Dinasti Politik Buruk Untuk Demokrasi

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera 

saat diskusi Forum Legislasi 

di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, 

Selasa (28/7/2020). Foto : Azka/Man

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai dinasti politik sangat buruk bagi perkembangan demokrasi di sebuah negara. Karenanya ia pun menilai harus ada regulasi yang jelas guna mencegah terjadi dinasti politik dalam sebuah negara. 

Selain itu, ia juga berpandangan bahwa seorang pemimpin harus memiliki track record dalam memimpin publik, sehingga ada pembelajaran secara mental dan kemampuan dalam mengelola publik.

PKS Desak Kepolisian Usut Tuntas Pelaku Persekusi Ulama

Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mengaku prihatin masih terjadinya tindakan kriminal dan persekusi kepada Imam Masjid dan Ulama, sebagaimana terjadi dengan Imam Masjid di Pekanbaru, dan Habib Rizieq Syihab.

HNW meminta Kepolisian Republik Indonesia agar menegakkan prinsip Indonesia sebagai Negara Hukum yang Adil.

Lantik Dua Muka Lama, Bekal Hadapi Tantangan Dakwah

Haru Suandharu melantik 

pengurus DPTD PKS Kota Bandung

Pelantikan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) Kota Bandung, melantik dua muka lama menduduki posisi baru di dalam struktur DPTD. Pelantikan dilaksanakan di kantor DPW PKS Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta No 538, Sekejati, Kec Buah Batu, Kota Bandung, Ahad (26/7) sore.

Dalam pelantikan yang berlangsung selama satu jam setengah tersebut, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Jawa Barat, Oded M Danial menyampaikan rasa syukurnya Kota Bandung menorehkan sejarah, saat ini legislatif dan eksekutif dipimpin oleh kader PKS. Akrab di sapa Mang Oded, menyakini tantangan dakwah kedepan semakin berat.

Pemerintah Kurang Hargai Riset Anak Bangsa

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarawati 

dalam diskusi Dialektika Demokrasi 

dengan tema “Vaksin Covid: Masalah atau Solusi?” 

kerjasama Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI 

dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen 

di Media Center DPR RI, Kamis (23/7/2020). 

Foto : Runi/Man

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarawati menilai selama ini pemerintah Indonesia kurang dalam menghargai riset anak-anak bangsa. Hal ini diungkapkan Anis dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Vaksin Covid: Masalah atau Solusi?” kerjasama Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Center DPR RI, Kamis (23/7/2020).

"Hal itu terbukti dari alokasi anggaran penguatan riset dan perkembangan di tanah air yang setiap tahunnya masih di bawah 0,8 persen dari total pendapatan domestik bruto negara," ungkap Anis. Ia menjelaskan, anggaran riset di Indonesia tahun ini hanya Rp 1,37 triliun.

DPRD Tuntut Penyedia Jasa Internet Bantu Warga Terkait Paket Internet

Jakarta – DPRD DKI Jakarta menuntut perusahaan-perusahaan bidang telekomunikasi (telko) baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta memberikan solusi atas beban data internet pelajar Indonesia di era pembelajaran jarak jauh (PJJ) saat ini. Hal tersebut disuarakan oleh Anggota Fraksi PKS Dedi Supriadi, Ahad (26/7) di Jakarta.

“Pemakaian internet di masa pandemi ini pasti meningkat dan itu sudah mengalirkan keuntungan yang tidak sedikit selama hampir lima bulan belakangan, mestinya perusahaan telko bisa setidaknya meringankan pelajar, mahasiswa dan guru juga dosen honorer,” ujar Dedi Supriadi yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Jakarta Selatan ini.

Kang Iher Ajak Para Pelaku Usaha Kuliner Berinovasi

Reses Iwan Hermawan (jaket hitam) 

Anggota DPRD Fraksi PKS Kota Bandung

bandung.pks.id - Covid-19 masih belum menghilang dari peredaran, kini masyarakat dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang harus menyesuaikan dengan kondisi pandemic. Oleh karena itu Iwan hermawan, anggota DPRD Fraksi PKS Bandung mulai berinovasi dalam metode reses bulan Juli ini.

Salah satu reses yang beliau lakukan didaerah Kecamatan Lengkong, memberdayakan pelaku UMKM, salah satunya tentang kuliner, dimana produk unggulan warga masyarakat dipromosikan dengan platform sederhana. 

Tunjangan Guru Dipotong, CSR Malah Dapat Dana Gajah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. 

Foto : Ria/Man

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyesalkan isu ketidakadilan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI menyusul kisruhnya pemberian dana gajah sebesar Rp 20 miliar kepada organisasi Corporate Social Responsbility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan milik Tanoto Foundation dan Sampoerna untuk pelatihan guru.

“Setelah kemarin marak guru yang protes karena tunjangannya disetop, sekarang anggaran gajah malah dikasih buat melatih guru, tapi melalui perusahaan besar, ini ironi,” kritiknya dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Kamis (23/7/2020).

Komisi B Dalami Status Kepemilikan HGB Asahimas Atas Lahan di Ancol

Jakarta – Komisi B DPRD DKI Jakarta mengaku masih mendalami status kepemilikan Hak Guna Bangun (HGB) PT Asahimas Flat Glass di Kawasan Ancol Barat yang akan dibangun depo kereta MRT Jakarta fase II di atasnya.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdul Aziz mengatakan tujuh HGB Asahimas di atas lahan yang dimiliki PT Pembangunan Jaya Ancol itu, paling cepat akan habis masa berlakunya pada 2022 mendatang.

Ida Minta Masyarakat Waspada Demam Berdarah di masa Pandemi COVID-19

Semarang, PKS Jateng Online - Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Ida Nurul Farida menghimbau masyarakat agar tetap waspada dengan penyakit demam berdarah dengue (DBD) ditengah segala upaya pencegahan pandemi COVID-19. 

Hal ini disampaikannya dalam dialog parlemen bersama salah satu stasiun radio di Kota Semarang dengan tema "Waspada Kasus DBD terus meningkat di Jateng saat Pandemi Covid 19" , Selasa (21/7).

Nevi Zuairina Minta Pemerintah Perkuat Industri Hulu Obat

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. 

Foto : Azka/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyatakan ketahanan energi, pangan dan obat saat ini menjadi strategis untuk segera disegerakan karena berkejaran dengan waktu. Dimana, bila salah strategi akan menimbulkan dampak berantai mulai dari krisis ekonomi, krisis politik hingga krisis kemanusiaan. 

Hal itu disampaikan Nevi usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Direksi PT. Perkebunan Nusantara III, Direksi PT. RNI dan Direksi Perum Bulog, di Bandung, Jawa Barat, Senin (20/7/2020).

Anggota DPRD DKI dan DPR RI Berikan Bantuan Bahan Bangunan Kepada Korban Kebakaran di Rawamangun

Jakarta – Anggota DPRD DKI dan DPR RI dari Fraksi PKS M. Taufik Zoelkifli dan Mardani Ali Sera menyalurkan bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) kepada para korban kebakaran di RT 003 RW 02 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, Minggu (19/7/2020).

Turut hadir tokoh masyarakat Sukarna dan Syamsuddin yang merupakan ketua RT dan RW setempat serta Agus Cholik selaku Sekretaris Kelurahan Rawamangun. 

Bantuan yang diberikan berupa uang tunai untuk dibelikan bahan bangunan seperti semen dan pasir yang langsung diserahkan oleh M. Taufik Zoelkifli yang juga ketua DPD PKS Jakarta Timur serta Mardani Ali Sera dan diterima secara simbolis oleh tokoh Sekretaris Kelurahan dan LMK setempat.

Penyerapan Anggaran 2020 baru 29.3%, PKS: Kinerja Pemprov Belum Maksimal

Anggota Komisi C DPRD Jateng Riyono

Semarang, PKS Jateng Online - Ditengah pandemi COVID-19 yang membuat pondasi ekonomi di Jawa tengah goyah. Ekonomi hanya mampu bertumbuh sebesar 2.6%. Artinya pergerakan ekonomi di tengah masyarakat melambat, turunnya kinerja industri yang disertai melemahnya daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jateng Riyono.

"Saat ini mencari sumber anggaran di luar APBD sangat susah, 91.7% masyarakat jateng hanya memiliki 1 sumber pendapatan. Pandemi ini menyebabkan aktifitas ekonomi melambat, pemerintah harus lebih agresif dalam belanja APBD" Ujarnya.

Tegal Belum Jalankan KBM Tatap Muka

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.
Foto : Ria/Man

Pemerintah telah mengambil keputusan untuk memulai tahun ajaran baru 2020/2021 pada pertengahan Juli 2020. Disampaikan Pemerintah, hanya yang berada di zona hijau sebanyak 6 persen atau sekitar 85 kabupaten/kota) yang boleh menyelenggarakan pembelajaran tatap muka dengan persyaratan mematuhi protokol kesehatan secara disiplin. 

Namun ternyata tidak semua yang zona hijau menerapkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di tengah pandemi. Salah satunya Kota Tegal, Jawa Tengah. Tegal merupakan zona hijau, namun Pemerintah Daerah (Pemda) belum membuka KBM tatap muka karena masih banyak peringatan dari orang tua yang menolak pembelajaran tatap muka.

Tegas, Fraksi PKS Tetap Minta RUU HIP Dicabut dan Tidak Perlu Ada Pengganti, Pancasila Sudah Final

Jakarta – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mempertanyakan konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang diajukan pemerintah kepada DPR siang tadi. Pasalnya Pimpinan DPR menyatakan DPR bersama Pemerintah akan membahasnya jika telah menerima masukan dari publik secara luas.

Jazuli mempertanyakan konsep RUU BPIP ini apa statusnya? Apakah RUU baru inisiatif Pemerintah atau DIM dari RUU HIP yang secara luas ditolak publik? Lalu bagaimana status RUU HIP, apakah jalan terus atau dibatalkan?

PKS merespon sanksi Gubernur Jawa Barat bagi yang tidak memakai masker

Setelah Gubernur Jawa Barat menyatakan bahwa setiap orang yang keluar tidak menggunakan masker maka akan mendapat sanksi denda atau kurungan. Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Haru Suandharu segera merespon keras peraturan tersebut. 

Menurutnya penerapan denda dan sanksi kerja sosial kepada pelanggar ini dianggap tidak akan membuat efek jera. Selain itu, penerapan sanksi ini pun dianggap tidak akan efektif mencegah Covid-19 dan terlaksana hingga ke daerah.

HNW Desak RUU HIP Dicabut Dari Prolegnas

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H M Hidayat Nur Wahid, MA kembali mendesak Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan mencabutnya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). 

Desakan tersebut disampaikan Hidayat, menanggapi aspirasi banyak pihak, untuk menhentikan kegaduhan politik di tengah semakin mengkhawatirkannya pandemi Corona Covid-19 di Indonesia. Apalagi, sejak beberapa hari terakhir, 

In Memoriam Ustad Hilmi Aminuddin

Oleh Anton Apriantono

Assalamualaikum wr wb.

Saudara2ku, saya ingin berbagi kisah tentang peran Ustad Hilmi dalam perjalanan hidup saya. Allah telah mentakdirkan saya menjadi menteri pertanian 2004-2009 itu melalui tangan Ustad Hilmi. Ini kisahnya.

Setelah pak SBY terpilih sebagai presiden maka partai-partai pendukung beliau menyiapkan para calon yang akan dijadikan menteri oleh beliau.

ENGKONG

Ahmad Mabruri

Ketemu pertama kali sekitar 1986-an kalau tak salah. Waktu itu nyupirin murobbi ke puncak Cisarua naik Daihatsu Hijet 1000 punya babe saya. Karena sudah larut malam saya ikut nginep di sebuah villa yang dipakai acara.

Paginya ikut nimbrung sarapan dan berjumpalah dengan sosok Engkong, panggilan khas ustadz Hilmi Aminuddin. Orangnya ramah dan selalu tampak tersenyum. Engkong ini murobbinya murobbi saya. Saat itu lagi acara rihlah 'keluarga' murobbi. Jadi saya tahu siapa-siapa saja temen murobbi. Oh, ternyata bang fulan, bang fulan dan bang fulan serta bang fulan... 😄

Kenangan KH Hilmi Aminuddin di Tebuireng

Pendiri Partai Keadilan Sejahtera (Saat itu bernama Partai Keadilan) KH Hilmi Aminuddin telah berpulang. Almarhum wafat pada hari Selasa (30/6/2020).

Ustadz Hilmi, begitu para kader PKS biasa menyapanya. Sosok berilmu nan tawadhu ini adalah pengarah gerakan dakwah yang mengambil ijtihad melalui jalan politik. 

Akan Jadi Ikon Wisata Kebanggaan Indonesia, PKS DKI Dukung Revitalisasi Ancol

Jakarta – Anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS, Achmad Yani mengganggap perluasan daratan kawasan rekreasi Ancol seluas 155 hektar (ha) yang dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan bukan merupakan proyek reklamasi Ancol.

Daripada menyebutnya sebagai reklamasi Ancol, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menyebut, perluasan daratan tersebut sebagai upaya revitalisasi kawasan wisata tersebut.

Drama Penolakan Tamu Di Masa New Normal

Ida Rohidah bersama suami

Narsum yang satu ini bikin garuk kepala yang ga gatal. Bagaimana tak? Lemparan pertanyaan baru pembuka, jawabnya langsung paripurna lengkap dengan titik koma.

Gawat, bisa-bisa profesi Juru Catat tamat..tapi tak apalah, kan pepatah Jawa mengatakan 'Dalang ora kurang lakon' alias tak akan kehabisan bahan cerita, haha..

Topiknya seputar Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau kerennya disebut New Normal, ditengah teror makhluk covid-19 yang binal. Haah...binal?

Iya kamu Vid, yang binal!

Inilah Tahun-tahun Kesedihan

Oleh Kurniasih Mufidayati

Inilah tahun-tahun kesedihan. Apalagi yang lebih menyedihkan selain wafatnya para ulama. Dalam tiga bulan terakhir, kami ditinggalkan guru-guru kami. Rintisan dakwah yang diwariskan sungguh tak ternilai harganya

Berturut KH Ahzami Samiun Jazuli, Dr Mutammimul Ula dan kemarin pada akhir Juni 2020 orang tua kami, ustadz kami KH Hilmi Aminuddin wafat. Mewariskan kepada kami seluruh nasehat, hikmah dan ilmunya, juga semangat dakwahnya.

Mengenang Perjuangan Ustadz Hilmi di Era Permulaan Dakwah PKS

Oleh Aus Hidayat Nur

Habib Aboe Bakar Al Habsyi adalah orang pertama yang mengajak saya dan teman-teman mahasiswa UI mengaji kepada Ustadz Hilmi Aminuddin. Waktu itu, Habib Aboe sendiri masih sekolah di SMA Negeri 7 Jakarta.

Saya bersama beberapa aktivis Masjid Arif Rahman Hakim Salemba UI memulai pengajian ini di sebuah Masjid di Jl Kebon Kacang Tanah Abang. Setelah beberapa kali berjalan rutin, pengajian pun pindah ke rumah salah satu aktivis Masjid ARH di daerah Kebon Melati. Sekitar 300 meter dari rumah Ustadz Hilmi.

One Krisnata-Muhammad Fajri (ORI) Deklarasi Pilbup Klaten, Bawa 4 Isu Utama Perbaikan

Deklarasi Pasangan ONE - Fajri /
Foto: PKS Klaten

Klaten, PKS Jateng Online -- Pasangan Calon Bupati Klaten One Krisnata dan Muhammad Fajri (ORI) resmi mendeklarasikan diri maju dalam perhelatan Pilkada Klaten 2020. Keduanya diusung oleh PKS, Partai Demokrat dan Gerindra dengan didukung Partai Bulan Bintang, Perindo dan Partai Garuda.

Calon Bupati Klaten One Krisnata mengatakan pasangan dirinya dengan Muhammad Fajri adalah pasangan ORI bukan sekadar pasangan kaleng-kaleng.