Jelangkung Demokrasi | Permainan Kaum Sekuler-Liberal

Imam Hasan Al-Banna sejak lama menegaskan, "Demokrasi bagi kaum liberal sekuler laksana dewa yang terbuat dari kue. Diimani dan disembah jika menguntungkan dan berpihak kepada mereka. Namun jika kurang berpihak, mereka memakannya dengan lahap."

Tidak sedikit kalangan Islam yang terkecoh dengan makna demokrasi. Mereka menganggapnya suara rakyat suara tuhan, rakyat berhak membuat UU yang menyingkirkan peran Pemilik alam semesta, Allah Ta'ala. 

Luar Biasa, Pasangan yang diusung PKS kalahkan incumbent dari Demokrat di Pilkada Bangka

Alhamdulillah Koalisi PKS-PDIP berhasil mengalahkan incumbent di Pilkada Kabupaten Bangka tanggal 26 Juni 2013 kemarin. 
Pasangan TENTRAM ( Tarmizi-Rustamsyah ) unggul dari incumbent Yusroni Yazid - Rozali yang diusung oleh Partai Demokrat, PPP, PAN, Hanura, Gerindra.
Berdasar quick count LSI (Lingkaran Survey Indonesia) pasangan nomor urut 3 ini memperoleh 36,37 persen suara, sedangkan pasangan incumbent Yusroni Yazid- Rozali memperoleh 31,91 persen suara.

Berikut adalah hasil lengkap perhitungan Quick Count LSI :

1. H. Tarmizi-H. Saat Rustamsyah (Tentram) 36,37 persen
2. H. Yusroni Yazid-Rozali (YusRo) 31,91 persen

Kemenangan PKS di Bandung Menginspirasi Tamsil-Das’ad di Makassar

Makassar- Kemenangan Calon Walikota dan Wakil Walikota usungan PKS di Bandung menginspirasi PKS Makassar untuk menang di pilwali Makassar. Hal itu diungkapkan Juru Bicara pasangan Tamsil-Das’ad, Mudzakkir Ali Djamil. 

“Kemenangan RIDO di Bandung tentunya sangat menginspirasi kita di Makassar dalam menghadapi pilwali.” Kata Mudzakkir di kantor DPD PKS Makassar hari ini (23/06).

Hasil perhitungan cepat mengunggulkan Pasangan Ridwan Kamil- Oded M Danial dalam pilkada Bandung yang digelar hari ini. Pasangan yang diusung PKS dan Gerindra itu meraup 45,88 %. Hasil quick count yang dirilis oleh Jaringan Suara Indonesia (JSI) menempatkan pasangan nomor 4 itu diposisi pertama dengan perolehan 44,57 % meninggalkan 7 pasangan lainnya.

Quick Count: RIDO yang diusung PKS Menang Satu Putaran 45,98%

BANDUNG - Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bandung yang digelar hari ini (Ahad, 23/6) menunjukan pasangan yang diusung PKS M.Ridwan Kamil-Oded M. Danial (RIDO) unggul. 

Berdasarkan cuick count versi Jaringan Survei Indonesia (JSI) pasangan nomor empat ini unggul telak dengan perolehan suara diatas 40%.

Berikut hasil lengkap quick count Pilwalkot Bandung yang diikuti 8 pasangan:

1 Edi Siswadi-Erwan Setiawan (17,64%)

2 Wahyudin-Toni Aprilani (8,07%)

3 Wawan Dewanta-Sayogo (2,16%) 

4 M.Ridwan Kamil-Oded M. Danial (44,57%) 

5 Ayi Vivananda-Nani Suryani (15,35%) 

6 M.Qudrat Iswara-Asep Dedy Ruyadi (7,93%) 

7 Budi Setiawan-Rizal Firdaus (2,94%) 

8 Bambang Setiadi-Alex Tahsin (1,34%)

PKS Dikatakan Banci. Hidayat: Belajarlah Konstitusi

Depok : Nasib 3 menteri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Kabinet Indonesia Bersatu masih tanda tanya.
Keputusan Fraksi PKS yang menolak APBN Perubahan 2013 dan kenaikan harga BBM juga mengakibatkan PKS akan didepak dari Sekretariat Gabungan koalisi parpol pendukung SBY-Boediono.

