Jakarta (13/1) - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan seiring pengalihan kelola SMU/ SMK oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak 1 Januari 2017, Pemprov Jabar berkomitmen untuk pemerataan kualitas pendidikan di seluruh daerah di Jabar.
Salah satunya, Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikannya akan mengirimkan guru dan pengawas SMU/ SMK ke pelosok atau daerah terpencil di Jawa Barat.
"Saya ingin pemerataan kualitas pendidikan, kan berhak orang Jampang Kulon, Ujung Genteng, Blanakan, Cilaut Eureun punya kualitas tinggi, karena itu para pengawas yang hebat dan berprestasi apalagi punya pengalaman jadi kepala sekolah akan kita tempatkan jadi kepala sekolah lagi di daerah tersebut," ungkap Aher saat memberikan pengarahan kepada 450 Pengawas SMU/ SMK se-Jabar di Aula Kantor Dinas Pendidikan Jabar, Bandung Kamis (12/01/2017).
Aher mengatakan, akan ada penghargaan khusus dalam bentuk tunjangan tambahan kepada tenaga pendidik yang ditugaskan ke pelosok tersebut. Ia beralasan perbedaan fasilitas dan akses infrastruktur yang dimiliki daerah tersebut menjadi pertimbangannya.
"Tentu nanti ada biaya kemahalan dalam bentuk tunjangan yang ditingkatkan. Tidak adil kan kalau seseorang ditugaskan di Pameungpeuk sama penghargaannya dengan yang ditugaskan di kota Bandung misalnya," kata Aher.
Ini semata-mata untuk pemerataan kualitas pendidikan serta menguji profesionalisme dan sisi pengabdiannya kepada seluruh masyarakat Jawa Barat.
"Semua berhak menjadi yang terbaik, inilah salah satu fungsi di Pemprovkan yaitu pemerataan layanan agar merata," ujarnya.Selain itu, dengan pengalihan kewenangan SMU/ SMK ini, Pemprov Jabar di tahun ini juga berencana akan membangun 2500 Ruang Kelas Baru (RKB) untuk sekolah Negeri maupun Swasta.
"Sekitar 2500 ruang kelas kita akan tambah tahun ini, kita akan fokuskan ke SMU Negeri dan Swasta," ucap Aher.
Aher pun berpesan kepada para pengawas untuk meningkatkan supervisi sekolah-sekolah dibawah pengawasannya dan memastikan kurikulum serta pengajaran berkualitas berjalan baik.
"Pengawas juga harus memastikan sekolah itu nyaman bagi anak siswa," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Ahmad Hadadi mengungkapkan, pasca alih kelola SMU/ SMK, pihaknya saat ini tengah disibukkan melakukan pengukuhan-pengukuhan dan penguatan khususnya kepada beberapa UPTD yang baru saja dibentuk.
"Kami kemarin memperkuat pengokohan UPTD yang ada di Ciayumajakuning, kemarin juga kami sudah kumpulkan seluruh kepala sekolah untuk pengarahan dan penguatan," ujarnya.
Dengan demikian alih kelola SMU/ SMK dalam beberapa bulan diharapkan bisa kokoh dan kualitas pendidikan meningkat.
Selain itu, pihaknya menargetkan Provinsi Jawa Barat siap untuk menyelenggarakan UNBK dengan sukses minimal di angka 80 persen.
"Target kami adalah sukses UNBK Jabar. Jabar siap menyelenggarakan UNBK mudah-mudahan bisa sampai 80 persen. Kami juga ingin meningkatan APK untuk sekolah menengah yang saat ini baru diangka 67 persen dan komitmen kami di tahun 2018 APK masyarakat Jabar bisa diatas 90 persen," terangnya.
Sumber :
