Mardani Ali Sera: PKS Menang Kalau Masyarakat Hatinya Lapang, Perutnya Kenyang, dan Pikirannya Tajam

BANDUNG — Ketua DPP PKS Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3), Mardani Ali Sera menggambarkan pemenangan bukan semata hasil di bilik suara, melainkan kondisi batin dan keseharian warga.

Syahrul Aidi Pimpin BKSAP DPR, Tegaskan Peran Indonesia di Forum Internasional

JAKARTA – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI resmi menetapkan Syahrul Aidi Maazat sebagai Ketua BKSAP menggantikan Mardani Ali Sera. Penetapan dilakukan dalam rapat pleno yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad, di Ruang Diplomasi BKSAP, Gedung Nusantara III, Selasa (18/11/2025).

BKSAP DPR RI: Serangan di Gaza Pengkhianatan terhadap Gencatan Senjata

Jakarta (09/10) — Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangan udara yang kembali terjadi di Jalur Gaza pada Kamis, 9 Oktober 2025. 

BKSAP DPR Kritik Israel Mau Pindahkan Paksa Warga Gaza Utara: Sesat!

Jakarta (19/08) — Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengkritik rencana Israel yang ingin memindahkan paksa warga Gaza Utara ke Selatan dengan dalih akan melakukan serangan. Mardani menyebut rencana Israel itu sesat.

BKSAP DPR FPKS Mardani Kecam Israel atas Gugurnya Direktur RS Indonesia di Gaza dalam Serangan Brutal

Jakarta (03/07) — Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengecam keras atas serangan Israel yang menewaskan dr. Marwan al-Sultan, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza bersama keluarganya.

Mardani Ali Sera BKSAP DPR FPKS : Indonesia dan Turki Bertekad Hapus Islamophobia

Jakarta (16/05) — BKSAP DPR RI dan Turki menggelar pertemuan bilateral untuk memperkuat kerja sama strategis. Ketua BKSAP, Mardani Ali Sera dari Fraksi PKS, menyambut positif berbagai peluang kerja sama strategis lebih luas selain sektor pertahanan yang ditawarkan oleh Turki seperti ekonomi, teknologi, pariwisata, pendidikan dan pembangunan berkelanjutan.

Gelar FGD Nasional Peduli Palestina, Mardani Ali Sera Ajak Sejumlah Lembaga Palestina Kolaborasi untuk Kemerdekaan Palestina

Jakarta — Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI gelar FGD Nasional Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina di Gedung DPR RI, Senayan, Sabtu, (8/2/2025). Ketua BKSAP DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan ada dua target FGD yang ingin dicapai yakni kontribusi-kolaboratif antar lembaga dan berangkat ke Gaza.

Silatnas Lembaga Peduli Palestina, Ketua BKSAP Mardani: Jadikan DPR Rumah Bersama untuk Perjuangan Kemerdekaan Palestina

Jakarta — Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar Silaturahmi Nasional yang mengundang ratusan organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga kemanusiaan peduli Palestina, di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, (21/01).

Sambut Kesepakatan Gencatan Senjata, Ketua BKSAP DPR FPKS Ingatkan Dunia Ihwal Potensi Pelanggaran dari Pihak Israel

Jakarta (16/01) — Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, Kamis (16/01), menilai sangat positif terkait kesepakatan gencatan senjata antara Hamas Palestina dengan Israel, seperti disampaikan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, Rabu (15/01/2025), waktu Doha.

Kunjungi Parlemen Mesir, BKSAP DPR Usulkan Bebas Visa dan Kemudahan Visa Pelajar ke Al Azhar

Kairo (19/12) — Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR yang dipimpin Ketua BKSAP DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera melakukan kunjungan ke Mesir, Selasa (17/12), untuk bertemu dengan Parlemen Mesir, Universitas Al Azhar, KBRI dan para mahasiswa.

“Kami ke sini untuk menyampaikan bahwa DPR pada Juni 2025 akan menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau forum parlemen OKI. 

Kita ingin delegasi Parlemen Mesir menghadiri momen strategis tersebut,” ujar Mardani saat mengawali dialognya dengan Ketua Komisi Luar DPR Mesir, Karim Abdel Karim Darwish.

Hadiri BKSAP Day di UI, Mardani Ali Sera Jelaskan Konsep ‘Second Track Diplomacy BKSAP’

Jakarta (21/11) — Memimpin Delegasi BKSAP ke FISIP UI, Mardani Ali Sera, Ketua BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen) DPR RI diterima di Ruang Rapat Nurani. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Prof. Semiarto Aji Purwanto menyambut dengan hangat kehadiran rombongan pada Kamis, 21 November 2024 sektar pukil 13:00 WIB.

Dalam rangkain acara juga diagendakan diskusi yang dibawakan oleh Asra Virgianita, yang juga menjabat senagai Ketua Departemen Hubungan Internasional (HI) UI. Mardani Ali Sera sangat mengapresiasi acara ini sebagai bagian eksistensi BKSAP yang menjadi second track driplomacy, mendamoingi Kemenlu RI, dalam sistem di Indonesia.

