasi kolektif tentang sejauh mana negara dan masyarakat melindungi hak-hak anak.
"Hari Anak Nasional adalah pengingat bagi kita semua bahwa masih banyak anak-anak Indonesia yang hidup dalam bayang-bayang kekerasan, eksploitasi, penelantaran, keterbatasan pendidikan, hingga risiko paparan negatif teknologi.
Ini bukan sekadar isu sosial, tapi krisis kemanusiaan yang harus ditanggapi secara sistemik dan mendalam,” tegas Anis di Jakarta, Rabu (23/7).
Menurut Anis, salah satu isu paling krusial adalah masih tingginya angka kekerasan terhadap anak baik fisik, psikis, seksual, maupun bentuk eksploitasi lain seperti pekerja anak dan perdagangan anak.
Ia menyebut bahwa mekanisme pelaporan dan penanganan kasus belum cukup kuat untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban. Ia juga menyoroti ketimpangan akses pendidikan berkualitas, terutama di daerah terpencil, serta lemahnya perhatian terhadap pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
"Bagaimana kita bisa berharap anak-anak tumbuh menjadi generasi unggul jika akses terhadap pendidikan dan kesehatan dasar saja masih timpang? Stunting, gizi buruk, serta kurangnya fasilitas sanitasi di wilayah-wilayah tertentu adalah bukti bahwa hak anak belum sepenuhnya dipenuhi," ujar Anis.
Ia juga mengangkat persoalan anak dalam situasi darurat, seperti bencana alam dan konflik sosial, di mana anak-anak kerap menjadi kelompok paling rentan namun belum mendapat perlindungan dan layanan psikososial yang memadai.
Selain itu, Anis menggarisbawahi pentingnya membuka ruang partisipasi anak dalam pengambilan keputusan dan mendorong masyarakat untuk tidak lagi memandang anak sebagai objek semata, melainkan sebagai subjek yang memiliki suara.
“Di tengah derasnya arus teknologi, kita juga menghadapi tantangan baru berupa paparan konten tidak layak, cyberbullying hingga kecanduan gawai. Orang tua, guru, dan negara harus bersinergi memberikan literasi digital, bukan hanya melarang, tapi juga membimbing anak agar bijak berteknologi,” jelasnya.
Menanggapi kompleksitas permasalahan tersebut, Anis menegaskan bahwa PKS memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan hak-hak anak melalui program-program nyata dan advokasi kebijakan publik.
Salah satunya adalah Rumah Keluarga Indonesia (RKI), yang menjadi wadah pembinaan keluarga sejahtera dan pelindung anak.
RKI, kata Anis, telah menjalankan berbagai inisiatif seperti pembinaan keluarga harmonis, konsultasi keluarga, sekolah pranikah, pendampingan anak dan remaja, hingga pelatihan kewirausahaan untuk pemberdayaan ekonomi keluarga.
“PKS meyakini bahwa keluarga adalah pondasi utama pembangunan karakter bangsa. Karena itu, kami membentuk program-program yang menyentuh akar persoalan: mulai dari peran ayah yang dihidupkan melalui Forum Ayah dan Ayah Award, hingga dorongan terhadap regulasi pro-anak yang kami perjuangkan lewat Fraksi PKS di DPR dan DPRD,” tambahnya.
PKS secara aktif, kata dia, terlibat dalam edukasi dan sosialisasi publik, termasuk menyelenggarakan seminar tentang literasi digital, bahaya kekerasan terhadap anak, pentingnya gizi seimbang, serta pelatihan parenting yang relevan dengan kondisi zaman.
Menurutnya, ketahanan keluarga tidak dapat dibentuk tanpa peran sentral perempuan, sehingga PKS pun terus mendorong peningkatan kapasitas perempuan agar mampu mendidik generasi dan memperkuat ekonomi keluarga.
“Secara keseluruhan, seluruh inisiatif ini diarahkan pada satu visi besar: membentuk keluarga yang tangguh, harmonis, dan sejahtera. Karena dari keluarga yang kuatlah, akan lahir anak-anak yang sehat, cerdas, dan siap membangun bangsa,” tutup Anis. (AJP)
Sumber :
