Jumat, 27 Desember 2019

Bentuk Tanda Cinta, PKS Jateng Kunjungi PKS Bali


Semarang, PKS Jateng Online - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah mengadakan perjalanan dengan tajuk “Muhibbah silaturahmi ukhuwah untuk DPW PKS Bali. 

Ketua DPW PKS Jawa Tengah Fikri Faqih menjelaskan bahwa kunjungan langsung struktur PKS Jateng ke Bali merupakan sarana untuk memperkuat soliditas antar pengurus partai dakwah.ini.
“Kita berharap dengan muhibbah ini , kita mampu untuk menguatkan soliditas struktur PKS.Jateng dan PKS Bali. Kita mendengar bahwa teman teman PKS di Bali sedang berjuang menghadirkan kembali barisan dakwah, Ini salah satu tanda cinta kita PKS Jateng untuk PKS Bali,” ujar Fikri yang juga membersamai beserta rombongan ke Bali.

Pemerintah RI Harus Nyatakan Sikap soal Muslim Uighur


Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. 
Foto : dok/Man
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan sepakat dengan langkah pemerintah Indonesia untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri China terkait muslim Uighur. 

Namun, Ia meminta pemerintah untuk menyatakan sikap agar China memberikan kebebasan beragama terhadap warga negaranya.
"Menurut saya harus ada pernyataan sikap. Ya sikap itu bisa saja mengimbau jangan dilakukan pembatasan beribadah, berikan kebebasan untuk menjalankan agama bagi muslim yang ada di Uighur. 
Ada keberpihakan terhadap penindasan pada muslim Uighur," ujar Kharis melalui rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (26/12/2019).

DOB Baru Jangan Dianggap Beban Keuangan


Anggota Komisi II DPR Teddy Setiadi (tengah). 
Foto : Sugeng/Man.
Anggota Komisi II DPR Teddy Setiadi dari Fraksi PKS mengatakan, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) seharusnya jangan dianggap sebagai beban keuangan Pemerintah Pusat semata, tetapi juga dalam rangka mensejahterakan masyarakat sehingga dapat mewujudkan keadilan fiskal untuk masyarakat Jabar.

Teddy mengajak Gubernur dan masyarakat Jabar serius dalam pembentukan DOB dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang mampu memperkuat otonomi daerah. 
“Karena itu kita mengajak Gubernur Jabar lebih serius dalam pembentukan DOB, agar mampu berakselerasi dan berkolaborasi seperti daerah daerah lainnya, melihat Jawa Barat memiliki potensi yang besar,”ujarnya kepada Parlementaria saat Kunker Komisi II DPR ke Jabar baru-baru ini.

Selasa, 24 Desember 2019

Usulan FPKS tentang Kenaikan Dua Kali Lipat Anggaran Dasa Wisma, Disetujui Banggar


Jakarta (24/12) – Usulan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi E untuk menaikkan anggaran Dasa Wisma PKK dari Rp 250 ribu menjadi Rp 500 ribu per bulan, disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta pada Rapat Paripurna, Rabu (11/12/2019) lalu. 

Demikian diungkapkan Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi E dari Fraksi PKS Solikhah, di kawasan parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
“Alhamdulillah peningkatan anggaran menjadi Rp 448 miliar per tahun untuk kenaikan tersebut. Saya ucapkan selamat dan bahagia untuk Ibu-Ibu Dasa Wisma di DKI Jakarta,” kata perempuan yang akrab disapa Ustadzah Lilik ini, Senin (23/12/2019).

Wawali Salatiga Ingatkan Tentang Kesabaran Kepada Kader PKS


Muh. Haris, Wakil Walikota Salatiga 
menyampaikan tausiyah tentang Kesabaran 
kepada ratusan kader PKS 
yang mengikuti Kemah Kebangsaan 
di Buper Senjoyo, Sabtu (21/12) 
usai menunaikan shalat dhuhur berjamaah.
Tengaran-Usai menunaikan shalat dhuhur berjamaah, Wakil Walikota Salatiga, Muh. 

Haris memberikan ceramah di hadapan ratusan peserta Kemah Kebangsaan PKS Jawa Tengah di Buper Senjoyo, Sabtu (21/12). 

Dalam ceramahnya, Ia mengingatkan tentang kesabaran yang harus dimiliki oleh seluruh kader PKS.

Menurutnya ada lima macam kesabaran yang harus dimiliki oleh seorang muslim. 

Diantara kesabaran yang disebutkan yaitu sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam bermuamalah dengan sesama manusia dan sabar dalam berdakwah.

Peran Ibu sebagai Pendidik Anak Bangsa


Pada hari ini, 22 Desember 2019, hari yang bertepatan dengan peringatan Hari Ibu Naasional, izinkan saya untuk mengajak kita semua untuk merenungkan peran para Ibu. 

Peran ibu sebagai pendidik pertama anak bangsa sangat penting. Jauh sebelum adanya institusi pendidikan seperti PAUD, para ibu sudah memulai pendidikan anak-anak mereka. 

Menyanyikan lagu-lagu kanak-kanak klasik yang sarat dengan pesan-pesan kebajikan dan membacakan cerita atau dongeng sebelum tidur. 

Kebiasaan sederhana yang sejatinya menyemai benih-benih pendidikan moral dan literasi yang kelak di kemudian hari akan sangat bernilai sebagai bekalan softskill dan sikap manusia unggul.

Minggu, 22 Desember 2019

Tingkatkan Kesiapsiagaan Bela Negara, PKS Gelar Kemah Kebangsaan

Dari Kiri: Ahmad Rifai (Ketua DPD PKS 
Kabupaten Semarang), KH Bukhori Yusuf (Anggota DPR RI 
FPKS), dan Muh. Haris (Wakil Walikota Salatiga) 
berpose bersama peserta usai acara pembukaan.
Senjoyo, Salatiga-Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah menggelar Kemah Kebangsaan bagi kader PKS Sabtu-Minggu (21-22/12) bertempat di Bumi Perkemahan Senjoyo, Kota Salatiga. 

Hadir membuka acara ini, KH Bukhori Yusuf, Anggota DPR RI FPKS dari Dapil Jawa Tengah 1.

Dalam orasinya, KH Bukhori mengatakan bahwa dengan Kemah Kebangsaan ini kader PKS diharapkan semakin meningkatkan semangat nasionalisme kader PKS kepada bangsa dan negera Indonesia. 

Dengan berbekal semangat cinta tanah air akan meningkat pula kesiapsiagaan kader PKS aktif terlibat dalam bela negara sebagai warga negara Indonesia.

Penerapan Ekonomi Hijau Perlu Disiapkan Kemenparekraf


Ledia Hanifa
Peningkatan Quality Tourism Experience diusung menjadi satu langkah prioritas Kementerian Pariwisata ke depan. 

Di dalamnya termasuk mengembangkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, peningkatan kepuasan pengalaman wisata, peningkatan SDM terampil, peningkatan diversifikasi produk dan jasa, serta adopsi teknologi.

Anggota Komisi X Ledia Hanifa Amaliah menyambut baik langkah tersebut seraya memberi satu masukan khusus terkait ekonomi hijau (green economy).
“Tren industri dunia saat ini tengah mempopulerkan konsep green economy, ekonomi hijau. Di mana suatu kegiatan industri tidak hanya memberi nilai ekonomi bagi negara melalui pertambahan devisa tetapi sekaligus juga ramah lingkungan serta berkeadilan sosial. 
Tentu saja industri pariwisata pun tidak ketinggalan, bagaimana bisa memasarkan destinasi wisata yang tidak hanya indah secara fisik tetapi juga ramah lingkungan dan memberikan dampak kesejahteraan pada masyarakat sekitar.”

Dewan Apresiasi Kinerja Diskominfotik dan Jakarta Smart City


Jakarta – Anggota Legislatif PKS sekaligus Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Dany Anwar memberikan apresiasi atas laporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) dan Unit Pengelola (UP) Jakarta Smart City Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Sambutan dan penjelasannya terperinci,” kata Dany yang berasal dari daerah pemilihan Jakarta Pusat.
Dalam kunjungannya, Selasa (17/12/2019) ke kantor UP Jakarta Smart City, di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Blok B lantai 3 Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, rombongan DPRD DKI Jakarta diterima Kepala Diskominfotik DKI Jakarta Atika Nur Rahmania dan Kepala UP Jakarta Smart City Yudhistira Nugraha, dan kemudian rombongan anggota dewan mendengarkan tentang kinerja yang dilakukan kedua instansi tersebut.

Kamis, 19 Desember 2019

FPKS Soal Xinjiang : Kami Hormati Kedaulatan China dengan Pastikan Hak Warga Uighur


Jakarta (19/12) -- Isu tentang pelanggaran HAM di Xinjiang kembali menghangat. Hal ini mendapat perhatian dari beberapa pihak, termasuk DPR. 

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menegaskan Fraksi PKS memperhatikan dengan cermat peristiwa yang berkembang terkait Uighur ini, Rabu (18/12) di Jakarta.
“Kami Fraksi PKS menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah China dengan terus memastikan atas penghormatan dan penegakan HAM semua warga negara, termasuk khususnya warga Muslim Uighur di Xinjiang. 
Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling dasar. Kami percaya bangsa China menjunjung tinggi ajaran falsafah, kearifan dan kebijaksanaan Konfusian. 
Salah satu ajaran Konfusian adalah ‘REN’, yaitu sikap saling hormat terhadap sesama. Seharusnya ajaran ini tergambar dalam sikap mereka terhadap warga Uighur,” tegas Sukamta.

