Jakarta (21/01) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menyoroti tantangan berat yang dihadapi Kementerian Kebudayaan seiring bertambahnya beban tugas dan keterbatasan anggaran.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Kementerian Kebudayaan, yang dilaksanakan pada Rabu (21/1) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Fikri menilai penurunan pagu anggaran Kementerian Kebudayaan hingga sekitar 41,7 persen perlu segera direspons dengan langkah strategis, mengingat adanya beban baru seperti pembiayaan ribuan pegawai PPPK, pembentukan UPT baru, serta program prioritas Presiden.
“Tahun ini Kementerian Kebudayaan mendapat beban baru yang cukup berat, mulai dari gaji 2.076 PPPK, 10 UPT baru, hingga program direktif Presiden. Sementara anggarannya justru turun signifikan.
Karena itu kami menyarankan agar segera disusun dan diajukan anggaran tambahan, dan Komisi X siap untuk membahasnya,” ujar Abdul Fikri Faqih.
Ia menambahkan bahwa efisiensi belanja, termasuk perjalanan dinas, tetap perlu dilakukan, namun tidak boleh menghambat pelaksanaan mandat strategis kementerian.
Selain soal anggaran, Fikri juga menyoroti geliat positif industri film nasional yang berhasil mencetak jutaan penonton. Namun menurutnya, capaian tersebut belum sepenuhnya berdampak pada penguatan ekonomi budaya secara merata, terutama di daerah.
“Ada kabar gembira, dua film saja bisa tembus 10 juta penonton dengan market share 67 persen. Tapi pertanyaannya, mengapa ledakan industri film ini belum mendongkrak ekonomi budaya secara agregat, khususnya di daerah,” katanya.
Ia mendorong agar Kementerian Kebudayaan mengoptimalkan Dana Indonesiana, tidak hanya untuk produksi, tetapi juga untuk aspek pemasaran dan distribusi, serta memperkuat kolaborasi film-film besar dengan UMKM lokal.
Fikri juga mengapresiasi lonjakan signifikan Dana Indonesiana yang meningkat hingga hampir 700 persen. Namun ia mengingatkan agar distribusinya tidak terus terkonsentrasi di Pulau Jawa.
“Meski secara rasional banyak berada di Jawa karena faktor populasi, tetap harus ada afirmasi untuk Indonesia Timur. Kalau perlu jemput bola, turun langsung mendampingi penyusunan proposal agar daerah-daerah lain juga terangkat,” tegasnya.
Dalam aspek ketahanan budaya, Fikri menilai upaya repatriasi warisan budaya sebagai langkah penting, namun perlu diiringi kesiapan menghadapi risiko bencana yang semakin ekstrem.
“Kita sibuk memulangkan warisan budaya, tapi pertanyaannya bagaimana kesiapan kita menjaganya ketika terjadi bencana. Digitalisasi harus masif, karena backup data budaya sangat penting jika aset fisik rusak,” jelasnya.
Terkait rencana penulisan buku sejarah dan narasi kebangsaan yang melibatkan ratusan sejarawan, Fikri mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti sebagai koleksi perpustakaan semata.
“Ambisi menulis buku sejarah ini luar biasa, tapi jangan sampai berakhir hanya jadi bahan debat atau tersimpan di perpustakaan. Perlu melibatkan sejarawan lokal, generasi muda, dan dikembangkan ke format lain seperti film dokumenter, komik digital, atau podcast agar tetap relevan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Fikri juga menyinggung dinamika penyelesaian persoalan kebudayaan di daerah, termasuk yang berkaitan dengan Keraton Surakarta. Ia menekankan pentingnya pendekatan dialogis dan kekeluargaan.
“Pengalaman saya, persoalan kebudayaan seperti Keraton Solo ini tidak mudah. Karena itu kalau kementerian ingin memfasilitasi, sebaiknya ditempuh dengan pendekatan kekeluargaan, bukan semata jalur formal dan hukum, agar penyelesaiannya tidak sia-sia,” pungkas Abdul Fikri Faqih.
Sumber :
