Pemilu legislatif sudah usai, pemilu presidenpun juga sudah berakhir. Layaknya sebuah siklus, peta politik terjadi siklus rutin lima tahunan.
Berbagai dinamika pasca siklus lima tahunan ini mulai terasa. Para caleg yang gagal harus memulai menata hidup baru lagi. Aleg yang baru terpilih pada periode 2014-2019 juga harus menyesuaikan dengan tugas baru yang sudah menunggu.
Yang terpilih maupun tidak terpilih sama-sama memulai hidup baru. Rakyat juga bersiap-siap menjalani dinamika baru dari hasil pilihan politik mereka pada pileg dan pilpres kemarin.
Komposisi DPRD Jawa Barat
DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019 membentuk delapan fraksi yang disepakati bersama melalui rapat paripurna tentang pengumuman fraksi di Gedung DPRD Jabar di Kota Bandung, Jumat (5/9).
Berdasarkan kesepakatan itu, dibentuk Fraksi Golkar dengan jumlah 21 anggota gabungan dari
- Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Ketua Fraksi Yod Mintaraga.
- Fraksi PDI Perjuangan 20 anggota diketuai Ineu Purwadewi.
- Fraksi PKS dengan 12 anggota, diketuai oleh Nur Supriyanto.
- Fraksi Demokrat (12 anggota) dipimpin Asep Wahyuwijaya.
- Fraksi Partai Gerindra dengan 11 anggota diketuai Ricky Kurniawan.
- Fraksi Partai Persatuan Pembanguan dengan sembilan anggota diketuai Yusuf Puadz.
- Fraksi Restorasi Nurani Rakyat (gabungan Partai Nasional Demokrat dan Hanura) delapan anggota diketuai Iqbal.
- Fraksi PKB tujuh anggota diketuai Iemas Masitoh M. Noor.
8 Fraksi DPRD Jabar
- Fraksi Golkar : 21 anggota (Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional / PAN)
- Fraksi PDI Perjuangan : 20 anggota
- Fraksi PKS : 12 anggota
- Fraksi Demokrat :12 anggota
- Fraksi Partai Gerindra : 11 anggota
- Fraksi Partai Persatuan Pembanguan : 9 anggota
- Fraksi Restorasi Nurani Rakyat : 8 anggota (gabungan Partai Nasional Demokrat dan Hanura)
- Fraksi PKB : 7 anggota
PKS menduduki rangking ketiga dengan perolehan kursi sama dengan Partai Demokrat yaitu duabelas kursi. Namun PKS mendapat perolehan jumlah suara lebih banyak daripada Partai Demokrat.
Siapkan Agenda
DPW PKS Jawa Barat menggelar rapat koordinasi rutin pemenangan pemilu bertempat di Kantor DPW PKS Jawa Barat, Sabtu (6/9) di Kota Bandung. Rakor yang dihadiri seluruh pengurus DPW dan DPD PKS se Jawa Barat ini membahas perkembangan terkini peta politik di Jawa Barat dan agenda kerja pengurus periode 2010 – 2015, yang akan berakhir sekitar delapan bulan lagi.
Ketua DPW PKS Jawa Barat Tate Qomaruddin menyatakan, ibarat mengendarai mobil menjalankan roda organisasi harus melakukan akselerasi dulu sebelum ganti gigi lebih besar. Saat ini saatnya melakukan akselerasi kinerja pengurus agar kesinambungan partai dakwah ini semakin mantab. Tidak hanya dalam bidang politik tapi di segala sektor harus ada akselerasi. Kualitas kader dan kuantitasnya, perluasan cakupan dakwah dan sektor lainnya harus digarap secara serius.
Jangkuan dakwah semakin variatif dan luas, karena itu kita perlu dukungan publik yang semakin luas. Kader kepala daerah, anggota dewan dan seluruh kader PKS saat ini harus terus menggelorakan pelayanan dan kebaikan kepada masyarakat. Target-target yang tidak tercapai bukan karena kita lalai, tapi karena konsentrasi kita terpecah oleh dinamika yang ada di lapangan. Masih ada 8 bulan waku untuk mengejar ketertinggalan. Semoga kita bisa mewariskan capaian-capaian prestasi untuk pengurus yang akan datang, pungkasnya.
8 Daerah Gelar Pilkada
Suhu politik di beberapa daerah Jawa Barat mulai menghangat lagi untuk ikuti ritme siklus lima tahunan periode 2014-2019. Tahun ini, delapan kabupaten/kota di Jabar akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Yakni, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Depok, Pemekaran Pangandaran, Karawang, Cianjur dan Kabupaten Bandung dan Indramayu. ”Jabar, sudah mulai antisipasi dan koordinasi antara KPU kabupaten/kota dan Jabar,” ujar Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat, Senin (8/9).
Yayat berharap, Undang-undang pemilihan daerah bisa dikonkritkan. Karena, Oktober sudah mulai pemilihan. Untuk anggaran, akan dialokasikan dari APBD. Tapi, ada wacana akan dicover APBN. Untuk Kabupaten Pemekaran Pangandaran, kata dia, selambat-lambatnya 4 Desember terbentuk. Teknisnya, untuk DPRD Pangandaran ini sudah disiapkan. Yakni yang berasal dari Dapil 5 dan 6, ada 13 anggota dewan Ciamis dari dapil 5-6 yang otomatis menjadi dewan Pangandaran. ”Nah sisanya yang 22 kami tentukan,” katanya.
Sisa yang 22 anggota dewan, kata Yayat, akan dilakukan pe-rangkingan. Teknisnya, akan dihitung dulu kuota kursi Kabupaten Pangandaran, kemudian dilihat berapa harga suara setiap kursi. Jadi, kata dia, nanti diurut rangking dari hasil Pileg kemarin.
Nantinya, akan ketahuan partai A dapat berapa kursi, partai B berapa kursi. Misalnya, PDIP dapat 7 kursi, yang sudah masuk otomatis dari Ciamis 3, jadi tinggal diurut yang ke 4 sampai 7.
Sementara untuk yang kosong di DPRD Ciamis, kata dia, akan dilakukan hal serupa. Akan dilihat, Perdapil jatah kursinya berapa kemudian kembali dirangking. Pelaksananya, oleh KPU Ciamis untuk Pilkada Pangandaran ini. ”Kami supervisi, dan kemarin juga kami sudah kedatangan Pansus DPRD Ciamis, kita jelaskan mekanismenya seperti apa,” katanya.
Menurut Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, pada 2015 mendatang kabupaten termuda di Jawa Barat ini akan memiliki pemerintahan definitif. Selain anggota DPRD Pangandaran, pimpinan pemerintah Kabupaten Pangandaran juga akan segera terpilih melalui Pilkada yang akan dilaksanakan pada 2015 mendatang.*
Sumber :