Jazuli Juwaini: Tantangan Bangsa Semakin Berat, Semangat Bela Negara Harus Semakin Kuat


Jakarta (19/12) -- Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengajak segenap komponen bangsa menanamkan semangat bela negara dalam setiap laku kehidupan berbangsa dan bernegara mengingat tantangan bangsa ke depan semakin berat.

Sebagaimana Mr. Syafrudin Prawiranegara dalam kondisi genting atas perintah Soekarno-Hatta mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi Sumatera Barat pada 19 Desember 1948. Peristiwa sejarah itu kemudian diperingati sebagai Hari Bela Negara.
“Bela negara itu tanggung jawab kita sebagai rakyat dan warga negara, jadi bukan hanya domain militer atau angkatan bersenjata. Justru rakyat menjadi komponen penting dan strategis dalam bela negara. Caranya dalam setiap sikap dan perbuatan selalu menimbang kepentingan, keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa,” ungkap Jazuli.

PKS Riau Komitmen Membersamai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Hingga 5 Tahun


Riau (19/12) -- PKS Riau merupakan salah satu partai yang mengusung Gubernur dan Wakil Gubernur tepilih Syamsuar-Edy Natar Nasution pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2018 yang lalu. Sehingga posisi PKS di Provinsi Riau adalah sebagai rekan koalisi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPW PKS Riau Hendry Munief kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau Uung Abdul Syakur saat agenda silaturahim ke kantor Kejati Riau (17/12/2019).
“Kalau di pusat PKS di luar pemerintahan, namun kalau di Riau PKS di dalam pemerintahan, karena termasuk koalisi partai pengusung. Sehingga PKS memiliki tanggung jawab untuk membersamai dan mengawal hingga 5 tahun kedepan,” ungkap Hendry Munief.

Rabu, 18 Desember 2019

PKS Bandung Sukses Gelar Fun Walk to Tahura

Suasana Setelah Funwalk to Tahura
Lebih dari 650 ibu-ibu datang berbondong-bondong mengikuti kegiatan Fun Walk to Tahura yang diselenggarakan oleh Bidang Perempuan Ketahanan Keluarga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung, di Taman Hutan Raya (Tahura) Ir. H. Juanda, Dago, Kota Bandung, Ahad pagi (15/12/2019).

Kegiatan ini dikemas secara enjoy sehingga para ibu merasa bahagia tercermin dari kecerian dan kekompakan setiap peserta mengikuti game.

Mayoritas peserta menginginkan kegiatan ini secara rutin diadakan sebab dapat bersilaturahim dengan kader perempuan lintas DPC.
“Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan teman-teman dari DPC lain,” kata peserta.
Ketua Umum DPD PKS Kota Bandung Khairullah menjelaskan bahwa kegiatan Fun Walk to Tahura bertujuan untuk meningkatkan soliditas atau kekompakan dalam beramal menyebarkan kebaikan-kebaikan.

Link and Match Dunia Vokasi Perlu Kompetensi dan Koordinasi Sinergis


Ledia Hanifa
Lulusan yang memiliki link and match dengan dunia kerja menjadi fokus pengembangan pendidikan vokasi dalam tiga tahun terakhir. Dengan menumpukan kegiatan pendidikan 70% di lapangan dan 30% persen di kelas diharapkan mampu menelurkan lulusan pendidikan vokasi yang lebih terampil di dunia kerja. 

Sayangnya fakta menunjukkan bahwa lulusan SMK, salah satu sekolah dengan sistem pendidikan vokasi, justru menyumbang angka pengangguran tertinggi di negeri ini.

“Fakta ini menunjukkan masih ada ketimpangan dalam konsep link and match antara dunia sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri. Padahal sistem pendidikan vokasi sudah mengakomodir 70% praktek lapangan dan 30% teori. 

DPRD Harap Pembangunan DP 0 Rupiah di Cilangkap Dipercepat


Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta berharap pembangunan hunian Samawa (Solusi Rumah Warga) dengan down payment (DP) Rp 0 di Nuansa Cilangkap, Jakarta Timur dapat rampung lebih cepat.

PD Pembangunan Sarana Jaya selaku pihak yang membangun hunian tersebut menargetkan pembangunan hunian DP Rp 0 di Cilangkap itu dapat selesai dalam 18 bulan atau pada 2021.

