Jakarta — Kabar gembira dibawa Presiden Prabowo Subianto sepulang dari lawatan luar negeri dan pertemuannya dengan Perdana Menteri Inggris.
Keseriusan Presiden Prabowo dalam memajukan industri maritim nasional terus ditunjukkan melalui langkah konkret. Salah satunya tercermin dari anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2026 yang mencapai Rp13 triliun, naik signifikan dari Rp6,2 triliun pada Tahun 2025.
Kenaikan lebih dari 100 persen tersebut dinilai sebagai bukti bahwa pemerintah kembali menatap sektor kelautan dan perikanan dengan optimisme, menjadikannya pilar utama pembangunan ekonomi berbasis laut atau blue economy.
“Pembangunan 1.500 kapal perikanan ini sangat baik untuk mengembangkan industri perikanan berbasis ekonomi biru dengan subjek utama nelayan. Fokus utamanya harus tetap pada kesejahteraan nelayan,” ujar Riyono Caping, Anggota DPR RI Fraksi PKS yang juga Ketua DPP PKS Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan tersebut.
Riyono menjelaskan, program pembangunan kapal nelayan sebenarnya bukan hal baru. Pada 2016, KKP pernah mencanangkan pembangunan 4.000 kapal nelayan berkapasitas maksimal 30 GT (Gross Tonase) dengan anggaran sekitar Rp4 triliun selama empat tahun, atau rata-rata 1.000 kapal per tahun dengan anggaran Rp1 triliun.
“Jika Presiden menghendaki pembangunan 1.500 kapal, maka usulan saya adalah 60 persen atau sekitar 900 kapal diperuntukkan bagi nelayan dengan kapasitas maksimal 30 GT, dan 40 persen atau sekitar 600 kapal di atas 30 GT untuk koperasi nelayan Merah Putih,” jelas Riyono.
Menurutnya, prioritas kapal di bawah 30 GT sangat penting karena berdasarkan fakta di lapangan, sekitar 90 persen nelayan Indonesia merupakan nelayan kecil dengan kepemilikan kapal di bawah 5 GT.
Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penguatan industri perikanan dan pemberdayaan nelayan kecil agar kesejahteraan mereka benar-benar terangkat.
“Pembangunan 1.500 kapal perikanan ini diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja anak buah kapal (ABK) sebanyak 15.000 hingga 25.000 orang, belum termasuk tenaga kerja di sektor galangan kapal. PKS sangat mendukung program strategis ini,” tambahnya.
Berdasarkan data KKP, hingga 2025 tercatat sebanyak 9.394 kapal perikanan telah terpasang Vessel Monitoring System (VMS). Dengan penambahan 1.500 kapal baru, diharapkan sektor perikanan tangkap semakin optimal dan mampu menjadi salah satu pilar utama penguatan ekonomi biru nasional.
Sumber :
