Quatly Minta Pemprov Sidak Pasar Untuk Pantau Harga Cabai

Quatly Bersama Petani Cabai / Foto: Arsip Pribadi

PKS Jateng Online,- Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Quatly Alkatiri menyoroti harga cabai setan yang menyentuh 85 ribu/kg. Dari pantauan harga di beberapa pasar tradisional, selain cabai setan, harga bawang telah naik beberapa waktu sebelumnya berkisar Rp 50 ribu sampai 60 ribu (bawang merah) dan Rp 32 ribu sampai Rp 35 ribu (bawang putih). Menurutnya hal ini harus jadi perhatian pemerintah.

“Cabai setan hingga 85 ribu/kg, laporan ini sudah saya terima beberapa hari yang lalu. Bawang juga naik sedangkan daging ayam sudah lama naik,” terang Quatly.

Di beberapa daerah juga mengeluhkan harga cabai yang terus merangkak naik. Misalnya saja di pasar Banjarsari, Solo yang semula harga cabai Rp 50 ribu/kg sekarang mencapai Rp 80 ribu/kg, di Klaten Desa Tegalrejo Kecamatan Ceper cabai rawit mutu bagus di kisaran Rp 100 ribu/kg.

Wakil Ketua Ulama Internasional: Pemerintah India Harus Tindak Tegas Penghina Nabi Muhammad SAW

Jakarta (11/06) — Wakil Ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional Dr. Salim Segaf Al-Jufri mengutuk keras pernyataan juru bicara Partai Bharatiya Janata India (BJP) yang berkuasa di India karena menghina Nabi Muhammad SAW.

Salim melihat apa yang dilakukan Politisi BPJ tersebut bisa menjadi bibit disharmonisasi kelompok keagamaan baik di India maupun diluar negara tersebut.

Pintu Masuk Perjalanan Internasional Bandara SIM Ditutup: Di Depan Luhut, Nasir Minta Larangan Dicabut

Jakarta (11/06) — Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS asal Dapil Aceh, M. Nasir Djamil mengkritik dan mempersoalkan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) yang tidak masuk dalam list pintu masuk (entry point) bagi perjalanan Luar Negeri.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19. Dihadapan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Nasir Djamil meminta agar larangan tersebut segera dicabut.

Quatly: Perpanjangan SIM Perlu Dikaji Ulang

DIALOG: Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Alkatiri 

(dua dari kanan) menjadi pembicara dalam sosialisasi 

keselamatan lalu lintas, kemarin. 

(ADI PRASETYAWAN/RADAR SOLO)

SOLO – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Quatly Abdulkadir Alkatiri meminta ada terbosan dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor. Hal itu disampaikan saat Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas di Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Selasa (7/6).

Quatly menjelaskan, dalam sosialisasi keselamatan lalu lintas, pihak terkait harus mengutamakan sisi humanis. Terutama dalam hal keselamatan berkendara seperti memakai helm, spion, dan menaati rambu lalu lintas.

Mencari Kalimatun Sawa

dok: Mahmud/PKSFoto

Oleh Dr. Salim Segaf Aljufri, Ketua Majelis Syura PKS dan Wakil Ketua Umum Persatuan Ulama Muslim Sedunia (IUMS)

Dalam kitab suci al-Qur’an, istilah kalimatun sawa’ bermakna satu pernyataan atau keyakinan yang mempertemukan berbagai perbedaan. Dalam konteks keyakinan beragama, kalimat yang sama itu adalah “tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah.” (QS Ali Imran: 64).

Ulama modern asal Aceh, Hasbi as-Shiddiqy menggunakan istilah kalimatun sawa’ sebagai konsep kesepakatan di tengah perbedaan keyakinan, tidak hanya menyangkut masalah keagamaan, namun juga masalah kemasyarakatan dan kebangsaan. Pandangan ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, tapi memiliki komitmen bersama.

Wakil Ketua MPR Minta Kelola Keragaman agar Menjadi Kekuatan yang Besar

Jakarta (03/06) — Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, yang biasa disapa HNW mengapresiasi pelaksanaan acara pra muktamar Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) di Manado, 5 Juni 2022.

Menurut dia, acara di Manado akan memberikan kesempatan anggota HMI untuk berinteraksi lebih baik terhadap masyarakat Indonesia bagian timur.

Terkait Minyak Goreng, Wakil Ketua FPKS: Pemerintah Jangan Lebay Libatkan Kasad

Jakarta (02/06) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mengkritik langkah Pemerintah melibatkan Kasad untuk mengendalikan harga dan ketersediaan minyak goreng (migor) di pasaran.

Menurut Mulyanto, tindakan tersebut terlalu berlebihan dan salah sasaran. Yang dibutuhkan di lapangan adalah pengawasan dengan pendekatan keamanan, bukan pengawasan dengan pendekatan pertahanan.

“Terlalu berlebihan kalau Kasad ikut campur soal migor. Selain bukan tupoksinya keterlibatan Kasad dalam hal ini bisa membuat pedagang kecil takut dan terteror,” kata Mulyanto.