Jakarta (12/09) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, mendesak Pertamina untuk memperkuat strategi efisiensi biaya, diversifikasi pendapatan non-migas, dan menjaga keberlanjutan aset strategis negara di tengah tren penurunan harga minyak global.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Pertamina beserta jajaran Subholding di Gedung DPR RI.
“Laporan keuangan yang kami terima menunjukkan adanya penurunan pendapatan sebesar minus 6% akibat harga minyak global turun hingga USD 56 per barel. Pertamina harus memperkuat efisiensi biaya sekaligus diversifikasi pendapatan non-migas agar tetap tangguh menghadapi volatilitas harga energi,” tegas Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat itu menyoroti pentingnya transparansi kontribusi Pertamina terhadap keuangan negara, termasuk struktur pajak, PNBP, dan keberlanjutan dividen yang disetorkan. “Dividen Pertamina mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun.
Kami ingin memastikan jangan sampai kewajiban setoran negara membebani arus kas perusahaan, apalagi di tengah harga energi yang fluktuatif,” ujarnya.
Nevi juga memberikan perhatian serius terhadap turunnya produksi migas nasional dan efektivitas investasi eksplorasi. Ia meminta pemerintah memberi insentif fiskal yang tepat sasaran, bukan hanya menguntungkan kontraktor asing.
“Investasi eksplorasi harus efektif, risiko MEK dan COR harus dikendalikan, dan kita pastikan insentif fiskal tidak hanya menguntungkan pihak asing tetapi juga mendukung kedaulatan energi nasional,” tegasnya.
Lebih jauh, Nevi menekankan agar roadmap proyek kilang (RDMP dan GRR) tidak menjadi stranded asset akibat transisi energi global. “Pertamina harus memastikan proyek kilang benar-benar ekonomis, mampu menjawab kebutuhan nasional, dan tidak menjadi beban keuangan di masa depan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti subsidi LPG 3 kg yang masih belum tepat sasaran. “Integrasi data penerima LPG 3 kg dengan DTKS harus diperkuat. Jangan sampai subsidi ini dinikmati oleh keluarga mampu, sementara masyarakat miskin yang benar-benar berhak justru kesulitan,” kata Nevi.
Selain itu, rejuvenasi armada kapal Pertamina yang sudah berusia 17 tahun juga menjadi sorotannya. “Kami minta rencana pembaruan armada dilakukan secara agresif, agar biaya pemeliharaan tidak membengkak dan armada memenuhi standar IMO,” ujarnya.
Di bidang energi baru terbarukan (EBT), Nevi meminta kepastian regulasi agar investasi renewable dan bisnis karbon Pertamina dapat berjalan mulus. “Kita ingin Pertamina menjadi pionir dengan target 50% market share energi terbarukan, bukan hanya simbolis, tetapi betul-betul berkontribusi pada bauran energi nasional,” tegasnya.
Terakhir, Nevi menyoroti konsolidasi aset BUMN energi melalui skema dana investasi (INA). “Kami ingin memastikan konsolidasi ini tidak mengurangi kontrol negara terhadap aset strategis. Negara harus tetap memegang kendali penuh,” tutup Nevi.
Sumber :
