Minggu, 02 Oktober 2016

Pimpinan Negara Kepulauan Pasifik Harus Hormati Kedaulatan Indonesia



Jakarta (30/9) – Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri terkait persoalan Papua dan Papua Barat dalam sidang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York.
Oleh karena itu, Rofi mendesak pimpinan negara di Kepulauan Pasifik untuk menghormati Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Sikap diplomat Indonesia menanggapi pimpinan negara-negara di kepulauan pasifik dalam sidang umum PBB terkait persoalan Papua dan Papua Barat merupakan refleksi kebijakan resmi negara terhadap persoalan HAM di Papua selama ini. Para pimpinan negara tesebut akan lebih baik melakukan konfirmasi resmi, bukan kemudian menuding tanpa fakta dan membangun asumsi berdasar informasi dari pihak ketiga,” ucap Rofi di Jakarta, Jumat (30/9).
Sebagaimana diketahui, melalui utusan tetap Indonesia di PBB, Nara Masista Rakhmatia, Indonesia memprotes keras sikap ikut campur enam negara di Kepulauan Pasifik soal tuduhan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat.
Enam negara yang mempersoalan pelanggaran HAM ini adalah Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island dan Tuvalu. Mereka berdalih prihatin atas kondisi Pelanggaran HAM di Papua, sehingga menyerukan kebebasan agar masyarakat Papua dan Papua Barat dapat menentukan nasibnya sendiri.
“Dengan adanya kejadian ini, DPR meminta agar menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah dalam membangun komunikasi dengan komunitas internasional, khususnya kawasan asia pasifik,” jelas Wakil Ketua Panja Sustainable Development Goals (SDGs) DPR RI ini.
Selain itu, Rofi juga meminta pemerintah membuka ruang diplomasi yang lebih luas dan intensif dengan negara-negara di Kepuluan Pasifik. Di antaranya dengan kunjungan berkala dan pertukaran informasi yang mampu menerangkan kondisi sebenarnya dari permasalahan Papua dan Papua Barat.
“Negara-negara di gugusan kepulauan Pasifik secara ras dan etnis menganggap satu rumpun dengan saudara-saudara kita di Papua. Kondisi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab memunculkan sentiment negatif terhadap berbagai kasus yang terjadi,” tegas Legislator PKS dari daerah pemilihan Jawa Timur VII ini.
Diketahui, internasionalisasi isu HAM Papua menjadi salah satu jalan bagi kelompok separatis untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Internasional. Oleh karena itu, program Pemerintahan Jokowi yang lebih serius memperhatikan papua pada aspek infrastruktur, seharusnya diimbangi dengan pembangunan yang berkelanjutan pada aspek non keamanan dan peningkatan kesejahteraan.
Sumber :




Tidak ada komentar:

Poskan Komentar