Jakarta. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepakat membuat Memorandum of Understanding (MoU) kepada PT Freeport Indonesia selama enam bulan ke depan.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Kementerian ESDM, R sukhyar, di Jakarta, seperti yang dikutip dari kompas.com, Jumat (25/1).
“Jadi kita membuat rancangan kelanjutan Memorandum of Understanding (MoU) yang akan expired (tanggal) 24 Januari 2015,” kata Sukhyar.
Pemerintah, lanjut Sukhyar, bersama Freeport akan menyusun poin-poin kesepakatan baru di luar yang lama. Ada fokus-fokus tambahan dalam MoU yang baru ini, salah satunya adalah memperbesar benefit Freeport bagi Papua.
“Pertanyaannya kan kenapa diperpanjang ? Satu, yang jelas (MoU) pertama belum selesai. Kedua, kita ingin Freeport membangun Papua,” kata Sukhyar.
Lebih lanjut Sukhyar mengemukakan, Freeport bisa membangun industri di Papua, paling gampang adalah membangun indsutri hilir berbasis tembaga. “Opsi ini lebih mudah ketimbang Freeport membangun smelter di Papua,” ujarnya.
Sukhyar memaparkan, sudah adanya pasokan tembaga yang bisa dipasok ke Papua, dan industri hilir tembaga dinilai lebih menjanjikan.
“Apa misalnya? Pipa, tembaga aloy, kawat, dan plat-plat baja. Itu lebih promising. Tapi bukan berarti (di Papua) tidak ada potensi membangun smelter copper,” imbuh dia.
Namun, saat dikonfirmasi soal keinginan pemerintah agar Freeport membangun smelter di Papua, Sukhyar tidak menjawab dengan tegas.
“Yang jelas, kalau ingin memperlihatkan wujud pemurnian, kalau mau cepat itu di Jawa. Di Papua butuh waktu lama, tapi bukan berarti tidak bisa. Tapi yang cepat (dibangun di Papua) adalah industri hilir berbasis tembaga. Itu lebih promising,” pungkas Sukhyar. (kompas/abr/dakwatuna)
Sumber :
