Fraksi PKS DPR RI Perjuangkan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak ke Markas PBB

New York (14/12) — Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini memimpin Delegasi Fraksi PKS mendatangi Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York untuk membahas agenda perlindungan dan kesejahteraan anak.

Delegasi Fraksi PKS menemui Perwakilan Khusus Sekjen PBB (SRSG) Untuk Isu Kekerasan Terhadap Anak atau Special Representatives of Secretary General for Violence Against Children.

Terkait Calon Gubernur Baru BI, Wakil Ketua FPKS: Harus Mampu Hadapi Tantangan ke Depan

Jakarta (23/02) — Anggota Legislatif Fraksi PKS, Ecky Awal Muharram memberikan perhatiannya kepada Bank Indonesia. Ecky memaparkan tantangan dan harapannya untuk Bank Indonesia ke depan dengan diusulkan kembali Perry Warjiyo sebagai calon Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028.

Bukan hal yang mengejutkan, imbuhnya, karena sejalan dengan capaian-capaiannya yang telah diperoleh selama lima tahun terkahir, khususnya dalam menghadapi ‘krisis’ ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Gunakan Pakaian Adat Betawi, PKS Apresiasi Utusan DKI Jakarta di Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Presiden Soekarno 2022

Jakarta – Pimpinan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta mengapresiasi peserta dari ibu kota dalam ajang Grand Final season 5 Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Presiden Soekarno 2022 secara daring, Rabu (31/8/2022). 

Abdul Latif pemuda asli Jakarta Barat, yang menjadi utusan DKI Jakarta menggunakan pakaian adat Betawi berupa beskap hitam dan penutup kepala atau blangkon berwarna oranye khas warna PKS.

Lomba Baca Teks Proklamasi, Utusan Fraksi PKS Sumsel Kembali Juara Nasional

Palembang – Rifqi Satya Darmawan wakil Sumatera Selatan menjuarai Lomba Baca Teks Proklamasi tahun 2022. Prestasi serupa sebelumnya diraih oleh Tegar Brilian Putra periode 2021.

Grand Final tingkat nasional yang diselenggarakan secara virtual oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Rabu (31/08/2022) menghadirkan proklamator muda terbaik dari dua puluh provinsi se-Indonesia.

PKS dan Demokrat Resmi Ajukan Hak Angket Jiwasraya ke Pimpinan DPR

Jakarta (04/02) – Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat resmi mengajukan penggunaan Hak Angket DPR untuk menyelidiki skandal Asuransi Jiwasraya kepada Pimpinan DPR yang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin, Selasa (4/2).

Penyerahan Usul Hak Angket dari Fraksi PKS dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi Jazuli Juwaini didampingi Ledia Hanifa, Aboe Bakar Alhabsyi, Adang Daradjatun, Ecky Awal Muharam, Amin Ak, dan Dimyati Natakusumah. Sementara dari Fraksi PD hadir Hinca Panjaitan (Sekjen PD), Benny K Harman, Herman Khoiron, Vera Pebiyanti, Marwan Cik Asan.

Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini usul Hak Angket sudah memenuhi ketentuan undang-undang, yaitu ditandatangan 25 pengusul dan lebih dari satu fraksi.

Pemerintah Diminta Serius Tangani Peningkatan Jumlah Pengangguran

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta pemerintah serius tangani peningkatan angka pengangguran. Menurutnya, saat ini tekanan terhadap sektor ketenagakerjaan cukup tinggi. 

Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru tentang perkembangan sektor ketenagakerjaan menunjukkan jumlah pengangguran yang meningkat menjadi 7,05 juta pada Agustus 2019 dari Februari 2019 yang di angka 6,8 juta.

“Dari sisi persentase, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus mencapai 5,28 persen, naik dari 5,01 persen pada Februari 2019.

Jika memerhatikan berbagai indikator, dapat dikatakan sektor ketenagakerjaan tertekan cukup nyata," ujar Ecky dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (14/11/2019).

Pengawasan Teluk Bayur Harus Diperketat

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mendorong Bea Cukai Teluk Bayur untuk meningkatkan pengawasan terhadap potensi penyelundupan barang ilegal, terutama rokok tanpa cukai, rokok dengan cukai palsu, narkoba serta barang ilegal lainnya di wilayah kerjanya. 

