Jazuli Juwaini Apresiasi Kinerja Pegawai Setjen DPR di Acara Halal Bihalal

Anggota DPR RI Jazuli Juwaini sesaat sebelum mengikuti 

rangkaian acara Halal Bihalal di Gedung Nusantara V DPR RI, 

Senayan, Jakarta, Rabu (17/4/2024). Foto: Jaka/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi kinerja dari pegawai Setjen DPR RI sebagai supporting system bagi anggota DPR RI. Pasalnya, ia melihat di instansi atau lembaga lain bekerja dengan sesuai jam kerja. Namun, menurutnya, banyak staf di Setjen DPR yang bekerja jauh melebihi jam kerja, bahkan hingga subuh dini hari.

“Satu kata untuk kalian (staf Setjen DPR), bekerja sudah sangat baik. Saya sangat mengapresiasi itu. Kalau ASN (aparatur sipil Negara) di instansi atau lembaga lain itu pakai jam kerja, jam 16.00 selesai. 

Tapi ASN di DPR RI ini kadang rapat mulai jam 10.00 pagi, selesai jam 03.00 Subuh. Dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi kami, anggota DPR. Di sinilah hebatnya ASN di DPR RI yang tidak diketahui oleh orang lain,” ungkap Jazuli usai acara Halal Bihalal di Gedung Nusantara V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari 

saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Reses 

Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024). 

Foto: Jiwa/vel

PARLEMENTARIA, Denpasar - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.

"Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali," papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).

Habib Aboe Ingatkan Polda NTB Waspadai Potensi Transaksi Narkoba di Gili Trawangan

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengingatkan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mewaspadai adanya dugaan transaksi narkotika dan obat terlarang (narkoba) dalam bisnis pariwisata di Gili Trawangan. Habib mengatakan, dugaan transaksi tersebut diketahui berdasarkan asanya transaksi keuangan yang cukup besar di sana.

"Gili Trawangan ini ada persoalannya serius menyangkut transaksi-transaksi keuangan yang cukup besar, sampai di ATM atau sistem keuangan itu sampai Rp70 miliar, besar sekali. Ternyata diduga ada transaksi-transaksi narkoba, 

Komisi I akan Perjuangkan Anggaran Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin pertemuan tim kunjungan kerja Komisi I DPR RI dengan Danlanud SMO Kolonel Nav I Nyoman Suadnyana di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah, Senin (15/2/2021). Foto : Eno/man

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan, Komisi I DPR RI akan memperjuangkan peningkatan anggaran Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) serta kesejahteraan para prajurit TNI. Untuk itu, ia meminta laporan secara tertulis terkait kebutuhan yang ada di TNI untuk diperjuanagkan di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Jazuli Juwaini Soroti Permasalahan Kesejahteraan Prajurit TNI

Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini saat mengikuti pertemuan 

tim kujungan kerja Komisi I DPR RI dengan Danlanud SMO 

Kolonel Nav I Nyoman Suadnyana di Pangkalan TNI Angkatan Udara 

(Lanud) Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah, Senin (15/2/2021). 

Foto : Eno/Man

Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan kesejahteraan para prajurit TNI saat ini masih memprihatinkan. Ia mengungkapkan, meski sudah bertahun-tahun dibahas, namun hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Padahal, para prajurit TNI berada di garda terdepan mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Jazuli usai mengikuti pertemuan tim kujungan kerja Komisi I DPR RI dengan Danlanud SMO Kolonel Nav I Nyoman Suadnyana di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah, Senin (15/2/2021).

Pemerintah Harus Proaktif Terkait Pelecehan Lagu Indonesia Raya

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah. 
Foto : Erlangga/Man

Pelecehan terhadap lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh seorang oknum yang merupakan Warga Negara Malaysia mendapat perhatian Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah. Ia menyoroti bahwa diplomasi pemerintah khususnya kementerian Luar negeri harus proaktif terhadap kasus tersebut, termasuk didalamnya mencermati proses hukum yang akan berlangsung di Malaysia.

Selain itu, tegas Ledia, penting juga untuk diselidiki lebih lanjut siapa yang memparodikan lagu kebangsaan tersebut. “Upaya diplomasi yang harus dilakukan perwakilan kita di Malaysia harus proaktif. Penting untuk dicek siapa yang memparodikan,” tegas Ledia melalui rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (29/12/2020). 

Panja Penguatan Ekraf Dorong Pemerintah Terbitkan PP dari UU 24 Tahun 2019

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. 

Foto: Oji/Man

Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI mendorong pemerintah melalui Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual sebagai amanat Pasal 16 Ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekraf.

"Melalui Panja Penguatan Ekraf ini, Komisi X DPR RI hadir untuk memperkuat kembali ekraf. Salah satunya dengan mendorong pemerintah untuk menerbitkan PP tentang Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual," ungkap Ketua Panja Penguatan Ekraf Abdul Fikri Faqih.