Jumat, 13 Desember 2019

Industri Keuangan Sakit, DPR Minta Perbaikan dari OJK


Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. 
Foto : Arief/mr

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengaku akan ‘mengejar’ pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas permasalahan pada industri keuangan, terutama sektor asuransi yang banyak mengalami gagal bayar. 

Menurut Anis, melalui panitia kerja (Panja) yang akan dibebntuk, nantinya DPR RI akan menagih langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan lembaga pengawas industri keuangan tersebut.

“Ini masalah yang sangat serius. Ada beberapa asuransi. Ada Bumiputera, Jiwasraya dan lainnya. Intinya kita menuntut perbaikan dari OJK sebagai otoritas pengawas punya tanggungjawab penuh pada pengawasan industri keuangan,” kata Anis dalam pernyataan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (12/12/2019).

Kemenag Jangan Masuki Wilayah Keimanan Yang Jelas Syariatnya

Anggota Komisi VIII DPR RI Nurhasan Zaidi. 
Foto : Andri/mr


Anggota Komisi VIII DPR RI Nurhasan Zaidi mengatakan bahwa Kementerian Agama merupakan wajah keberagaman Pancasila. 

Dalam sejarahnya, kata Nurhasan, Kementerian Agama bersifat vertikal dan tidak otonom, sehingga setiap Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag di seluruh Indonesia memiliki fungsi dan tupoksi yang luar biasa, kendati mempunyai persoalan yang berbeda-beda.

“Tupoksi Kemenag adalah menjaga keagamaan di dalam keberagaman, menjaga pendidikan baik madrasah maupun lembaga pendidikan lain. 

Jalan Moderasi dan Dialogis PKS - PGI: Modal Sosial Bangsa Besar

11 Desember 2019, mungkin menarik untuk menjadi episode simpel dari sampel (contoh) entitas bangsa besar. 

Ini hari ketika delegasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipimpin langsung Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman berkunjung ke Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI). 

Seperti ucap Ketua PGI, Ibu Pdt. Henriette Hutabarat-Lebang saat konferensi pers, ini betul-betul merupakan “surprise”. Dalam dugaanku, ini bukan hanya surprise bagi PGI, tapi bagi PKS juga ini sejarah tersendiri. Inilah kali pertama secara resmi PKS ke PGI untuk ramah tamah bercakap hingga ± 2 jam.

Senin, 09 Desember 2019

Gelar Rakorwil 2019, PKS DKI Mantapkan Empat Program Utama

Jakarta (9/12) – Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) 2019 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta memantapkan Empat Program Utama yang menjadi program turunan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS pada Rakornas 2019 beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta, Sakhir Purnomo di sela-sela acara Rakorwil 2019, yang digelar di salah satu hotel di Kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Ahad (8/12/2019).

Sakhir menyebutkan, keempat hal tersebut antara lain, 

Karakter Anti Korupsi Dapat Dibentuk Sejak Dini


Quatly Alkatiri (Foto: Away)
Surakarta, PKS Jateng Online – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Quatly Abdulkadir Alkatiri mengatakan bahwa Karakter Anti Korupsi dapat dibentuk sejak Usia dini. 

Penanaman karakter ini tentunya memerlukan peran keluarga di rumah maupun di sekolah.

Quatly menjelaskan bahwa penanaman karakter dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. 

Misalnya, mengembalikan uang kembalian jajan atau belanja. Ini berarti membiasakan anak agar tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Disamping itu dapat juga dibiasakan agar anak, berani mengakui kesalahan, yang berarti mengajarkan nilai kejujuran.

UUD NRI 5.0, PKS The Guardian Of Democracy


BAMBANG Soesatyo (Bamsoet), Ketua MPR RI sepertinya sepakat dengan Ian Shapiro (1996) yang meyakini “Democracy is an ideology of opposition as much as it is one of government.” 

Oleh karenanya, Bamsoet kemarin (26/11/2019) bertandang ke markas parpol yang saat ini disebut Kang Eep Saefullah Fatah menjadi “Market Leader” oposisi di Indonesia; Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kredit positif untuk Bamsoet, sejak dilantik sebagai pimpinan MPR RI beliau terus safari tokoh dan parpol untuk berdialog tema amandemen ini. Kali ini menjadi unik karena oposisi dan PKS cukup siap dalam menyiapkan batasan amandemen yang didorongnya.

Minggu, 08 Desember 2019

8 Pesan Kebaikan Habib Salim Segaf Al Jufri


Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Menyampaikan kebaikan, keindahan, dan kebenaran Islam kepada sesama, kadang sudah seperti nano-nano. 

Ramai rasanya. Kadang manis, kadang ada asamnya juga. Atau bahkan mungkin pahit-pahit manis seperti kopi dan gula ? 

