MENOLAK LUPA! PRESTASI 7 KADER PKS DI PUNCAK KEKUASAAN

Oleh: Bang Emzi

PKS sejak zaman Gus Dur sudah berkoalisi dengan penguasa. Lalu oposisi ketika zaman Presidennya Megawati, dan kembali berkoalisi saat dengan SBY. Kemudian balik lagi jadi oposisi di masa Jokowi. Dan sekarang (mungkin) akan berkoalisi dengan Prabowo.

Koalisi atau oposisi adalah hal biasa aja dalam politik.

Yang penting apapun pilihannya, kontribusi adalah kata kuncinya. Apakah saat berkuasa banyak melakukan pemberdayaan, atau malah banyak melakukan pelanggaran? Apakah saat jadi oposisi banyak advokasi, atau malah ikutan melanggar konstitusi?

22 Tahun PKS: Dua Digit, Dua Periode Oposisi, Dua Besar Di 2024?

Erwyn Kurniawan

Presiden Reli

Bisa jadi, ketika banyak anak muda mendeklarasikan Partai Keadilan (PK) pada 1998 silam, balon pesimisme hadir. 

Partai ini dianggap sekadar memperpanjang daftar lahirnya partai baru paska Orde Baru tumbang. Apalagi ketika melihat basisnya. Sangat perkotaan.

Di usianya yang ke-22 tahun, mari kita sama-sama soroti PKS berdasarkan data dan fakta. Sebagai dasar bagi kita memproyeksi Raihan suara PKS pada 2024.

Tembus Dua Digit

Reformasi Mei 1998 – meminjam istilah Bachtiar Eflendy dalam menamai gerakan mahasiswa yang marak sepanjang bulan Mei 1998, memang membuka kran politik selebar-lebarnya. 

HNW: Prabowo Bertemu Mega, PKS Yakin Tak Sendirian Jadi Oposisi

Jakarta (26/07) -- Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid yakin partainya tak akan sendirian berperan sebagai oposisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin selama lima tahun mendatang. 

Menurutnya, banyak umat ikut mendukung bila partainya berada di luar pemerintahan.

Pernyataan itu merespons pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang digelar hari ini.

Punya Pengalaman Berdemokrasi, MPR Optimis Pemilu 2019 Berlangsung Damai

Di hadapan puluhan wartawan yang memenuhi Press Room, Gedung Nusantara III, Komplek MPR/DPR/DPD, Jakarta, 25 Maret 2019, saat Diskusi Empat Pilar dengan tema ‘Konsolidasi Nasional Untuk Pemilu Damai’, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) memaparkan, bangsa Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam berdemokrasi. 

Dulu ada anggapan kalau Presiden Soeharto jatuh, bangsa ini akan bubar. Kekhawatiran serupa juga terjadi pada Pemilu tahun 1999 dan saat peralihan kekuasaan dari Presiden Abdurrahman Wahid ke Megawati. 

Hidayat Nur Wahid: Tanpa GBHN, Indonesia Bagaikan Tari Poco-poco

Inilah untuk pertama kalinya Forum Indonesia Muda (FIM) mengikuti sosialisasi Empat Pilar MPR. 

Kegiatan sosialisasi Empat Pilar ini berlangsung di Aula Zona Madina Dompet Dhuafa, Parung, Bogor, Jawa Barat, Kamis sore (5/7/2018). 

Peserta sekitar 200 orang terdiri dari para mahasiswa dan generasi muda berusia 18 hingga 25 tahun dari Jabodetabek dan Kalimantan. 

Mereka adalah peserta pelatihan kepemimpinan angkatan ke-22 yang diselenggarakan oleh Forum Indonesia Muda.

PKS Dukung Dikembalikannya Haluan Negara

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mendukung dikembalikannya Haluan Negara.

Ketua F-PKS MPR RI Tifatul Sembiring menyebut bahwa sistem haluan negara seperti yang terdapat dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sudah sesuai dengan semangat konstitusi dan akan membuat pembangunan di Indonesia tidak tergantung pada pemerintahan yang berkuasa

Menurut Tifatul, GBHN sangat diperlukan sebagai sebuah haluan negara. Pasalnya, lanjut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, GBHN diyakini bisa membawa arah pembangunan nasional menjadi lebih terencana dan lebih baik.

PKS dan Hak Angket KPK

Jakarta - Panitia khusus (Pansus) angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui rapat tertutup 7 April lalu telah memiliki pimpinan dan anggota dari berbagai perwakilan Fraksi DPR. 

Sebanyak tujuh fraksi di DPR telah mengirimkan nama-nama perwakilannya. Hanya Fraksi PKS, PKB dan Demokrat yang tidak mengirimkan perwakilannya karena menolak Pansus angket KPK.

