13 Alasan Mengapa Pemilukada Harus Melalui DPRD

Pada hakikatnya Indonesia saat ini, sekali lagi ‘saat ini’, belum layak untuk menyibukkan diri dengan rutinitas demokrasi yang serba merepotkan, menguras energi dan mengoyak anggaran, serta membuyarkan konsentrasi sosial pada masalah-masalah yang lebih penting. Demokrasi idealnya memberi kepraktisan tanpa harus memasung hak-hak dasar politik kita seperti hak mengemukakan pendapat, hak berkumpul, hak berserikat, hak memilih dan hak untuk dipilih.

Hasil Voting Paripurna DPR: 226 Pilih Pilkada Melalui DPRD, 135 Pilih Pilkada Langsung

DPR RI melaksanakan rapat paripurna hingga Jum’at dini hari (26/9/2014). Setelah melalui pembahasan yang alot mengenai RUU Pilkada, akhirnya DPR RI melakukan voting. Hasilnya, mayoritas anggota DPR yang hadir pada saat paripurna mendukung agar pilkada dilaksanakan melalui DPRD.

Dalam voting tersebut terdapat 2 opsi, yaitu Pilkada Lewat DPRD atau Pilkada Langsung. Voting dihadiri oleh 361 orang anggota DPR. Hasilnya, 226 anggota DPR mendukung pilkada lewat DPRD, dan 135 anggota DPR mendukung pilkada langsung.

Berikut ini rincian hasil votingnya:

Anggota Fraksi PKS Diminta Hadiri Sidang Paripurna DPR

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan pihaknya tetap solid mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Oleh karena itu, Fraksi PKS pun telah mengingatkan kepada 57 anggotanya untuk datang dalam rapat paripurna pembahasan RUU Pilkada pada Kamis 25 September 2014, besok.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan pihaknya tetap mengingatkan kepada anggotanya untuk hadir dalam rapat paripurna tersebut. Hidayat mengakui dirinya mengirimkan pesan singkat menjelang paripurna serta saat rapat digelar.

Ketua Umum PDIP Harus Berdarah Soekarno, Jokowi: yang Penting Ideologinya

Jakarta. Presiden terpilih Joko Widodo tak sependapat dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani ihwal kandidat Ketua Umum partai moncong putih yang cocok menggantikan Megawati Soekarnoputri.

Puan menyatakan Ketua Umum PDI Perjuangan harus berdarah Soekarno. Menurut saya (yang penting) ideologinya,” tegas dia di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Namun, Jokowi tak secara rinci menyebutkan siapa saja yang mempunyai ideologi Soekarno. Jokowi justru menyebut nama cucu-cucu Soekarno serta menyebut nama Megawati.

LHI : Ada King Maker, Ada Decision Maker

Vonis 18 tahun penjara, denda uang 1 M plus pencabutan hak politik, ternyata tak menyurutkan langkah Luthfi Hasan Ishaaq.

Mantan Presiden PKS itu tetap melangkah di jalur politik yang telah membuat lawan-lawan politiknya gerah. 

Langkah berani yang diambil Luthfi ternyata membuat lawan-lawan politik PKS panik dan berupaya menghabisi karir politik Luthfi melalui pencabutan hak politik. 

Dukung Pilkada Langsung, Partai Demokrat Ajukan 10 Syarat

Jakarta. Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan menegaskan partainya mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dengan sepuluh syarat.

Syarat-syarat ini harus dimasukkan ke dalam pasal-pasal Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang sedang dibahas di DPR.

“Ini bukan perubahan sikap, tapi penyempurnaan. Ini yang terbaik buat rakyat, demi untuk kepentingan rakyat,” kata Hasan dalam acara konferensi pers di kantor DPP Demokrat di Kramat Raya, Kamis, 18 September 2014.

“Rakyat sudah memiliki, menikmati asas pelaksanaan demokrasi yang telah dilakukan Demokrat selama sepuluh tahun ini.

Aleg PDIP Bantul Diringkus Polisi Karena Narkoba

BANTUL - Eko Yulianto Nugroho, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul periode 2009-2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diringkus aparat kepolisian karena kasus narkoba.

Senin (15/9/2014) kemarin Eko telah menjalani pemeriksaan tes urine. Hasilnya, Eko yang merupakan mantan Ketua Komisi A DPRD Bantul itu positif memakai narkoba jenis sabu.

Hal ini disampaikan Kapolres Bantul, AKBP Surawan usai menghadiri pelantikan pimpinan DPRD Bantul, Kamis (18/9/2014).

