Anggota Komisi II Minta Tito Orkestrasi Pilkada: Ujian Kepemimpinan Mendagri

Jakarta (26/09) — Pemerintah sepakat tetap melaksanakan Pilkada Serentak 2020 pada Desember mendatang. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengorkestrasi pelaksanaan pilkada tahun ini.

Hal ini diungkapkan Mardani dalam diskusi virtual Polemik Trijaya yang bertajuk ‘Pilkada di Tengah Pandemi’ pada Sabtu (26/9/2020). Mardani menilai pilkada di masa pandemi COVID-19 dapat menjadi momentum unjuk diri bagi bangsa Indonesia apabila memiliki orkestrasi yang kuat.

BKSAP Dorong Distribusi Vaksin Covid-19 Secara Proporsional

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) 

DPR RI Mardani Ali Sera. Foto : Eot/Man

Pandemi Covid-19 telah bertransformasi, bukan hanya masalah kesehatan, namun menjadi masalah ekonomi, sosial, politik, serta keamanan yang merupakan masalah global. Banyak negara berlomba-lomba melakukan penelitian guna memproduksi vaksin Covid-19. Parlemen harus ambil peran agar kelak distribusi vaksin Covid-19 bisa merata dan proporsional. 

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera usai mengikuti Webinar dengan tema “The Role of Parliamentarians in Addressing the Challenges of COVID-19 through Implementation of Existing International Biosecurity and Biosafety Frameworks” yang diadakan oleh Parliamentarians for Global Action (PGA) yang berbasis di New York, Amerika Serikat, baru-baru ini.

Ekraf Harus Didorong Untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. 

Foto : Arief/Man

Sektor ekonomi kreatif (ekraf) harus terus didorong eksistensinya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Apalagi, menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, sektor ini bersama sektor pariwisata sangat dominan menyumbang devisa negara dan sekaligus menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

“Ekonomi kreatif merupakan salah satu bisnis utama yang perlu didorong, diperkuat, dan dipromosikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 ini,” kata Fikri, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum Panja (RDPU) Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2020).

HNW: Pencabutan Klaster Pendidikan Bukti RUU Ciptaker Bermasalah

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengapresiasi langkah Pemerintah dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) yang mencabut klaster pendidikan dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja. 

Sebelumnya pemerintah dan Baleg juga menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan. Langkah bersama Baleg dan pemerintah ini menurut Hidayat sesuatu yang baik, karena mau mendengar aspirasi publik.

Korupsi dan Inefisiensi Birokrasi Hambat Investasi, Aleg PKS Minta UU 13/2003 Dicabut dari RUU Ciptaker

Jakarta (26/09) — Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang memasuki Bab IV Tentang Ketenagakerjaan pada Jumat (25/09/2020) menuai perdebatan di Badan Legislasi (Baleg). Alasan pemerintah memasukkan Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ke dalam RUU Cipta Kerja ini juga dipertanyakan Anggota Baleg DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah .

“Pemerintah bicara panjang lebar soal perlunya ada perubahan atau perbaikan dari Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tetapi Pemerintah justru tidak menjelaskan alasan kenapa UU No 13/2003 ini perlu dimasukkan ke dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.” terang Ledia.

Bangga Budaya Betawi Mendunia, Muhayar: Program Gubernur Harus Diacungi Jempol

Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Muhayar RM turut senang ikon kebudayaan Betawi ditampilkan dalam Google Doodle atau halaman homepage google, selasa (22/9/2020). Kejadian tersebut bukan tanpa sebab, tetapi dalam rangka memperingati hari peresmian Taman Benyamin Sueb pada tahun 2018. 

Taman tersebut diresmikannya oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Gedung ex-kodim 0505 Jalan Bekasi Timur Raya Nomor 73, Jatinegara, Jakarta Timur yang patut diacungi jempol.

Sosialisasi 4 Pilar, HNW : Dewan Masjid Bisa Jadi Pionir Amalkan Islam Moderat Dan Laksanakan 4 Pilar

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengingatkan banyak istilah dalam Al Quran dan al Hadits yang diadopsi ke dalam Pancasila. 