Diplomasi Parlemen Dukung Politik Luar Negeri Indonesia

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen 

(BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera.

Foto: Runi/rni 

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan konstitusi mengamanatkan Indonesia ikut serta menjaga ketertiban dunia. Adanya diplomasi parlemen diharapkan dapat mendukung pemerintah menjalankan politik luar negeri sesuai dengan amanat serta ikut berkontribusi menjaga perdamaian dunia.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini menuturkan, setiap negara memiliki karakter tersendiri, oleh karenanya dibutuhkan komunikasi antarnegara. Komunikasi tersebut berupa diplomasi yang bisa dijalankan oleh pemerintah bersama parlemen. Dalam hal ini, BKSAP menjadi ujung tombak diplomasi parlemen.

Raibnya Dana Nasabah Maybank, OJK Harus Lakukan Mediasi

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. 

Foto: Arief/rni

Pembobolan rekening nasabah atas nama Winda Lunardi di Bank Maybank Indonesia Tbk sebesar Rp 22 miliar mencuatkan tanya di banyak pihak. Terutama, terkait tanggung jawab dan kewajiban bank atas raibnya dana nasabah tersebut. 

Merujuk berita bobolnya dana yang disimpan, Winda mengaku tidak melakukan penarikan atas dana yang disimpannya. Bahkan sebagai nasabah di Maybank, Winda baru mengetahuinya saat akan menarik uangnya. Ia terkejut tak bisa melakukan transaksi yang ia inginkan karena saldo yang tersisa di rekeningnya hanya Rp 600 ribu.

Ketua MKD Ingatkan Makna Sumpah Pemuda

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI 

Habib Aboe Bakar Alhabsy. Foto : Jaka/Man

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy mengingatkan kembali akan pentingnya peringatan Sumpah Pemuda. Dimana Sumpah Pemuda yang diperingati setiap 28 Oktober mengajarkan Bangsa Indonesia akan pentingnya sebuah persatuan.

“Peringatan Sumpah Pemuda mengingatkan kita semua akan artinya persatuan. Bahwa dengan persatuan, kita dapat merebut kemerdekaan. Tentunya saat ini dengan persatuan pula kita dapat mempertahankan kemerdekaan ini,” ujar Aboe Bakar dalam siaran persnya kepada Parlementaria dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2020).

HUT ke-75, TNI Bersinergi untuk Kebaikan NKRI

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.
Foto : Andri/Man

TNI memperingati Hari Ulang Tahun ke-75 pada hari ini. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan TNI lahir dari rakyat, karena itu, kehadiran TNI harus benar-benar dirasakan rakyat. 

Kharis mengatakan HUT TNI yang ke-75 ini adalah masa yang cukup berat untuk Indonesia, mengingat pandemi Covid-19 dan ancaman resesi ekonomi di depan mata menjadikan semua elemen bangsa harus bersinergi bersama.

BKSAP Dorong Distribusi Vaksin Covid-19 Secara Proporsional

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) 

DPR RI Mardani Ali Sera. Foto : Eot/Man

Pandemi Covid-19 telah bertransformasi, bukan hanya masalah kesehatan, namun menjadi masalah ekonomi, sosial, politik, serta keamanan yang merupakan masalah global. Banyak negara berlomba-lomba melakukan penelitian guna memproduksi vaksin Covid-19. Parlemen harus ambil peran agar kelak distribusi vaksin Covid-19 bisa merata dan proporsional. 

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera usai mengikuti Webinar dengan tema “The Role of Parliamentarians in Addressing the Challenges of COVID-19 through Implementation of Existing International Biosecurity and Biosafety Frameworks” yang diadakan oleh Parliamentarians for Global Action (PGA) yang berbasis di New York, Amerika Serikat, baru-baru ini.

Ekraf Harus Didorong Untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. 

Foto : Arief/Man

Sektor ekonomi kreatif (ekraf) harus terus didorong eksistensinya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Apalagi, menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, sektor ini bersama sektor pariwisata sangat dominan menyumbang devisa negara dan sekaligus menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

“Ekonomi kreatif merupakan salah satu bisnis utama yang perlu didorong, diperkuat, dan dipromosikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 ini,” kata Fikri, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum Panja (RDPU) Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2020).

BAKN DPR Serap Aspirasi dari Petani dan Supir Angkot di Purwakarta

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)
DPR RI Achmad Syaikhu (lima dari kanan) usai pertemuan
BKAN DPR RI dengan Sekretaris Daerah Purwakarta,
perwakilan petani dan supir angkutan umum
yang tergabung dalam Organda di Purwakarta,
Jawa Barat, Rabu (23/9/2020). Foto : Ayu/Man

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Achmad Syaikhu menerima beberapa aspirasi masyarakat Kabupaten Purwakarta terkait subsidi bidang energi yang diberikan pemerintah. Salah satu aspirasi yang diterima BAKN adalah terkait kelangkaan BBM jenis premium.

