Beberapa hari yang lalu, menjelang peringatan hari kelahiran Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni 2021, khalayak umum kembali ramai di media sosial terkait pertanyaan yang diajukan kepada calon ASN KPK.
Pertanyaan tentang kebangsaan kepada mereka yang selama ini telah dan tengah berjuang di KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia yang tak kunjung berkurang.
Pertanyaan-pertanyaan tendensius yang secara sengaja melukai keberagaman bangsa Indonesia terutama perbedaan agama yang dianggap mengancam kedaulatan negara Indonesia.
Seolah-olah mereka yang terlibat dalam institusi negara harus melepaskan semua identitas dan simbolisasi pribadi terutama atribut keagamaan seperti jilbab dan Al Qur'an, dengan sengaja membenturkan antara agama dan negara.
Padahal ajaran Islam adalah agama yang sempurna serta mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada dikotomi antara negara dan agama.
Hal ini sudah sangat melampaui batas dan tidak ada hubungannya dengan kinerja KPK untuk memberantas korupsi. Lebih mengarah kepada hal memberantas paham radikalisme di tubuh ASN tetapi yang disasar adalah perilaku beragama ummat islam. Pertanyaan yang diajukan memberikan kesan bahwa Islam menjadi ancaman negara kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai partai Islam yang senantiasa berdiri di garda terdepan untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai amanat dari para pendiri bangsa yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) adalah satu-satunya partai yang bersuara lantang padahal memiliki kursi di parlemen yang masih cukup minim untuk menyuarakan keadilan atas tindakan diskriminasi yang sangat melukai bangsa Indonesia.
Namun sebagai bangsa yang beradab dan memiliki moralitas berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing, maka tidak perlu ada sikap saling ingin melenyapkan terutama bagi mereka yang bersuara lantang atas ketidakadilan.
Jika masih merasa negara ini baik-baik saja, maka tanyakan nuranimu tahun 2024 pilih partai apa? Karena di kursi legislatif, yudikatif dan eksekutif semua akan memberikan pengaruh bagi semua lini kehidupan bangsa dan negara.
Jadi jangan pernah lagi bilang untuk apa berpolitik.
Karena dari kebijakan politik lah yang akan mempengaruhi sampai kepada harga cabai di pasar.
10 Juni 2021
Santi Sihabudin
Reli Kalimantan Timur
Sumber :