Mardani Ali Sera: Keadilan Harus Ditegakkan Secara Konstitusional, Bukan Karena Viral

Jakarta (30/08) — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa DPR mesti bertindak cepat dan berpihak kepada rakyat dalam merespon segala kebijakan.

Hal itu disampaikan Mardani pada acara Dialektika Demokrasi ‘HUT DPR RI Ke-79: Legacy dan Harapan Wakil Rakyat’ di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan pada Senin, (29/08).

Terima Aspirasi Forum PPPK dan Guru Honorer, Mardani: Tak Boleh Ada PHK dan Penurunan Upah

Jakarta (05/07) — Anggota DPR Komisi II Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menerima kunjungan aspirasi secara langsung dari Ikatan Guru PPPK Indonesia, DPP Persatuan PPPK, dan Pegawai Honorer UIN Jakarta di ruang rapat Fraksi PKS DPR RI, Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan pada Jumat (05/07).

Pada kesempatan tersebut, Mardani menyampaikan proses pengangkatan honorer yang terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Desember 2024.

Gelar Webinar UU DKJ, PKS Berikan Catatan Penting

Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta memberikan catatan penting pada Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). 

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Khoirudin pada acara Webinar UU Daerah Khusus Jakarta yang digelar Bidang Ekuintek-LH dengan tema Dampak UU DKJ Terhadap Kehidupan Warga Jakarta, Rabu (22/5/2024) yang disiarkan langsung melalui kanal youtube PKSTV Jakarta.

Aleg PKS Tegaskan Penentuan Otoritas Kawasan Aglomerasi pada RUU DKJ Harusnya Ditetapkan Presiden Mendatang

Jakarta (13/03) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menekankan bahwa penentuan kepala otoritas Kawasan Aglomerasi yang diatur dalam RUU Daerah Keistimewaan Jakarta (RUU DKJ) harusnya ditetapkan oleh Presiden yang terpilih periode 2024-2029 mendatang.

Sebab, menurutnya, tidak etis jika presiden terpilih nantinya hanya menjalankan UU yang dibuat oleh Pemerintahan sebelumnya.

Mardani mencontohkan, saat ini Presiden Jokowi menunjuk Wapres Ma’ruf Amin sebagai otoritas yang berwenang mengelola otonomi Papua, termasuk mengelola perekonomian syariah. Sehingga, Presiden Jokowi memiliki otoritas untuk menunjuk siapa yang akan mendapat tugas khusus tersebut.

Unggul di DPR dan DPRD, PKS Jakarta : Alhamdulillah, Terima Kasih Warga Jakarta

Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta unggul dalam perolehan suara pada Pemilu 2024 untuk DPR dan DPRD dan ini mengulang sejarah pada Pemilu 2004. Hal ini disampaikan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin, Selasa (12/3/2024) di Jakarta.

Lebih lanjut Khoirudin menjelaskan, informasi tersebut didapat Sabtu (9/3/2024) dari Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/ Kota Dalam Wilayah Provinsi dengan form Model D. Hasil Prov-DPR dan Model D. Hasil Prov-DPRD Prov.

Bawaslu Usul Sirekap Dihentikan, Mardani: Hitung Manual Harus Tetap Berjalan, Jangan Dihentikan !

Jakarta (21/02) — Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menanggapi usul Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk menghentikan sementara agar memperbaiki penghitungan suara yang menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Menurutnya, jika Sirekap dilakukan pemberhentian sementara, perhitungan secara manual haruslah tetap berlanjut. Dikarenakan, hal itu merupakan perintah Undang-Undang Pemilu, yang menerangkan bahwa dasar perhitungan pemilu adalah perhitungan manual.

Mardani Ali Sera Kritisi Minimnya Waktu Pembahasan RUU DKJ: Terkesan Buru-Buru!

Jakarta (16/01) — Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengkritisi terkait minimnya waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Hal itu termasuk juga mengenai polemik pemilihan gubernur DKJ yang dilakukan oleh presiden, bukan melalui pilkada sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) RUU DKJ.

“(RUU DKJ) mesti dibahas di masa sidang ini, karena harus diketok selesai sebelum 15 Februari. Sementara tanggal 6 (februari) kita sudah reses lagi, jadi dari sekarang sampai tanggal 6 Februari akan dibahas. 

PKS Tolak RUU DKJ, Mardani: Kami Tidak Setuju Sejak Awal dan Minta Langsung Dihapus !

Jakarta (05/01) – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengkritisi dan menolak terkait Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Pria yang kerap disapa Mardani ini mengatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera selalu konsisten untuk menolak secara tegas RUU DKJ.

Mardani menilai Pasal 10 ayat 2 dalam RUU DKJ terkait Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memerhatikan usul atau pendapat DPRD ini tidak mencerminkan semangat demokrasi.

Jadi Gubernur DKI, PKS: Anies Utang Jasa Ke Warga Jakarta, Bukan Ke Prabowo!

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid memandang bahwa Mas Anies tidak berutang jasa kepada Pak Prabowo, tetapi dia berhutang jasa kepada warga Jakarta yang telah menaruh kepercayaan kepadanya.

“Memang benar Mas Anies berutang jasa politik, tetapi bukan kepada Pak Prabowo tetapi kepada warga Jakarta yang dengan tulus memilihnya.”