Kunjungan Raja Salman, Momentum Tambah Kuota Haji

Jakarta (26/2) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis berharap kedatangan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud dengan membawa rombongan besar pada 1-9 Maret 2017 ke Indonesia, dapat menjadi momentum untuk menambah kuota haji sebanyak 10 ribu jamaah.

Pasalnya, hal itu sudah dijanjikan sebelumnya sehingga menjadi agenda pembahasan di sela kunjungan raja berjuluk “Pelayan Dua Tanah Haram” tersebut.

Fraksi PKS DPRD Jabar Luncurkan Hari Aspirasi

Bandung, jabar.pks.id — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat meluncurkan Hari Aspirasi pada Senin (20/2) di Ruang Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro nomor 27, Bandung. 

Dr. H. Nur Supriyanto, M.M., ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat, menjelaskan bahwa peluncuran Hari Aspirasi bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Kuatkan Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi

Jakarta (25/2) – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai kunjungan Raja Saudi, Salman, ke Indonesia bersama dengan 1500 rombongan pada 1 Maret 2017, sangat positif, terutama untuk menguatkan hubungan bilateral kedua negara.

“Kunjungan Raja Salman dengan membawa rombongan dalam jumlah besar ini sangat positif dan perlu dioptimalkan untuk menguatkan hubungan bilateral kedua negara,” jelas Sukamta di Jakarta, Sabtu (25/2).

Masya Allah... Beginilah Akhlak Mengagumkan Anies-Sandi Kepada Kiyai Pendukung Ahok

Pilkada DKI Jakarta dipastikan dilakukan dalam dua putaran. Pencoblosan putaran kedua akan dilangsungkan pada Rabu (19/4/17) mendatang. 

Cagub dan cawagub Muslim Anies-Sandi akan berhadapan dengan pasangan Ahok-Djarot pada putaran kedua.

Ibarat pertandingan yang memasuki babak selanjutnya, gelaran Pilkada DKI Jakarta ini kian seru dan menegangkan. Berbagai jenis strategi diterapkan demi mendulang suara, mengambil hati rakyat DKI Jakarta.

Tegakkan Aturan Soal Renegoisasi Kontrak PT Freeport

Jakarta (22/2) – Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar meminta pemerintah tegas dalam menegakkan aturan terkait renegoisasi kontrak dengan perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK).

Karena apa yang dilakukan oleh Pemerintah sesungguhnya merupakan amanat Undang-Undang (UU) Mineral dan Batubara (Minerba) No 4/2009.

“Pemerintah selama ini cenderung lunak terhadap berbagai kewajiban yang telah diamanatkan UU Minerba terhadap perusahaan kontrak karya, hal ini dapat dilihat dari berbagai aturan relaksasi yang dikeluarkan pemerintah sejak UU No 4/2009 ini disahkan. Ini menandakan Pemerintah tidak serius menjalankan aturan yang telah dibuat. Akibatnya, Polemik dengan PT Freeport Indonesia (PT FI) terus terjadi karena arah kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dan tidak transparan. Salah satu contohnya adalah proses monitoring pembangunan smelter yang tidak dikendalikan oleh pemerintah dan tidak dijalankan dengan serius oleh PT FI,” jelas Rofi di Jakarta, Rabu (22/2).

Yaris Menangi Pilkada, Gemuruh Shalawat Menggema di Salatiga

Salatiga, PKS Jateng Online - Satu pekan berselang setelah pemungutan suara pemilukada serentak di Kota Salatiga, Komisi Pemilihan Umum Daerah akhirnya menetapkan pasangan Yulianto - Muh Haris (Yaris) sebagai Walikota - Wakil Walikota Salatiga terpilih.

Usai dibacakan Surat Ketetapan (SK) oleh KPUD mengenai pemenangan pilkada Salatiga oleh Yaris disambut dengan lantunan Shalawat oleh para pendukung pasangan petahana tersebut. Rabu (22/02/2017).

Tinjau Banjir Bekasi, Aher Sarankan Bangun Kolam Retensi

Bekasi (23/2) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) meninjau lokasi banjir di kawasan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, Rabu (22/2/17) sore, yang tergenang sejak hari minggu lalu akibat luapan air sungai dan curah hujan tinggi yang menyebabkan ratusan warga mengungsi.

Didampingi Wakil Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu dan BPBD Jabar juga Kota Bekasi, Aher terlebih dahulu mengunjungi lokasi pengungsi yang ditampung di kantor Kelurahan Kalibaru. Bantuan dari Pemprov Jabar pun diserahkan berupa makanan, obat-obatan, pakaian dan peralatan sekolah.

Sikap Mendagri Soal Jabatan Ahok Dinilai Picu Perpecahan

Jakarta (23/2) - Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak menonaktifkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sudah berstatus terdakwa perkara penistaan agama dinilai berpotensi memicu perpecahan.

Potensi perpecahan dinilai terlihat dari banyaknya reaksi negatif dari masyarakat dalam menyikapi keputusan Mendagri. Reaksi juga ditunjukkan kelompok umat Islam yang menganggap keputusan Mendagri dianggap diskriminatif.

