Belanda Kembali Minta Maaf, HNW Dorong Pemerintah Tuntut Pengakuan Kemerdekaan De Jure 17 Agustus

Jakarta (21/12) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi sikap Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dengan pengakuan dan permintaan maaf negaranya atas telah terjadinya perbudakan di wilayah-wilayah atau negara koloni Belanda di masa lalu.

Hidayat juga mendorong Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk membicarakannya spesifik perbudakan dan pelanggaran HAM yang dulu dilakukan Belanda terhadap warga Indonesia, serta secara serius juga menuntut agar kerajaan Belanda tidak hanya meminta maaf dan mengakui de facto kemerdekaan RI tetapi juga segera mengakui secara resmi dan de jure kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia dari penjajahan Belanda adalah pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan tanggal 27 Desember 1949.

Permintaan Maaf Pemerintah Belanda Perlu Diikuti dengan Ganti Rugi Keluarga Korban dan Bangsa Indonesia

Jakarta (19/02) — Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte pada hari Kamis (17/2) menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia atas penggunaan kekerasan secara secara sistematik, melampaui batas, dan tidak etis di Indonesia pada 1945-1950.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta menyatakan kekejaman penjajah adalah peristiwa pedih yang akan terus tercatat dalam sejarah dan diingat oleh Bangsa Indonesia. Namun demikian bangsa Indonesia selalu memiliki jiwa besar untuk memberikan maaf.