Jakarta (04/06) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat, menyoroti berita terbaru terkait pengunduran diri Ketua Otorita Ibu Kota Negara (IKN) dan wakil ketuanya.
Pengunduran diri ini, kata Syahrul, menimbulkan berbagai pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah. Dengan adanya pertanyaan dan kekhawatiran ini, PKS mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan yang transparan dan melakukan evaluasi menyeluruh terkait proyek IKN demi kebaikan seluruh rakyat Indonesia.
“Kemarin kita mendengar informasi dan berita, dan sudah fix, bahwasannya ketua otorita IKN dan wakil ketuanya mundur. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan besar dan pertanyaan ini mesti dijawab oleh pemerintah. Ada apa?” ujar Syahrul Aidi Maazat.
PKS sejak awal sudah menolak proyek IKN ini, mulai dari proses perencanaan, undang-undang yang dibuat, hingga kelayakan fiskal dan dana yang digunakan.
“Belum dilaksanakan, sudah direvisi. Kenapa mundur? Bersamaan mundurnya? Ada apa? Meskipun mereka diberikan jabatan lain, tetap ini perlu dijelaskan. Ada yang aneh dari awal, mulai dari perencanaan, undang-undang, kemudian studi kelayakannya,” tambahnya.
PKS menekankan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi proyek IKN secara menyeluruh dan tidak terburu-buru.
“Kemarin kita mendengar dari berita bahwa Pak Prabowo hanya akan menganggarkan Rp16 triliun per tahun, ini akan selesai dalam 30 tahun. Mudah-mudahan saja tidak terburu-buru, karena sesuatu yang tidak terencana dengan baik, dan terburu-buru, itu akan mengakibatkan hal fatal tentunya,” jelas Syahrul.
Syahrul juga mengingatkan bahwa banyak daerah di Indonesia membutuhkan perhatian dan pembangunan yang merata.
“Negara lain di Indonesia ini butuh sentuhan, butuh pembangunan juga. Jangan terserap anggaran semuanya ke IKN, jangan memaksakan sesuatu yang kemudian kita tidak mampu. Kondisi keuangan kita tidak sedang baik-baik saja, dan kebutuhan kepada IKN itu tidaklah kebutuhan pada saat ini,” tutupnya.
Sumber :