Politikus PKS Bantu Korban Banjir di Tegal dan Brebes

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX, Fikri Faqih, Sabtu (18/2) kemarin memberikan bantuan kepada para korban banjir di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal. 

Bantuan diberikan dalam rangka meringankan penderitaan 4.900 lebih warga yang terkena banjir.

Menurut Fikri, saking sulitnya evakuasi, beberapa warga pun memilih untuk tetap bertahan di lantai dua rumahnya masing-masing. 

Presiden PKS Kunjungi Warga Korban Banjir di Cipinang Muara

Jakarta (21/2) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman meninjau langsung permukiman warga yang terdampak banjir di RT 12 RW 13 Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur, Selasa (21/2/2017).

Sohibul datang bersama sejumlah rombongan menggunakan baju berlambang PKS. Sohibul langsung menyambangi perumahan warga yang tergenang banjir setinggi 1,5 meter.

Efek Ahok, Banteng Kocar-kacir, Megawati Shock

Dakwah Media - Sejumlah pasangan calon (paslon) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kalah dalam Pilkada serentak yang digelar 15 Februari 2017. 

Dari 101 pilkada, kemungkinan 47 pasang calon sekaligus di 47 Pilkada, PDIP mengalami kekalahan. 

Rontoknya suara PDIP ini dinilai tidak terlepas dari efek negatif Ahok yang menjadi terdakwa penista agama.

Selain itu berbagai kebijakan Ahok semasa menjabat Gubernur DKI yang tidak pro rakyat (penggusuran, skandal off budget, sengkarut reklamasi dan perilaku sombong) menjadi pusat perhatian rakyat.

Ustadz Bachtiar Natsir Dituduh Cuci Uang, HNW: Ini Agendanya Bukan Lagi Penegakan Hukum, tapi Stigma Negatif kepada Ulama

Dakwah Media - Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri tengah membidik para petinggi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dalam kasus dugaan penyelewengan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS). 

Hanya saja kini polri mulai dikritisi juga untuk menilik dana corporate sosial responsibility (CSR) Yayasan Ahok Center.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan sangat prihatin dengan diserat-seretnya Bachtiar Nasir dan YKUS dalam kasus TPPU. Menurutnya, dana sumbangan tersebut tidak ada tindak pidananya dan tidak terkait sama sekali dengan korupsi.

Jadwal lengkap Pilkada serentak 2015-2018

Jadwal lengkap Pilkada serentak 2015-2018 – Pemerintah dan DPR RI mencapai kesepakatan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kesepakatan terbaru itu menyangkut jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dan serentak.

Semula telah dijadwalkan tiga gelombang penyelenggaraan Pilkada serentak pada 2015 dan 2018 untuk kepala daerah yang habis masa jabatannya pada kurun waktu itu, untuk kemudian melakukan Pilkada nasional serentak pada 2020. (Wajib baca juga: Daftar lengkap Dati I dan II yang masuk jadwal Pilkada serentak 2015)

Hidayat Nur Wahid Dukung KAMMI Pertajam Kompetensi Kader-kadernya

"Pilkada serentak ini, khususnya DKI Jakarta, adalah momentum bagi rakyat untuk banyak belajar dari rentetan kejadian demi kejadian. 

Misal soal fenomena seorang gubernur yang berstatus terdakwa dan lain sebagainya," ujar Hidayat saat menerima kunjungan Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di ruang kerja Wakil Ketua MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Hidayat menyatakan pilkada serentak putaran pertama sudah berjalan dan masih menunggu hasil riil resmi dari KPUD. Dia berharap hasil quick counttidak menjadi acuan yang berpotensi akan memicu ketegangan.

Apresiasi Kedewasaan Masyarakat dalam Berdemokrasi

Jakarta (16/2) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini memberikan apresiasi kepada para penyelenggara dan aparat keamanan atas terselenggaranya pilkada serentak yang relatif sukses, aman, dan kondusif ini.

Apresiasi lebih tinggi turut disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah membuktikan semakin dewasa dalam berdemokrasi secara berulang kali.

“Selain penyelenggara dan aparat, terbukti rakyat kita sangat dewasa dalam berdemokrasi. Paling tidak bisa dilihat dari antusiasme dalam menggunakan hak pilih, menjaga situasi tetap damai, dan tidak terprovakasi untuk ribut bahkan konflik,” kata Jazuli di Jakarta, Jumat (17/2).

Kocok Ulang Kelengkapan Dewan, Ini Posisi Baru Dewan PKS

Semarang, Setelah berjalan setengah periode DPRD Kota Semarang melakukan rotasi alat kelengkapan dewan di Komisi dan Badan. 

Dalam jangka waktu sisa Periode dewan 2,5 tahun ini PKS dipercaya untuk Memimpin Badan Kehormatan dan Komisi B.

Sekretaris Fraksi PKS Kota Semarang Suharsono menyampaikan PKS selain tetap mendapatkan kursi Pimpinan Sebagai wakil, dikelengkapan dewan PKS mendudukan kadernya sebagai ketua, yaitu di Badan Kehormatan dan Komisi B. Di Badam Kehormatan diamanahkan kepada Imam Mardjuki dan di Ketua Komisi B diketuai oleh Agus Riyanto Slamet.