Ini menjadi bukti, peran Ulama dan umat Islam bersama tokoh bangsa lainnya, dalam proses pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka yaitu Pancasila.

“Apabila kita membaca dan memahami Pancasila secara seksama, di situ akan ditemukan istilah adil, rakyat, hikmah, adab, wakil, hingga musyawarat. Itu semua bagian dari prinsip-prinsip ajaran Islam yang berasal dari Bahasa Arab dan termuat dalam Al Quran maupun Hadits Nabi.

Istilah “adil” dan “rakyat” malah disebut berulang dalam Pancasila,” ujarnya saat melaksanakan sosialisasi 4 pilar MPR RI dengan Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jakarta Pusat di Jakarta, Senin(21/9).

BKSAP DPR RI: Indonesia Miliki Potensi Mendesain Green Economy Policy

Bali (23/09) — Wakil Ketua BKSAP DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan Indonesia harus mendesain green economy policy dalam perjuangan pemulihan pasca pandemi Covid-19 pada kunjungan kerja BKSAP DPR RI dalam forum Focus Group Discussion bersama Westminster Foundation for Democracy, Institute for Peace and Development, dan Universitas Warmadewa di Patra Jasa Hotel and Resort, Kuta Bali pada 23-24 September 2020.

“Kita perlu mendesain green economy policy saat ini untuk masa depan planet Bumi seligus sebagai langkah preventif mengurangi bencana alam akibat kerusakan alam,” kata Mardani.

BAKN DPR Serap Aspirasi dari Petani dan Supir Angkot di Purwakarta

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)
DPR RI Achmad Syaikhu (lima dari kanan) usai pertemuan
BKAN DPR RI dengan Sekretaris Daerah Purwakarta,
perwakilan petani dan supir angkutan umum
yang tergabung dalam Organda di Purwakarta,
Jawa Barat, Rabu (23/9/2020). Foto : Ayu/Man

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Achmad Syaikhu menerima beberapa aspirasi masyarakat Kabupaten Purwakarta terkait subsidi bidang energi yang diberikan pemerintah. Salah satu aspirasi yang diterima BAKN adalah terkait kelangkaan BBM jenis premium.

Hal ini disampaikan Syaikhu kepada Parlementaria usai pertemuan BKAN DPR RI dengan Sekretaris Daerah Purwakarta beserta jajarannya, perwakilan petani dan supir angkutan umum yang tergabung dalam Organda di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (23/9/2020).

Syaikhu Dorong Kemenhub Terus Lakukan Revitalisasi Jalur Kereta Api

Kabupaten Bekasi (21/09) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhu mengapresiasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang merevitalisasi jalur kereta api (KA) Ciranjang-Cipatat, Jawa Barat. Dia mendorong agar hal tersebut terus dilakukan ke depannya.

Menurut Syaikhu, langkah Kemenhub ini layak diapresiasi di tengah pandemi Corona saat ini.

“Patut diapresiasi, meski saat ini kondisi sedang sulit tapi Kemenhub masih memperhatikan revitalisasi,” ujar Syaikhu.

Politisi PKS itu melanjutkan, program ini harus terus dilakukan, karena KA merupakan modal transportasi massal yang efektif mengurangi kemacetan. Data dari PT Kereta Api Indonesia, tercatat KA sudah mengangkut 429 juta penumpang dan 47 juta ton barang logistik di seluruh penjuru Sumatera dan Jawa.

Peruri Harus Perkuat Produk Digital Sejalan Penguatan SDM

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. 

Foto : Alfi/Man

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti sejumlah hal terkait kinerja Perusahaan Umum Percetakan Uang Indonesia (Perum Peruri) saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI. Sebagaimana diketahui, bisnis utama Peruri adalah mencetak uang atas permintaan Bank Indoneisa. Hal ini mengakibatkan kinerja Peruri yang fluktuatif. Kontribusi bisnis pencetakan uang di Peruri sekitar 60-70 persen di banding bisnis lain. 

Anis menambahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peruri, khususnya pengaturan penugasan, disebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan penugasan lain kepada perusahaan dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan.

