Dinasti Politik Buruk Untuk Demokrasi

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera 

saat diskusi Forum Legislasi 

di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, 

Selasa (28/7/2020). Foto : Azka/Man

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai dinasti politik sangat buruk bagi perkembangan demokrasi di sebuah negara. Karenanya ia pun menilai harus ada regulasi yang jelas guna mencegah terjadi dinasti politik dalam sebuah negara. 

Selain itu, ia juga berpandangan bahwa seorang pemimpin harus memiliki track record dalam memimpin publik, sehingga ada pembelajaran secara mental dan kemampuan dalam mengelola publik.

PKS Desak Kepolisian Usut Tuntas Pelaku Persekusi Ulama

Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mengaku prihatin masih terjadinya tindakan kriminal dan persekusi kepada Imam Masjid dan Ulama, sebagaimana terjadi dengan Imam Masjid di Pekanbaru, dan Habib Rizieq Syihab.

HNW meminta Kepolisian Republik Indonesia agar menegakkan prinsip Indonesia sebagai Negara Hukum yang Adil.

Lantik Dua Muka Lama, Bekal Hadapi Tantangan Dakwah

Haru Suandharu melantik 

pengurus DPTD PKS Kota Bandung

Pelantikan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) Kota Bandung, melantik dua muka lama menduduki posisi baru di dalam struktur DPTD. Pelantikan dilaksanakan di kantor DPW PKS Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta No 538, Sekejati, Kec Buah Batu, Kota Bandung, Ahad (26/7) sore.

Dalam pelantikan yang berlangsung selama satu jam setengah tersebut, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Jawa Barat, Oded M Danial menyampaikan rasa syukurnya Kota Bandung menorehkan sejarah, saat ini legislatif dan eksekutif dipimpin oleh kader PKS. Akrab di sapa Mang Oded, menyakini tantangan dakwah kedepan semakin berat.

Pemerintah Kurang Hargai Riset Anak Bangsa

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarawati 

dalam diskusi Dialektika Demokrasi 

dengan tema “Vaksin Covid: Masalah atau Solusi?” 

kerjasama Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI 

dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen 

di Media Center DPR RI, Kamis (23/7/2020). 

Foto : Runi/Man

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarawati menilai selama ini pemerintah Indonesia kurang dalam menghargai riset anak-anak bangsa. Hal ini diungkapkan Anis dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Vaksin Covid: Masalah atau Solusi?” kerjasama Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Center DPR RI, Kamis (23/7/2020).

"Hal itu terbukti dari alokasi anggaran penguatan riset dan perkembangan di tanah air yang setiap tahunnya masih di bawah 0,8 persen dari total pendapatan domestik bruto negara," ungkap Anis. Ia menjelaskan, anggaran riset di Indonesia tahun ini hanya Rp 1,37 triliun.

DPRD Tuntut Penyedia Jasa Internet Bantu Warga Terkait Paket Internet

Jakarta – DPRD DKI Jakarta menuntut perusahaan-perusahaan bidang telekomunikasi (telko) baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta memberikan solusi atas beban data internet pelajar Indonesia di era pembelajaran jarak jauh (PJJ) saat ini. Hal tersebut disuarakan oleh Anggota Fraksi PKS Dedi Supriadi, Ahad (26/7) di Jakarta.

“Pemakaian internet di masa pandemi ini pasti meningkat dan itu sudah mengalirkan keuntungan yang tidak sedikit selama hampir lima bulan belakangan, mestinya perusahaan telko bisa setidaknya meringankan pelajar, mahasiswa dan guru juga dosen honorer,” ujar Dedi Supriadi yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Jakarta Selatan ini.

Kang Iher Ajak Para Pelaku Usaha Kuliner Berinovasi

Reses Iwan Hermawan (jaket hitam) 

Anggota DPRD Fraksi PKS Kota Bandung

bandung.pks.id - Covid-19 masih belum menghilang dari peredaran, kini masyarakat dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang harus menyesuaikan dengan kondisi pandemic. Oleh karena itu Iwan hermawan, anggota DPRD Fraksi PKS Bandung mulai berinovasi dalam metode reses bulan Juli ini.

Salah satu reses yang beliau lakukan didaerah Kecamatan Lengkong, memberdayakan pelaku UMKM, salah satunya tentang kuliner, dimana produk unggulan warga masyarakat dipromosikan dengan platform sederhana. 

Tunjangan Guru Dipotong, CSR Malah Dapat Dana Gajah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. 

Foto : Ria/Man

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyesalkan isu ketidakadilan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI menyusul kisruhnya pemberian dana gajah sebesar Rp 20 miliar kepada organisasi Corporate Social Responsbility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan milik Tanoto Foundation dan Sampoerna untuk pelatihan guru.

“Setelah kemarin marak guru yang protes karena tunjangannya disetop, sekarang anggaran gajah malah dikasih buat melatih guru, tapi melalui perusahaan besar, ini ironi,” kritiknya dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Kamis (23/7/2020).