Pernahkah juga muncul rasa geregetan, “Ini untuk kebaikan juga, kok yo moh-emoh tenan to tak kandani ?”

Hmmm, sebelum resah makin berkepajangan, ingatlah bahwa kita juga manusia yang punya banyak cela, orang lain juga tak sempurna. Yuk tenangkan hati, mari kita kembalikan kepada Sang Maha Sempurna Sang Pemilik Jiwa, Allah Azza Wa Jala. 

PKS dan Radikalisme: Ibarat Air dan Minyak

Upaya-upaya menyematkan radikalisme kepada PKS masih saja terjadi. Padahal keduanya ibarat air dan minyak. 

Tak bisa disatukan. Sekuat apapun usaha dilakukan, pasti akan sia-sia. 

Masih ingat dengan kisah Ayang Rumika ? Seorang ibu berkaos hitam dan berambut pendek yang membetot publik di Indonesia Lawyers Club (ILC).

Berkali-kali dia menyebut PKS dalam acara yang mengangkat tema soal ancaman kabut asap di Riau. Live. Tanpa naskah. Menjawab pertanyaan Karni Ilyas.

Dia satu pengungsi di Posko Kesehatan DPW PKS Riau. Mengisahkan perjuangannya menyelamatkan cucunya dari ancaman kabut asap yang mengganas.

Heboh! PKS Patahkan Kebijakan Karyawan Hotel Margo Tak Boleh Berhijab

Depok — Setelah sempat didatangi oleh anggota DPRD dari Fraksi PKS beberapa waktu lalu, (13/11/2019) yaitu Habib Syarif Gasim dan koleganya Hengky, yang sama-sama berasal dari fraksi PKS terkait aturan yang dianggap sangat merugikan, Hotel Margo akhirnya sempat menjadi pemberitaan heboh di beberapa media.

Hotel yang berada di jalan raya Margonda Depok itu, sempat menjadi perbincangan serius, baik di kalangan pejabat maupun masyarakat, karena dianggap menerapkan kebijakan yang sangat merugikan, yaitu melarang bagi siswa/mahasiswa yang melakulan magang/PKL mengenakan jilbab.

Kamis, 28 November 2019

Perempuan PKS Jateng Komitmen Selamatkan Bumi


Peserta Pelatihan Perempuan PKS 
melewati hutan Mangrove 
di Pantai Laguna Kebumen 
(Foto: Relawan Foto PKS Jateng Hardi)

Semarang, PKS Jateng Online - Bertajuk “Save Our Earth”, 1722 Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengadakan Apel Penyelamatan Bumi di Pantai Laguna, Lembupurwo, Kebumen, Minggu (24/11). 

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah, DR. Abdul Fikri Faqih, betujuan untuk mengokohkan semangat mencintai bumi.
“Beberapa kader perempuan PKS telah aktif dalam semangat mencintai bumi. Ada yang telah membuat Bank Sampah, mengolah sampah plastik menjadi berbagai barang bernilai guna, hinga memaksimalkan konsep rumah pangan lestari. 
Saatnya, ini menjadi gerakan kepartaian.” Ungkap Fikri yang juga alumni Doktor Ilmu Lingkungan UNDIP tersebut.

Cegah Fraud, Legislator Ingatkan BNI Lakukan Pengendalian Internal


Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati. 
Foto : Mentari/mr

Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati menyoroti potensi dilakukannya fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen Bank Negara Indonesia (BNI). 

Ia mencontohkan kasus pembobolan dana nasabah Bank BNI senilai Rp 58,9 triliun yang terjadi di Ambon, Maluku pada Oktober lalu.

“Pada bulan Oktober lalu, terjadi skandal pembobolan dana nasabah senilai Rp 58,9 miliar yang kemudian diketahui tersangka pelakunya adalah 3 Kepala Cabang BNI di Tual dan Masohi. 

Ini dilakukan oleh petinggi BNI sendiri, dan ini menjadi catatan saya,” kata Politisi Partai PKS ini dalam rilis pers yang diterima Parlementaria, Rabu (27/11/2019).

Presiden PKS: Jangan Libatkan Guru untuk Kepentingan Politik


Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman 
(Humas Fraksi PKS DPR RI)

Jakarta -- Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman memberikan catatan dan kritik terkait kondisi guru Indonesia saat ini yang penuh masalah dalam acara diskusi publik dengan tema “Derita Guru dalam Sistem Pendidikan Indonesia” yang diselenggarakan Fraksi PKS DPR RI pada hari Selasa (26/11/2019) di Jakarta.

Sohibul Iman mengatakan bahwa tugas para guru itu sangat mulia mencerdaskan kehidupan bangsa, “Salah satu tujuan didirikan Republik ini adalah ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dan guru-guru kita adalah figur sentral yang mengemban tugas mulia tersebut,” ungkapnya.

