PHPU Jabar VI DPR RI, PAN Diduga Palsukan Bukti di MK, PKS Pertimbangkan Proses Pidana!

Wasekjen Hukum dan Advokasi DPP PKS, 

Zainuddin Paru

JAKARTA -- Kuasa Hukum DPP PKS Zainuddin Paru menyatakan ada dugaan pemalsuan alat bukti berupa C-Hasil dari PAN selaku pemohon Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dapil Jawa Barat VI (Kota Depok-Kota Bekasi) untuk kursi DPR RI di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam persidangan panel 1 PHPU untuk Jawa Barat VI, Zainuddin Paru meminta kepada Hakim MK untuk memeriksa keaslian bukti C-Hasil yang diajukan oleh PAN selaku pemohon.

MK Putuskan Empat Caleg PKS DPR RI Resmi Jadi Caleg Terpilih

Jakarta -– Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meraih kemenangan signifikan dalam sidang dismissal Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada Selasa dan Rabu 21 dan 22 Mei 2024. Wasekjen Hukum dan Advokasi DPP PKS, Zainudin Paru, mengatakan bahwa MK telah memutuskan untuk menerima Eksepsi yang diajukan oleh PKS dan menolak Permohonan dari beberapa partai lain.

Wasekjen PKS Minta Publikasi SIREKAP Dihentikan karena Banyak Kesalahan Sistem*

Jakarta -- Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Hukum dan Advokasi DPP PKS Zainudin Paru mendesak agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menghentikan publikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP).

Tuntutan ini diungkapkan Zainudin setelah banyaknya temuan kesalahan hasil di perangkat SIREKAP dengan hasil asli berbasis formulir model C.

Menang dari Timur itu, Kami Mulai dari Papua Barat Daya

Oleh: Saadiyah Uluputty

Papua Barat Daya adalah provinsi baru Republik Indonesia yang menjadi provinsi ke-38. Provinsi baru ini merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Barat.

Pada rapat paripurna tanggal 17 November 2022, Undang-undang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dari Papua Barat disahkan oleh DPR RI dan Papua Barat Daya resmi menjadi provinsi ke-38 di Indonesia.

Provinsi Papua Barat Daya terletak di barat laut Pulau Papua. Wilayah yang bergabung ke provinsi ini mencakup kawasan Sorong Raya yang terdiri Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan. Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Raja Ampat.

PKS Daftar Pemilu 2024 Hari Pertama, Siap Menangkan Hati dan Pikiran Rakyat

Presiden PKS Ahmad Syaikhu resmi mendaftarkan

PKS sebagai peserta Pemilu 2024 di kantor KPU Jakarta 

(Donny/PKSFoto)

Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024 di kantor KPU, Jakarta, Senin (1/8/2022) pada hari pertama pendaftaran. Hadir langsung Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy, Bendahara Umum H. Mahfudz Abdurrahman dan jajaran pengurus DPP PKS.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, PKS siap mengikuti rangkaian Pemilu 2024 dalam koridor kompetisi demokrasi yang sehat dan adil.

Presiden PKS Tunjuk 10 Juru Bicara Partai

Jakarta -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menunjuk 10 orang Juru Bicara Resmi PKS.Sepuluh juru bicara resmi PKS ini ditunjuk sebagai pihak yang akan banyak berkomunikasi dengan publik tentang berbagai perjuangan yang dilakukan oleh PKS.

Syaikhu menyebut tugas juru bicara adalah jembatan menyampaikan setiap kebijakan partai dan menangkap setiap masukan yang diberikan dari publik.

"Komunikasi publik sudah kita buka seluas-luasnya sejak partai ini berdiri. PKS di pusat juga mendapat penghargaan keterbukaan informasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dan PKS di wilayah banyak yang mendapatkan penghargaan serupa dari Komisi Informasi Provinsi. Hadirnya juru bicara resmi akan semakin memudahkan komunikasi antara PKS dan publik," ujar Syaikhu.

Kesepuluh Juru Bicara Resmi PKS antara lain Ketua DPP PKS Bidang Polhukam Al Muzammil Yusuf, Ketua DPP PKS Bidang Humas Ahmad Mabruri, Ketua DPP PKS Bidang Kesos Netty Prasetyani, Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Kurniasih Mufidayati, Ketua DPP PKS Bidang Kepemudaan Gamal Albinsaid, Wasekjen PKS Ahmad Fathul Bari, Wasekjen Zainudin Paru, Ketua Kantor Staf Presiden PKS Pipin Sopian, Anggota KSP PKS Muhammad Iqbal dan Muhammad Kholid.

"Masing-masing juru bicara adalah personal yang sudah terbiasa menjalin komunikasi publik dan memiliki kapasitas khusus pada pada bidangnya yang InsyaAlllah mencakup banyak hal yang tengah menjadi perhatian publik dan PKS," ujar Syaikhu.

