Pertamina Rugi, Anggota DPR Pertanyakan Peran Komisaris Utama

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. 

Foto : Azka/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, pertanyakan kinerja Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selama bergabung di perusahaan minyak negara itu. Ia menilai, selama Ahok menjabat sebagai komisaris utama, Pertamina nyaris tidak memiliki prestasi yang layak dibanggakan. Justru sebaliknya banyak keanehan dan kejanggalan yang begitu jelas dilihat masyarakat.

"Pekan lalu kita dengar kabar Pertamina tidak masuk daftar Fortune Global 500. Sekarang yang terbaru Pertamina rugi Rp 11,13 triliun di semester pertama tahun 2020. Kondisi ini jelas harus jadi perhatian Pemerintah.

Jangan terus dibiarkan dan menunggu Pertamina mengalami kondisi yang lebih parah. Mau sampai kapan membiarkan Pertamina babak belur seperti ini?," tegas Mulyanto dalam siaran persnya, baru-baru ini.

Menjawab Tantangan 75 Tahun Indonesia Merdeka, Fraksi PKS Ajak Generasi Bangsa Gaungkan Semangat Proklamasi

Jakarta (27/8) – Fraksi PKS DPR RI mengumumkan pemenang Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Bung Karno pada hari ini tanggal 27 Agustus 2020. Acara yang dirilis melalui sosial media Fraksi PKS ini terselenggara secara meriah di mana ditampilkan video peserta dengan berbagai latar dan kreasi sehingga pembacaan teks proklamasi tampak hidup.

Acara dikemas dengan Webinar mengangkat tema “Menjawab Tantangan 75 Tahun Indonesia Merdeka dengan menghadirkan narasumber Dr H. M. Hidayat Nur Wahid, MA (Wakil Ketua MPR RI), Prof. Dr Siti Zuhro, MA (Peneliti Senior LIPI), dan Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar, MH (Kepala BNPT/Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)

PKS Usung Agus Bastian - Yuli Hastuti di Pilkada Purworejo

Penyerahan rekomendasi kepada 

pasangan Agus Bastian - Yuli / Foto: Wlly

Semarang, PKS Jateng Online - PKS Resmi mengusung pasangan petahana Agus Bastian dan Yuli Hastuti dalam Pilkada Kabupaten Purworejo 2020. Hal ini ditandai dengan pemberian rekomendasi kepada pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati terkait di Gedung DPW PKS Jawa Tengah, Senin (24/8).

Ketua Umum DPW PKS Jawa Tengah Abdul Fikri Faqih menyampaikan pesan kepada pasangan tersebut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik, serta mengayomi masyarakat purworejo.

Jangan Lupakan Kesejahteraan Guru Honorer

Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah saat interupsinya 

di Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, 

Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020). Foto : Arief/Man

Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan, ada hal yang seringkali luput ketika membahas belanja bantuan sosial, yaitu guru honorer. Karena selama ini ketika berbicara terkait belanja bantuan sosial, data yang diambil selalu berdasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga nasib guru honorer seringkali terabaikan.

“Dengan kondisi Covid sekarang ini, ada problem yag cukup besar. Yaitu ada segmen yang tidak dihitung sama sekali. Artinya tidak masuk pada kartu pra kerja, tidak masuk juga pada program belanja sosial lainnya, tidak masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu adalah guru-guru honorer,” terang Ledia dalam interupsinya di Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Fikri Faqih: Hindari Politisasi Pandemi

Ketua DPW PKS Jateng, Dr. Abdul Fikri Faqih,MM, 

dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke 75 

kemerdekaan Republik Indonesia, di Halaman Kantor 

DPW PKS Jateng, Jl.Kelud Raya no.46. Petompon, Semaran

Semarang, PKS Jateng Online – Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah, Abdul Fikri Faqih menyampaikan bahwa sampai bulan Desember 2020, ada 21 daerah dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang akan menggelar pilkada. 

Hal ini disampaikan Fikri dalam upacara peringatan HUT ke-75 RI di halaman kantor DPW PKS Jateng, senin (17/8).

Pada kesempatan ini, Fikri juga memberikan arahan kepada kader dan simpatisan PKS di wilayah Jawa Tengah untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat dalam membangun demokrasi dengan pilkada yang bermartabat dan berwibawa salah satunya dengan menghindari politisasi pandemi.

“Mari kita bangun demokrasi dengan pilkada yang bermartabat dan berwibawa. Jangan kemudian lantaran covid-19 ini lantas kita menjadi liar. Hindari politisasi pandemi, bagi-bagi masker dan hand sanitizer untuk alat kampanye. Kita beri bantuan tetapi jangan karena untuk kepentingan sesaat.” Jelas Fikri.

Fikri menegaskan bahwa jangan sampai terdengar lagi berita negatif bantuan digunakan untuk kampanye karena dengan begitu demokrasi menjadi tidak bermartabat dan turun kualitasnya. Wakil Ketua Komisi X DPR-RI ini menilai praktik seperti itu sama saja dengan money politic.

“Demokrasi ini menjadi turun kualitasnya karena money politic, ini harus kita lawan. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan pemimpin yang mencintai rakyatnya, dan masyarakatnya mencintai pemimpinnya. Hingga Allah menurunkan RidhoNya untuk kita semua” pungkasnya.

Sumber :

http://jateng.pks.id/home/detail/4022/Fikri-Faqih-Hindari-Politisasi-Pandemi

Haru Suandharu : rasa kebangsaan rakyat Indonesia sedang terganggu

Indonesia sedang mengalami fase pencarian jati diri sehingga ‘rasa’ kebangsaan rakyat Indonesia terganggu, hal ini terbukti dengan banyaknya gesekan horizontal di masyarakat dan juga dengan adanya kelompok yang merasa ‘Pancasilais’, pernyataan ini diungkap dalam Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan oleh Anggota DPR Jawa Barat, Haru Suandharu pada hari Selasa (25/8) di Gedung Keadilan Jabar, Jalan Sukarno Hatta – Bandung.

Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan adalah program yang telah lama dilaksanakan secara berkala oleh Legislatif sebagai pengokohan Pilar Kebangsaan pada warga negara Indonesia. Hal ini dimaksudkan warga negara lebih memahami jati diri bangsa yang sudah disepakati oleh para founding father bangsa Indonesia.

Teror Terhadap Ulama, HNW : Ada Yang Dilupakan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Dihadapan pengurus, anggota dan peserta Mukernas Pimpinan Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, menyatakan prihatin terhadap aksi teror, intimidasi dan perundungan yang menimpa para ulama. 

Perundungan itu terjadi menurut Hidayat karena pelakunya tidak menyadari betapa besar jasa dan peran para ulama bagi kemerdekaan serta keutuhan NKRI. Akibatnya, tanpa merasa bersalah sedikitpun, mereka terus meneror ulama.