Kunker ke Semen Tonasa Pangkep, Aleg PKS Sampaikan Pentingnya Pengelolaan Limbah Ramah Lingkungan

Pangkep (21/02) — Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin dalam kunjungan Komisi IV ke PT Semen Tonasa, Pangkep, Sulawesi Selatan menyampaikan pentingnya pengolahan limbah yang ketika dibuang ke alam, sudah tidak berbahaya lagi.

Pentingnya pengolahan limbah ini, kata Akmal, karena sangat berhubungan dengan stabilisasi kondisi lingkungan yang mempengaruhi makhluk hidup termasuk manusia atau warga di dalamnya.

Hadiri Wisuda Akbar Al Qur’an, Andi Akmal Sampaikan Pentingnya SDM Berkualitas dan Berintegritas

Jakarta (04/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin, pada sambutan Wisuda Akbar, Santri Madarasah Hafizh Qur’an di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ini menyampaikan pentingnya kekuatan SDM yang akan mengisi berbagai sektor untuk menjalankan roda bangsa mulai dari ekonomi, politik, sosial hingga budaya.

“Para santri disini ada iron stock untuk melanjutkan berjalannya roda kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas baik secara wawasan keilmuan maupun mental kerohanian, akan menjadi standard majunya bangsa kita kedepannya”, tutur Akmal.

Terkait Impor Jahe, Anggota FPKS: Ada yang salah Pengelolaan Hortikultura di Indonesia

Jakarta (01/04) — Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan II dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menyoroti pemusnahan Jahe Impor sebanyak 108 Ton oleh Badan Karantina yang kemudian menjadi pemicu polemik di masyarakat, hingga ada pemanggilan beberap Importir jahe di RDPU dan beberapa eselon 1 Kementerian Pertanian di RDP DPR RI.

Menurut pria yang disapa Akmal ini, Pemusnahan 108 Ton Jahe yang terduga terkontaminasi organisme berbahaya ini mendapat perhatian, karena menimbulkan banyak sekali pertanyaan lanjutan yang perlu dijawab pemerintah, sehingga pertanian dan pangan nasional dikemudian hari tidak menemui hal serupa atau minimal bila terjadi hal serupa dapat ditangani secara cepat.

Pemerintah Perlu Bina Nelayan Kecil Agar Mampu Operasikan Kapal 30 GT

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. 

Foto : Arief/Man

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan, hingga saat ini penguasaan kapal 30 Gross Tonnage (GT) hanya dimiliki segelintir pelaku usaha perikanan. Sekitar 95 persen kapal berbendera Indonesia yang bekerja mencari ikan di laut dalam usaha perikanan tangkap kekuatannya tidak sampai 30 GT.

Menurut Akmal, Pemerintah selama ini berfokus pada pembinaan nelayan kecil yang mayoritas bekerja dengan kapal berkekuatan 5 GT. Ia memahami memang pada kenyataannya, hingga saat ini mayoritas nelayan kita adalah nelayan kecil. 

Organisasi kelompok-kelompok nelayan dengan manajemen kelompok sangat minim yang mampu berkolaborasi mengelola kapal besar.

Pemerintah Perlu Antisipasi Dampak Gagal Panen

Anggota DPR RI dapil Sulawesi Selatan II Andi Akmal Pasluddin mengatakan, kemarau berkepanjangan di tahun 2019 ini telah menimbulkan kekeringan di hampir menyeluruh wilayah Tanah Air. 

Bahkan di beberapa wilayah, kekeringan ini memicu kebakaran lahan, kesulitan air bersih, kebakaran hutan, hingga juga ada beberapa wilayah yang kekeringan ini mengakibatkan gagalnya panen atau puso.

Anggota Komisi IV DPR RI pada periode 2014-2019 ini meminta kepada pemerintah agar melakukan antisipasi manajemen stok pangan yang baik akibat gagal panen yang saat ini menimpa sejumlah daerah dalam waktu 1 bulan ke depan khususnya di wilayah Sulsel, seperti di Bone, Bulukumba, Wajo, Pangkep, dan Maros.

Karhutla Indikasi Gagalnya Restorasi Lahan Gambut

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kalimantan dan Riau belakangan ini merupakan indikasi gagalnya pemerintah terutama Badan Restorasi Gambut (BRG) dalam merestorasi lahan gambut.

“Memadamkan lahan gambut itu paling sulit karena dia bisa mencapai tiga meter ke bawah.