Syaikhu tak lupa berterimakasih kepada media yang selama ini telah menjadi jembatan informasi antara PKS dan publik. PKS melihat peran besar media sebagai pilar demokrasi keempat yang membantu masyarakat melihat dan mendengar apa sikap PKS terhadap sebuah persoalan.

Termasuk kepada kekuatan sipil, ahli, akademisi dan para pakar yang selama ini terus menjalin komunikasi intens dengan PKS.

"Lewat juru bicara PKS isnyaAllah hubungan dengan teman-teman media akan jauh lebih intens dan semakin berkualitas ," ungkap Syaikhu.

Sumber :

https://pks.id/content/presiden-pks-tunjuk-10-juru-bicara-partai

Pembekalan Anggota DPRD Kota/Kabupaten PKS se-Jawa Barat

Pers Rilis Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat Pembekalan Anggota DPRD Kota/Kabupaten PKS se-Jawa Barat Sabtu (14/09/2019) DPW PKS Jawa Barat menghelat acara bertajuk Pembekalan Anggota DPRD Kota/Kabupaten PKS se-Jawa Barat di Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan. 

Acara ini dimaksudkan untuk memaksimalkan para Anggota Dewan yang baru dilantik dalam pelayanan masyarakat. 

Tercatat 177 orang Anggota Dewan Kota/Kabupaten mengikuti acara pembekalan ini. Acara ini dihadiri oleh Presiden PKS, Muhammad Sohibul Iman dan beberapa jajaran pengurus DPP PKS diantaranya Zainudin Paru (Ketua Departemen Hukum dan HAM), Mardani Ali Sera (Kabid Kepemudaan) dan Ledia Hanifa (Kabid Humas).

Bukber Bareng Jurnalis, Presiden PKS Bicara Soal Musibah Jateng Hingga Kasus FH

Jakarta (21/6) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman buka puasa bersama sejumlah jurnalis di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2016) sore. 

Sohibul Iman berbicara banyak isu nasional mulai dari bencana alam di Jateng hingga kasus gugatan bekas kader PKS Fahri Hamzah.

Sohibul Iman didampingi beberapa pengurus DPP PKS, antara lain Ketua Bidang Humas Dedi Supriadi, Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat Naharus Surur, Ketua Bidang Polhukam Almuzammil Yusuf, dan Ketua Departemen Hukum Zainuddin Paru.

PKS Pemberhentian Fahri Hamzah Sesuai Prosedur

Seluruh anggota dan kader PKS, terlepas dari latar belakangnya, harus tunduk terhadap proses, putusan terkait sistem yang berlaku di PKS. Prosedur pemberhentian Fahri Hamzah dari keanggotaan PKS sudah sesuai prosedur.

Hal itu disampaikan Ketua Departemen Hukum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainudin Paru saat konferensi pers mengenai pemberhentian Fahri Hamzah sebagai anggota PKS di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang no 82, Jakarta Selatan, Senin (4/4/2016).

Vonis Terhadap LHI Merupakan Kedzaliman

JAKARTA – Penasihat Hukum Luthfi Hasan Ishaaq menilai, vonis 16 tahun dan denda Rp 1 miliar yang dijatuhkan majelis hakim tindak pidana korupsi terhadap Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) merupakan bentuk kedzaliman. Karenanya keputusan tersebut tidak bisa diterima dan LHI langsung menyatakan banding.

“Ini merupakan keputusan yang dzalim, dan kita langsung menyatakan banding,” kata penasihat hukum LHI Zainuddin Paru, usai sidang vonis LHI, Senin (9/12) malam di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Zainuddin mengemukakan, sebagaimana halnya jaksa penuntut umum, majelis hakim juga mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Nol Rupiah Kerugian Negara, 18 tahun Tuntutan Penjara untuk LHI !

Kasus LHI - tidak ada kerugian Negara. 

Setelah ditunggu tunggu hampir 11 bulan, akhirnya tuntutan terhadap LHI dengan hukuman 18 tahun menyuara di pengadilan setelah tuntutan yang sama di terima oleh AF yaitu 14 tahun. 
Terlepas dari fakta persidangan dan permainan yang menyertai kasus ini, KPK dan Pengadilan hanya focus pada 2 orang ini yaitu LHI dan AF, sementara aktor utama dan pihak pihak yang terlibat dalam kasus ini sebagai saksi kunci sengaja ditenggelamkan oleh KPK seperti Sengmen, Bunda Putri, Hatta Rajasa, Dipo Alam, Sudi Silalahi, Yudi Setiawan dan seterusnya. Padahal mereka memiliki keterlibatan dalam kasus ini, yang seharusnya juga mendapatkan perlakuan yang sama.