Hal ini disampaikan Syaikhu kepada Parlementaria usai pertemuan BKAN DPR RI dengan Sekretaris Daerah Purwakarta beserta jajarannya, perwakilan petani dan supir angkutan umum yang tergabung dalam Organda di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (23/9/2020).

Peruri Harus Perkuat Produk Digital Sejalan Penguatan SDM

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. 

Foto : Alfi/Man

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti sejumlah hal terkait kinerja Perusahaan Umum Percetakan Uang Indonesia (Perum Peruri) saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI. Sebagaimana diketahui, bisnis utama Peruri adalah mencetak uang atas permintaan Bank Indoneisa. Hal ini mengakibatkan kinerja Peruri yang fluktuatif. Kontribusi bisnis pencetakan uang di Peruri sekitar 60-70 persen di banding bisnis lain. 

Anis menambahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peruri, khususnya pengaturan penugasan, disebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan penugasan lain kepada perusahaan dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan.

Pertamina Rugi, Anggota DPR Pertanyakan Peran Komisaris Utama

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. 

Foto : Azka/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, pertanyakan kinerja Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selama bergabung di perusahaan minyak negara itu. Ia menilai, selama Ahok menjabat sebagai komisaris utama, Pertamina nyaris tidak memiliki prestasi yang layak dibanggakan. Justru sebaliknya banyak keanehan dan kejanggalan yang begitu jelas dilihat masyarakat.

"Pekan lalu kita dengar kabar Pertamina tidak masuk daftar Fortune Global 500. Sekarang yang terbaru Pertamina rugi Rp 11,13 triliun di semester pertama tahun 2020. Kondisi ini jelas harus jadi perhatian Pemerintah.

Jangan terus dibiarkan dan menunggu Pertamina mengalami kondisi yang lebih parah. Mau sampai kapan membiarkan Pertamina babak belur seperti ini?," tegas Mulyanto dalam siaran persnya, baru-baru ini.

Jangan Lupakan Kesejahteraan Guru Honorer

Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah saat interupsinya 

di Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, 

Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020). Foto : Arief/Man

Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan, ada hal yang seringkali luput ketika membahas belanja bantuan sosial, yaitu guru honorer. Karena selama ini ketika berbicara terkait belanja bantuan sosial, data yang diambil selalu berdasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga nasib guru honorer seringkali terabaikan.

“Dengan kondisi Covid sekarang ini, ada problem yag cukup besar. Yaitu ada segmen yang tidak dihitung sama sekali. Artinya tidak masuk pada kartu pra kerja, tidak masuk juga pada program belanja sosial lainnya, tidak masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu adalah guru-guru honorer,” terang Ledia dalam interupsinya di Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Pemerintah Perlu Bina Nelayan Kecil Agar Mampu Operasikan Kapal 30 GT

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. 

Foto : Arief/Man

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan, hingga saat ini penguasaan kapal 30 Gross Tonnage (GT) hanya dimiliki segelintir pelaku usaha perikanan. Sekitar 95 persen kapal berbendera Indonesia yang bekerja mencari ikan di laut dalam usaha perikanan tangkap kekuatannya tidak sampai 30 GT.

Menurut Akmal, Pemerintah selama ini berfokus pada pembinaan nelayan kecil yang mayoritas bekerja dengan kapal berkekuatan 5 GT. Ia memahami memang pada kenyataannya, hingga saat ini mayoritas nelayan kita adalah nelayan kecil. 

Organisasi kelompok-kelompok nelayan dengan manajemen kelompok sangat minim yang mampu berkolaborasi mengelola kapal besar.

Penerapan ‘E-Voting’ dalam Pemilu Perlu Dikaji Mendalam

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, ide penerapan e-voting dalam penyelenggaraan Pemilu tampaknya perlu dikaji lebih dalam. Terutama terkait kesiapan teknologi hingga daerah terpencil, rekapitulasi elektroniknya serta kesiapan masyarakat yang akan menerapkan e-voting

“Ide bagus tentang bagaimana e-voting dijalankan walaupun tentu kita juga sudah mengkajinya bagaimana e-voting ini bisa diterapkan agar kita sepakati rekapitulasi elektroniknya.

Tapi e-voting, karena masyarakat kita guyub, suka dengan kumpul, mungkin masih perlu kita pertimbangkan ulang,” ujar Mardani usai pertemuan dengan para Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) di Serang, Banten, Rabu (19/8/2020).

Mardani: Target Pertumbuhan Ekonomi 2021 Bagus dan Ambisius

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera 

usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI, 

Sidang Bersama DPR-DPD RI, 

serta Pidato Presiden RI di Gedung Nusantara, 

Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Foto : Erman/Man

Pada tahun 2021, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sebesar 4,5 persen hingga 5,5 persen. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di hadapan pada rapat paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2020). 

Presiden berharap tingkat pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama.