Perlu Strategi Fiskal Agar UMKM Bersaing di Pasar Modern

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Hermanto 

saat RDPU Banggar DPR RI dengan Direktur Eksekutif INDEF 

Tauhid Achmad dan Chief Eco Mandiri Andry Asmoro 

di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, 

Rabu (29/1/2020). Foto : Andri

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Hermanto mengingatkan Pemerintah agar membuat rencana anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Adapun di bidang ekonomi makro kecil menengah, Hermanto menuturkan perlu ada strategi dalam APBN untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), agar kompetitif di pasar modern.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti kondisi pasar saat ini banyak didominasi oleh produk-produk asing, sehingga keberadaan industri lokal sedikit mengalami kesulitan dalam bersaing, terlebih produk-produk asing tersebut banyak menguasai pasar jual beli online. 

Bisnis online dan retail produknya banyak berasal dari luar negeri, bahkan pasar modern jarang sekali dijumpai produk Made in Indonesia. 

DPRD Kota Bandung Dorong Pemkot Bandung Serius Antisipasi Ancaman Virus Corona

Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan

Pemberlakuan travel warning dari Indonesia menuju Provinsi Hubei, China yang diterapkan pemerintah pusat didukung penuh oleh DPRD Kota Bandung, sebagai salah satu langkah antisipasi merebaknya penularan coronavirus bagi Warga Negara Indonesia.

Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan mengatakan, kebijakan pemerintah pusat tersebut sebagai early warning, harus pula ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bandung.

Pemkot Bandung harus berkoordinasi dengan seluruh leading sektor terkait yaitu, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan para jasa penyedia layanan tour dan travel di Kota Bandung, khususnya yang memiliki jadwal perjalanan ke wilayah endemis.

Komisi I Minta Pemerintah Evakuasi WNI dari Wuhan

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. 

Foto : Naifuroji/Man

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta Kementerian Luar Negeri RI agar mendesak Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) membuka jalur evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini masih berada di Wuhan dan sekitarnya. 

Diketahui, WNI yang tercatat berada di wilayah Karantina total berjumlah 243 orang, mereka semua tersebar di 15 kota yang ada di Provinsi Hubei.

“Kami harap Kemenlu segera desak Pemerintah RRT Tiongkok agar bisa memberikan pertimbangan dan saran tindakan evakuasi.

Sudah semakin banyak korban, hari ini saja meningkat dua kali lipat yang sebelumnya hanya 2000-an menjadi 4000 lebih, dengan korban meninggal lebih dari 100 jiwa,” jelas Kharis dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Selasa (28/1/2020).

PKS Salatiga Targetkan Rekrut 1.300 Kader Baru

Para Pengurus DPD PKS Kota Salatiga masa bakti 2015-2020 

menyimak sambutan dan arahan dari Ketua DPD PKS Kota Salatiga, 

Latif Nahari dalam acara Rakerda, 

Minggu (26/1) di Kantor PKS Salatiga.

Salatiga-Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Salatiga menargetkan rekrut 1.300 kader baru di tahun 2020 ini. 

Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPD PKS Kota Salatiga, Latif Nahari dalam agenda Rakerda DPD PKS Kota Salatiga, Minggu (26/1). 

Rakerda dilaksanakan di Kantor PKS Kota Salatiga dengan salah satu agenda penyusunan program kerja.

“Dalam Rakerda kali ini, PKS Salatiga menargetkan bisa merekrut 1.300 kader baru. Mereka nanti akan mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PKS. Hal itu sesuai dengan rekomendasi hasil Rakornas PKS yang diselenggarakan bulan November 2019 lalu,” papar Latif Nahari.

Langkah Polda Jabar Antisipasi Sunda Empire Diapresiasi Komisi III

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi 

di sela-sela pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik 

Komisi III DPR RI dengan Kapolda dan Kepala Kejaksaan 

(Kajati) Jabar, di Bandung, Jabar, Jumat (24/1/2020). 

Foto : Tiara/Man

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengapresiasi Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) dalam melakukan penyelidikan dan antisipasi munculnya organisasi Sunda Empire di Jabar, khususnya di Bandung, agar hal ini tidak meresahkan masyarakat. 

