DPRD Kritik Kinerja Farhan, Dianggap Banyak Hadiri Acara Seremonial

Wali Kota Bandung dan Wakil Wali Kota Bandung

DPRD Kota Bandung melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. DPRD menilai, alih-alih fokus pada pembenahan kota, Farhan justru lebih banyak tampil dalam acara seremonial yang dinilai tak berdampak langsung pada masyarakat.

Ijazah Anak Tidak Boleh Ditahan

Contoh Beberapa Ijazah

Penahanan ijazah menjadi persoalan pelik yang saat ini di soroti banyak pihak tidak terkecuali Pemerintah dan Legislator. ‎Bagaimana tidak anak yang telah rampung mengenyam pendidikan di berbagai tingkatan, terpaksa tidak bisa melanjutkan sekolah akibat persoalan administrasi atau tunggakan yang masih belum tuntas.

Kekosongan Jabatan di Pemkot Bandung Disorot Dewan

Kantor Balai Kota Bandung

Anggota DPRD Kota Bandung Andri Rusmana mengatakan, banyaknya jabatan kosong di Pemerintah Kota Bandung bukan terjadi saat ini saja. Di dalam pemerintahan periode periode sebelumnya juga selalu seperti ini

Hal ini, kata Andri, menunjukan manajemen SDM di Pemerintah Kota Bandung tidak mampu melaksanakan regenerasi dengan baik. Padahal, seharusnya hal seperti tidak terjadi, terlebih sudah melakukan teknologi digital.

Fraksi PKS Terima Tuntutan Para Pendamping PKH

Iwan Hermawan

Fraksi PKS DPRD Kota Bandung yang mendapatkan amanah di Komisi D diantaranya Iwan Hermawan (Wakil Komisi D), H. Andri Rusmana, Hj. Salmiah Rambe dan drg. Susi Sulastri menerima audiensi dari para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Ruang Bamus DPRD Kota Bandung, Jum’at (18/11) pagi.

Dalam kesempatan tersebut para pendamping PKH menuntut penyediaan alokasi dana penyertaan PKH melalui APBD minimal sebesar 5 persen dihitung dari total bantuan yang diterima KPM PKH di Kota Bandung. Ini tertuang dalam Permensos tahun 2018.

PPKS Makin Meresahkan, Pemkot Bandung Harus Putus Siklus

Fenomena gelandangan, pengemis, pengamen dan lainnya di jalanan atau yang disebut pemerintah sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mulai meresahkan masyarakat Kota Bandung. 

Mendengar laporan tersebut, Andri Rusmana anggota Komisi D DPRD Kota Bandung merasa miris dan prihatin, ia pun mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung segera menuntaskan akar permasalahan dari hulu sampai ke hilir.