Melalui angket DPR, Komisi anti rasuah akan diselidiki prosedur penyidikan terkait rekaman penyidikan Miryam S. Haryani, salah satu tersangka yang ditetapkan KPK atas korupsi e-KTP, juga atas indikasi adanya ketidakpatuhan KPK dalam penggunaan anggaran, dan pembocoran dokumen dalam pengusutan kasus korupsi. Ada kekhawatiran dari sebagian masyarakat dan saya sendiri angket KPK ini menjadi indikasi penggembosan jihad melawan korupsi oleh pihak-pihak tertentu.

Efek Ahok, Banteng Kocar-kacir, Megawati Shock

Dakwah Media - Sejumlah pasangan calon (paslon) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kalah dalam Pilkada serentak yang digelar 15 Februari 2017. 

Dari 101 pilkada, kemungkinan 47 pasang calon sekaligus di 47 Pilkada, PDIP mengalami kekalahan. 

Rontoknya suara PDIP ini dinilai tidak terlepas dari efek negatif Ahok yang menjadi terdakwa penista agama.

Selain itu berbagai kebijakan Ahok semasa menjabat Gubernur DKI yang tidak pro rakyat (penggusuran, skandal off budget, sengkarut reklamasi dan perilaku sombong) menjadi pusat perhatian rakyat.

PKS Nilai Risma Sangat Cocok Dengan Kriteria, Tidak Haus kekuasaan

Walikota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma dinilai sebagai sosok yang sesuai dengan kriteria cagub DKI Jakarta yang diinginkan PKS. 

Risma adalah figur pemimpin tidak haus kekuasaan dan mengemis jabatan.

"Bu Risma memiliki kriteria sesuai apa yang kami tetapkan, semakin dia menolak (untuk diusung menjadi cagub DKI Jakarta) makin seksi, makin mahal harganya, makin kesen­gsem kami," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Agung Setiarso menilai dalam diskusi di Cikini, Jakarta, kemarin.

Fahri Hamzah : Taufiq Kiemas Sudah Seperti Ayah Sendiri

Ketua DPR dari Fraksi Golkar Ade Komarudin mengenang mendiang mantan Ketua MPR Taufiq Kiemas. Ade mengaku banyak belajar dari pengalaman suami Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Ya saya kan di DPR tahun 1997, 1999, sampai beliau wafat saya punya hubungan baik senior- yunior. Saya banyak belajar dari beliau. Satu, beliau selalu mencari titik yang sama," ujar Ade ketika menghadiri haul wafatnya Taufiq Kiemas di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Rabu (8/6/2016) malam.

Fahri: Bahaya, Jika Lebih Baik Citra Baik Tapi Rakyat Mati

Selasa (23/6) kemarin, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memimpin rapat paripurna DPR yang membahas dana aspirasi (Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan/UP2DP). 

Paripurna DPR akhirnya menyetujui Dana Aspirasi meski ditolak oleh 3 fraksi, PDIP-Nasdem-Hanura dengan berbagai interupsi.

Kritisi KPK, Prof Romli: Saya Tak Gentar Menyuarakan Kebenaran

Prof. Dr. Romli Atmasasmita SH, LLM, dikenal sebagai aktivis antikorupsi dari kalangan akademik yang amat vokal. 
Guru Besar dan Koordinator Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, ini adalah "perumus" lahirnya KPK.

Pada masa persiapan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ayah lima anak ini ditnujuk menjadi Ketua Tim Seleksi Anggota KPK, yang kemudian memilih Taufiequrrachman Ruki selaku Ketua.

Mengapa KPK Tertutup dalam Mengusut Kasus BLBI?

Jakarta. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengungkapkan bahwa KPK sangat berhati-hati dalam melakukan penyelidikan kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dia mengatakan hal itu dilakukan agar informasi penyelidikan tidak bocor.

Ketua Umum PDIP Harus Berdarah Soekarno, Jokowi: yang Penting Ideologinya

Jakarta. Presiden terpilih Joko Widodo tak sependapat dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani ihwal kandidat Ketua Umum partai moncong putih yang cocok menggantikan Megawati Soekarnoputri.

Puan menyatakan Ketua Umum PDI Perjuangan harus berdarah Soekarno. Menurut saya (yang penting) ideologinya,” tegas dia di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Namun, Jokowi tak secara rinci menyebutkan siapa saja yang mempunyai ideologi Soekarno. Jokowi justru menyebut nama cucu-cucu Soekarno serta menyebut nama Megawati.