Menurutnya kejadian tersebut perlu diperhatikan Polda, Kejati, dan lembaga hukum lain di Jabar dalam mengayomi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Menyangkut Sunda Empire, sebenarnya boleh-boleh saja jika terbuktikan kebenarannya.

Apakah ada catatan sejarah, sosiologi, atau antropologi yang menyatakan adanya kerajaan atau organisasi tersebut.

Hal ini perlu dibuktikan, diklarifikasi dan diselidiki agar tidak meresahkan dan jangan sampai menimbulkan penipuan kepada masyarakat," jelas Habib di sela-sela pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda dan Kepala Kejaksaan (Kajati) Jabar, di Bandung, Jabar, Jumat (24/1/2020).

Sertifikasi Halal Tidak Boleh Hilang di ‘Omnibus law’

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. 

Foto : Jaka/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menolak penghapusan sertifikasi halal di Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja. 

Ia Memandang bahwa Indonesia ini mayoritas penduduknya adalah Muslim. 

Perkiraan analisa data dari Global Religious Futures, penduduk muslim Indonesia pada 2020, mencapai 229,62 juta jiwa yang berarti Indonesia menjadi negara muslim terbesar dunia.

"Indonesia ini kan penduduknya mayoritas Muslim. Persentase Muslim Indonesia mencapai hingga 12,7 persen dari populasi dunia. Perkiraan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 269,6 juta jiwa tahun ini dengan 85,17 persen beragama Islam.

Jadi sangat perlu sertifikasi halal produk itu ada pada regulasi tertinggi negara kita," ucap Nevi dalam berita rilisnya, Senin (27/1/2020). 

Kemah Bhakti Kader PKS : Rapatkan Barisan, Kuatkan Iman, Tebarkan Kebaikan

Suasana Kemah Bhakti Kader PKS Bandung-Cimahi

bandung.pks.id - Sabtu (18/01) dan Minggu (19/01) Kiarapayung di serbu ribuan kader PKS Bandung dan Cimahi. 

Melalui acara Kemah Bhakti Kader, PKS Bandung dan Cimahi menempa anggota nya untuk kuat baik fisik dan mental. 

Mengingat bahwa untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat diperlukan jiwa yang sehat dan kuat.

Semua anggota kader PKS Bandung-Cimahi dalam kemah kali ini diharuskan untuk membawa alat masak sendiri. 

Menyediakan masakan bagi grup nya dari awal acara hingga akhir. Ini menjadi salah satu bentuk pelatihan kerja sama tim sebab suatu partai tidak akan mampu bertahan lama tanpa adanya kerja sama tim yang luar biasa. 

Komisi I Pantau Infrastruktur Palapa Ring di NTT

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bahwa proses pembangunan infrastruktur Palapa Ring yang berada di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah selesai. 

Untuk itu, pihaknya melakukan pengecekan secara fisik ke lapangan guna melihat sejauh mana hal tersebut berjalan.

“Komisi I DPR RI meninjau pembangunan infrastruktur Palapa Ring yang ada di NTT, ternyata benar bahwa pembangunan Palapa Ring sudah berjalan dan sudah beroperasi dengan baik.

Ini merupakan titik yang sangat strategis yang ada di NTT, karena merupakan salah satu jalur selatan untuk internet yang ada di Papua, jika di sini (koneksi) terputus, maka internet di Papua akan mati,” kata Kharis di Kupang, NTT, Kamis (23/1/2020).

Ngopi Bareng, PKS DKI Jakarta Perkenalkan Sosok Cawagub DKI Nurmansjah Lubis

Jakarta (21/1) – DPW PKS DKI Jakarta menyelenggarakan acara Ngopi Bareng bersama awak media di Kantor DPTW PKS DKI Jakarta, Jalan Letjend Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (21/1) siang.

Ketua Bidang Humas DPW PKS DKI Jakarta Zakaria acara Ngopi Bareng ini untuk menjelaskan terkait penentuan dua nama Cawagub DKI Jakarta yang awalnya calon yang diajukan hanya berasal dari PKS.

“Tapi, semakin ke sini dan kemarin sudah disepakati oleh kedua partai akhirnya ada salah satu cawagub dari Partai Gerindra,” jelas Zakaria.

