Rabu, 01 Oktober 2014

Koalisi Merah Putih Kuasai Pimpinan DPR 2014-2019



Jakarta. Sidang Paripurna DPR akhirnya menetapkan paket pimpinan DPR yang diajukan enam Fraksi sebagai Pimpinan DPR periode 2014-2019.

Enam fraksi DPR, Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKS dan Demokrat mengajukan lima nama pimpinan DPR yang sama yaitu :


Ketua dari Fraksi Partai Golkar Setya Novanto,
Wakil Ketua DPR, Fraksi Gerindra, Fadli Zon,
Wakil Ketua DPR, Fraksi Partai Demokrat, Agus Hermanto
Wakil Ketua DPR dari Fraksi PAN, Taufik Kurniawan MS,
Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah.
Setelah mendengarkan usulan paket pimpinan DPR dari setiap fraksi, pimpinan rapat Paripurna DPR, Popong Djunjunan, langsung menetapkan lima pimpinan DPR terpilih.

“Jadi dengan demikian, para ketua dan wakil ketua terpilih sudah kita dengar bersama,” kata Popong, dalam rapat paripurna DPR, Jakarta, Kamis (2/10/2014) dini hari. (inilah/sbb/dakwatuna).
Sumber :
===============================================================================

Koalisi Merah Putih Kuasai Pimpinan DPR 2014-2019


Jakarta. Partai koalisi PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan walk out dari rapat paripurna penetapan pimpinan DPR, Kamis (2/10/2014) dini hari. Adalah, PDIP, PKB, NasDem, dan Hanura.
Fraksi yang lebih awal menyatakan walk out dari sidang paripurna DPR adalah Fraksi PKB, diikuti Fraksi Partai Hanura, lalu Fraksi PDIP.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Tjahjo Kumolo mengatakan, partainya meminta agar tidak ikut dalam penetapan pimpinan DPR periode 2014-2019.
“Izinkan untuk PDIP tidak ikut dalam proses pemilihan pimpinan DPR ini,” kata Tjahjo, dalam rapat paripurna DPR, Jakarta, Kamis (2/10/2014) malam. [ind]
Setelah Fraksi PDIP, Partai NasDem menyusul untuk mengajukan walk out dari sudang paripurna.
“Kami sebagai partai baru di sini, kami melihat bahwa tidaklah sangat demokratis dalam pemilihan dengan sistem paket,” kata Ketua Fraksi Partai NasDem, Viktor Laskodat.
Sementara itu alasan Fraksi PKB dan Hanura melakukan aksi Walk Out karena kecewa dengan pimpinan sidang yang dinilai tidak demokratis dan menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap keputusan sidang. (inilah/sbb/dakwatuna)
Sumber: