Jakarta (14/02) — Dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko KumHAM IMPAS) membahas urgensi instansi tunggal untuk sistem keamanan laut.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan menegaskan bahwa saat ini bangsa Indonesia memiliki enam lembaga pemangku kepentingan keamanan laut, yaitu TNI AL, Bakamla, Polairud, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP), Kemenhub (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai-KPLP), Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115).
“Enam instansi atau lembaga negara sebagai pemangku ketertiban dan keamanan laut dengan kewenangannya masing-masing. Namun hal itu, justru menyulitkan koordinasi dan sinergi dalam keamanan laut,” ungkap Kang Aher saat memimpin raker di Kompleks Parlemen.
Lebih jauh, Ketua Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi I DPR RI ini menyampaikan bahwa berdasarkan data dari Dirjen Bea Cukai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana kerugian negara dari kejahatan perdagangan ilegal hingga penangkapan ikan ilegal mencapai Rp7,6 triliun. Bahkan, kerugian negara berpotensi lebih besar dari angka tersebut.
“Hemat saya disinilah titik urgen instansi tunggal yang bertanggung jawab atas keamanan laut guna mengeliminir potensi kerugian yang dialami oleh aktivitas ilegal di wilayah laut seperti ilegal fishing, atau penyelundupan tekstil beberapa waktu lalu di perairan Subang, bahkan penyelundupan barang haram seperti narkoba serta penyelundupan manusia dan penyelundupan senjata,” tegas Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS ini.
Selain itu, menurut Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Periode 2024-2029 Dapil Jawa Barat II ini bahwa Indonesia memiliki laut yang sangat luas, bahkan dua per tiga dari daratan.
Akan tetapi, faktanya kita menemukan bahwa aspek koordinasi antara instansi-instansi penjaga keamanan laut masih menjadi permasalahan. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI mendorong kedepan terbentuknya coast guard tunggal di Indonesia.
“Kita dorong kedepan terbentuknya coast guard tunggal di Indonesia, jelas akan lebih memudahkan dalam koordinasi dan memiliki bergaining position dalam menjaga keamanan laut di Indonesia,” demikian tutup Kang Aher.
Sumber :