Masalahan Daerah Kepulauan Penting Dicermati Secara Serius

Anggota DPR RI Saadiyah Uluputty sela-sela agenda 

Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan II 

Tahun Sidang 2019-2020, di Gedung Parlemen, 

Rabu (22/1/2020), Foto : Naifuroji/Man

Wilayah Republik Indonesia begitu luas dengan bentuk pulau-pulau. 

Namun demikian dapat dipersatukan dengan bentuk NKRI yang dilandasi dengan konstitusional dalam Pasal 1 ayat 1 UUD 1945. 

Konsekuensi dari Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang bercorak negara kepulauan, seyogyanya berdampak pada legitimasi yuridis formal pada pengaturan lebih lanjut tentang daerah otonom yang berbasis kepulauan.

Di sela-sela agenda Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020, di Gedung Parlemen, Rabu (22/1/2020), Anggota DPR RI Saadiyah Uluputty menyampaikan, sampai saat ini hal tersebut belum diikuti dengan penjabaran lebih lanjut di tingkat pemerintah daerah.

Perlu Ada Kajian Strategis Terhadap Dana Otsus

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara 

(BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu. Foto : Runi/Man

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menjelaskan perlu ada kajian yang strategis yang lebih mendalam terkait kebijakan pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan yang digelontorkan negara kepada Provinsi Papua, Papua Barat, Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Sehingga Pemerintah bisa betul-betul mengambil sikap melanjutkan atau menghentikan dana Otsus.

“Memang ada rasionalitas dan ada kelemahannya. Di sinilah kita harus mencari jalan keluar terbaik dengan langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Alokasi Anggaran untuk Daerah Perbatasan Harus Optimal

Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi. 

Foto : Geraldi/Man

Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi menyampaikan sebaiknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bisa menjadi panglima (garda terdepan) dalam menyelesaikan persoalan-persoalan batas wilayah NKRI dengan negara-negara lain. 

Dikatakannya, apabila BNPP menjadi panglima, maka BNPP dapat berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang lainnya, agar wilayah perbatasan negara itu menjadi sesuatu yang baik.

“Apalagi Presiden mengatakan kita akan memulai dari (wilayah) pinggiran. Kalau memulai dari pinggiran maka otomatis alokasi anggaran dan perhatian juga harus optimal. 

Kokohkan Khidmat, PKS Boyolali Launching Ambulan Gratis

Launching Ambulan PKS Boyolali

Boyolali, PKS Jateng Online - DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Boyolali melaunching mobil ambulan layanan umat hari Ahad (19/1). 

Acara yang bertempat di sekretariat DPD PKS Kabupaten Boyolali ini turut dimeriahkan oleh ratusan kader dan masyarakat sekitar. 

Tak hanya launching, berbagai acara pendukungpun ditampilkan untuk memeriahkan acara ini mulai dari senam sehat nusantara, cek kesehatan gratis dan sarapan bersama. 

Selain itu, puluhan doorprize menarik juga dibagikan dalam kegiatan ini. Ambulan layanan umat dilaunching dan diresmikan langsung oleh Ketua DPD PKS Boyolali, Nur Achmad. Sebelumnya, peserta diajak untuk senam sehat nusantara terlebih dahulu dengan instruktur dari bidang olahraga dan kepanduan. 

Komisi IX Dukung KSPI Kritisi RUU Cipta Lapangan Kerja

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar 

usai menerima aspirasi dari KSPI 

tentang RUU Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja 

di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, 

Senin (20/1/2020). Foto : Andri

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar menegaskan bahwa dirinya mendukung langkah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang mengkritisi Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja. 

Ia menyampaikan, KSPI menilai RUU tersebut tidak berpihak pada kesejahteraan buruh.

Demikian dikatakan Ansory usai menerima aspirasi dari KSPI tentang RUU Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). 

"Kita akan bersama buruh. Saya pribadi menolak Omnibus Law ini, walaupun draf belum diberikan, tapi dulu pernah RUU ini pernah direvisi. Walaupun belum muncul, tapi kita tahu arahnya sehingga kita tolak, dan pada waktu itu kita berhasil," ujar Ansory.