Fungsi Wakil Rakyat yang Terlupakan

Sering kita mendengar ada oknum Anggota Dewan meminta jatah dana aspirasi yang berhasil digolkan dengan perantara dia. 

Dengan alasan bukan untuk kepentingan pribadi dan macam-macam alasan lainnya, setengah memaksa untuk meminta bagian dari penyaluran dana aspirasi tersebut. 

Kemudian karena si penerima merasa berhutang budi, maka harus ada balas jasa, sehingga terjadilah transaksi sunat menyunat yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Begitu juga dalam birokrasi ketika ada eksekusi berbagai proyek pembangun fisik atau non fisik, seringkali dijumpai pemotongan siluman. Artinya pihak si penerima tidak utuh menerima uang yang seharusnya diterima, sementara harus mau menandatangani kwitansi sejumlah uang yang tidak sama dengan yang diterima. Hal seperti ini sudah menjadi menjadi budaya, berurat berakar, mendarah daging dan bertulang sumsum di tengah-tengah masyarakat kita.

DPR: Jokowi Mestinya Tidak Ragu Pakai Esemka untuk Mobil Dinas Presiden

Jakarta. Anggota DPR RI, Habib Nabiel Almusawa berpendapat mobil Esemka telah mengantarkan Jokowi menjadi penguasa terpilih di negeri ini. Karena itu sudah sepatutnya bila Jokowi membalas budi dengan mengantarkan Esemka menjadi mobil nasional yang berkualitas yang menguasai pasar mobil di negeri ini.

“Jangan ragu berpihak pada produk karya anak bangsa. Awali keberpihakan itu dengan memakai Esemka sebagai mobil dinas Presiden”, tegasnya mengomentari penolakan Jokowi terhadap pengadaan mobil Mercy untuk pejabat negara.

ICW : 48 Caleg Terpilih 2014 Tersangkut Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis bahwa sebanyak 48 calon anggota legislatif (Caleg) 2014-2019 terpilih tersangkut perkara korupsi. 

Ke-48 caleg terpilih yang terkena kasus korupsi berdasarkan asal partai, Demokrat merupakan partai politik yang kadernya paling banyak terjerat korupsi namun terpilih lagi menjadi anggota dewan periode 2014-2019, yaitu 13 orang. 

Diikuti PDIP sebanyak 10 orang dan Golkar sebanyak 10 orang yang terjerat korupsi.

Sementara dari PKB terdapat lima orang kader sedangkan Gerindra dan Hanura masing-masing sebanyak tiga orang kader. Selanjutnya PPP sebanyak dua orang, Nasdem dan PAN ada satu orang. Sedangkan caleg terpilih dari PKS tidak ada.

Gerakan Radikal PKI kembali Bangun Kekuatan Nasional

Walau sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang di Republik Indonesia, tapi PKI masih menunjukan eksistensinya.

Temuan Center for Indonesia Comunity Studies (CICS) Jatim atau Yayasan Pusat Kajian Komunitas Indonesia menunjukkan gerakan radikal Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali membangun kekuatan nasional.

“Kader PKI pernah mengadakan forum musyawarah di rumah Bu Mut’inah mantan eks DBR zaman PKI tahun 60-an di Blitar.

Waspadai Partai Komunis Indonesia (PKI) yang anti Tuhan dan Pancasila. Mereka sudah memulai membangun kekuatan di Indonesia,” kata Drs. Arukat Djaswadi (Ketua CICS Jawa Timur) Seminar Nasional dengan tema “Kewaspadaan Nasional Terhadap Gerakan Radikalisme Yang Bersumber Pada Ajaran Komunisme Dalam Persepektif Mempertahankan Pancasila dan NKRI” di RM. Adem Ayem Jalan Gubeng Raya No.48, Sabtu (13/09/2014).

Hari ini, Anggota DPRD Sumut Periode 2014-2019 Resmi Dilantik

Sebanyak 100 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara resmi dilantik melalui pengambilan sumpah yang dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara ATH Pudjiwahono.

Proses pelantikan melalui rapat paripurna DPRD Sumut di Medan, Senin tersebut, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Setelah itu, Sekretaris DPRD Sumut Randiman Tarigan membacakan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12-3601 11 tertanggal 11 September 2014 tentang pemberhentian anggota DPRD Sumut periode 2009-2014.

Kemudian, dibacakan juga SK Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12-3602 tentang pengangkatan anggota DPRD Sumut periode 2014-2019.

