Putusan MK Soal Pilpres Ujian Berat Kehidupan Bernegara Kita

Jakarta (26/6) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa pemilihan presiden 2019 adalah ujian berat bagi kehidupan bernegara.

"'Panggung terang dan edukasi' sudah kita tempuh dan persidangan pun telah usai, mari berdoa semoga para hakim MK diberi kejernihan hati, kecerdasan akal dan keberanian tindakan sehingga melahirkan keputusan yang adil bagi semua pihak. 

Ini ujian berat bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita," kata Sohibul pada Rabu (26/6/2019) melalui akun Twitter @msi_sohibuliman.

Pencopotan Kalapas Wajibkan Baca Alquran, Ini Respons PKS

Anggota Komisi DPR RI Komisi III Al Muzzammil Yusuf menanggapi kabar penerapan syarat pembebasan berupa wajib baca Alquran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat.

Ia mendukung syarat tersebut karena mampu merangsang narapidana untuk belajar agama Islam. 

Muzammil membantah jika penerapan syarat itu malah menciptakan ketidaknyamanan di kalangan narapidana.

"Saya tidak percaya kalau syarat mampu membaca Alquran itu membikin keonaran di tengah penghuni lapas yang Muslimin," katanya pada wartawan, Senin (24/6) malam.

PPDB Zonasi Dinilai Baik, Tapi Terlalu Terburu-buru

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai hadirnya kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi terlalu terburu-buru.

“Salah satu penyebab terjadinya masalah di tengah masyarakat karena munculnya Permendikbud itu yang dinilai mendadak, sehingga kurang sosialisasi kepada pemerintah daerah, pelaksana dan masyarakat,” 

jelas Fikri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019). 

Kebijakan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Belum Jelas

Rapat kerja dengan Menteri Pendidikan terkait rencana kebijakan anggaran tahun anggaran 2020 menyisakan pertanyaan keberpihakan bagi penyandang disabilitas.

“Dalam pemaparan dari Kementrian Pendidikan, kami melihat belum tercermin adanya keberpihakan akses juga anggaran bagi pendidikan inklusi maupun SLB dalam rencana program kebijakan tahun anggaran 2020.” Kata Ledia Hanifa, anggota Komisi X DPR RI

Ingin Perubahan, Pileg 2019 Momentum Masyarakat Lampiaskan Kemenangkan ke PKS

Mantan Calon Walikota Bekasi, Nur Supriyanto menyatakan kemenangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu serentak tahun ini merupakan kemenangan elektoral hasil kinerja mesin partainya yang juga didukung oleh ulama dan umat Islam khususnya.

“Ya alhamdulillah PKS diberikan kemenangan elektoral oleh Allah subhanallahu wata’ala. 

Kerja keras kader sangat kita hargai, dukungan para ulama dan umat islam juga faktor terbesar juga yang memberikan kontribusi pada pemenangan PKS,” ujarnya saat menghadiri acara halal bi halal di markaz dakwah DPC PKS Bekasi Timur, Jalan Nusantara, Perumnas III Arenjaya, Ahad, (23/6/2019)

PKS Raih Peningkatan 700 Persen Untuk Kader Perempuan di Parlemen

Para kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut ramaikan suasana Halal bi Halal dan Tasyakuran Milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-21, Ahad (23/06/2019).

Pada kesempatan tersebut Anggota Majelis Syura Anis Byarwati memberikan tanggapan terkait pencapaian kader perempuan pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun ini.

“Suatu fakta yang mengejutkan bahwa kita PKS dapat menempatkan 8 kader perempuannya di Senayan. Ini suatu prestasi yang kita sendiri merasa surprise karena periode lalu kita hanya mendapatkan 1 orang, pada Pemilu kali ini Allah memberikan kepercayaan 8 orang kader perempuan PKS duduk di senayan,” ungkap perempuan yang juga mengikuti kontestasi sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) pada Pemilu tahun ini.

MSI: Allah yang Jadikan PKS Anomali Perpolitikan Nasional

Jakarta -- Berdasarkan hasil rekapitulasi suara oleh KPU, peningkatan suara dialami oleh lima partai peserta Pemilu, yakni PKS, Nasdem, PDIP, Gerindra dan PKB.

Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman, mengamati kenaikan suara lima partai tersebut, beberapa merupakan hasil coat tail effect dari kader-kadernya yang mencalonkan diri pada Pilpres. 

Hal tersebut disampaikannya pada sambutan di acara Tasyakuran Milad ke-21 dan Halal Bi Halal PKS, Ahad (23/6/2019) di MD Building DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

HNW Harap Ummat Islam Jaga Ukhuwah

Di akhir bulan ini, Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) akan menggelar acara halalbihalal di Masjid Istiqlal, Jakarta. 

Dalam acara tersebut menurut Ketua BKPRMI Said Ali Al Idrus akan digelar acara santunan kepada anak yatim dan kaum dhuafa. 

Acara yang digelar bebarengan dengan sholat jumat itu juga akan diisi tausiah. “Kami meminta Bapak Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengisi acara itu”, ujar Ali.

Permohonan menjadi penceramah dalam acara yang akan dihadiri oleh 5.000 orang disampaikan Ali saat beraudiensi dengan HNW di ruang kerjanya, Lt. 9, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, 21 Juni 2019.

Lagi, Metro TV ‘Kena Batunya’, Kali Ini Oleh BW

Jakarta, Swamedium.com — Ketua tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW), menegur wartawan saat dimintai keterangan terkait audit sistem informasi penghitungan (situng) KPU. 

BW kemudian enggan menjawab pertanyaan dari salah satu wartawan Metro TV itu.

Pertanyaan tersebut diajukan sebelum sidang PHPU pilpres digelar di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (20/6) pagi. Pertanyaan itu menyoal audit situng dan korelasinya jika MK membuat putusan yang sejalan dengan audit tim Prabowo-Sandiaga Uno.

MPR Menerima Delegasi Kongres Rakyat Tiongkok, Bahas Peningkatan Hubungan Indonesia-Tiongkok

Dalam sepekan ini, 15 delegasi Kongres Rakyat Nasional Tiongkok yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Tiongkok, Ji Bingxuan, mengadakan kunjungan diplomasi ke Indonesia. 

Salah satu agenda kunjungan ke Indonesia mengadakan pertemuan dengan pimpinan MPR RI. 

Kedatangan mereka di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, 21 Juni 2019, langsung diterima oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan. 

Di Ruang Delegasi Lt. 2, Gedung Nusantara V, di mana para anggota parlemen tertinggi Tiongkok itu diterima, Zulkifli Hasan didampingi para Wakil Ketua MPR Mahyudin, E. E Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, Oesman Sapta, serta para Pimpinan Fraksi MPR.

Konsolidasi Tanpa Mengabaikan Check And Balance

Anggota MPR dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, saat menjadi pembicara ‘Diskusi Empat Pilar MPR’, Press Room, Komplek Parlemen, Jakarta, 17 Juni 2019, mengatakan partai politik dibangun untuk mengejar kekuasaan namun hal demikian harus diimbangi dengan nurani dan mendahulukan kepentingan bangsa. 

"Jangan hanya kekuasaan ", ujarnya dalam diskusi bertema ‘Konsolidasi Partai Politik di Parlemen Pasca Pemilu 2019’ itu.

Selepas Pemilu 2019, Jazuli Juwaini mengharap agar partai politik yang lolos parlement threshold membangun konsolidasi institusi parlemen. Dimaksud dengan konsolidasi institusi parlemen adalah seluruh partai yang mempunyai kursi di DPR lebih mendahulukan tugas-tugas DPR yang dirasa penting dan besar.

Laporan Rencana Kerja PPATK Diapresiasi

Laporan rencana kerja tahunan yang berisi pagu anggaran tahun 2020 dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diapresiasi oleh Komisi III DPR RI. 

Pasalnya, pola laporan rencana kerja tahunannya tersusun rapi dan jelas. Hampir tak ada kekurangan dan bahkan tak perlu diberi catatan apapun dalam laporannya.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi saat mengikuti Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) dan Kepala PPATK beserta jajarannya di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019). 

PKS Anggap Pengawasan Grup WhatsApp Ancam Privasi Warga Negara

Jakarta (17/6) -- Anggota Komisi Komunikasi dan Informatika DPR RI, Jazuli Juwaini, mengatakan langkah kepolisian yang memata-matai grup perpesanan WhatsApp berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Ia beralasan percakapan di aplikasi seperti WhatsApp itu bersifat privat.

"Hal ini dikhawatirkan bias persepsi, abuse of power, serta mengancam privasi dan kebebasan warga negara karena sifat pengawasan yang tertutup (publik tidak tahu grup mana yang diawasi)," kata Jazuli saat dihubungi Tempo, Ahad, 16 Juni 2019.

Presiden PKS: Gugatan BPN Prabowo Sandi Cerminan Suara Keadilan Rakyat

Jakarta -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menegaskan bahwa substansi gugatan BPN Prabowo Sandi di Mahkamah Konstitusi (MK) cerminan dari suara keadilan rakyat Indonesia. Sohibul juga meminta agar MK bersikap adil dan negarawan.

"Substansi gugatan BPN Prabowo Sandi merupakan cerminan suara hati rakyat Indonesia yang menginginkan tegaknya keadilan dan kejujuran dalam Pilpres 2019. Semoga MK menangkap pesan tersebut," ujar Sohibul di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (15/6/2019).

Sebagai satu-satunya pejabat negara yang dipersyaratkan sebagai negarawan, Sohibul berharap MK dapat mewujudkan sikap negarawan dalam memutus gugatan sengketa Pilpres dan Pemilu Calon Anggota DPR dan DPRD.

Teladan Lain Walikota Termiskin di Dunia: Gelar Pernikahan, Jalan Tidak Macet

Wali Kota Padang Mahyeldi tak henti-hentinya memberikan keteladanan. Setelah aksinya mendatangi rumah warganya yang miskin untuk sahur bersama dan memperbaikinya guna merayakan Idul Fitri, kini ada yang terbaru.

Saat menggelar hajatan pernikahan anaknya, sama sekali masyarakat tak terkena macet. 

Padahal tempat pernikahannya terletak di pinggir jalan raya dan saat libur lebaran.

“Walapun kita menggelar syukuran, kita tidak ingin menggangu pengguna jalan,”ujar Mahyeldi, Senin (10/6/2019).

Di tempat tersebut, petugas Dishub Kota Padang membantu mengatur lalu lintas dan keluar masuknya tamu ke acara tersebut. Tidak ada pengalihan jalur arus lalulintas. Tidak ada pula pemasangan tenda hinga ke badan jalan.

Abdullah Hehamahua: Kakek, emak emak turun gunung, karena mahasiswanya tidur

Jakarta, Swamedium.com — Mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua ikut mengawal dari luar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (14/8).

Abdullah bergabung dengan kelompok massa yang sebagian besar mengenakan rompi berwarna kuning.

“Tujuan kita memberi support kepada MK agar mereka betul-betul independen, jujur dan berani dalam menjalankan tugas sesuai tupoksi tanpa takut terhadap intervenai,” ujar Abdullah.

PKS Tantang Polri Usut Tuntas Kematian Ratusan Petugas KPPS

Jakarta, Swamedium.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu partai pendukung pasangan capres 02 Prabowo-Sandi mengingatkan kepolisian harus adil dalam melakukan penegakan hukum. 

PKS menilai, kasus kematian ratusan petugas KPPS juga harus diusut tuntas.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, kepada wartawan usai menghadiri sidang paripurna DPR, Selasa (11/6). Hal itu disampaikan Hidayat menyikapi konferensi pers yang dilakukan Polri terkait aksi 21-22 Mei 2019 yang berakhir rusuh.

“Untuk kasus kerusuhan 21-22 Mei silahkan Polisi usut tuntas biar terang benderang. Namun dalam penegakan hukum, perlu dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip hukum dan penegakan hukum,” tegas Hidayat, seperti dikutip rmol.id.

PKS Desak Hakim MK Bersikap Negarawan atau Mengundurkan Diri

Jakarta -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf mendesak agar hakim Mahkamah Konstitusi bersikap negarawan dalam memutus 340 perkara sengketa Pileg dan Pilpres 2019. 

Jika tidak bisa bersikap negarawan, Muzzammil menyarankan hakim MK mengundurkan diri.

“Satu-satunya jabatan dalam Konstitusi yang dipersyaratkan “Negarawan” hanyalah hakim MK sesuai dengan Pasal 24C ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Mahfudz Abdurrahman: Idul Fitri Ajang Konsolidasi Kader

Jakarta -- Bendahara Umum DPP PKS Mahfudz Abdurrahman berharap momen silaturahim Idul Fitri 1440 bisa menjadi momentum bagi kader PKS untuk melakukan konsolidasi.

"Mudah-mudahan Idul Fitri tahun ini kita jadikan sebagai momentum konsolidasi para kader PKS untuk menyongsong kehidupan ke depan yang lebih baik," papar Mahfudz di sela-sela Open House yang digelar di kediaman Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Al Jufri di Jakarta, Kamis (6/6/2019).

Hidayat Nur Wahid : Idul Fitri Dan Open House Bisa Menjadi Modal Sosial

Open house sudah menjadi bagian dari tradisi di Indonesia. Kita biasa menerima tamu dan menjadi tamu. 

Ini momentum yang baik untuk mengokohkan silaturahim, menguatkan ikatan kita sebagai umat, dan sesama warga bangsa dengan latar belakang yang beragam.

"Orang Indonesia memang dikenal dengan sikap gotong royong, silaturahim, saling mengunjungi, saling bertamu," kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di sela-sela open house yang digelar di Rumah Dinas, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (5/6/2019). Open house di antaranya dihadiri perwakilan negara sahabat.

HNW : Hari Raya Idul Fitri Gambaran Islam Sesunguhnya

Jakarta- Hari Raya Idul Fitri 1440 H atau tahun 2019, menurut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) adalah momen besar rutin umat Islam Indonesia. 

Namun, dibalik itu ada sebongkah hikmah dan pencerahan yang besar yang harus dipahami masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Diungkapkan HNW, Hari Raya Idul Fitri yang rutin setiap tahun dirayakan umat Islam Indonesia adalah gambaran sesungguhnya dari Islam.

Perayaan Idul Fitri yang sarat dengan kegembiraan, keceriaan, saling silaturahmi, saling meminta maaf dan memberi maaf, saling menghormati, penuh kedamaian, memang menggambarkan bahwa memang itulah Islam sesungguhnya.

Posko Mudik PKS Jateng Fokus Layani Pemudik Sepeda Motor

SEMARANG, PKS Jateng Online – Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah Abdul Fikri Faqih mengatakan keberadaan delapan posko mudik PKS Jateng dan lima posko mobil ambulan lebih banyak fokus melayani kebutuhan pemudik, utamanya pemudik yang menggunakan sepeda motor yang melewati jalur konvensional non tol.

Fikri menuturkan para pemudik menggunakan sepeda motor yang melintas di depan posko mudik PKS terbantu dengan adanya posko tersebut. 

Terlebih di beberapa posko PKS Jateng tersedia layanan pijat gratis hingga kebutuhan pompa angin untuk menambah kapasitas angin sepeda motor pemudik.

PKS Siapkan Posko Mudik Lebaran dengan Berbagai Layanan

SEMARANG, PKS Jateng Online – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah menyediakan posko mudik Lebaran tahun 2019.

Ketua Bidang Kepanduan dan Olahraga (BKO) DPW PKS Jateng, Amir Darmanto dalam keterangannya pada Ahad (2/6/2019) di Kota Semarang menuturkan sebanyak delapan posko mudik yang tersebar di seluruh Jateng.

“Posko mudik PKS dibuka di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap,”katanya.

Hadirkan Posko Mudik, PKS Jakarta Layani Pemudik Selama 24 Jam

Jakarta (3/6)- Ketua Umum DPW PKS Jakarta Sakhir Purnomo menyambangi salah satu Posko Mudik PKS yang berada di Jalan TB Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Minggu (2/6).

Sakhir menjelaskan Posko Mudik PKS ini membuka layanan 24 jam dan dalam rangka memberikan kenyamanan bagi para pemudik, termasuk dilengkapi dengan tenaga medis.

“Selain pemberian takjil gratis, posko ini juga menyediakan berbagai fasilitas seperti tempat salat, tempat istirahat yang nyaman, tempat laktasi, cek kesehatan, bahkan fasilitas pijat,” jelas Sakhir.