F-PKS Resmi Gulirkan Pansus Jiwasraya dan Interpelasi BPJS

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini saat konferensi pers dan penandatangan dokumen pembentukan Pansus oleh seluruh Anggota Fraksi PKS DPR di Ruang Rapat Fraksi PKS, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020). Foto : Azka/Man

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI resmi menggulirkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya dan Hak Interpelasi kenaikan iuran BPJS, khususnya premi kelas III mandiri. 

Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini inisiatif Fraksi ini berdasarkan aspirasi rakyat saat Masa Reses DPR RI. Rakyat menginginkan agar DPR RI serius menyelidiki kasus Jiwasraya dan merespon keras kenaikan iuran BPJS kelas III mandiri yang sangat memberatkan.

Anggota Komisi XI DPR Anis Berharap Pekerja Perempuan Berperan Dalam Pembangunan Ekonomi Bangsa Hadapi Era Industri 4.0

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mengharapkan, para pekerja perempuan harus berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa untuk menghadapi era industri 4.0. 

Hal ini disampaikan Anis pada Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan DPP Serikat Pekerja Farmasi Kesehatan-Reformasi (Pharmaceutical Health Workers Union-Reformation) yang beralamat di Jl. Jend. R.S. Soekanto No. 12, RT 5/ RW 10 Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (9/1/2020).

Dalam diskusi ini, Anis menjelaskan tentang pengaruh Era Industri 4.0 terhadap industri kesehatan dan farmasi, tentang bagaimana Artificial Intelligence (AI) pada era ini yang banyak menggantikan peran pekerja manusia dengan teknologi elektronik digital dan robotic.

PKS, Selamat Berlaga di Pilwali Surabaya

Oleh Badruddin, -kader PKS-

Membaca berita Jawa Pos Senin kemarin (6/1) tentang dilaunchingnya lima orang Bacawali oleh PKS Surabaya, menimbulkan sebuah harapan pada diri ini. 

Betapa tidak, setelah pada pilwali lalu absen dalam pertarungan pilwali (karena tidak mengusung, mendukung, maupun mengkampanyekan salah satu pasangan calon), kemunculan PKS dengan lima orang bakal calon tentu sebuah "kemajuan" yang pesat. Itu artinya, kaderisasi partai ini selama dua dasawarsa lebih di kota pahlawan, mulai menunjukkan hasilnya.

Mari kita lihat satu per satu calonnya. Sesuai urutan abjad.

1. Achmad Zakaria

Achmad Zakaria adalah bakal calon termuda. Usianya masih di kisaran 37an tahun. Namun kiprahnya tidak bisa dibilang enteng. Dikenal sebagai salah satu anggota Dewan yang vokal di periode DPRD Surabaya 2014-2019, Zakaria punya pengalaman dan penguasaan terhadap segala permasalahan kota.

Natuna Merupakan Wilayah Kedaulatan NKRI

Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini. 

Foto : Jaka/mr

Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan Indonesia memiliki hak berdaulat atas perairan Natuna berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang diakui dunia. 

Untuk itu negara manapun harus menghormati kedaulatan NKRI termasuk Tiongkok. 

"Natuna kedaulatan NKRI. Tidak ada selisih pandang terhadap Natuna sebagai wilayah NKRI dari perspektif hukum internasional. 

Anggota Komisi IX DPR Mufida Kecewa, Iuran BPJS Tetap Naik

Jakarta – Memasuki awal tahun 2020, ditengah berbagai berita tentang bencana banjir dibeberapa wilayah, kenaikan iuran BPJS Kesehatan resmi mulai diberlakukan sesuai dengan Perpres No. 75 Tahun 2019. 

Kenaikan ini berlaku untuk semua kelas dan klasifikasi peserta tanpa terkecuali yang tentu saja cukup memberatkan bagi peserta BPJS Mandiri. 

Peserta kelas 1 dan 2 mengalami kenaikan lebih dari 100% dari iuran semula. 

Sementara peserta kelas 3 mandiri naik sebesar 65% yang akan dialami oleh peserta dari Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Kedua kelompok ini sebetulnya berada dalam kondisi yang cukup rentan miskin dan selama ini sangat berat untuk memenuhi kewajiban membayar iuran BPJS.