Safari Politik KPU, Khairullah: Demokrasi Cerdas dan Pemilih Tercerdaskan

Khairullah saat memberikan sambutan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung melakukan safari politik ke Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Bandung di Jalan Katamso no 17, Rabu (16/9/2020) pagi.

Ketua Umum DPD PKS Kota Bandung Khairullah mengatakan dalam mewujudkan demokrasi yang cerdas dan pemilihnya tercerdaskan tergantung dari penyelenggara Pemilu.

"Banyak hal yang bisa kita kerjasamakan PKS dengan KPU, paling tidak kita bisa hadirkan demokrasi yang cerdas, jujur dan adil," ungkap Khairullah.

Khairullah berharap peran KPU pada setiap momen pemilihan dapat menghadirkan demokrasi sehat bukan karena janji-janji manis, sebab berdampak dengan kualitas wakil rakyat.

HNW: Indonesia Perlu UU Perlindungan Tokoh Agama

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA prihatin dengan terjadinya penganiyaan terhadap Syaikh Ali Jaber, seorang ulama yang dikenal moderat, dakwahnya sejuk, toleran, menolak terorisme dan mendakwahkan cinta Negara Indonesia pula. 

Karena itu ke depan HNW berpendapat, Indonesia perlu memiliki Undang-Undang Perlindungan Tokoh Agama. Bukan hanya untuk lindungi Tokoh Agama Islam saja, melainkan semua tokoh Agama dari seluruh Agama yang diakui di Indonesia.

Penikaman Syekh Ali Jaber, Mardani : Peristiwa Membahayakan seperti Penyerangan pada Novel Baswedan

Jakarta (15/09) — Syekh Ali Jaber menjadi korban penikaman pemuda inisial AA saat dirinya memberikan ceramah di Masjid Falauhuddin, Bandar Lampung, Minggu (13/09/2020).

Terkait hal itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan kasus yang menimpa Syekh Ali Jaber adalah peristiwa yang membahayakan. Bahkan kasus itu mengingatkannya kepada kasus penyerangan atau penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Hentikan Dialektika Pemerintah Pusat dan Daerah, Utamakan Keselamatan Nyawa Rakyat

Jakarta (15/09) — Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah pusat maupun daerah menghentikan berbagai polemik soal penanganan Covid-19.

Apalagi, ungkap Mufida, dialektika antara pemerintah pusat dan daerah dipertontonkan secara gamblang dan sengaja ke publik lewat statemen para pejabatnya di berbagai media.

Pakta Integritas Mahasiswa UI, Aleg PKS: Jangan Berlawanan dengan Tujuan Kampus Merdeka

Jakarta (11/09) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menilai Pakta Integritas bagi mahasiswa baru di kampus Universitas Indonesia (UI) sebaiknya tidak bertentangan dengan tujuan kampus merdeka yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

“Secara diksi kampus merdeka memberi kemerdekaan bagi intelektual kampus menentukan pola pembelajaran yang sesuai, termasuk kemerdekaan untuk berpendapat dan berserikat,” katanya di Jakarta, Jumat (11/09).

Fraksi PKS Berharap Kebijakan Rem Darurat Gubernur Anies Didukung Semua Pihak

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Gubernurnya Anies Baswedan akhirnya menarik rem darurat atau emergency brake policy pada Rabu (9/9/2020) malam, yaitu sebuah situasi dimana warga ibukota harus kembali saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlaku awal pandemi pada Maret, dan kali ini akan diberlakukan mulai Senin (14/9/2020).

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Mohammad Arifin mengatakan, situasi sulit ini harus diambil, ditengah kondisi ibukota yang sudah mengkhawatirkan.

Pesan Pak Jacob untuk PKS

"Mas ini PKS tolong dijaga. Ini partai harapan". 

Begitu pesan pendiri Kompas, Jacob Oetama pada seorang wartawan bidang politik harian Kompas, yang biasa meliput kegiatan PKS. Kata itu diucapkan Pak Jacob tahun 2004 saat nama PKS di bawah Hidayat Nurwahid sedang harum-harumnya. 

