Pengamat: Fahri Hamzah Sulit Kembali ke PKS

JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Ikhsan Darmawan menilai sulit bagi Fahari Hamzah (FH) untuk kembali ke PKS.

Sikap FH dinilai tidak lagi sesuai dengan karakter PKS yang mengedepankan ketaatan, kesantunan, dan kejujuran dalam berpolitik. 

FH juga dianggap telah menunjukan cara-cara yang tidak simpatik dalam melawan hasil syuro dan perintah Pimpinan PKS.

"PKS itu partai politik yang dibangun dengan dasar syuro, ketaatan kepada Pimpinan. Perlawanan individu terhadap hasil syuro dan Pimpinanannya, yang dilakukan Fahri tidak akan mendapat simpati dari mayoritas kader dan pengurus PKS dibawah," kata Ikhsan, yang juga penulis buku Mengenal Ilmu Politik, Selasa ( 21/06/2016).

Wow, Kinerja Cepat Aleg Ini Bikin Kaget Masyarakat!

Selain dikenal sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat, Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc. juga dikenal sebagai sosok yang memiliki kinerja cepat. 

Hal ini terungkap saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengisi masa resesnya dengan berkunjung ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Desa Parakan Lima dan Desa Cisalada, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, pada Minggu (19/6).

Reses, Haris Yuliana Jadi Tempat Curhat Masyarakat

KBB, jabar.pks.id — H. Haris Yuliana, S.Pd, MAP., wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, menjadi tempat masyarakat mencurahkan isi hati (curhat) ketika memulai agenda reses pada Jumat (17/6) di daerah Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.

“Aspirasi warga mulai dari kenaikan harga barang akhir-akhir ini, kondisi infrastruktur jalan yang rusak, bantuan pemerintah untuk kesejahteraan dan pendidikan seperti rutilahu, rehab sekolah dan pesantren, permasalahan pertanian dan perkebunan”, ungkap politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini usai menggelar buka puasa bersama masyarakat.

Sosialisasi 4 Pilar, Politisi PKS Singgung Isu Pembatalan Perda

Pembatalan sejumlah peraturan daerah (perda) oleh pemerintah dinilai terlalu berlebihan. 

Alih-alih menghilangkan hambatan investasi, penghapusan perda justru dapat melemahkan demokrasi Pancasila.

Anggota FPKS MPR RI Ahmad Zainuddin mengatakan, pembatalan sejumlah perda akan berdampak pada pelemahan sistem demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia.

Acep Purnama Resmi Jabat Bupati Kuningan

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan secara resmi melantik Bupati Kuningan definitif sisa masa Jabatan 2013 – 2018. 

Ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-4994 tahun 2016 tentang pemberhentian Bupati Kuningan Provinsi Jawa Barat. 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia memutuskan, menetapkan, mengesahkan pemberhentian dengan hormat Utje Chairiyah Hamid Suganda dari jabatannya sebagai Bupati Kuningan masa Jabatan tahun 2013- 2018 terhitung sejak meninggal dunia pada tanggal 7 April 2016.

Seiring itu, terbit pula Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-4995 tahun 2016 tentang pengangkatan Bupati Kuningan dan pemberhentian Wakil Bupati Kuningan Provinsi Jawa Barat. 

Perlawanan Telah Dimulai dari Ranah Minang

Rencana pencabutan perda-perda syariat oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendapat perlawanan dari Ranah Minang. 

Mulai dari ulama dan umara menyatakan menolak pencabutan perda-perda syariat karena perda-perda itu digali berdasarkan prinsip hidup yang telah dipakai sebelum Indonesia merdeka.

“Di Ranah Minang, Pencabutan Perda yang berisikan petunjuk Syari’at seperti berjilbab dan lainnya berati menyentuh marwah orang Minangkabau yang telah memancangkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, Syara’ Mangato Adat Mamakai (ABS-SBK-SMAM). Prinsip hidup itu telah dipakai sebelum Negara ini dimerdekakan,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat Buya Gusrizal Gazahar melalui akun Faceboknya, Rabu (15/6/2016).

Fraksi PKS Usulkan Raden Kasman Singodimedjo Menjadi Pahlawan Nasional

JAKARTA - Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Seminar "Berguru pada Kepahlawanan Kasman Singodimedjo", di Aula Rumah Jabatan Anggota (RJA), Kalibata, Jakarta, Kamis (16/6).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, menilai Kasman Singodimedjo layak agar dipertimbangkan untuk memperoleh Gelar Pahlawan Nasional.

"Kasman Singodimedjo memiliki catatan perjuangan kemerdekaan baik secara militer maupun secara politik. Terlebih, Kasman adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam perkembangan kesejarahan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tidak salah bila Kasman Singodimedjo mendapatkan gelar Pahlawan Nasional," jelas Jazuli saat berlangsungnya acara seminar tersebut.