Kritisi Rencana Kemenag Pencatatan Nikah Semua Agama di KUA, HNW: Lebih Baik Berdayakan KUA !

Jakarta (26/02) — Anggota DPR Komisi VIII sekaligus Wakil Ketua MPR-RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mengkritik rencana Menteri Agama yang ingin menjadikan pencatatan nikah seluruh agama terpusat di Kantor Urusan Agama (KUA).

HNW sapaan akrabnya menjelaskan, rencana tersebut tidak sesuai dengan filosofi sejarah KUA di Indonesia, aturan yang berlaku termasuk amanat UUD NRI 1945, dan justru malah bisa menimbulkan masalah sosial dan psikologis di kalangan non Muslim, dan bisa menimbulkan inefisiensi prosedural.

Habib Aboe Ingatkan Polda NTB Waspadai Potensi Transaksi Narkoba di Gili Trawangan

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengingatkan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mewaspadai adanya dugaan transaksi narkotika dan obat terlarang (narkoba) dalam bisnis pariwisata di Gili Trawangan. Habib mengatakan, dugaan transaksi tersebut diketahui berdasarkan asanya transaksi keuangan yang cukup besar di sana.

"Gili Trawangan ini ada persoalannya serius menyangkut transaksi-transaksi keuangan yang cukup besar, sampai di ATM atau sistem keuangan itu sampai Rp70 miliar, besar sekali. Ternyata diduga ada transaksi-transaksi narkoba, 

Umroh Backpacker Dilarang, HNW Minta Regulasi Umrah Mandiri Direvisi

Jakarta (26/02) — Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII yang di antaranya membidangi urusan agama, Hidayat Nur Wahid, mengusulkan agar aturan soal penyelenggaraan Umrah yang tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2019, segera direvisi.

Hal ini menyusul terbitnya kebijakan baru dari Pemerintah Saudi yang mengizinkan pelaksanaan Umrah menggunakan visa turis, sehingga masyarakat kini bisa melaksanakan Umrah mandiri, populer disebut sebagai umroh backpacker, secara lebih mudah tapi juga tetap bertanggungjawab.

Kawal dan Jaga Suara Rakyat, Anis Byarwati Kunjungi Posko PPK Kecamatan di Jakarta Timur

Jakarta (25/02) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari dapil Jakarta Timur, Anis Byarwati telah mengunjungi 10 posko Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di setiap kecamatan yang ada di wilayah Jakarta Timur.

Anis mengatakan kunjungan tersebut sebagai salah satu bentuk mengawal suara rakyat di pemilu 2024. Menurutnya suara tersebut merupakan sebuah amanah dari Masyarakat yang harus dijaga.

Habib Aboe: PKS Tunggu Pihak yang Mengajukan Hak Angket

Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan siap mengawal proses hak angket. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi usai menghadiri pertemuan antara Sekjen Koalisi Perubahan di Jakarta, Kamis (22/2/2024).

"Kita kumpul rutin antar Sekjen Koalisi Perubahan, kita banyak mendengar keluhan di lapangan terkait kecurangan, pertemuan ini sengaja dibuat biar lebih harmonis dan hangat," kata Aboe.

Dukung Hak Angket ‘Kecurangan Pemilu’, HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan Konstitusi

Jakarta (23/02) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa wacana penggunaan hak angket dugaan kecurangan pemilihan umum (pemilu) yang ramai dibicarakan publik, seharusnya cukup ditanggapi secara proporsional berbasiskan konstitusi, karena hak angket merupakan salah satu hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dijamin dan diberikan oleh Konstitusi yang berlaku di NKRI yaitu Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945).

HNW sapaan akrabnya menuturkan bahwa berdasarkan Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa, DPR dalam melaksanakan fungsinya, memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak angket tersebut adalah hak DPR untuk menyelidiki terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai.

Wasekjen PKS Minta Publikasi SIREKAP Dihentikan karena Banyak Kesalahan Sistem*

Jakarta -- Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Hukum dan Advokasi DPP PKS Zainudin Paru mendesak agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menghentikan publikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP).

Tuntutan ini diungkapkan Zainudin setelah banyaknya temuan kesalahan hasil di perangkat SIREKAP dengan hasil asli berbasis formulir model C.

Perolehan Suara Naik Signifikan, Fikri Faqih: Saksi PKS Siap Amankan Suara Rakyat

Perhelatan Pemilu 2024 berlangsung relatif aman dan lancar, kendati masih terdapat perselisihan terkait hasil Quick Count (QC) pemilihan Presiden. Tidak kalah menarik adalah proses penghitungan suara pemilihan ditingkat legislatif, dari tingkat DPR RI sampai ke DPRD.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih yang saat ini kembali berlaga di dapil 9 Jawa Tengah (Jateng) mengungkapkan pentingnya keberadaan saksi TPS dalam perhelatan pemilu.

Sepanjang tahun 2023, Terpasang Ratusan PJU-TS atas Aspirasi Diah Nurwitasari 2

Kabupaten Bandung Barat (23/02) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari, bersama Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar acara Peresmian Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) di Desa Cihanjuang, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat.

Menurut Diah, sumber daya alam yang terkandung di Bumi Nusantara termasuk di dalamnya sumber daya energi terbarukan baik panas bumi, air, angin, surya, samudera, dan lainnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang patut disyukuri sehingga harus dijaga dan dimanfaatkan dalam menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari.

Presiden PKS Instruksikan Kader Kawal Terus Suara Rakyat Hingga Hasil Akhir Ditetapkan KPU

Jakarta (19/02) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Syaikhu meminta masyarakat untuk terus mengawal suara rakyat hingga hasil akhir ditetapkan oleh KPU.Presiden PKS ini juga menyampaikan agar penyelenggara Pemilu dan juga aparat dapat bekerja dengan baik dan profesional dalam mengusut berbagai laporan kecurangan yang terjadi.

“Kami meminta penyelenggara pemilu bertindak tegas dan profesional. Jangan sampai ada yang mencoba mengganggu proses demokrasi yang sudah berjalan baik,” tegasnya, di Jakarta, Minggu (18/02/2024).

Bawaslu Usul Sirekap Dihentikan, Mardani: Hitung Manual Harus Tetap Berjalan, Jangan Dihentikan !

Jakarta (21/02) — Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menanggapi usul Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk menghentikan sementara agar memperbaiki penghitungan suara yang menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Menurutnya, jika Sirekap dilakukan pemberhentian sementara, perhitungan secara manual haruslah tetap berlanjut. Dikarenakan, hal itu merupakan perintah Undang-Undang Pemilu, yang menerangkan bahwa dasar perhitungan pemilu adalah perhitungan manual.

Hadiri Tabligh Akbar di Dapil, Nevi Zuairina Bicara Komunitas dan Konsolidasi untuk Penguatan NKRI

Kabupaten Agam (21/02) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi VI dari Fraksi PKS Nevi Zuairina, yang mewakili Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, baru-baru ini menghadiri tabligh akbar sekaligus silaturahmi Pasukuan Jambak di Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

Acara yang berlangsung meriah ini menarik perhatian berbagai kalangan, mengumpulkan tokoh masyarakat, ulama, dan warga setempat dalam sebuah forum yang penuh kehangatan dan kebersamaan.

Pinjol Masuk Kampus, Fahmy Alaydroes: Pendidikan Harus Jadi Hak Warga Negara dan Wajib Disediakan Pemerintah!

Jakarta (12/02) — Anggota Komisi X dari Fraksi PKS DPR RI, Fahmy Alaydroes, merespons terkait adanya layanan bagi mahasiswa untuk mencicil biaya kuliah melalui pinjaman online dengan bunga besar yang sudah masuk ke 86 Perguruan Tinggi di Indonesia, Senin (12/02).

Fahmy mengungkapkan bahwa seharusnya pendidikan merupakan hak bagi tiap-tiap warga negara yang sudah sepantasnya disediakan oleh pemerintah agar pemerataan hak atas pendidikan dapat terpenuhi dengan baik.

Syaikhu Apresiasi Pemilu Damai dan Ajak Semua Pihak Kawal Suara Rakyat

Jakarta-- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengapresiasi pelaksanaan pemilu yang berlangsung tenang dan damai. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan petugas KPPS yang telah menjalankan tugasnya dengan baik.

"Alhamdulillah, pemilu kali ini berjalan lancar dan aman. Ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia sudah dewasa dalam berdemokrasi. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya dan kepada KPPS yang telah bekerja keras," kata Syaikhu dalam keterangan persnya, Rabu (14/2/2024).

Siap Hadapi Pemilu 2024, PKS Gelar Commander's Call Kawal Kemenangan

Presiden PKS Ahmad Syaikhu. 

(PKSFoto/Donny)

Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyampaikan beberapa arahan dalam agenda Commander's Call untuk mengawal kemenangan PKS di Pemilu 2024 pada Selasa, (13/2/2024) yang diadakan secara daring.

Satu hari menjelang pencoblosan, Syaikhu menekankan beberapa pesan dan arahan yang harus dilakukan oleh seluruh struktur PKS di waktu krusial ini. Pesan pertama yang ia sampaikan adalah untuk menguatkan kedekatan kepada Allah dan menghindari kemaksiatan.

PKS Luncurkan Gerakan Dapur Umum RKI For AMIN

Suasana Dapur Umum RKI For AMIN 

yang sedang menyiapkan makanan 

untuk saksi PKS dan AMIN.

Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS meluncurkan gerakan Dapur Umum RKI For AMIN pada Selasa, (6/2/2024) dalam rangka menghadapi perhelatan Pemilu 2024.

Ketua BPKK DPP PKS Kurniasih Mufidayati, di hadapan jajaran pengurus BPKK di seluruh tingkatan di Indonesia menyampaikan bahwa program ini diluncurkan sebagai optimalisasi dukungan dari 12.000 lokasi kegiatan RKI (Rumah Keluarga Indonesia) bagi pemenangan PKS dan pasangan capres cawapres Anies-Muhaimin (AMIN).

Menilai Visi Pemuliaan Perempuan dan Ketahanan Keluarga Pasangan AMIN

oleh : Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, MSi

Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS

Keluarga menjadi salah satu isu tematik pembangunan sosial, baik nasional maupun global. Tidak sedikit keluarga yang mengalami perubahan struktur, fungsi dan peranannya dengan perkembangan waktu dan teknologi. 

Terjadinya perubahan-perubahan tersebut telah menggoyahkan eksistensi keluarga, sehingga keluarga rentan mengalami kegoncangan, tidak memiliki ketahanan atau mengalami disorganisasi.

Alhamdulillah, Arigato Gozaimasu! PKS Menang di TPSLN Tokyo dan Osaka

Tokyo, 15 Februari 2024.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemilu di Jepang diselenggarakan melalui dua cara, yaitu pemilihan melalui POS atau hadir di TPS. Untuk yang memilih hadir di TPS, ada dua lokasi yang telah dipersiapkan sesuai domisili pemilih, yaitu TPSLN Tokyo dan TPSLN Osaka.

Sesuai peraturan, perhitungan suara melalui TPSLN baru bisa diselenggarakan bertepatan dengan hari pemilihan umum di Indonesia. Karena itu, baik di TPSLN Tokyo maupun TPSLN Osaka, perhitungan suara baru dimulai pada hari Rabu 14 Februari 2024. 

PKS Gelar Isra Mi’raj dan Doa Bersama untuk Kemenangan Dakwah 2024

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelenggarakan peringatan Isra Mi’raj 1445 H dan Doa Bersama untuk Kemenangan Da’wah 2024 di Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Jakarta Selatan, Kamis (8/2/2024) malam.

Acara ini dihadiri oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Dewan Syariah Pusat KH Muslih Abdul Karim, Ketua Bidang Pembinaan Keumatan dan Dakwah DPP PKS KH Ali Akhmadi beserta jajaran.

Interupsi Paripurna DPR, HNW Ingatkan KPU dan Pemerintah Soal Hak Pilih 247 Ribuan Jamaah Haji

Jakarta (06/02) — Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII yang di antaranya membidangi urusan Agama, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan KPU dan Pemerintah agar dapat menyusun langkah antisipasi terkait pelaksanaan haji 2024 M yang akan berbarengan dengan masa pencoblosan jika Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berlanjut ke putaran kedua, suatu hal yang mungkin terjadi sebagaimana diatur dalam PKPU tahun 2022.

Meskipun mungkin pertama kali dalam sejarah pemilu di Indonesia, HNW sapaan akrabnya menghimbau agar pemungutan suara bagi para jamah haji tetap dapat terlaksana sesuai aturan konstitusi yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Fikri Faqih Tegaskan Tak Masuk Akal Suara Guru Besar Dinilai Bagian Orkestrasi Elektoral

Jakarta (07/02) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia, termasuk sivitas akademika dan para guru besar di kampus, berhak mengekspresikan aspirasinya. Hak tersebut, tegasnya, telah dijamin oleh negara melalui perundang-undangan.

Hal ini menjadi perhatiannya lantaran dirinya tidak ingin suara sivitas akademika dibungkam karena menyampaikan maklumat jelang Pemilu 2024. Fikri menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan ruang agar publik termasuk sivitas akademika bisa mengungkapkan apapun yang ingin mereka suarakan.

PKS Kembali Lantik 53 Anggota Dewan Pakar, Mayoritas Purnawirawan TNI-Polri

Jakarta — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu melantik 53 anggota Dewan Pakar baru di Kantor DPTP PKS, Jakart, Selasa (7/2/2024). Dari jumlah tersebut, 41 orang merupakan purnawirawan jenderal dan perwira tinggi TNI-Polri.

Pelantikan ini dilakukan menjelang Pemilu 2024 yang tinggal seminggu lagi. Syaikhu mengatakan, ia sangat bersyukur dan tidak menyangka masih banyak tokoh-tokoh yang ingin bergabung dengan PKS, khususnya dari unsur purnawirawan TNI-Polri.

Yasser Hamidy Resmi Jabat Ketua DPD PKS Pekanbaru, Lanjutkan Perjuangan Alm. Ahmiyul Ra’uf

Pekanbaru — Hari ini Jum’at (9/2/2024) Yasser Hamidy, S.Pi resmi dilantik sebagai Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Pekanbaru, di kantor DPTW PKS Riau, jalan Soekarno Hatta Pekanbaru.

Yasser Hamidi dilantik melanjutkan estafet perjuangan ketua DPD PKS Kota Pekanbaru sebelumnya Ir. Ahmiyul Ra’uf yang meninggal dunia sebulan yang lalu.

Ketua DPRD Dorong Pemkot Cari Akar Masalah Banjir di Kota Bandung

H. Tedy Rusmawan

Di awal tahun 2024, banjir sempat menghantui Kota Bandung. Beberapa titik di Kota Bandung juga kerap jadi 'langganan' banjir cileuncang. Bahkan kawasan Braga sempat diterjang banjir bandang.

Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan tak mau Pemkot Bandung lengah setelah musibah tersebut teratasi. DPRD melakukan pengawasan dan menerima aspirasi masyarakat agar Kota Bandung tak terkepung air saat musim hujan.