Senin, 30 Mei 2016

Aher Melepas Keberangkatan Tim Ekpedisi Panjat Tebing Kulat Wanadri


Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melepas keberangkatan tim Ekspedisi Pemanjatan Tebing Kulat Wanadri ke pedalaman Karst Sangkulirang Mangkalihat, Kalimantan Timur. Upacara pelepasan bertempat di Rumah Dinas Gubernur, Gedung Pakuan, Bandung, Senin, 30 Mei 2016.
Tim Ekspedisi terdiri dari dua belas orang Anggota Muda Wanadri angkatan Topan Rimba - Puspa Rawa dan didampingi dua orang komite teknis (supervisor). 

PKS : Tidak Manusiawi Tenaga Honorer Puluhan Tahun Mengabdi Belum Diangkat CPNS


Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih mengaku sangat prihatin atas nasib dari ribuan guru tenaga honorer Kategori 2 (K2) yang belum kunjung diangkat menjadi CPNS oleh Mendikbud Anies Baswedan.
Sebab, Fikri menilai ribuan guru tersebut telah mengabdi untuk negara selama berpuluh-puluh tahun dengan beban kerja yang tinggi, tapi tidak selarasnya dengan kesejahteraanya yang minim.
“Ada informasi, per bulan hanya mendapatkan Rp100 ribu, Rp150 ribu, rata-rata Rp300 ribu. Ini tidak manusiawi. Karena mereka harus mengajar. Tidak mesti ada yang punya kendaraan pribadi, ada yang memakai angkutan umum, jadi tidak cukup untuk kehidupan mereka,” jelas Fikri di Tegal, Minggu (29/5).

Minggu, 29 Mei 2016

PKS Merotasi Sejumlah Alat Kelangkapan Dewan di DPR


Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR merotasi sejumlah alat kelengkapan dewannya, termasuk pimpinan komisi di dalamnya. 
Rotasi tersebut isunya adalah untuk "membersihkan" loyalis Anis Matta, Presiden PKS sebelum Sohibul Iman.
Namun, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwani membantah isu tersebut. Menurut dia, rotasi di fraksinya tak lain untuk menambah pengalaman seluruh anggotanya.

Ingin Semakin Dekat dengan Masyarakat, PKS Gelar TOP Tingkat Provinsi



Bandung, pks.jabar.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus bergerak membangun kedekatan dengan masyarakat. 
Salah satu caranya dengan menyelenggarakan Training Orientasi Partai (TOP) Tingkat Provinsi Jawa Barat. 
Hal tersebut disampaikan Hadian Febrianto, S.Si., ketua panitia penyelenggara TOP, pada Jumat (27/5), di Bandung, Jawa Barat.

Kamis, 26 Mei 2016

Anggota Dewan PKS Dorong Disperindag Penuhi Empat Syarat untuk OPM Ramadan


Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengemukakan empat syarat yang harus dipenuhi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat ketika menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) di bulan Ramadhan. 
Hal tersebut disampaikannya saat dihubungi via telepon pada Rabu (25/5).
“Saya sudah memantau pelaksanaan OPM dari tahun sebelumnya. Saya langsung datang ke lokasi. Tahun ini kita mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan perbaikan. Setidaknya ada empat hal yang harus dilakukan,” bukanya.

PKS Ikhtiar Ciptakan Kader Perempuan Pelopor di Masyarakat



JAKARTA - Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih mengharapkan lahirnya banyak perempuan PKS yang menjadi pelopor dari pusat hingga daerah. 
Mereka dapat memainkan peran sebagai solution maker atas beragam persoalan di masyarakat.
Harapan itu diungkapkan Wirianingsih dalam kegiatan Training for Trainer (TFT) Diklat Pelopor dan Rumah Keluarga Indonesia Wilayah Dakwah Banten Jakarta dan Jawa Barat (Banjabar) di Hotel Balairung, Jakarta Timur, Kamis (26/5/2016).

Rabu, 25 Mei 2016

Panglima TNI Ajak Seluruh Komponen Berantas Atribut Komunis


Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengajak seluruh komponen bangsa, baik prajurit TNI, Polri, mahasiswa, dan masyarakat untuk bekerja sama memberantas penyebaran atribut berlambang PKI sampai akarnya.
"Berdasarkan Tap MPRS No. 25 Tahun 1966 dan UUD 1945 No. 27 Tahun 1999 bahwa PKI merupakan kelompok komunis yang dilarang di Indonesia," 
kata Panglima TNI saat mengunjungi Markas Koarmatim dalam rangka memberikan pengarahan kepada para Perwira Koarmatim yang berlangsung di Gedung Panti Tjahaya Armatim (PTA), Ujung Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

3 Isu Krusial dalam Pembahasan RUU Pengampunan Pajak



JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Ecky Awal Mucharam menekankan ada tiga isu krusial dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang saat ini sedang dalam pembahasan oleh Panja.
Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi XI DPR-RI Ecky Awal Mucharam di Kompleks DPR-RI Senayan Jakarta, Selasa (24/5).
“Pertama, soal reformasi perpajakan yang harus dilakukan bersamaan dengan Tax Amnesty. Pengalaman negara-negara lain menunjukan Tax Amnesty yang dilakukan tanpa reformasi perpajakan selalu gagal, dan kunci keberhasilan mereka yang berhasil karena Tax Amnesty-nya didahului oleh reformasi perpajakan,” jelas Ecky.

