Anggota Komisi II Minta Tito Orkestrasi Pilkada: Ujian Kepemimpinan Mendagri

Jakarta (26/09) — Pemerintah sepakat tetap melaksanakan Pilkada Serentak 2020 pada Desember mendatang. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengorkestrasi pelaksanaan pilkada tahun ini.

Hal ini diungkapkan Mardani dalam diskusi virtual Polemik Trijaya yang bertajuk ‘Pilkada di Tengah Pandemi’ pada Sabtu (26/9/2020). Mardani menilai pilkada di masa pandemi COVID-19 dapat menjadi momentum unjuk diri bagi bangsa Indonesia apabila memiliki orkestrasi yang kuat.

BKSAP Dorong Distribusi Vaksin Covid-19 Secara Proporsional

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) 

DPR RI Mardani Ali Sera. Foto : Eot/Man

Pandemi Covid-19 telah bertransformasi, bukan hanya masalah kesehatan, namun menjadi masalah ekonomi, sosial, politik, serta keamanan yang merupakan masalah global. Banyak negara berlomba-lomba melakukan penelitian guna memproduksi vaksin Covid-19. Parlemen harus ambil peran agar kelak distribusi vaksin Covid-19 bisa merata dan proporsional. 

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera usai mengikuti Webinar dengan tema “The Role of Parliamentarians in Addressing the Challenges of COVID-19 through Implementation of Existing International Biosecurity and Biosafety Frameworks” yang diadakan oleh Parliamentarians for Global Action (PGA) yang berbasis di New York, Amerika Serikat, baru-baru ini.

Ekraf Harus Didorong Untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. 

Foto : Arief/Man

Sektor ekonomi kreatif (ekraf) harus terus didorong eksistensinya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Apalagi, menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, sektor ini bersama sektor pariwisata sangat dominan menyumbang devisa negara dan sekaligus menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

“Ekonomi kreatif merupakan salah satu bisnis utama yang perlu didorong, diperkuat, dan dipromosikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 ini,” kata Fikri, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum Panja (RDPU) Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2020).

HNW: Pencabutan Klaster Pendidikan Bukti RUU Ciptaker Bermasalah

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengapresiasi langkah Pemerintah dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) yang mencabut klaster pendidikan dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja. 

Sebelumnya pemerintah dan Baleg juga menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan. Langkah bersama Baleg dan pemerintah ini menurut Hidayat sesuatu yang baik, karena mau mendengar aspirasi publik.

Korupsi dan Inefisiensi Birokrasi Hambat Investasi, Aleg PKS Minta UU 13/2003 Dicabut dari RUU Ciptaker

Jakarta (26/09) — Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang memasuki Bab IV Tentang Ketenagakerjaan pada Jumat (25/09/2020) menuai perdebatan di Badan Legislasi (Baleg). Alasan pemerintah memasukkan Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ke dalam RUU Cipta Kerja ini juga dipertanyakan Anggota Baleg DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah .

“Pemerintah bicara panjang lebar soal perlunya ada perubahan atau perbaikan dari Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tetapi Pemerintah justru tidak menjelaskan alasan kenapa UU No 13/2003 ini perlu dimasukkan ke dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.” terang Ledia.

Bangga Budaya Betawi Mendunia, Muhayar: Program Gubernur Harus Diacungi Jempol

Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Muhayar RM turut senang ikon kebudayaan Betawi ditampilkan dalam Google Doodle atau halaman homepage google, selasa (22/9/2020). Kejadian tersebut bukan tanpa sebab, tetapi dalam rangka memperingati hari peresmian Taman Benyamin Sueb pada tahun 2018. 

Taman tersebut diresmikannya oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Gedung ex-kodim 0505 Jalan Bekasi Timur Raya Nomor 73, Jatinegara, Jakarta Timur yang patut diacungi jempol.

Sosialisasi 4 Pilar, HNW : Dewan Masjid Bisa Jadi Pionir Amalkan Islam Moderat Dan Laksanakan 4 Pilar

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengingatkan banyak istilah dalam Al Quran dan al Hadits yang diadopsi ke dalam Pancasila. 

Ini menjadi bukti, peran Ulama dan umat Islam bersama tokoh bangsa lainnya, dalam proses pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka yaitu Pancasila.

“Apabila kita membaca dan memahami Pancasila secara seksama, di situ akan ditemukan istilah adil, rakyat, hikmah, adab, wakil, hingga musyawarat. Itu semua bagian dari prinsip-prinsip ajaran Islam yang berasal dari Bahasa Arab dan termuat dalam Al Quran maupun Hadits Nabi.

Istilah “adil” dan “rakyat” malah disebut berulang dalam Pancasila,” ujarnya saat melaksanakan sosialisasi 4 pilar MPR RI dengan Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jakarta Pusat di Jakarta, Senin(21/9).