Jakarta – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdurrahman Suhaimi memaknai pertambahan usia Jakarta ke-493 tahun ini sebagai momen agar kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta semakin berpihak kepada rakyat kecil.Terlebih lagi saat ini, Jakarta tengah dilanda wabah covid-19 yang menyebabkan ekonomi melemah. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan berkurang pendapatannya.
“Jakarta adalah etalase Indonesia. Apa yang dilakukan Jakarta akan menjadi contoh bagi daerah lain baik di masa normal maupun tidak normal. Apalagi di masa covid ini ketika warga kesusahan. Warga sebetulnya patuh asal pemerintah bisa betul-betul merangkul dan menjaga warganya,” kata Suhaimi saat dihubungi mediaindonesia.com, Minggu (21/6).
Pemprov DKI Jakarta, menurutnya, harus memprioritaskan kebijakannya bagi rakyat menengah ke bawah. “Sebab merekalah yang paling terdampak,” jelas Suhaimi.Hal ini bisa dilakukan melalui BUMD yang bergerak di bidang pangan.
“Pemerintah harus berpihak pada rakyat kecil. Karena apa? Kalau rakyat menengah ke atas kan biarpun mungkin keuangan mereka ada pengurangan karena nilai tukar dollar dan sebagainya, tapi mereka tidak sampai kelaparan,” ujarnya.
Salah satu keberpihakan yang bisa dilakukan BUMD pangan contohnya adalah tidak menerapkan sistem ‘cash and carry’ bagi para pengusaha mikro.BUMD pangan seperti PT Food Station Tjipinang Jaya misalnya bisa menerapkan model seperti yang diterapkan pada retailer.
“Kalau sistem ‘cash and carry’ para pengusaha mikro, penjual kelontong kita bisa jadi sudah sulit karena modalnya habis. Tapi bisa saja diterapkan dengan menaruh barang dulu baru diambil jangka waktu tertentu dengan selisih harganya masuk ke manajemen Food Station.
Nah, sistem-sistem yang berpihak pada pengusaha mikro kita yang harus banyak diterapkan di saat-saat yang sulit,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.
Bertambahnya usia Jakarta menandakan Pemprov DKI Jakarta harus semakin dewasa dalam mengambil setiap kebijakan dan keputusan.
Suhaimi berharap seterusnya Pemprov DKI Jakarta semakin bijak dalam mengeluarkan regulasi agar tetap bisa berpihak pada rakyat kecil terutama pengusaha-pengusaha mikro.
“Karena bantuan bukan hanya sekadar bansos, tapi bantuan itu bentuknya bisa yang lain. Ini yang harus dipikirkan untuk mempertahankan para pengusaha mikro kita untuk jangka waktu yang menengah hingga panjang,” tandasnya.
Sumber :
mediaindonesia.com