Pak Jakob kagum pada PKS. Sebagai partai pendatang baru, PKS seperti oase baru dalam jagat politik tanah air. Tidak punya tokoh besar. Tidak punya uang. Modalnya hanya moral baik, kegigihan, dan kepedulian kadernya pada sesama. Tetapi PKS berhasil masuk dalam jajaran partai yang diperhitungkan. 

Hidayat Ingatkan Pesan Bung Karno Jas Merah

Di hadapan alim ulama, santri dan tokoh masyarakat se Kabupaten Karawang Jawa Barat, Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA mengingatkan, sejak lama umat Islam Indonesia, memiliki hubungan yang sangat baik dengan negaranya. Bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan warisan dari jihad para ulama dan umat Islam.

Karena itu, umat Islam harus aktif mengisi kemerdekaan, sebagai bentuk syukur kepada Allah, dan terima kasih kepada para ulama. Dengan cara, ikut aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Serta untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari ancaman perpecahan.

Kunjungan Dapil, Ledia Serahkan Bantuan PIP dan Alat Olahraga 06/09/2020 14:37 Humas Fraksi PKS

Bandung (06/09) — Pada kunjungan ke daerah pemilihan selama akhir pekan lalu, Anggota Komisi X dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, memfokuskan kegiatan penyerahan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan alat olahraga bagi masyarakat.

Sosialisasi sekaligus penyerahan secara simbolis bantuan Program Indonesia Pintar kali ini dilaksanakan di SMPN 31 dan SMPN 62 Kota Bandung.

PKS Purbalingga Resmi Usung Tiwi-Dono di Pilbup 2020

PURBALINGGA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Purbalingga secara resmi mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Dyah Hayuning Pratiwi dan Sudono dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga Desember mendatang. 

Deklarasi usungan secara resmi digelar pada Kamis, 4 September 2020 di Gedung Andrawina Hotel Owabong. Deklarasi tersebut dihadiri oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pengurus Harian PKS Purbalingga, perwakilan DPC PKS, kader dan simpatisan. 

Bahas RUU Cipta Kerja, Politisi PKS: Indonesia Jangan Mau Didikte WTO

Jakarta (03/09) — Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mengingatkan Pemerintah jangan terlalu longgar berlakukan ketentuan impor terkait produk pertanian.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan itu mendesak Pemerintah jangan mau didikte World Trade Organization (WTO) dalam menetapkan aturan impor pangan yang akan dicantumkan dalam pasal-pasal RUU Cipta Kerja.

Kehilangan Kembali Salah Satu Anggota Legislatifnya, PKS DKI Berduka

Jakarta – Belum ada satu bulan berlalu, di Agustus 2020 ini, Keluarga Besar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta kembali berduka.

Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Sakhir Purnomo mengatakan, sebelumnya PKS DKI Jakarta kehilangan salah satu kader terbaiknya Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Dany Anwar pada 3 Agustus 2020 lalu. 

Kemarin malam, Sabtu (29/8/2020) PKS DKI kembali kehilangan salah satu tokoh terbaiknya Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 Umi Kulsum yang langsung dimakamkan di kampung halamannya di Grobogan, Jawa Tengah, Ahad pagi (30/8/2020).

PKS bagikan 17.485 Paket Kuota Sinau

Fikri Faqih Memberikan Paket Internet 

Secara Simbolis kepada pelajar / Foto: IYI

Semarang, PKS Jateng Online - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Partai Keadilan Sejahtera Jawa Tengah dirikan 756 Pojok Wifi gratis dan 17.845 bagi siswa dan mahasiswa se Jawa Tengah.

Pojok wifi gratis PKS dan paket Kuota tersebut ditujukan kepada siswa dan mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPW PKS Abdul Fikri Faqih Dalam Peluncuran program Greget PKS 2020 di Kantor DPW PKS. "kondisi PJJ ini kapan selesainya belum tahu, maka PKS hadir, jika ada masyarakat yang membutuhkan silahkan datang ke Pojok Internet Gratis PKS yang tersebar se Jawa Tengah," terangnya.