Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh. Kholid menyebutnya sebagai keputusan negarawan.
"Ini langkah tepat. Bagi saya, ini keputusan negarawan," tegas pria yang akrab disapa Mas Sekjen itu.
Menurut Kholid, sengketa empat pulau tersebut berbahaya jika dibiarkan berlarut-larut. Bahkan bisa menyebabkan konflik horizontal antara Aceh dan Sumatera Utara.
"Jika masalah ini dibiarkan, maka bisa mengancam persatuan karena ada potensi konflik. Dapat terjadi disintegrasi," lanjutnya.
Karena itu, respons cepat dan tepat Presiden Prabowo patut diapresiasi sehingga persoalan ini segera tuntas.
"Alhamdulillah, Pak Presiden Prabowo cepat tanggap dan keputusannya pun tepat. Sebab dari sisi historis, geografis dan bukti serta data yang ada, empat pulau tersebut memang milik Aceh. Masalah ini jadi langsung selesai," pungkas Kholid yang juga Anggota DPR RI itu.
Seperti diberitakan, empat pulau menjadi polemik setelah keluar Kepmendagri nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Empat pulau itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.
Pemerintah kemudian merevisi keputusan ini setelah diadakan rapat terbatas pada Selasa (17/6). Ini diisampaikan langsung oleh Mensesneg Prasetyo Hadi di kantor Presiden, Istana Negara, Jakarta. Ikut hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumut Bobby Nasution, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.
Sumber :