Senin, 23 Mei 2016

Abdul Hadi Jamin Aleg PKS Jabar Jaga Amanah dalam Kunjungan Kerja


Bandung, jabar.pks.id – Pekan lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan pernyataan tentang potensi kerugian negara akibat kunjungan kerja (kunker) fiktif yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 
Menanggapi hal tersebut, Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc., sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, menjamin bahwa anggota DPRD Jawa Barat dari FPKS benar-benar menjaga amanah dalam melakukan kunker.

PKS Akan Bangun Koalisi Strategis Dengan Partai Lain


Musyawarah Ke-IV Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghasilkan beberapa rekomendasi yang salah satunya adalah menegaskan sikap partai itu sebagai oposisi atau berada di luar pemerintahan.
"PKS tetap konsisten berada di luar pemerintahan dan tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP)," kata Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (22/5).

Sabtu, 21 Mei 2016

Ini Filosofi Salim Segaf Berikan Wayang Gareng Pada Legislators Summit


YOGYAKARTA - Dalam pembukaan PKS Legislators Summit (Pertemuan Anggota Dewan PKS) di Yogyakarta, 19 Mei 2016, Ade Utami Ibnu, Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung didaulat panitia untuk maju ke atas panggung guna menerima replika wayang gareng yang disampaikan oleh Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf Al Jufri.
Menurut Ade, pemberian replika wayang kulit dengan karakter gareng oleh Ketua Majelis Syura PKS tersebut memiliki makna tersendiri. 
"Pertama, secara kelembagaan Fraksi PKS, khususnya di Lampung diharapkan makin aspiratif terhadap aspirasi-aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Lampung. Kedua, secara pribadi kami memaknainya dari sisi filosofis keberadaan wayang gareng" kata Ade.

Aleg PKS Harus Bersatu Mengokohkan Peran


sumut.pks.id, YOGYAKARTA - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan bahwa kader PKS yang menjadi anggota legislatif (aleg) di tingkat kabupaten hingga pusat harus mengokohkan perannya di tengah masyarakat. 
Hal ini bisa dilakukan dengan cara seluruh aleg PKS dapat bersatu dari pusat hingga daerah.
“Aleg PKS harus menyamakan persepsi, menyatukan langkah, mempererat ukhuwah. Tidak ada pekerjaan besar dan orang hebat tanpa adanya kerja sama dari setiap aleg,” kata Jazuli Juwani dalam sambutannya pada acara PKS Legislators Summit 2016 di Jogjakarta, Kamis (19/5).

Selasa, 17 Mei 2016

PKS Sudah Mantap Usung Anton Apriyantono Cagub Banten 2017


Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Provinsi Banten berencana mengusung Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono pada Pilkada Gubernur Banten 2017.
Ketua Fraksi PKS DPRD Banten ini mengaku, PKS sudah menyosialisasikan satu nama kandidat calon gubernur yakni mantan Menteri Pertanian Anton Apriyantono.
"Sekarang kami fokus menyosialisasikan satu nama yakni Pak Anton. Kami tawarkan ke publik. Responnya sejauh ini positif dan membawa harapan masyarakat," kata Sanuji, Senin (21/3).
Lanjut Sanuji memaparkan, PKS senantiasa menawarkan kandidat calon ke masyarakat yang memiliki kualitas untuk kemajuan Provinsi Banten.
"Pak Anton merupakan putra Banten yang telah memiliki kiprah ditingkat nasional. Pengalaman di pemerintahan juga mumpuni," ucap Sanuji.

Aher Usul Dirikan Bank Khusus Para Petani


Agar petani dan nelayan bisa tetap mensuplai kebutuhan pangan untuk masyarakat Indonesia diperlukan perhatian khusus dari pemerintah terhadap nasib mereka. 
Seperti meningkatkan penghasilannya hingga mencapai angka Rp 3,5 Juta – Rp 4 Juta perbulannya sama dengan penghasilan di sektor-sektor industri.
Hal itulah yang diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) usai membuka diskusi publik tentang pemberdayaan petani dan nelayan untuk kedaulatan pangan di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Senin (16/05/2016).

Minggu, 15 Mei 2016

Koalisi PDIP-PKS Berpeluang Besar Menghadapi Pilkada Gubernur DKI


Pengamat politik R Siti Zuhro mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpeluang besar berkoalisi untuk menghadapi Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017. 
Figur yang paling ideal dari PKS jika berkoalisi dengan PDIP adalah Muhamad Idrus.
“Partai akan melihat kader yang berpotensi menang. Kalau dari PKS yang paling santer disebut dan benar-benar layak saya kira Muhamad Idrus, dia berpeluang besar,” ujar Siti Zuhro di Jakarta, Jumat (13/5).

[Kunker Fiktif] Alhamdulillah Secara Riil Aleg PKS Kunjungan Kerja Ke Dapilnya


Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini angkat bicara soal dugaan kunjungan kerja fiktif anggota DPR berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang terindikasi merugikan keuangan negara hingga Rp 945 miliar. 
Menurut dia, hal itu tidak terjadi pada anggota Fraksi PKS.
"Alhmdulillah kami di Fraki PKS sangat konsen dengan laporan kunker anggotanya. Bukan saja terpenuhi secara administratif sesuai prosedur dan syarat laporan yang disampaikan oleh Setjen DPR, tetapi juga secara riil memang anggota legislatif PKS melakukan kunjungan kerja ke dapilnya," kata Jazuli kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (12/5/2016).

Jumat, 13 Mei 2016

PKS Masih Cari Sosok Cagub DKI Santun dan Tak Korupsi


Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengatakan sampai saat ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan calon gubernur untuk Pilkada Jakarta.
Hingga kini, proses komunikasi dengan berbagai pihak terus dilakukan.
"Ada beberapa nama yang keinginannya untuk didukung PKS. Ada Yusril, Sandiaga Uno, Dedy Mizwar. Komunikasi juga dengan Adyaksa Daud, dengan PDIP, Gerindra," kata Hidayat di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (10/5/2016).

KPK Tidak Akan Kesulitan Menelanjangi Kebrobrokan Ahok


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan bertele-tele dan terkesan mempermainkan keadilan dalam mengusut kasus korupsi yang membelit Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Pengamat Kebijakan Publik Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengatakan, KPK seharusnya sudah bisa menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi raperda reklamasi Teluk Jakarta.

Selasa, 10 Mei 2016

Lulung : KPK Pengecut, Enggak Berani Jadikan Ahok Tersangka


Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan menetapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka.
Saat ini, Ahok masih dimintai keterangan di kantor KPK di Jalan HR. Rasuna Sahid, Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Abdul Hadi Geram Eksplorasi KBU Rusak Lingkungan


Bandung, jabar.pks.id – Ir. Abdul Hadi Wijaya, MSc., anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), geram terhadap eksplorasi yang terjadi di Kawasan Bandung Utara (KBU). 
Eksplorasi tersebut menyebabkan timbulnya bencana yang menyengsarakan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya pada Senin (9/5) di Kantor DPRD Jawa Barat, Bandung.
“Longsor di KBU ini mengancam pemukiman warga. Dan ini merupakan jawaban alam terhadap kondisi lingkungan yang sangat kritis akibat eksplorasi yang tak terkendali,” ungkapnya.

Minggu, 08 Mei 2016

Hidayat Nurwahid : Bangsa Ini Mengalami Darurat Moral


Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid sangat geram mengetahui kejadian pembunuhan seorang dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh mahasiswanya sendiri.
Kejadian itu dilakukan mahasiswa semester VI FKIP UMSU, Roymardo Sah Siregar Ia membunuh dosen Fakultas Ilmu Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Nuraini Lubis.

Koalisi PKS-Gerindra Menjadi Kekuatan Poros Baru di Pilkada DKI


Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan untuk berkoalisi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017. Keputusan ini dinilai sebagai langkah yang tepat.
“Koalisi Gerindra dan PKS menurut saya bagus. Paling tidak, bisa menjadi kekuatan poros baru yang bisa mengimbangi kekuatan kandidat incumbent,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago, Sabtu (7/5).

Selasa, 03 Mei 2016

PKS : Tax Amnesty Cederai Prinsip Keadilan Sosial


Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Ecky Awal Mucharam menegaskan bahwa RUU Tax Amnesty mencederai prinsip Keadilan Sosial yang dianut oleh konstitusi UUD 1945 dan Pancasila Sila Kelima.
Sebab, dengan adanya penerapan Tax Amnesty tersebut, para pengemplang pajak yang menyimpan dan tidak melaporkan kekayaannya di luar negeri dalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kepada pemerintah Indonesia, cukup membayar tarif tebusan sebesar 1-6 persen, ditambah penghapusan sanksi administrasi, dan pidana perpajakan.

Aher: Hadapi MEA Jangan Jual Bahan Mentah


BANDUNG - Menanggapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan, sumber daya yang dimiliki Indonesia perlu diolah dari hulu sampai hilir di dalam negeri. 

Oleh karena itu, sebuah produk dari mulai bahan mentah (sumber daya) hingga barang jadi dan siap dipasarkan perlu diolah sekaligus di dalam negeri untuk meningkatkan nilai jual.