Kader PKS Unggul di Sejumlah Pilkada

Jakarta (16/2) - Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) unggul dalam sejumlah pemilihan kepala daerah serentak 2017. 

Berdasarkan data resmi di situs KPU, kader PKS unggul di Pilkada Salatiga, Jawa Tengah, Pekanbaru, Riau, Payakumbuh Sumatera Barat dan Kendari Sulawesi Tenggara.

Meskipun belum diumukan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru Firdaus-Ayat mengucapkan syukur dan terima kasih kepada seluruh kader dan relawan yang sudah bahu-mambahu untuk mendapatkan kemenangan.

Lima Argumentasi Hak Angket Pengaktifan Kembali Ahok

Jakarta (14/2) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuzzammil Yusuf menegaskan ada 5 (lima) argumentasi Hak Angket tentang Pengaktifan Kembali Basuki Tjahya Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Pengaktifan Kembali ini diduga kuat melanggar Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 83 ayat 1,2, dan 3, serta Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Pasal 70 ayat 3 dan 4, dan Peraturan KPU No.12 Tahun 2016 Pasal 61 A Ayat 3,4, dan 5.

FPKS Gunakan Hak Angket Pengangkatan Kembali Basuki sebagai Gubernur DKI

Jakarta (13/2) – Fraksi PKS DPR RI resmi menggunakan Hak Angket tentang Pengangkatan Kembali Basuki (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai pengangkatan ini mengundang kontroversi publik karena status Ahok berstatus terdakwa.

Sehingga, hal ini akan bertentangan dengan undang-undang dan menciderai Indonesia sebagai negara hukum.

Tepis Ahok, Hidayat: Memilih Berdasar Agama Tak Langgar Konstitusi

Jakarta (13/2) – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menepis ucapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal memilih berdasarkan agama itu melawan konstitusi. Hidayat mengatakan tidak ada aturan yang melarang hal itu.

“Konstitusi yang sah dan legal di NKRI yaitu UUD NRI 1945, jelas tidak melarang apalagi menganggap memilih pemimpin berdasarkan agama sebagai melawan konstitusi,” kata Hidayat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/2/2017).

Keluarga Besar Fraksi PKS Belasungkawa atas Wafatnya Taufik Ridlo

Jakarta (6/2) – Segenap keluarga besar Pimpinan, Anggota, Tenaga Ahli, Staf Administrasi Fraksi PKS DPR RI turut berbela sungkawa atas wafatnya Taufik Ridlo, pada Senin (6/2) dini hari.

Dalam amanahnya di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Taufik Ridlo terakhir menjabat sebagai Sekjen PKS pada tahun 2013 hingga 2015 menggantikan Anis Matta yang menjadi Presiden PKS. 

Lalu, pada Musyawarah Nasional ke-4 PKS di Bulan September 2015 silam, Pakar Ekonomi Syariah ini kembali ditunjuk sebagai Sekjend PKS hingga Bulan Februari 2016.

Masyarakat Jadikan Pendapat Ormas Sebagai Rujukan

Jakarta (2/2) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai kehadiran ormas di Indonesia sering menjadi rujukan oleh masyarakat. 

Bahkan, tambah Hidayat, seringkali orang lebih memilih merujuk pendapat atau fatwa ormas dibandingkan organisasi politik (orpol), seperti partai politik.

“Dalam konteks saat ini, Indonesia telah memilih jalan demokrasi itu. Dalam konkretnya, peran serta ormas itu seringkali tidak kalah penting dibandingkan peran orpol. Bahkan seringkali orang merujuk pada ormas daripada orpol. Bahkan saat pilkada, masyarakat lebih memilih ormas daripada orpol atas rekomendasi yang diajukan,” jelas Hidayat dalam pembicara kunci Focus Group Discussion dengan tema “Ormas, Antara Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat” di Ruang Pleno Fraksi, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (2/2).

FPKS MPR RI Kaji Penistaan Agama dari Perspektif Konstitusi

Jakarta (1/2) – Fraksi PKS MPR RI menyelenggarakan Sekolah Konstitusi Kelima hari ini, Rabu (1/2), dengan tema :

“Ancaman Kebhinnekaan: 

Penistaan Agama Ditinjau 

dari Perspektif Konstitusi” 

di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam sambutannya, Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring menegaskan bahwa merawat persatuan dalam kebhinnekaan Indonesia, keberagaman suku, agama, ras, dan bahasa adat yang dipisahkan pulau, tentu memiliki tantangan tersendiri.

Kampanye Akbar Anies-Sandi, Prabowo: Perubahan Hanya Datang dari Pemimpin Baik

Jakata (5/2)- Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyatakan, perubahan Jakarta hanya akan datang jika dipimpin figur yang baik.

"Kalau orang baik diam, maka yang akan berkuasa adalah orang-orang yang tidak baik", ujarnya saat berorasi dalam Kampanye Akbar Pasangan Calon Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan - Sandiaga Shalahuddin Uno di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Ahad (5/2/2017).