PKS tegaskan sekali lagi bahwa partai tak berwenang menarik menteri yang juga kader. Kursi menteri merupakan hak prerogatif Presiden SBY yang juga Ketua Koalisi Setgab.

Inilah Daftar Politisi Korup di 2012 versi ICW

Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan nama-nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menteri yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2012. Tercatat sedikitnya ada 24 politisi yang terjerat kasus korupsi.

“Mayoritas adalah anggota DPR dan DPRD yang terjerat korupsi 2012,” ujar peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Apung Widadi dalam Outlook Korupsi Politik 2013 di Warung Daun, Jakarta, Jumat (28/12/2012).

Terkuaknya Menko Perekonomian Hatta Rajasa Dalam Skandal Kasus Suap Impor Daging ! Kemana KPK ?

Terdakwa suap impor sapi yang juga Direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi, membenarkan Menteri Koordinator Perekonomian dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa terlibat dalam kasus dugaan korupsi penambahan kuota impor daging sapi.

Juard, mengungkapkan itu dalam nota pembelaan diri (pledoi), yang Ia sampaikan guna menanggapi tuntutan 10 tahun penjara Jaksa KPK, di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (19/6).

Ia membenarkan, bahwa nama Hatta sendiri, muncul dari Direktur PT Radina Niaga Mulia, Elda Devianne Adiningrat alias Dati alias Bunda.

Ia menuturkan, ketika itu Elda menyertakan nama Hatta Rajasa guna meyakinkan atasannya, Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman, supaya mau mengajukan penambahan kuota impor daging sapi ke Kementerian Pertanian pada 2013, dengan bantuannya.

Di APBN-P 2013, Pemerintah Anggarkan Rp 155 Miliar Untuk Korban Lapindo

Jakarta - Pemerintah mengalokasi Rp 155 miliar untuk membantu korban lumpur Lapindo di Sidoarjo tahun ini. Anggaran tersebut tertera dalam pasal 9 RUU APBN Perubahan (APBN-P) 2013.

Dalam naskah APBN-P 2013 yang dikutip Senin (17/6/2013) disebutkan: "Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tahun anggaran 2013 dapat dipergunakan," bunyi Pasal 9 ayat 1 RUU APBN-P 2013.

Dalam Pasal 9 Ayat 1 APBN 2013 poin (a) dijelaskan, alokasi dana bantuan diperuntukkan bagi pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak di tiga desa yaitu, Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan. 

Gatot Dilantik dengan Baju Lama

Gatot Pujo Nugroho yang baru saja dilantik Mendagri menjadi Gubernur Sumut definitif periode 2008-2013 pada 14 Maret 2013, menolak fasilitas dinas baru seperti mobil maupun seragam baru. 

Pada pelantikan hari ini, Gatot menggunakan baju serta aksesori lama yang digunakan saat menjadi Wakil Gubernur Sumut. Gatot dilantik sebagai Wagub Sumut berpasangan dengan Syamsul Arifin, 16 Agustus 2008.

Inilah Hasil Voting Paripurna Tentang Kenaikan BBM

Rapat paripurna untuk mengesahkan RAPBN-P 2013 pada Senin (17/6/2013) malam akhirnya ditempuh melalui mekanisme voting.

Berikut hasil voting yang dilakukan secara terbuka:

Larangan Mengenakan Jilbab Inkonstitusional

Polemik aturan pelarangan jilbab di ranah kepolisian republik Indonesia semakin mencuat. Berbagai protes dan kritik meluncur terhadap pelarangan kepada penggunaan jilbab. 
Khusus, melalui surat keputusan Kapolri nomor Pol: Skep/702/IX/2005 yang disebutkan bahwa penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri tidak membolehkan penggunaan jilbab.

Pelarangan ini dinilai telah melanggar nilai-nilai konstitusi, Undang-undang dasar 1945 pasal 29. Disebutkan bahwa kebebasan beribadah merupakan jaminan Negara sehingga seharusnya tidak ada lagi pengekangan terhadap praktik peribadatan, salah satunya adalah pemakaian jilbab.

Dimanakah Nurani KPK & Media ?