Selasa, 26 November 2019

Siaran Pers DPP PKS Tentang Wacana Amandemen UUD NRI Tahun 1945

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman
memberikan keterangan
ke media usai pertemuan antara Pimpinan MPR RI
dengan DPP PKS di kantor DPP PKS,
Jakarta, Selasa (26/11) (PKSFoto)

Jakarta-Pada hari ini, Selasa, 26 November 2019, Presiden PKS beserta jajaran pimpinan DPP PKS menerima kunjungan pimpinan MPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Kami menerima dengan baik kunjungan pimpinan MPR RI dalam rangkaian safari silaturahmi kebangsaan. 

Semoga hal ini terus menjadi tradisi yang baik bagi upaya melestarikan demokrasi Indonesia yang penuh dengan semangat kekeluargaan yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila.

Dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat serta kepentingan bangsa dan negara, DPP PKS menyikapi wacana Amandemen UUD NRI 1945 sebagai berikut;

Senin, 25 November 2019

Tegas! Politisi PKS Ke Kapolri: Yang Hina Presiden Diciduk, Hina Rasul Kok Diem?



Faktakini.net, Jakarta - Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Al-Habsy menyinggung soal ramainya isu penistaan agama di Indonesia. Habib Aboe Bakar menyayangkan penegakan hukum yang seolah kurang tegas terkait kasus penistaan agama.

Hal itu disampaikan Aboe Bakar saat sesi tanya jawab dalam rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Idham Azis di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Habib Aboe Bakar mulanya mengaku kerap 'panas' ketika ditanya masyarakat perihal penegakan hukum dalam kasus penistaan agama yang tak berimbang.

Komisi I Pantau Kesiapkan Alutsista Kodam Diponegoro

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memantau kesiapan Kodam IV/Diponegoro dalam memenuhi kebutuhan perbekalan TNI dengan dukungan alat utama sistem senjata (alutsista), serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

Kharis menuturkan, bahwa kunjungan ke Kodam IV/Diponegoro ini merupakan salah satu fungsi Komisi I DPR RI untuk melaksanakan pengawasan kepada Kementerian Pertahanan dan TNI. 

Tim Komisi I DPR RI juga berkesempatan mengecek kesiapan alutsista yang dimiliki Kodam IV/Diponegoro.
“Ini merupakan bagian dari rapat kerja Komisi I yang dilaksanakan bersama Kodam IV/Diponegoro. Kami datang untuk memberikan pengawasan kepada mitra kami,” ujar Kharis saat pertemuan dengan Pangdam IV/Diponegoro Mochamad Effendi beserta jajarannya di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (22/11/2019).

Minggu, 24 November 2019

Fraksi PKS DPR Sumbangkan Gaji Pertama Untuk Korban Gempa Maluku


Fraksi PKS DPR RI terbang ke Maluku 
untuk mengunjungi beberapa lokasi 
terdampak Gempa, Senin (18/11).

Lokasi yang dikunjungi yaitu tempat pengungsian di Puncak Bumbun Neg. Liang, Kabupaten Maluku Tengah, rumah sakit darurat, serta gereja yang digunakan menampung pengungsi.

Selain itu, mereka juga mengunjungi beberapa sekolah darurat. Kedatangan ke sekolah untuk menemui Kadis Pendidikan dan para kepala sekolah yang sekolahnya roboh akibat gempa.
"Kedatangan Fraksi PKS DPR untuk menunjukkan empati dan kepedulian kami, karena Fraksi PKS cinta kepada warga Maluku yang saat ini terkena musibah dan sebagian masih tinggal di pengungsian," kata ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/11).
Jazuli tak sendirian, kedatangannya ke Maluku didampingi oleh anggota Fraksi PKS DPR, Saaidah Uluputty, Nasir Jamil, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdul Aziz serta ketua dan anggota Fraksi PKS DPRD Maluku.

Komisi X Dorong Koordinasi Pengembangan Wisata Borobudur

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti sulitnya sinkronisasi serta koordinasi Badan Otoritas Borobudur (BOB), dan Badan Pengelola yang belum terbentuk berakibat pada kurangnya keterlibatan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengelola Kawasan Pariwisata Borobudur. 

Fikri menilai sinkronisasi dan koordinasi antara pihak terkait merupakan hal penting untuk mengembangkan wisata Borobudur.

Hal itu diungkapkan Fikri saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI meninjau Kawasan Pariwisata Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (22/11/2019). 

Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan data-data faktual dan penjelasan dari Pemda, BOB, serta seluruh stakeholder terkait pengembangan pariwisata di Jawa Tengah khususnya Kawasan Pariwisata Borobudur.

