Jumat, 06 Agustus 2021

Pantura Terancam Tenggelam, Dewan Minta Hentikan Eksploitasi Air Tanah

Hadi Santoso, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah
/ Foto : Arsip Sekretariat DPRD Jawa Tengah


Semarang, PKS Jateng Online - Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso menyatakan pemerintah provinsi harus mengambil kebijakan guna menghentikan eksploitasi air tanah untuk mengurangi laju penurunan permukaan tanah terutama di daerah pantura. Hal ini disampaikan Hadi melalui sambungan telepon, Jumat, (06/08/2021).

“Jika eksploitasi air tanah tidak dihentikan maka sisi utara jawa akan kehilangan banyak daratannya, pantura akan tenggelam. Pemerintah provinsi harus menyiapkan antisipasi atas hal tersebut” Ujar Hadi.

Pernyataan ini berkaitan dengan pernyataan Kepala Laboratorium Geodesi ITB, Dr Heri Andreas yang menyebutkan bahwa Kota Semarang, Pekalongan, Demak akan tenggelam dalam 10 tahun kedepan. Bahkan saat ini laju penurunan tanahnya terbilang tinggi, yaitu 15-20cm pertahun.

“Di tiga kota tersebut saat ini laju penurunan tanahnya sangat tinggi, 15-20 cm pertahun. Ini mirip di Jakarta pada 2007 - 2011, sangat mengkhawatirkan sebenarnya," Ujar Heri Andreas.

Tenggelamnya sebagian daratan ke laut ini disebabkan oleh penurunan tanah atau land subsidence yang masif. Akibat terjadinya sbsiden tanah dan sea level rise, kota-kota pesisir seperti jakarta, semarang, kendal, pekalongan, demak, surabaya mengalami banjir air laut (“Rob’).

“Di banyak tempat bahkan “Rob” telah terjadi secara permanen. Dengan kata lain darratan telah tenggelam ke dalam laut bukanlah sebuah cerita.” Paparnya.

Sementara itu Hadi santoso juga menyampaikan bahwa para ahli memperkirakan permukaan laut akan naik 25 hingga 50 centimeter pada tahun 2050, dan pada tahun 2100, air laut akan menggenangi sebagian besar kota pesisir di Indonesia.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyatakan bahwa ini merupakan alarm bahaya atas pembangunan Kawasan industri besar-besaran di pantura. Bahkan di Kabupaten Pekalongan sedang disiapkan proyek swasta dengan plan Segitiga Emas Pekalongan.

“Kita ketahui bersama ada beberapa pembangunan Industri di kawasan pantura. Bahkan di Kabupaten Pekalongan tengah disiapkan kawasan industri oleh Pemkab Pekalongan dengan lahan seluas ratusan hektare di tepi jalur Pantura.” Terangnya. 

“Ini merupakan alarm bahaya jika tidak diperhatikan dampak lingkungannya maka akan memperburuk kondisi permukaan di area pantura, pantura tenggelam bukanlah bualan” lanjutnya.

Menurutnya, ada beberapa upaya yang mungkin dilakukan untuk mencegah masifnya landsubsiden di beberapa titik rawan di Jawa tengah. diantaranya adalah Menggantikan eksploitasi air tanah dng air permukaan, saat ini melalui pembangunan dan optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum Regional (SPAMReg) Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan) untuk mengurangi penggunaan air tanah dangkal yang menyebabkan kuantitas sumber air di wilayah tersebut cenderung menurun.

“Optimalisasi ini akan meminimalisir penggunaan air tanah dangkal oleh masyarakat di tiga kabupaten/kota tersebut untuk mencukupi kebutuhan air baku untuk mereka,” Ujar hadi. “Karena SPAMReg Petanglong ini ditargetkan meningkatkan akses air minum aman bagi 32.000 sambungan rumah (SR) yang tersebar di tiga kota tersebut,” Tambahnya.

Hadi juga memaparkan upaya lainnya adalah menanam kembali mangrove, agar membentuk kembali garis pantai, menangkap sedimen transport untuk mengisi daratan dan menjadikan ekosistem estuary semakin hijau dan kaya akan unsur-unsur yang menopang keberlangsungan kehidupan mahluk hidup.

Kemudian Menyempurnakan sistem planing pengendalian banjir dan rob yang sudah diinisiasi, kemudian diimplementasikan seiring berpacu dengan laju land subsidence, Kepedulian bersama untuk menjaga kepedulian terhadap lingkungan, termasuk kepedulian semua penghuni daerah aliran sungai (DAS).

“Pemerintah dapat berkolaborasi dengan masyarakat dan aktifis lingkungan dalam menjaga ekosistem di DAS.” Ujarnya. Bahkan di wilayah pantura sendiri terdapat 14 sungai rawan banjir seperti sungai Bremi, Widuri dan sungai pekalongan di Kota Pekalongan dan kanal banjir timur (KBT) di Kota Semarang.

Pembangunan di Jawa Tengah juga harus Taat Pola dan Struktur Ruang, khususnya untuk mengurangi tekanan atau beban tanah di daerah pesisir “hentikan pembangunan pabrik dan perumahan di lokasi tinggi landsubsiden,” Tegasnya.

Terakhir Pria asal Wonogiri ini menyampaikan bahwa semua pihak harus memiliki kesamaan visi serta tekad yang bulat untuk menyelamatkan (menghambat) agar land subsidence tidak terus terjadi.

“Dibutuhkan kesungguhan dari pihak pemerintah, swasta serta masyarakat dalam melakukan tindakan nyata demi menahan laju land subsidence di wilayah pantura,” Tandasnya.

Sumber :