Rabu, 05 Oktober 2016

Dirgahayu ke-71, FPKS: Kita Bersyukur TNI Masih Kokoh Jaga Kedaulatan NKRI



Jakarta (10/5) – Fraksi PKS DPR RI menghaturkan rasa syukur atas dirgahayu TNI ke-71 tepat pada hari ini, Rabu 10 Oktober 2016. 
Fraksi PKS menilai hingga saat ini TNI masih kokoh dalam mengemban tugasnya dalam menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kita bersyukur pada usianya yang menginjak 71 tahun, TNI masih kokoh dalam mengemban tugasnya menjaga kedaulatan NKRI,” jelas Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Sukamta, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/10).
Sukamta menambahkan, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, tak lama setelah itu lahirlah TKR (Tentara Keamanan Rakyat) pada 5 Oktober 1945, yang kemudian berubah menjadi TNI.
“Hal ini bukanlah hal yang mudah bagi TNI untuk bertahan karena saat itu masih banyak kekuatan militer di Republik Indonesia yang berserak, bahkan ada juga yang disebut sebagai tentara merah. 
Namun TNI bisa menghadapi itu semua, mulai dari pemberontakan PKI Madiun 1948, Agresi Militer Belanda I tahun 1947, Agresi Militer Belanda II tahun 1948, pemberontakan G 30 S PKI dan pemberontakan-pemberontakan yang lain. 
Bahkan tentara Belanda saat itu sudah kehabisan akal dan energi untuk menghadapi Gerilya Panglima Soedirman bersama TNI dan rakyat, juga atas desakan diplomasi di PBB, yang berujung Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949,” jelas Anggota Komisi I DPR RI ini.
Setelah itu, pada masa Orde Baru, sistem perpolitikan di Indonesia mengenal Dwi Fungsi ABRI. Lalu pada masa reformasi tahun 1998, sistem ini dihapus. Militer dalam hal ini TNI, tambah Sukamta, tidak boleh berpolitik. TNI tugas utamanya adalah menjaga pertahanan dan kedaulatan bangsa.
“Meskipun TNI tidak boleh berpolitik lagi, namun TNI dapat berpartisipasi dalam kehidupan sipil yang dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang berjumlah 14 bidang,” jelas Sukamta.
Hal ini harus merupakan kebijakan dan keputusan politik negara, tegas Sukamta, bukanlah keinginan dari TNI sendiri. OMSP ini diperlukan mengingat ancaman perang sekarang tidak hanya dalam pengertian militer konvensional, tetapi juga bisa terjadi secara asimetris (asymmetric war), yaitu perang ekonomi, perang budaya, perang pemikiran, perang mata uang, perang agrikultur, dan seterusnya.
“Maka, kini TNI tidak hanya berlatih dan bertempur, tapi juga menjaga kedaulatan pada 8 aspek kehidupan (asta grata) yang meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lain,” tegas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Yogyakarta ini.
Sukamta mencontohkan , TNI juga terjun membantu para petani dalam mewujudkan kedaulatan pangan. TNI juga terlibat dalam membantu rakyat penanggulangan bencana alam.
“Istilahnya, TNI manunggal bersama rakyat. TNI dari rakyat dan untuk rakyat. Seperti yang dikatakan Panglima Besar Jenderal Soedirman bahwa Tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Tentara tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu. Dan harus diingat, tugas utama TNI jangan sampai terbengkalai, yaitu menjaga pertahanan dan kedaulatan di bidang militer,” tegas Sukamta
Oleh karena itu, dengan usia ke 71 tahun tersebut, sejumlah pekerjaan rumah masih ditunggu untuk segera diselesaikan. DPR, tegas Sukamta, masih terus berjuang agar meningkatkan anggaran pertahanan, khususnya untuk alutsista dengan program MEF (Minimum Essential Force), meskipun anggaran pertahanan tahun ini turun.
“Tantangan perang siber (cyber war) juga merupakan pekerjaan rumah yang harus serius disikapi. Kita harus mempersiapkan sistem pertahanan siber (cyber security system),” jelas Sukamta.
Selain itu, DPR juga terus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan TNI. Selain itu, permasalahan-permasalahan konflik dengan warga yang melibatkan oknum TNI seperti yang akhir-akhir ini terjadi di Medan, juga di Desa Sukorejo Sidoarjo. Persoalan tanah negara yang dihuni oleh para veteran juga tidak boleh dilupakan.
“Bahkan kita tidak boleh menelantarkan para veteran, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya,” jelas Sukamta.
Jika bicara makro, tugas-tugas pertahanan seperti menjaga wilayah perbatasan, turut aktif dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan serta turut menjaga perdamaian dunia, adalah tugas-tugas yang tidak boleh berhenti dilakukan. TNI tidak saja diakui oleh negeri sendiri, tapi juga telah diakui di dunia internasional. Bahkan tentara-tentara dari negara-negara maju telah mengakui kehebatan TNI.
“Kita ingin TNI kuat, karena TNI adalah tulang punggung negara ini. Jika tulang punggung kuat, negara ini masih kuat berdiri. Saya ingat pernyataan Panglima Besar Jenderal Soedirman Satu-satunya hak milik nasional/republik yang masih utuh tidak berubah-ubah, meskipun harus mengalami segala macam soal dan perubahan, hanyalah angkatan perang Republik Indonesia (Tentara Nasional Indonesia),” jelas Sukamta.
Sekali lagi, Fraksi PKS bersyukur hingga hari ini, TNI tetap kokoh dalam menjaga kedaulatan NKRI dan negara kita tetap terjaga persatuan dan kesatuannya.
“Semoga TNI semakin jaya dalam mengemban amanahnya. TNI kuat, negara disegani lawan. Dirgahayu TNI ke-71!,” semangat Sukamta.
Sumber :




Tidak ada komentar:

Poskan Komentar