Pembukaan Pelatihan Perempuan Siaga DPW PKS 2019

Sambutan Ketua DPW PKS Jateng Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M 
pada kegiatan Latansa (Foto : Arsip Humas PKS)

Kebumen, PKS Jateng Online - Ketua DPW PKS Jateng Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M dalam pembukaan Pelatihan Perempuan Siaga (Latansa) PKS Jateng (Ahad, 24/11/2019) mengingatkan bahwa Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran umat Islam. 

Bahkan kakek dari Ketua Majelis Syuro saat ini yaitu Habib Idrus bin Salim Al Jufri juga turut terlibat dalam kemerdekaan Indonesia.
"Berarti sejatinya kemerdekaan negara kita tak lepas dari peran umat Islam. Dalam perjalanan untuk menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia juga tak lepas dari peran umat Islam. 
Misalnya saja M. Nasir yang turut berjasa dalam merubah sistem Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan. Namun sayangnya, fakta tersebut diputarbalikkan sehingga umat Islam saat ini dicap sebagai kelompok yang tidak sepakat dengan NKRI", ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

Senin, 18 November 2019

Aturan Standar Sarana Prasana Pendidikan Harus Ditegakkan


Robohnya sekolah adalah kabar buruk bagi dunia pendidikan. Bagaimana kalau dua sekolah roboh dalam waktu berdekatan?
“Innalillahi wa inna ilaihi rojiuun. Ini sungguh kabar, buruk, bahkan sangat buruk bagi dunia pendidikan kita, terlebih sampai menyebabkan korban luka dan meninggal dunia,” kata Ledia Hanifa Amaliah, aleg Komisi X DPR RI
SDN Gentong di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur roboh pada Selasa 5 November 2019 kemarin dan menyebabkan dua orang meninggal dunia serta 11 siswa lainnya mengalami luka-luka. 

Jumat, 15 November 2019

Serius Jadi Partai Besar, PKS Tetapkan Tahun 2020 sebagai Tahun Rekrutmen


Ketua Bidang Kaderisasi DPP PKS,
Ahmad Heryawan di sela-sela agenda
Rakornas PKS, Kamis (14/11/2019) di Jakarta (PKSFoto)
Jakarta (14/11) -- Serius menjadi partai besar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetapkan tahun 2020 sebagai tahun rekrutmen. 

Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Kaderisasi DPP PKS, Ahmad Heryawan di sela-sela agenda Rakornas PKS, Kamis (14/11/2019) di Jakarta.
"Kita akan menetapkan tahun 2020 sebagai tahun rekrutmen. Sebagai keseriusan kami untuk menjadikan PKS sebagai partai papan atas dua digit, atas kerja keras kita dan secara hakiki atas izin Allah SWT hingga menempatkan kita sebagai partai besar," ungkap lelaki yang akrab disapa Kang Aher ini.

Tiga Pesan Utama Ketua Majelis Syuro PKS di Rakornas 2019


(ki-ka) Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur
Wahid, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman,
Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri,
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
dalam Rakornas PKS 2019 (PKSFoto)
Jakarta -- Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri memesankan tiga hal penting dalam Rakornas PKS 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Pertama, agar seluruh kader PKS meningkatkan silaturahim kepada segenap masyarakat. Ia bahkan menekankan khusus agar silaturahim ini menjadi pintu pembuka komunikasi PKS dengan semua pihak.
"Berkunjung dan silaturahim antarpartai, antartokoh, antarmasyarakat buka kerjasama. Kepada para gubernur, bupati dan walikota harus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," papar Habib Salim Segaf.
Kedua, agar seluruh kader memperbanyak amal saleh dan keikhlasan. Sebab nilai sebuah keikhlasan itu penting dalam sebuah amal kepada masyarakat.

Foto Pertama dengan Pak Zain

Saya tak menduga.

Di kala rehat senja untuk Shalat Ashar, kami berjabat tangan dan berpelukan dengan banyak rekan terutama dengan yang cukup lama kami tak bersua.

Nostalgiapun bersemi kembali. Ada sahabat yang sering saya sambangi di flatnya di Sydney. Ketika itu, tahun 1993, saya “ngepos” di Ilawara, Wollongong. 

Ada sahabat yang banyak membantu saya ketika di Berlin. Saat itu, tahun 1996, saya “ngepos” di Braunchweig. Dan, banyak lagi ...

Saya lanjut berjalan ke suatu ruang. Rupanya ada beberapa undangan yang tengah “coffee break” disitu. Yang paling sangat tidak diduga, juga bertemu dengan Bapak Zain Badjeber, SH.