Segenap perasaan singgah di dalam diri saya, kala mendengar dan membaca berita tentang pengembalian sebuah mobil fortuner yang disita oleh KPK pada bulan Mei lalu kepada PKS. 

Awalnya mobil ini diduga merupakan salah satu harta kekayaan milik Ustadz Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dari hasil "kejahatannya" dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

Namun setelah dilakukan pengecekan, ternyata mobil itu bukanlah kepunyaan Ustadz LHI melainkan milik Ahmad Zaky, yang tak lain adalah asisten dari Ustadz LHI.

Marah, kesal, miris tapi juga sekaligus geli. Alangkah naifnya lembaga sekelas KPK melakukan tindakan yang tidak masuk akal, dan (maaf) menurut saya sangat ceroboh sekali. 

Penasehat KPK Mundur

Jujur saja saya terkaget mendengar pernyataan Penasihat KPK yang satu ini, Abdullah Hehamahua.
Dengan tegas dihadapan media dia menyatakan mundur dari KPK, bukan itu saja yang lebih mengagetkan adalah pernyataan beliau yang membenarkan statement Fahri Hamzah

Wow ! Orang Dalam Pertamina Ungkap Kebohongan Pemerintah Soal Harga BBM

Jakarta - Rencana kebijakan pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM bersubsidi menimbulkan tanda tanya besar, bahkan dengan harga BBM bersubsidi Rp 4.500 per liter sebenarnya pemerintah tidak mengeluarkan subsidi dari APBN.

Menurut orang dalam Pertamina yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, "Mas, perlu diketahui, istilah subsidi itu hanya kebohongan pemerintah + Pertamina. Saya sendiri juga perih menyaksikan kerakusan para pejabat di pertamina. Harga premium & solar dari Russian oil itu cuma 425 USD per metrik ton atau sekitar kurang dari Rp 4.300 per liter. Melalui Petral angka 425 tersebut di-mark up 300 USD sehingga menjadi 725 USD, dan oleh Pertamina disempurnakan mark up-nya menjadi 950 USD, angka inilah yang kemudian disebut sebagai harga pasar yang mengharuskan adanya istilah subsidi tersebut. Luar biasa bajingan mas!!".

Tantowi Yahya : Israel Tidak Memusuhi Islam

Kunjungan Bersama Pemred Media

Politisi Partai Golkar Tantowi Yahya mengakui kunjungannya ke Israel. Kedatangannya kesana, Tantowi Yahya mengaku ditemani oleh para pemimpin redaksi surat kabar nasional.

“Saya bersama dengan wapemred Tempo, Kompas, Jakarta Post, Antv, Dekan Fakultas politik universitas Paramadina dan exc director Habibie Centre. 

Ketika TEMPO dan ILC Dongkrak Elektabilitas PKS

Akhir-akhir ini semua orang membicarakan PKS, tidak di warung kopi, lorong-lorong, pinggir pantai, koran, radio, facebook, twitter, kompasiana, apa lagi di TV, semua tentang PKS. 
Banyak yang benci, tapi tidak sedikit juga yang mendukung. Apa pun tanggapan dari berbagai pihak, saya tidak bisa berbohong kepada diri sendiri bahwa PKS menarik perhatian dunia saat ini; baik dunia nyata maupun dunia maya. 

PKS Desak Kapolri Segera Keluarkan Aturan Polwan Boleh Berjilbab

Ketua bidang Humas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera mendesak Kapolri Jenderal Timur Pradopo harus membuat aturan Polwan muslim boleh berjilbab saat bertugas. 

"Sangat perlu (aturan pemakaian jilbab untuk Polwan Muslim). Memberi hak bagi Polwan untuk melaksanakan hak beragamanya," kata Mardani saat dihubungi, Senin (10/6).

Empat Partai Kehilangan Hak Ikut Pemilu 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Syarat keterwakilan perempuan membuat empat partai politik kehilangan hak untuk mengikuti pemilu legislatif 2014. 
Mereka dianggap tidak memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan dan kesalahan penempatan nomor urut calon perempuan. 

Empat partai itu yakni, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). 
Mereka gugur di tujuh daerah pemilihan (dapil).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik mengatakan, sesuai UU Nomor 8/2012, peserta pemilu wajib memenuhi 30 persen calon perempuan. Aturan itu dikuatkan dalam Peraturan KPU Nomor 7/2013 Pasal 24 ayat (1). Yaitu, parpol harus memenuhi 30 persen perempuan di setiap dapil.

