Kritisi Rencana Kemenag Pencatatan Nikah Semua Agama di KUA, HNW: Lebih Baik Berdayakan KUA !

Jakarta (26/02) — Anggota DPR Komisi VIII sekaligus Wakil Ketua MPR-RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mengkritik rencana Menteri Agama yang ingin menjadikan pencatatan nikah seluruh agama terpusat di Kantor Urusan Agama (KUA).

HNW sapaan akrabnya menjelaskan, rencana tersebut tidak sesuai dengan filosofi sejarah KUA di Indonesia, aturan yang berlaku termasuk amanat UUD NRI 1945, dan justru malah bisa menimbulkan masalah sosial dan psikologis di kalangan non Muslim, dan bisa menimbulkan inefisiensi prosedural.

Habib Aboe Ingatkan Polda NTB Waspadai Potensi Transaksi Narkoba di Gili Trawangan

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengingatkan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mewaspadai adanya dugaan transaksi narkotika dan obat terlarang (narkoba) dalam bisnis pariwisata di Gili Trawangan. Habib mengatakan, dugaan transaksi tersebut diketahui berdasarkan asanya transaksi keuangan yang cukup besar di sana.

"Gili Trawangan ini ada persoalannya serius menyangkut transaksi-transaksi keuangan yang cukup besar, sampai di ATM atau sistem keuangan itu sampai Rp70 miliar, besar sekali. Ternyata diduga ada transaksi-transaksi narkoba, 

Umroh Backpacker Dilarang, HNW Minta Regulasi Umrah Mandiri Direvisi

Jakarta (26/02) — Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII yang di antaranya membidangi urusan agama, Hidayat Nur Wahid, mengusulkan agar aturan soal penyelenggaraan Umrah yang tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2019, segera direvisi.

Hal ini menyusul terbitnya kebijakan baru dari Pemerintah Saudi yang mengizinkan pelaksanaan Umrah menggunakan visa turis, sehingga masyarakat kini bisa melaksanakan Umrah mandiri, populer disebut sebagai umroh backpacker, secara lebih mudah tapi juga tetap bertanggungjawab.

Kawal dan Jaga Suara Rakyat, Anis Byarwati Kunjungi Posko PPK Kecamatan di Jakarta Timur

Jakarta (25/02) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari dapil Jakarta Timur, Anis Byarwati telah mengunjungi 10 posko Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di setiap kecamatan yang ada di wilayah Jakarta Timur.

Anis mengatakan kunjungan tersebut sebagai salah satu bentuk mengawal suara rakyat di pemilu 2024. Menurutnya suara tersebut merupakan sebuah amanah dari Masyarakat yang harus dijaga.

Habib Aboe: PKS Tunggu Pihak yang Mengajukan Hak Angket

Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan siap mengawal proses hak angket. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi usai menghadiri pertemuan antara Sekjen Koalisi Perubahan di Jakarta, Kamis (22/2/2024).

"Kita kumpul rutin antar Sekjen Koalisi Perubahan, kita banyak mendengar keluhan di lapangan terkait kecurangan, pertemuan ini sengaja dibuat biar lebih harmonis dan hangat," kata Aboe.

Dukung Hak Angket ‘Kecurangan Pemilu’, HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan Konstitusi

Jakarta (23/02) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa wacana penggunaan hak angket dugaan kecurangan pemilihan umum (pemilu) yang ramai dibicarakan publik, seharusnya cukup ditanggapi secara proporsional berbasiskan konstitusi, karena hak angket merupakan salah satu hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dijamin dan diberikan oleh Konstitusi yang berlaku di NKRI yaitu Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945).

HNW sapaan akrabnya menuturkan bahwa berdasarkan Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa, DPR dalam melaksanakan fungsinya, memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak angket tersebut adalah hak DPR untuk menyelidiki terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai.

Wasekjen PKS Minta Publikasi SIREKAP Dihentikan karena Banyak Kesalahan Sistem*

Jakarta -- Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Hukum dan Advokasi DPP PKS Zainudin Paru mendesak agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menghentikan publikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP).

Tuntutan ini diungkapkan Zainudin setelah banyaknya temuan kesalahan hasil di perangkat SIREKAP dengan hasil asli berbasis formulir model C.