Jakarta (28/09) — Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi PKS Diah Nurwitasari menyambut baik kebijakan pembatalan program konversi kompor listrik yang diambil Pemerintah melalui PLN. Kebijakan konversi kompor listrik menjadi rencana yang digulirkan pemerintah, dalam hal ini PT PLN Persero sebagai perusahaan yang mendapat mandat mengelola listrik negara.
Kebijakan tersebut mendapat respon yang ‘negatif’ oleh berbagai pihak, termasuk dari parlemen, DPR RI komisi VII yang membidangi komisi energi. Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Diah Nurwitasari, merupakan salah satu legislator yang mengkritik keras kebijakan kompor listrik tersebut.
Perempuan lulusan Jerman itu juga sudah menyampaikan secara langsung kritiknya atas rencana program kompor listrik kepada Direktur Utama PLN, saat Rapat Dengar Pendapat PLN bersama Komisi VII 14 September Lalu.
“Sejak awal kami sudah mempertanyakan mengenai studi kelayakan dari program ini. Kami menyayangkan PLN tidak terlebih dahulu melakukan pembicaraan dengan DPR, khususnya di Komisi VII. Tiba-tiba saja dalam RDP lalu, PLN menyampaikan sudah melakukan uji coba di Solo dan Denpasar.”, ujar Politisi PKS Dapil Jawa Barat II itu.
Menurutnya, program kompor listrik memiliki banyak keterbatasan dalam pengaplikasiannya. Kondisi elektrifikasi yang masih belum optimal di daerah-daerah luar Jawa menjadi realitas yang harus PLN akui.
“Program ini hanya bisa dilaksanakan di daerah-daerah tertentu. Bahkan di beberapa daerah listriknya belum tersedia. Juga lagi kondisi banyak daerah yang listriknya tidak stabil, dimana saat hujan deras atau kondisi lainnya membuat listrik mati.”, ujar Anggota Komisi VII.
Diskursus terhadap rencana pelaksanaan program kompor induksi akhirnya berakhir pada penundaan kebijakan yang disampaikan oleh Pemerintah, melalui Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto, Jumat (23/09) lalu.
Hal tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat Indonesia, dimana rencana program tersebut memiliki banyak hambatan yang nantinya akan mempersulit masyarakat.Aleg DPR RI Fraksi PKS, Diah Nurwitasari turut menyambut baik kebijakan pembatalan program kompor Listrik tersebut.
“Alhamdulillah, aspirasi rakyat didengar dan perjuangan kita bersama dalam mengawal kebijakan pemerintah telah memberikan hasil terbaik”, ujar Politisi PKS itu
Diah juga mengajak masyarakat untuk terus berkolaborasi dalam mengawal dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
“Kami berharap kolaborasi antara Anggota DPR di Parlemen dengan Masyarakat senantiasa terjalin dengan baik. Sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dikawal dan diawasi secara seksama”, ujar Diah.
Sumber :
