Komisi X FPKS Desak Pemerintah Tingkatkan Nilai Afirmasi Guru Honorer Senior

Jakarta (21/09) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Mustafa Kamal, mendesak Pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek dan Kemenpan RB untuk memberikan penambahan nilai afirmasi bagi guru honorer dengan masa pengabdian yang lama.

Menurut Mustafa, hal tersebut perlu menjadi perhatian Kemendikbudristek dan Kemenpan RB, karena sebagian besar dari guru honorer tidak mampu mencapai passing grade yang disyaratkan. Hal ini, imbuhnya, berbanding terbalik dengan tujuan Pemerintah meningkatkan kesejahteraan para guru honorer yang bertahun-tahun terpinggirkan.

Janji Dipenuhi 100 Persen dan Berprestasi, Aher Contohnya

Ungkapan bahasa Melayu, ada peribahasa sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya artinya sekali saja mengkhianati teman maka untuk selanjutnya anda tidak dipercayai lagi. 

Hukum menepati janji adalah wajib dan mengingkari janji adalah salah satu sifat orang munafik.

Rasulullah bersabda: “Tanda orang-orang munafik itu ada tiga keadaan. Pertama, apabila berkata-kata ia berdusta. Kedua, apabila berjanji ia mengingkari. Ketiga, apabila diberikan amanah (kepercayaan) ia mengkhianatinya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Melanggar atau tidak memenuhi janji adalah haram dan berdosa. Berdosanya itu bukan sekadar hanya kepada orang yang kita janjikan tetapi juga kepada Allah swt. Dasar dari wajibnya kita menunaikan janji yang telah kita janjikan antara lain adalah

Di Akhir Masa Jabatan, Aher Terima Penghargaan Tertinggi dari IPDN

Sumedang (5/4) - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) menerima penghargaan Tanda Kehormatan Astha Brata Utama Pamong Praja yang diberikan langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Kamis (5/4/2018).

Astha Brata Utama Pamong Praja adalah penghargaan tertinggi setelah melalui beberapa penilaian yang diberikan kepada seseorang atau kelompok, karena memiliki prestasi di bidang pemerintahan dan berjasa di lingkungan pendidikan IPDN.

Mendagri: 90 Persen Janji Kampanye Gubernur Aher Terpenuhi

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya telah melakukan survei terhadap kinerja sejumlah kepala daerah yang menjalankan tugas selama dua periode.

Hasilnya, 60 persen masyarakat cukup puas dan masih menginginkan kepala daerah tersebut menjabat kembali. Tjahjo menyebut nama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang juga politisi PKS ini sebagai salah satu contohnya.

Lagi, Aher Raih Predikat Gubernur Inovatif

Jakarta (3/8) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) kembali meraih predikat sebagai Gubernur Inovatif dalam ajang Penganugerahan Kepala Daerah Inovatif 2017 dari Koran Sindo. 

Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Barat Muhamad Solihin mewakili Gubernur Aher menerima penghargaan tersebut yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo dalam malam Penganugerahan Kepala Daerah Inovatif 2017 Koran Sindo di The Westin Hotel, Jl. Rasuna Said Jakarta, Selasa malam (1/8/17). 

Sikap Mendagri Soal Jabatan Ahok Dinilai Picu Perpecahan

Jakarta (23/2) - Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak menonaktifkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sudah berstatus terdakwa perkara penistaan agama dinilai berpotensi memicu perpecahan.

Potensi perpecahan dinilai terlihat dari banyaknya reaksi negatif dari masyarakat dalam menyikapi keputusan Mendagri. Reaksi juga ditunjukkan kelompok umat Islam yang menganggap keputusan Mendagri dianggap diskriminatif.

Jadwal lengkap Pilkada serentak 2015-2018

Jadwal lengkap Pilkada serentak 2015-2018 – Pemerintah dan DPR RI mencapai kesepakatan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kesepakatan terbaru itu menyangkut jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dan serentak.

