Inilah Susunan Pengurus Wilayah PKS Jabar 2015-2020

BANDUNG (12/11/2015) – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jawa Barat melantik pengurus periode 2015-2020. 

Pelantikan dilangsungkan di Sekretariat DPW PKS Jawa Barat Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung, Kamis (12/11/2015).

Koalisi PKS-Gerindra di Pilkada DKI 2017

Jakarta. PKS dan Gerindra kembali menunjukkan komitmennya untuk tetap berada dalam Koalisi Mereh Putih (KMP) dengan membuka peluang koalisi pada Pilkada DKI 2017 mendatang.

Sebagaimana pernyataan Ketua DPW PKS Jakarta, Syakir Purnomo, pasca menghadiri deklarasi nama-nama Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Partai Gerindra di Hotel Sari Pan Pacifif, Rabu (27/1/2016).

PKS Khawatir dengan Revisi UU Terorisme

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan revisi UU Terorisme harus memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan terorisme tidak berkaitan dengan pemeluk agama tertentu.

"Saya ingin tegaskan terorisme tidak ada kaitan dengan pemeluk agama tertentu, tidak berdasarkan agama, semangat memberantas terorisme itu, adalah cukup bagus. Tapi tetap memperhatikan prinsip HAM, jangan atas nama terorisme berbuat sewenang-wenang, padahal terorisme tak pernah hilang," kata Jazuli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/1/2016).

Fraksi PKS Dukung RUU PPRT Masuk Daftar Perubahan Prolegnas Prioritas 2016

JAKARTA - Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Almuzzammil Yusuf menegaskan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) masuk dalam daftar Perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2016.

"Fraksi PKS menilai RUU ini mampu untuk melindungi hak-hak dasar kepentingan saudara-saudari kita para pekerja rumah tangga," jelas Almuzzammil di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/1).

Fraksi PKS Beri Enam Catatan Hasil Panja Prolegnas 2016

Jakarta (25/1) – Anggota Badan Legislatif DPR RI Almuzzammil Yusuf menegaskan bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menerima hasil Panitia Kerja (Panja) Prolegnas 2016. 

\Namun demikian, FPKS memberikan enam catatan, yaitu terhadap lima RUU dan satu tata tertib (tatib) Baleg DPR.

Pertama, FPKS memberikan tenggat waktu penyelesaian RUU Kitab UU Hukum Pemilu atau RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum, selambat-lambatnya tahun 2017. 

Hidayat Minta Kemenag Siapkan Beberapa Opsi BPIH 2016

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah menyiapkan beberapa opsi besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1437 H/ 2016 M. 

Hal ini penting untuk mengantisipasi berbagai kondisi dan perubahan asumsi, antara lain terkait belum pastinya jumlah kuota jemaah haji Indonesia, terjadinya penurunan harga minyak dunia, serta kurs dolar yang masih dinamis.

DPR Dorong Negara Berpenduduk Mayoritas Islam Bersatu Melawan ISIS

BAGHDAD – Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar mendorong negara-negara berpenduduk mayoritas Islam agar bersatu melawan terorisme Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Pasalnya, serangan yang dilakukan ISIS dilakukan dengan cara membabi buta tanpa memandang, suku, agama, ras, dan antar golongan.

Demikian disampaikan Rofi saat menghadiri Sidang Parlemen Union of Islamic Committee (PUIC) yang diselenggarakan selama lima hari, Rabu (20/1) hingga Minggu (24/1), di Baghdad, Irak.