Jakarta (07/03) — Pernyataan Wamentan Sudaryono terkait kerja penyuluh di larang sakit dan tidur untuk swasembada Pangan mengisyaratkan akan kerja berat penyuluh di lapangan dalam wujudkan Indonesia berdaulat pangan.
“Saya sebelum DPR pernah menjadi penyuluh kontrak dan keliling ke petani dan peternak untuk memberikan edukasi serta mendampingi berbagai problem petani di lapangan, jadi ngerti persis kehidupan penyuluh,” cerita Riyono Caping Aleg Komisi IV DPR RI.
Sampai saat ini per Febuari 2025 data penyuluh sebanyak 37.605 Penyuluh Pertanian yang terdiri dari 22.677 PNS, 13.816 PPPK dan 1.112 THL-TBPP. Artinya belum semua desa memiliki penyuluh, baru ada 50% dari 75.753 desa seluruh Indonesia. Masih ada kekurangan penyuluh hampir 40.000 lebih jika mengacu 1 desa 1 penyuluh.
“Dalam Raker dengan Menteri Pertanian dengan komisi IV saya juga sudah sampaikan pentingnya status penyuluh dan kesejahteraan mereka.
Saya berulang kali sampaikan, yang belum PPPK harusnya segera di angkat tahun 2025 ini, gaji dan tunjangan mereka juga harus di naikan. Fasilitas kendaraan untuk operasional beri semua, agar bisa optimal mendampingi petani,” tambah Riyono.
Pengalaman saya sebagai DPRD Provinsi Jateng pernah berhasil perjuangkan gaji dan tunjangan penyuluh di naikan dan di genapi 2 bulan dari APBD Propinsi, tahun 2017.
“Saya mendukung pernyataan Wamentan Sudaryono dengan syarat kesejahteraan penyuluh harus di pastikan dengan gaji dan tunjangan yang layak. Jangan ada was – was akan pendidikan anak mereka, anak penyuluh harus sampai kuliah,” tegas Riyono.
Kunci keberhasilan swasembada pangan bukan hanya soal cetak sawah baru dan juga infrastrukturnya. Penyuluh sebagai motor utama di lapangan yang membimbing petani harus di utamakan.
Sumber :