Semula telah dijadwalkan tiga gelombang penyelenggaraan Pilkada serentak pada 2015 dan 2018 untuk kepala daerah yang habis masa jabatannya pada kurun waktu itu, untuk kemudian melakukan Pilkada nasional serentak pada 2020. (Wajib baca juga: Daftar lengkap Dati I dan II yang masuk jadwal Pilkada serentak 2015)

Masyarakat Jadikan Pendapat Ormas Sebagai Rujukan

Jakarta (2/2) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai kehadiran ormas di Indonesia sering menjadi rujukan oleh masyarakat. 

Bahkan, tambah Hidayat, seringkali orang lebih memilih merujuk pendapat atau fatwa ormas dibandingkan organisasi politik (orpol), seperti partai politik.

“Dalam konteks saat ini, Indonesia telah memilih jalan demokrasi itu. Dalam konkretnya, peran serta ormas itu seringkali tidak kalah penting dibandingkan peran orpol. Bahkan seringkali orang merujuk pada ormas daripada orpol. Bahkan saat pilkada, masyarakat lebih memilih ormas daripada orpol atas rekomendasi yang diajukan,” jelas Hidayat dalam pembicara kunci Focus Group Discussion dengan tema “Ormas, Antara Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat” di Ruang Pleno Fraksi, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (2/2).

Hidayat Nur Wahid: Mendagri Jangan Tunda Nonaktifkan Ahok

Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mendesak Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menonaktifkan atau menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ahok saat ini juga berstatus sebagai gubernur nonaktif karena mengikuti kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 yang berakhir 11 Februari. Di sisi lain, Hidayat mengatakan Ahok pantas dinonaktifkan sebagai gubernur karena sudah menyandang status terdakwa.

Pemprov Jabar Dapat Penghargaan Kemendagri Terkait Penyelenggara Pemerintah Daerah

Pemprov Jawa Barat menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas keberhasilannya menindaklanjuti hasil pengawasan, dan evaluasi Kemendagri terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Piagam penghargaan diserahkan langsung Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Wagub Jabar Deddy Mizwar, serta para Wakil Gubernur lainnya pada Rapat Kerja Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (26/09/2016).

Pemprov Jawa Barat Raih Karya Iptek dan Inovasi 2016

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih peringkat pertama Anugerah Karya Iptek dan Inovasi untuk kategori Budhipura tahun 2016, yaitu bentuk penghargaan kepada Pemerintah Provinsi dalam penguatan sistem inovasi kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayahnya.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mochammad Nasir kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, pada puncak peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Ke-21 di Kota Surakarta, Rabu (10/08/16), yang juga disaksikan langsung oleh Presiden RI Ke-3 B.J. Habibie, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, dan Menteri Kesehatan Nila A. Moeloek.

PKS Tidak Setuju Ambang Batas Parlemen Dinaikkan Signifikan

Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan keberatan dengan usul Partai Nasdem yang ingin menaikan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) dari tiga setengah menjadi tujuh persen.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid berkata, partainya mendukung ambang batas parlemen dinaikan, namun dengan syarat kenaikannya tidak signifikan.

"Kami rasional saja berkisar empat persen sampai lima persen. Apakah nanti disepakati lima atau empat persen, paling tidak di angka sekitar itu," ujar Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/7).

REKOMENDASI MUSYAWARAH KE 4 MAJELIS SYURA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

REKOMENDASI MUSYAWARAH KE 4 MAJELIS SYURA

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

1. Negara membutuhkan tersedianya SDM kepemimpinan nasional yang kompeten, berintegritas dan berdedikasi untuk memajukan umat dan bangsa Indonesia. 

Oleh karenanya PKS selalu bersungguh-sungguh menyiapkan kadernya melalui sistem pembinaan, penghargaan dan penegakan disiplin keanggotaan secara konsisten.

2. Bahaya miras sebagai penyebab berbagai kejahatan adalah sebuah keniscayaan yang tidak terbantahkan dan telah terjadi secara mendunia. Termasuk kecelakaan lalu lintas yang merenggut jiwa manusia banyak dipicu oleh dampak miras. 

Aher Lantik 6 Bupati dan Walikota Hasil Pilkada Serentak

Bandung (17/2) -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengamanatkan para kepala daerah dan wakil-wakilnya harus tetap menjadi dwi-tunggal yang saling memperkuat dan melengkapi. 

“Jadilah kepala daerah menjadi kepala daerah, jadilah wakil kepala daerah menjadi wakil kepala daerah. Kalau semuanya ada pada tupoksinya masing-masing Insya Allah akan harmonis," 

pesan Aher dalam sambutannya pada Pelantikan enam Bupati dan Walikota serta wakil Bupati dan wakil Walikota secara langsung hasil pilkada Jawa Barat secara serentak tahun 2015 lalu, di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (17/2).

Wacana Parpol dapat Rp1T per tahun, HNW: Minimalisir Korupsi Bukan dengan Biayai Parpol

Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewacanakan agar Parpol bisa dibiayai Negara melalui APBN sebagai salah satu cara untuk menekan angka korupsi yang selama ini disematkan pada kepala daerah atau politisi karena harus menghidupi partainya.

Anggota DPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengaku tidak mau gegabah menanggapi wacana bahwa parpol akan dibiayai pemerintah. 

Abraham Samad Kembali Ditetapkan Sebagai Tersangka, Kali ini Terkait Kasus ‘Rumah Kaca’

Jakarta. Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Selatan dan Barat, terkait pemalsuan surat/dokumen negara, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Abraham Samad (AS) kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus ‘Rumah Kaca’ oleh penyidik dari Kepolisian. [Baca juga: Abraham Samad Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Pemalsuan Dokumen]

Dua Gubernur Kader PKS Terima Penghargaan Kepala Daerah Invovatif 2014

Dua Gubernur kader PKS, Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat) dan Gatot Pujo Nugroho (Gubernur Sumatera Utara), menerima Penghargaan Kepala daerah Inovatif 2014.

Penghargaan ini diberikan Koran Sindo yang diselenggarakan serangkaian perayaan HUT ke-9 di Solo, Jawa Tengah, Kamis malam (11/12/2014). Tropi penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang didampingi CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

Seperti dilansir islamedia.co yang mengutip dari laman pasberita.com, Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sambutannnya sebelum menyampaikan tanda penghargaan menyatakan harapannya agar prestasi yang diterima para kepala daerah tersebut, mendorong pejabat tertinggi daerah lain melahirkan kebijakan inovatif.

Larang Rapat di Hotel, Kemenpan Malah Bikin Acara di Ballroom Mewah

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi selama ini gencar meminta para PNS hidup tak bermewah-mewahan. Selain melarang PNS rapat di hotel, hidangan rapat PNS pun diminta sederhana, seperti menu-menu makanan tradisional.

Namun hari ini, Menteri Yuddy justru menggelar acara di tempat mewah. Yuddy mengumpulkan kepala daerah di Raflessia Grand Ballroom, Balai Kartini, Jakarta Selatan.

Mendagri Tjahjo Kumolo Ketahuan Berbohong soal Server e-KTP

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo ketahuan berbohong terkait pernyataannya bahwa perangkat server e-KTP berada di luar negeri. 

Sebab, pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah memastikan ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak), bahwa server atau perangkat yang berfungsi sebagai pusat data e-KTP rakyat Indonesia itu ditemukan berada di dalam negeri.

“Saya lihat dengan mata kepala sendiri fisik server itu ada di Indonesia,” tandas Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, Selasa 25 Nopember 2011.

[Kabinet Kerja] Inilah 14 Nama Menteri Dari Partai Politik

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah mengumumkan nama-nama menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja, di Istana Negara, Minggu, 26 Oktober 2014 pukul 17.17 WIB.

Sebanyak 14 menteri berasal dari partai politik sementara 20 orang lainnya datang dari kalangan profesional.

Pukul 17.30 WIB, Jokowi memanggil 34 menteri satu per satu.

Berdasarkan latar belakangnya, sebanyak 14 menteri berasal dari partai politik. Ada 4 menteri dari PDI P, 4 menteri dari PKB, 3 orang dari NasDem, 2 menteri Hanura, dan 1 orang dari PPP.

Berikut adalah nama-nama menteri yang berasal dari parpol :