Sri Bintang Pamungkas : Prabowo Boleh Kalah, Tapi Jokowi Tidak Boleh Menang

DR.Sri Bintang Pamungkas bicara lantang, dan mengatakan, Prabowo boleh kalah, tapi Jokowi tidak boleh menang', tegasnya dalam acara diskusi yang digelar oleh Progres 98, di cafe Taman Ismail Marzuki.

Bintang menambahkan, dibelakang Jokowi adalah para konglomerat hitam yang sudah menghabiskan uang rakyat ratusan triliun, tambahnya. Bagaimana Jokowi akan membela rakyat, jika dibelakangnya para konglomerat hitam, tukasnya Bintang.?

Bintang juga tidak percaya terhadap keputusan MK (Mahkamah Konstitusi), karena kasus yang menimpa mantan Ketua Akil Mochtar, yang kemudian dihukum seumur hidup oleh pengadilan Tipikor, menandakan MK tidak dapat dipercaya, ujarnya. Bahkan MK diplesetkan sebagai 'Makelar Kasus'.

Ungkap Dugaan Korupsi, WikiLeaks Sebut Megawati dan Laksamana Sukardi

Situs antikerahasiaan WikiLeaks merilis perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia. Dari beberapa tokoh itu, nama mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan mantan menteri era Megawati Laksamana Sukardi ikut disebut WikiLeaks.

Dari pemberitaan sindonews, terdapat dokumen WikiLeaks tertanggal 29 Juli 2014 yang menyebutkan ada kasus dugaan korupsi multi juta dolar yang secara eksplisit melibatkan beberapa tokoh dan pemimpin Asia seperti Indonesia, Malaysia dan Vietnam, termasuk keluarga dan pejabat senior masing-masing negara itu.

Mengapa Megawati Bermaksud Ciptakan Kerusuhan Pasca Pilpres?

Progress 98 melalui Ketuanya Faizal Assegaf pada Kamis, 10 Juli 2014 menyerukan alasan dibalik retorika Megawati yang bermaksud menciptakan kerusuhan pasca pilrer 9 Juli 2014 yang baru lalu.

Tekad Prabowo Subianto bila terpilih akan membongkar kejahatan perampokan uang negara yang setiap tahun mencapai lebih dari seribu triliun rupiah telah membuat konglomerat hitam panik.

Suara lantang Prabowo tentang skandal kerugian negara tersebut muncul bukan tanpa alasan. Namun, Prabowo telah merampung berbagai bukti dan menyiapkan langkah-langkah konkret serta mengajak rakyat untuk terlibat dalam misi mulia tersebut.

Kalah di Pertarungan Awal dari Koalisi Merah Putih, Jokowi dan PDIP Terkunci

Jakarta — Revisi Undang-Undang Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD disahkan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (8/7). 

Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Hanura dan Fraksi PKB yang menolak keras pengesahan RUU Perubahan UU MD3 pun walk out dalam pengesahan ini.

Di pihak lain, enam fraksi di DPR RI, Golkar, Demokrat, PKS, PPP, PAN dan Gerindra sepakat agar revisi UU MD3 no 27 Tahun 2009 disahkan menjadi UU MD3 baru. Mereka bertahan di dalam ruang rapat paripurna.

Isu Puan Merapat Ke Prabowo Bakal Jadi Tragedi Politik Bagi PDIP

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bersama kelompok pendukungnya diisukan setengah hati mendukung pasangan capres Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Bahkan, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu dikabarkan tengah didekati Prabowo Subianto untuk dipinang masuk ke kabinet.

Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran Idil Akbar mengatakan, bila isu itu benar maka akan menjadi tragedi politik di tubuh PDIP. Boleh jadi, kebesaran partai banteng bakal terpengaruh.

"Jika memang isu ini terkonfirmasi, saya kira ini bakal menjadi tragedi politik di tubuh PDIP," 

katanya melalui keterangan kepada redaksi, Selasa malam (1/7).

Ketua PDIP: "Pilih Jokowi kalau Tidak Mau Masuk Neraka"

BANDARLAMPUNG — Pada kampanye nasional pilpres pasangan Jokowi-JK di Lapangan Enggal, Bandar Lampung, Ketua DPD PDI-P Provinsi Lampung Sjachroedin Zainal Pagaralam mengancam, warga yang tidak memilih pasangan nomor dua akan masuk neraka.

"Yang nanti mau masuk surga nanti tanggal 9 Juli jangan lupa pilih Jokowi-JK ya, kalau tidak milih nanti masuk neraka," ujar Sjachroedin ZP di hadapan massa pendukung Jokowi-JK di Lampung pada Selasa (24/6/2014).