PKS buat Pendidikan Politik untuk masyarakat seluruh Jateng

Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Tengah 

Dr. H. Sri Praptono, M.M dalam TOP PKS Se-Jawa Tengah 

(Foto : RPF Jateng)

Semarang, PKS Jateng Online - Memasuki awal tahun baru masehi 2020, Partai Keadilan Sejahtera akan membuka Training Orientasi Partai (TOP) PKS diseluruh Jawa Tengah. 

Hal tersebut merupakan langkah awal PKS untuk membangun bangsa usai tahun politik 2019.

Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jateng Sri Praptono menjelaskan bahwa penyelenggaraan TOP PKS seluruh Jawa Tengah adalah amanat langsung rakyat. 

Karena Salah satu fungsi Partai Politik adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Tahun 2020 Penuh Tantangan, Pemerintah Harus Kerja Keras

Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly. 

Foto : Andri/Man

Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly mengungkapkan, hingga penghujung tahun ini, Pemerintah masih belum optimal dalam rangka mengelola turbulensi ekonomi global. 

Hal ini mengakibatkan sejumlah aspek masih gagal mencapai target pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi misalnya, belum mampu beranjak dari 5 persen.

Padahal, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, perlu adanya level yang lebih tinggi agar persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan dapat ditekan lebih maksimal. 

Hafalan, Janggut Tipis, dan Syarat masuk PKS

Peserta T.O.PKS sedang mendengarkan
penjelasan Iwan Hermawan mengenai PKS

“Apakah syarat jadi anggota PKS itu harus hafal 30 juz?”

Tanya seorang ibu pada agenda Training Orientasi Partai Keadilan Sejahtera atau sering disingkat T.O.PKS yang diselenggarakan di Aula RM. Ponyo Jalan Malabar, Kota Bandung, pada Kamis 2 Januari 2020 lalu.

“Sedangkan yang mau bergabung, saya bersama beberapa orang yang lainnya sudah tidak muda lagi” tambah sang ibu penanya menjelaskan.

Mari sejenak kita renungkan, kiranya jawaban apa yang akan didapatkan seorang ibu penanya itu? Melihat PKS adalah partai dakwah berbasis Islam, anggota perempuannya kerap kali ditemui memakai kerudung panjang menutup dada, sedang anggota laki-laki identik dengan janggut tipis di dagu, bahkan sesekali didapati juga bercelana cingkrang.

Milenial Curhat ke Anis Byarwati Saat Masa Reses: Mulai Dari Bisnis Online hingga Konten Kreatif

Jakarta (26/12) – Beragam curhat (aspirasi) disampaikan oleh para milenial ke Anggota DPR RI Anis Byarwati saat melalukan reses di salah satu restoran di Pasar Rebo, Jakarta Timur (25/12).

Curhatan tersebut mulai dari begitu mudahnya penggunaan Undang-undang ITE dalam suatu kasus, proses pengolahan aspirasi yang telah disampaikan masyarakat setelah disampaikan kepada anggota dewan, pengolahan limbah plastik, pajak penghasilan bisnis online, konten kreatif hingga soal pajak film yang disaksikan di internet.

Melihat antusiasme itu, Anggota DPR RI periode 2019-2024 mengaku terkagum-kagum atas antusiasme para remaja ini. Ia menyatakan bahagia dan bangga melihat anak muda yang memiliki kesadaran, pengetahuan dan kepedulian terhadap politik.

PKS Jateng Gelar Sholawatan Bersama

Semarang, PKS Jateng Online - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah menggelar Sholawatan dan Tahlil bersama masyarakat di halaman kantor DPW pada hari Selasa malam (31/12).

Acara yang dihadiri oleh Habib Muhammad Amin bin Abdurrahman Al Althos, berlangsung dengan khidmat. Sekitar 500 orang memenuhi halaman dan aula kantor DPW PKS Jateng. 

Tampak hadir dalam acara tersebut jajaran pengurus DPWPKS Jawa tengah beserta Anggota Legislatif Propinsi.

Habib Muhammad Amin mengajak hadirin untuk merenungkan hidup dan memanjatkan doa kepada Allah SWT, agar melimpahkan keberkahan pada Jawa Tengah.