Usung Kader Sendiri, PKS Siap Perang di Pilkada Subang

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Subang resmi mengusung calon Bupati dari internal partainya dalam Pemilukada Kabupaten Subang, 8 September mendatang. 
PKS Subang resmi mendeklarasikan pencalonan Ketua DPD PKS Subang, Agus Masykur Rosyadi, sekaligus mempertegas bahwa PKS satu-satunya partai yang secara resmi memunculkan calon Bupati.

Deklarasi pencalonan Agus sebagai cabub Subang tersebut dilaksanakan dalam apel siaga kader PKS dalam pemenangan Pilkada Subang dan Pemilihan Legislatif, Ahad (9/6) di Wisma Karya, Jl. Ade Irma Suryani, Subang Jawa Barat.

Mesin PKS Menangkan PILKADA Jombang

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jombang menegaskan bahwa kunci kemenangan partainya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Jombang adalah bergeraknya mesin politik partai secara optimal. 

Selain itu juga semangat perubahan yang ada di masyarakat kota santri.

"Alhamdulillah, cabup-cawabup yang diusung PKS sanggup memenangkan pilkada yang digelar 5 Juni kemarin, versi hitung cepat atau qiuck count. 

Kemenangan itu tidak lepas dari solidnya kader PKS, sehingga mesin partai benar-benar bergerak secara optimal," kata Ketua DPD PKS Jombang, Rochmad Abidin, Jumat (7/6/2013).

Pakar: Kontrak Koalisi Hanya Mengikat Menteri bukan Fraksi DPR

Pakar Hukum Tata Negara, Asep Warlan Yusuf menyebutkan ada tiga phase koalisi yang diselenggarakan oleh SBY sebagai ketua koalisi. 
Pertama memenangkan pasangan SBY-Boediono yang dilanjutkan dengan phase kedua penyusunan kabinet yang targetnya memasukkan anggota-anggota koalisi di kabinet ketika menjalankan pemerintahannya.

3 Orang ini dianggap berkhianat oleh Soeharto

Rentetan demonstrasi pada 1998 lalu membuat pemerintahan Soeharto tidak bergerak. Tak hanya itu, Soeharto merasa dikhianati sejumlah orang kepercayaannya ketika ingin membenahi kabinetnya yang sudah berada di ujung tanduk.
Meski tidak pernah mengungkapkannya ke publik, Soeharto menyimpan nama orang-orang yang dianggap pernah mengkhianatinya. Pemandangan itu justru terekam jelas ketika menjelang hari-hari akhir Soeharto.
Selama menjalani perawatan di rumah sakit, Soeharto dan keluarga sempat menolak kehadiran orang yang dianggapnya pengkhianat. Tanpa segan-segan, Soeharto dan keluarga menolak kedatangan mereka untuk menjenguk atau melihat langsung kondisinya.
Berikut nama-nama mereka yang dianggap Soeharto sebagai pengkhianat.

Program BLSM (BLT) Dibiayai dari Utang Asian Development Bank

Pernyataan pemerintah bahwa Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM, dulu namanya BLT) adalah kompensasi hasil pemotongan anggaran BBM bersubsidi dipertanyakan oleh Pengamat Kebijakan Publik, Ichsanuddin Noorsy.

Ichsanuddin mengatakan bahwa sebenarnya program BLSM itu dibiayai utang negara.

Hasil Polling Parpol Pilihan Warga Kompasiana (PKS Menang Telak)

Sebelumnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya karena meleset sehari dari janji untuk menampilkan hasil Polling Partai Politik Pilihan Warga Kompasiana siang kemarin karena ternyata agenda hari ini sangat padat (maklum namanya juga kuli…., hehe…..). 

Penulis juga mengucapkan terima kasih & penghargaan yang tulus kepada Warga Kompasiana yang telah berpartisipasi dalam Polling Parpol Pilihan Warga Kompasiana yang berlangsung mulai kemarin Rabu, 29 Mei 2013 pukul 12.00 WIB hingga hari ini Kamis, 30 Mei 2013 pukul 06.00 WIB.