Alangkah Lucunya, PDIP TOLAK Larangan Kepala Daerah Jabat Ketua Partai

Hal yang baik malah ditolak. Upaya agar kepala daerah sebagai pejabat publik yang harus fokus untuk mengurus rakyat bukan malah mengurus partai malah ditolak PDIP. 

Rangkap jabatan yang selama ini ditentang publik dan kemudian diakomodir DPR dengan membuat UU berkaitan larangan rangkap jabatan malah ditolak Fraksi PDIP di DPR.

Seperti diberitakan KOMPAS.COM, Fraksi PDI Perjuangan di DPR menolak usulan pelarangan kepala daerah merangkap jabatan sebagai ketua partai politik. 

Penolakan itu tertuang dalam pendapat mini Fraksi PDI-P terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah (RUU Pemda) yang disampaikan dalam rapat Panitia Khusus RUU Pemda, Kamis (11/9/2014) malam, di Gedung DPR, Jakarta.

Semarang (13/09/14) - Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri meyakini, perguruan tinggi bisa berperan menjadi jembatan percepatan penanganan masalah sosial. Terlebih dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi berfungsi sebagai alat praktik keilmuan dan melatih kepekaan sosial.

“Perguruan tinggi adalah tempat untuk menimba ilmu, akhlak, ilmu pengetahuan, serta melatih kepekaan sosial," kata Mensos saat memberi kuliah umum di Universitas Sultan Agung, Semarang, Jumat (12/9).

Hasil Pilkada Langsung, 323 Kepala Daerah Tersangkut Kasus Hukum

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan pilkada langsung banyak menimbulkan kerugian materi dan sosial. Misalnya, banyak kepala daerah yang tersangkut kasus hukum.

“Tentu kita harus mempertimbangkan matang-matang, sekarang 323 kepala daerah yang dipilih langsung terlibat persoalan hukum,” ungkapnya, Senin (8/9), seperti diberitakan ROL.

UU Pilkada Sah, Koalisi Prabowo Borong 31 Gubernur, Kubu Jokowi Gigit Jari

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang didalamnya terdapat mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) akan disahkan pada tanggal 25 September 2014.

Demikian hasil keputusan Rapat Pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi di ruang pimpinan DPR, Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Hingga saat ini, hanya PDIP dan Hanura yang tetap ngotot menginginkan adanya pemilihan langsung untuk Gubenur, Walikota dan Bupati. PKB menginginkan adanya pemilihan langsung hanya untuk gubernur, sedangkan untuk walikota dan bupati dipilih oleh DPRD.

Sebaliknya partai pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih: Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP dan Demokrat sepakat seluruh kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Maryaman, Aleg DPRD Kota Serang yang Biasa Ngantor Pakai Motor Cicilan

Serang. Mungkin sosok anggota DPRD Kota Serang periode 2014-2019, Maryaman Senda (44 Tahun), bisa jadi berbeda dengan politisi lainyanya. Jika politisi umumnya bergaya hidup mewah dan perlente, hal ini tidak terjadi pada diri Maryaman, demikian panggilan kesehariannya.

Ketika melakukan rutinitasnya ke kantor, Maryaman biasa menggunakan sepeda motor kesayanganya yang masih belum lunas. Anggota dari Fraksi PKS DPRD Kota Serang inipun terlihat lengkap menggunakan helm standar. Namun meskipun hanya mengendarai sepeda motor, Anggota DPRD yang satu ini mengaku tidak pernah merasa minder dengan rekan-rekannya yang semuanya memiliki Mobil.

Nasir Djamil: Komunikasi Kunci Sukses Wakil Rakyat

Jakarta(09/09/14) - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil punya kiat untuk menjadi wakil rakyat yang baik.

Dia mengatakan komunikasi intensif dengan konstituen menjadi kunci utama mencapai laporan kinerja sukses dan memuaskan sebagai wakil rakyat.

"Tanpa komunikasi intensif dengan rakyat, khususnya dari daerah pemilihan, tidak mungkin kinerja anggota dewan berjalan maksimal," ujarnya di Jakarta, Senin.

PKS Setuju Kepala Daerah Dipilih Oleh DPRD

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai yang setuju kepala daerah dipilih oleh DPRD. Hal ini mengingat pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat memerlukan dana yang sangat besar.

"Secara prinsip sikap fraksi kita telah melakukan kajian dan mendengarkan masukan dari banyak pakar fraksi menentukan untuk bersama dengan Koalisi Merah Putih bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis melalui DPRD," ujar Ketua FPKS DPR Hidayat Nur Wahid seperti dikutip detikcom, Jumat (5/9).