Ecky menyatakan, pengawasan tersebut harus lebih diketatkan karena masuknya barang ilegal sangat mengganggu perekonomian dalam negeri, dalam hal penerimaan negara.

Hal itu disampaikan Ecky usai meninjau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Pelabuhan Teluk Bayur bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan didampingi Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Teluk Bayur Hilman Satria di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (22/7/2019).

Ecky Awal Risaukan Meningkatnya Pengangguran Milenial Terdidik

Jakarta (11/4) - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam merisaukan meningkatnya peganggur muda yang berusia 15 tahun sampai 24 tahun atau youth unemployment yang terdidik.

“Kita sangat risau ketika saat ini anak-anak muda yang lulus SMA atau SMK keatas malah banyak yang menganggur. Ini tentu harus menjadi perhatian serius pemerintah, untuk memperbaiki sistem pendidikan sekaligus mendorong perekonomian agar mampu membuka lapangan kerja yang sesuai”, paparnya.

Waspadai Aliran Deras Hot Money

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai derasnya aliran dana asing dalam bentuk portofolio atau hot money beberapa bulan terakhir. 

Idealnya, menurut Ecky yang didorong untuk masuk ke dalam negeri adalah investasi langsung, karena lebih stabil dan memberi manfaat lebih banyak bagi perekonomian. 

“Tapi sekarang kita melihat yang deras adalah hot money, yang bisa keluar setiap saat. Dan ini berpotensi menimbulkan gunjangan atau shock bagi sektor keuangan dan ekonomi kita jika terjadi penarikan serentak keluar atau sudden reversal pada beberapa waktu ke depan,” paparnya dalam rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (11/04/2019).

Ecky Mucharam Berikan Lampu Merah Utang BUMN

Anggota Komisi IX DPR RI, Ecky Awal Mucharam memberikan lampu merah kepada pemerintah terkait dengan utang BUMN.

“Terlebih dalam kondisi rupiah terpuruk ini keuangan BUMN dalam kondisi yang membahayakan. Utang BUMN nonlembaga keuangan tercatat 59 persen dalam bentuk mata uang asing dan 53 persen dipegang asing. Beban cicilan utang dan bunganya akan sangat membebani perusahaan,” ungkap Ecky, Senin (16/07/2018).

Ecky menjelaskan posisi utang BUMN mengalami lonjakan yang signifikan pada dua tahun terakhir ini. Saat ini, menurut Ecky, utang BUMN nonlembaga keuangan saat ini mencapai US$47,11 miliar dan mengalami lonjakan signifikan sebesar US$7,1.

3 Isu Krusial dalam Pembahasan RUU Pengampunan Pajak

JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Ecky Awal Mucharam menekankan ada tiga isu krusial dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang saat ini sedang dalam pembahasan oleh Panja.

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi XI DPR-RI Ecky Awal Mucharam di Kompleks DPR-RI Senayan Jakarta, Selasa (24/5).

“Pertama, soal reformasi perpajakan yang harus dilakukan bersamaan dengan Tax Amnesty. Pengalaman negara-negara lain menunjukan Tax Amnesty yang dilakukan tanpa reformasi perpajakan selalu gagal, dan kunci keberhasilan mereka yang berhasil karena Tax Amnesty-nya didahului oleh reformasi perpajakan,” jelas Ecky.

PKS : Tax Amnesty Cederai Prinsip Keadilan Sosial

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Ecky Awal Mucharam menegaskan bahwa RUU Tax Amnesty mencederai prinsip Keadilan Sosial yang dianut oleh konstitusi UUD 1945 dan Pancasila Sila Kelima.

Sebab, dengan adanya penerapan Tax Amnesty tersebut, para pengemplang pajak yang menyimpan dan tidak melaporkan kekayaannya di luar negeri dalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kepada pemerintah Indonesia, cukup membayar tarif tebusan sebesar 1-6 persen, ditambah penghapusan sanksi administrasi, dan pidana perpajakan.