Hal ini sekaligus menjadi indikasi kita gagal merestorasi lahan gambut kita.

Bukannya bermanfaat, malah menjadi bencana,” ujar Akmal usai menjadi narasumber pada acara forum legislasi yang mengangkat tema ‘Karhutla Kian Luas, Apa Kabar Revisi UU PPLH?’ di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Jaminan Kestabilan Harga Pangan di Jakarta Jadi Pembanding Kualitas Pemimpin Nasional

Jakarta (25/4) – Anggota komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin mengingatkan kepada pemerintah hingga saat ini dari sejak kepemimpinan orde baru, harga pangan menjelang puasa dan lebaran selalu bergejolak. 

Sesumbar Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta yang memberikan jaminan harga pangan stabil pada saat bulan Ramadhan di seluruh wilayah Jakarta akan menjadi bukti kelayakan siapa sesungguhnya yang layak memimpin negeri ini.

Menteri Pertanian Minta Maaf Pada PKS di Raker DPR

Jakarta (25/07) – Rapat Kerja DPR RI Komisi IV bersama Kementerian Pertanian diwarnai permintaan maaf Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kepada PKS. 

Setelah mendengarkan pendapat dan masukan dari anggota DPR dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, Amran meminta maaf pada PKS dan menjelaskan bahwa kementerian pertanian tidak pernah punya maksud untuk mengaitkan PKS pada pusaran polemik kasus penggerebekan gudang beras di Bekasi milik PT. Indo Beras Unggul (IBU), anak usaha Tiga Pilar Sejahtera Tbk. 

Penanaman Cabai Berbakteri Bentuk Perang Biologis

Jakarta (10/12) – Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin menilai kasus penanaman cabai berbakteri bahaya oleh warga China di Bogor, adalah bentuk perang biologis dari negara asing terhadap negara Indonesia.

Pasalnya, tegas Akmal, hal ini tidak hanya mengancam kelangsungan tanaman pangan lokal. 

Tapi, juga bisa berujung pada perang ekonomi yang secara tidak langsung menjajah Indonesia.

“Oleh karena itu, rancangan undang-undang karantina yang saat ini dibahas DPR dengan pemerintah harus memuat pasal-pasal pertahanan negara yang sangat kuat. Sebab bila pertahanan karantina ini lemah, sama saja membuka peluang negara ini dihancurkan dengan mudah oleh negara lain dengan cara perang biologis yang dampak kerusakan terhadap negara sangat mengerikan,” tegas Akmal di Jakarta, Sabtu (10/12).

PKS Desak Pemerintah Naikkan Nilai Tukar Petani (NTP)

Jakarta – Anggota komisi IV DPR RI dari fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mendesak pemerintah untuk menaikkan Nilai Tukar Petani (NTP). 

Berdasar sumber data dari BPS, NTP pada Maret 2016 sebesar 101,32 atau turun 0,89 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. 

Penurunan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) turun sebesar 0,22 persen sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) naik sebesar 0,68 persen.

Dewan Ragukan Indonesia Sudah Surplus Beras

JAKARTA (27/11) – Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin merasa heran dengan pernyataan pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan jajarannya yang menyatakan terjadi surplus beras hingga 4 juta ton. 

Karena di sisi lain, pihak mereka juga mengakui kalau data yang ada masih amburadul.

“Saya mengerti jika Pemerintah ingin menjelaskan dan membuktikan kepada masyarakat bahwa kinerjanya mampu membuat surplus beras hingga 4 juta ton. Namun bukti di lapangan tidak menggambarkan apa yang sedang diyakinkan,” ungkap Andi Akmal.

PKS Menang di Tiga Pilkada Sulsel, Salah Satu Calonnya Sekum DPW PKS Sulsel

Makassar - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memenangkan tiga pemilihan kepada daerah (Pilkada) yang dilakukan serentak di lima kabupaten di Sulawesi Selatan pada tanggal 18 september kemarin. Usungan PKS menang di kabupaten Luwu, Pinrang dan Jeneponto.

PKS untuk kali pertama memenangkan kadernya dalam pemilukada. Kader yang diusung PKS adalah sekretaris umum DPW PKS Sulsel, Amru Saher yang bertarung di pilkada Luwu. Berdasarkan hasil quick count celebes research center (CRC), pasangan Mudzakkar-Amru unggul dari pasangan Basmin Mattayang - Syukur Bijak dengan perolehan 45,85 % untuk Cakka-Amru dan 44,22 persen untuk Basmin-Syukur.