Dia menuturkan disamping biaya pemilihan secara langsung oleh rakyat sangat besar, potensi money politics pun lebih besar jika pemimpin daerah dipilih langsung seperti sekarang ini.

Koalisi Jokowi Kembali Gigit Jari

Pergerakan parlemen dalam pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah menghasilkan sebuah opsi menarik. Pilkada melalui mekanisme DPRD.

Mekanisme ini beresiko, rakyat tak lagi memilih pemimpinnya melalui pemilihan langsung. Wakil mereka di DPRD lah yang akan melakukannya.

Pilihan politik ini semakin menunjukkan koalisi Jokowi-JK di parlemen tak punya suara. Habis dihajar Koalisi Merah Putih. Hanya bisa gigit jari.

Dalam berbagai momentum politik di parlemen, koalisi Jokowi tak bisa banyak bersuara.

Sebut saja soal pimpinan Panitia Khusus Tata Tertib DPR RI yang disapu bersih oleh Koalisi Merah Putih (KMP), partai pendukung Prabowo-Hatta dalam Pemilu Presiden 2014 lalu.

10 Aleg PKS Jateng Siap Jadi Mitra Kritis Gubernur

Sebanyak 10 anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah resmi dilantik hari ini, Rabu (3/09/2014). Para wakil rakyat PKS dari 10 Daerah Pemilihan tersebut menyatakan siap segera bekerja begitu mengucapkan sumpah dan janji sebagai wakil rakyat.

Hadi Santoso, salah satu anggota legislatif PKS dari Daerah Pemilihan (DP) IV jateng menyatakan dirinya dan sembilan aleg PKS lainnya menyatakan siap menjadi mitra kritis Gubernur Jateng. Selain itu Hadi juga meminta masukan dari semua pihak agar kinerja para aleg PKS selama lima tahun kedepan menjadi semakin baik.

Fenomena Kenaikan Suara PKS di Bali

Masyarakat tak mampu membendung
rasa haru atas kemenangan PKS
di pemilihan ulang

by @banglubis1 

Denpasar, Bali

Alhamdulillah pemilu ulang hari ini (Minggu, 19/4/2014) di Desa Wanasari (lebih dikenal dg sebutan Kampung Jawa) Denpasar Utara (TPS 26, 27) selesai dgn perolehan suara PKS 326.

Selisih suara dgn kursi sisa 144 dgn PDIP.

Yang unik dari pemilihan ulang di dapil Denpasar Utara hari ini adalah... Suara PKS malah naik.

(Sebelum pemilihan ulang, PKS berhasil merebut 1 kursi DPRD dari dapil Denpasar Utara ini dengan selisih 82 suara dengan PDIP)

Kemenangan PKS ini tertunda. Ada desakan agar KPU melakukan pemilihan ulang, alasannya ada pemilih yg nyoblos berkali kali.

Aksi Unik Pelantikan Anggota Dewan PKS Yogyakarta

Yogyakarta - Enam orang anggota dewan terpilih Fraksi PKS DPRD DI Yogyakarta resmi dilantik hari Senin (1/9).

Selesai dilantik ada aksi unik tak terduga. Keenam anggota dewan dari PKS ini mendapatkan karangan bunga dari beberapa pendukungnya di halaman gedung DPRD Propinsi DI Yogyakarta.

Menurut perwakilan para pendukung, karangan bunga yang mereka bawa adalah bentuk dukungan moril kepada para anggota dewan PKS. Mengingat anggota dewan kedepan tugasnya cukup berat maka para konstituen itu membawakan bunga agar para anggota dewan selalu bahagia dan ingat dengan masyarakat.

Inilah 4 Poin Kenapa Tifatul Sembiring Jadi Menkominfo Terbaik Indonesia

Walaupun banyak membuat pernyataan yang kontroversial, Tifatul (mungkin) adalah Menkominfo terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Loh kok bisa ?

Menurut Robi Baskoro, seperti yang dipublis di situs duniaku.net, ada beberapa poin nilai plus mantan Presiden PKS yang menjabat Menkominfo ini:

1- Punya akun Twitter

Beliau ini bukan hanya sekedar ikutan tren pejabat punya socmed, beliau sudah punya twitter sejak lamaa…sejak jadi fungsionaris partai tertentu…atau bahkan lebih lama ya? bapak ini followernya juga banyak…aktif njawabin lagi. (sampai dipublis tulisan ini, follower @tifsembiring mencapai 799.679)