Pada 1999, ketika Sidang Paripurna MPR, kami di antara utusan masing-masing fraksi yang menegaskan penyebutan nama Undang-Undang Dasar kita untuk diputuskan dalam Sidang Paripurna tersebut:
“Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Selain itu, kami turut serta membentuk Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, tahun 2000, dengan Bapak Zain Badjeber sebagai ketua. Sebelum saya menjadi Anggota DPR RI, saya sudah mengenal namanya bahwa beliau adalah Anggota DPR RI sejak hasil Pemilu 1971.

Rabu, 13 November 2019

Pemerintah Diminta Serius Tangani Peningkatan Jumlah Pengangguran


Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta pemerintah serius tangani peningkatan angka pengangguran. Menurutnya, saat ini tekanan terhadap sektor ketenagakerjaan cukup tinggi. 

Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru tentang perkembangan sektor ketenagakerjaan menunjukkan jumlah pengangguran yang meningkat menjadi 7,05 juta pada Agustus 2019 dari Februari 2019 yang di angka 6,8 juta.
“Dari sisi persentase, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus mencapai 5,28 persen, naik dari 5,01 persen pada Februari 2019.
Jika memerhatikan berbagai indikator, dapat dikatakan sektor ketenagakerjaan tertekan cukup nyata," ujar Ecky dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (14/11/2019).

Pegang Teguh Kearifan Lokal, Mahasiswa Aktualisasikan Diri Jadi Agen Perubahan


Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan, mahasiswa yang memegang teguh kearifan lokal dalam mengaktualisasikan dirinya di masyarakat dapat menjadi agen bagi perubahan sosial, paradigma, ekonomi dan politik masyarakat secara luas. 

Kepentingan masyarakat menjadi barometer utama bagi keberhasilan suatu perubahan sosial yang dilakukan oleh mahasiswa. 
"Mahasiswa dituntut tidak hanya berhasil membawa ijazah, tetapi juga diharuskan membawa perubahan dari ilmu dan pengalamannya selama berada dalam laboratorium kampus.

PKS Sambut Kunjungan Ketua Dewan Imam Nasional Australia


JAKARTA – Fraksi PKS DPR RI mendapat kunjungan silaturahim dari Ketua Dewan Imam Nasional Australia (Australia National Imam Council -ANIC) Syekh Syadzy Al Sulaeman dan Sekjennya Syekh Mustafa yang disambut langsung oleh Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini didampingi Bendahara Fraksi Habib Aboe Bakar Alhabsyi serta Anggota Fraksi Iskan Qolba Lubis, Buchori Yusuf, dan Dimyati Natakusumah.

Dalam kunjungannya, Syekh Syadzy Al Sulaeman menyampaikan salam dari dewan imam dan masyarakat muslim Australia untuk Fraksi PKS dan saudara-saudara muslim di Indonesia dan keinginan bekerjasama lebih erat dan dekat utamanya bagaimana menghadirkan Islam yang rahmat bagi dunia yang bisa ditampilkan oleh umat Islam Indonesia maupun Australia.

Senin, 11 November 2019

Demi Kondusifitas Papua, Anggaran Aparat Keamanan Perlu Ditambah


Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menyatakan akan mendorong penambahan anggaran kepada aparat keamanan di Provinsi Papua, baik Komando Daerah Militer (Kodam) maupun Kepolisian Daerah (Polda). 

Menurutnya, TNI dan Kepolisian memiliki peran sangat penting dalam upaya mereka menjaga kondusifitas keamanan bagi seluruh rakyat yang berada di Pulau Papua.

Hal tersebut ia sampaikan usai mengikuti rapat antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Kasdam VII/Cendrawasih beserta jajarannya dan Kapolda Papua di Markas Kodam (Makodam) VII/Cendrawasih, Jayapura, Papua, Jumat (8/11/2019). 

Menurutnya, harus ada rapat gabungan antara Komisi I, II, dan III DPR RI secara khusus untuk membahas secara teknis permasalahan Papua.

Legislator Ajak Semua Pihak Kurangi Angka Kemiskinan

Dalam momentum peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November, Anggota Komisi IV DPR RI Nevi Zuairina mengajak semua pihak, terutama pemerintah, untuk bertekad mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, hingga jumlahnya bisa sampai di bawah 10 juta orang. 

Hingga Maret 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin Indonesia pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta penduduk.

Dikatakannya, pengkategorian penduduk miskin di Indonesia masih di bawah standar dunia. BPS membuat standar untuk tahun ini bahwa garis kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp 425.250 per kapita per bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 313.232 (73,66 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 112.018 (26,34 persen). Ini artinya tiap hari orang miskin Indonesia berpendapatan Rp 14.175 atau sekitar 1,00 dollar Amerika Serikat (AS).