Enam Fraksi DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) menolak pengalokasian dana sebesar Rp 1,4 miliar oleh pemerintah daerah setempat untuk Metro TV karena dipandang urgensinya belum mendesak dan model kerjasamanya belum diekspose kepada Dewan.
Penolakan fraksi-fraksi tersebut disampaikan dalam pendapat akhir fraksi terhadap nota keuangan RAPBD NTT Tahun Anggaran 2015 pada rapat paripurna Dewan, Rabu (17/12).
Keenam fraksi yang menolak pengalokasian dana tersebut adalah Fraksi Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, Kebangkitan Bangsa, Amanat Nasional dan Fraksi Gabungan Keadilan dan Persatuan.
Sedangkan tiga fraksi lainnya yakni PDI Perjuangan, NasDem dan Hanura tidak berpendapat meski sudah didatangi dan berdialog para wartawan di NTT yang terang-terangan menolak alokasi dana itu.
Fraksi Partai Golkar misalnya, melalui juru bicaranya Gabriel Manek meminta pemerintah daerah setempat untuk tidak serta-merta mengalokasikan anggaran untuk media seperti Metro TV yang secara finansial sudah sangat kuat.
“Daripada dananya diperuntukan bagi media yang sudah sangat kuat, lebih baik dialihkan untuk hal-hal penting berkaitan dengan hajat hidup orang banyak di NTT,” kata Gabrial.
Hal serupa disampaikan juru bicara Fraksi Partai Gerindra Antonio Osorio Soares yang meminta agar dana itu dihapus dari dokumen RAPBD dan dialihkan untuk membiayai konsolidasi dan koordinasi persiapan pembentukan daerah otonomi baru (DOB).
Sementara Fraksi PAN meminta pemerintah perlu menjelaskan substansi kerja sama dengan Metro TV, misalnya model, materi, dan jadwal tayang yang dapat diakses masyarakat.
Di sisi lain pemerintah perlu mempertimbangkan dan mendukung keberadaan media lokal yang jumlahnya cukup banyak di daerah ini. Kontribusi media lokal yang mempublikasikan seluruh aktifitas pemerintah dan DPRD sangat baik sehingga wajar diperhatikan.
Dengan demikian kerjasama degan Metro TV sebesar Rp 1,4 miliar ditangguhkan dan alokasai anggaran tersebut digunakan untuk mendukung rencana pembentukan DOB di NTT.
Penolakan serupa juga disampaikan Fraksi Partai Demokrat, Kebangkitan Bangsa serta Keadilan dan Persatuan. Ketiganya meminta pemerintah daerah lebih memperhatikan media lokal dengan mengalokasikan dana pembinaan pers daerah.
Senada dengan fraksi –fraksi terdahaulu, ketiganya juga merekomendasikan agar dana tersebut dialihkan untuk optimalisasi koordinasi pembentuk DOB yakni beberapoa kabupaten/kota maupun Provinsi Flores, Sumba dan Timor.
Sebelumnya, pemerintah NTT berniat melakukan kerjasama dengan Metro TV dan merencanakan akan mengalokasikan dana sebesar Rp 1,4 milar pada tahun anggaran 2015 mendatang. Namun, puluhan media lokal di Kupang protes dan melakukan aksi demo di Gedung DPRD NTT.
“Kami mendesak DPRD segera membatalkan alokasi anggaran bagi Metro TV sebesar Rp 1,4 miliar,” kata Pemimpin Redaksi Mingguan Expo NTT, Wens Jhon Rumung saat aksi unjuk rasa tersebut.
Aksi itu diterima Anggota DPRD NTT Gusti Beribe bersama tiga rekannya. Diskusi antar wartawan dan DPRD sempat memanas. Anggota dewan yang menerima wartawan tidak bisa memberikan jaminan untuk membatalkan alokasi dana itu. “Kami akan sinkronisasi anggaran untuk Metro TV,” kata Gusti.
Namun, jawaban itu justru menyulut kemarahan wartawan yang menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan untuk sinkronisasi, tetapi membatalkan alokasi anggaran itu.
Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT, Lambertus Ibi Riti membenarkan pengalokasian anggaran bagi Metro TV. Dana itu sudah dianggarkan dalam APBD atas perintah Gubernur NTT.
Dia mengatakan, alokasi anggaran itu lebih kecil dibandingkan alokasi anggaran bagi 90 media lokal yang terdaftar di Biro Humas sebesar Rp 1,5 miliar. “Dana Rp1,5 miliar itu untuk pendampingan, advetorial dan iklan,” kata Lambertus.
Sumber :
